[INDONESIA-L] Wawancara Kebakaran H

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Oct 23 1997 - 14:27:00 EDT


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Thu Oct 23 17:12:13 1997
Date: Thu, 23 Oct 1997 15:01:59 -0600 (MDT)
Message-Id: <199710232101.PAA29118@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Wawancara Kebakaran Hutan (2/2)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

Date: Thu, 23 Oct 1997 11:26:41 -0400 (EDT)
To: apakabar@clark.net
From: ba16@cornell.edu (Ben Abel)
Subject: Hutan ke/di bakar (2/2)

WAWANCARA KEBAKARAN HUTAN (2/2)

Apakah sektor kehutanan itu bisa dilihat berdiri sendiri, terlepas dari
sektor-sektor lainnya? "Segelintir orang yang menikmati rejeki nomplok dari
hutan itu punya kaitan erat dengan presiden dan anak-cucunya."

DAMPAK EKOLOGI
T: Bisa Anda kasih gambaran dampak ekologi dari kerusakan hutan?

J: Pertama, dampak ekologi akibat eksploitasi hutan oleh para pemilik HPH,
mulai dari jaman ekspor kayu glodongan, plywood, pulp dan kertas, dan
perkebunan. Kedua, dampak dari kebakaran hutan itu sendiri. Pada jaman ekspor
log hanya beberapa jenis pohon saja yang laku dijual. Waktu penebangan
pohon-pohon yang tidak laku dikorbankan karena tertimpa pohon atau dibabat
untuk jalan, akibat sampingan dioperasikannya alat berat dan tenaga yang
besar, dsb. Jadi dampaknya terbatas pada lingkungan lokal saja.

Dalam produksi plywood jumlah species yang bisa diolah bertambah serta
pabriknya juga menghasilkan limbah industri. Maka dampak ekologi pada jaman
ekspor plywood lebih dalam dan jauh lebih luas dibanding dengan jaman ekspor
kayu glondongan.

Pabrik pulp dan kertas mempunyai dampak ekologi jauh lebih besar dari pada
kombinasi ekspor log dan plywood. Pabrik ini bisa memproses sepuluh kali
lebih banyak jenis pohon yang bisa diproses menjadi plywood. Pabrik juga
memerlukan bahan kimia yang beracun sebagai alat prosesnya, memerlukan jumlah
air yang berkualitas bagus untuk pengolahan dan saluran air untuk membuang
limbahnya. Karena itu hampir semua pabrik kertas terletak didekat sungai atau
pantai, bahkan danau. Agar mudah mendapatkan air bersih dan supaya cepat dan
mudah menghilangkan jejak pencemarannya. Pabrik pulp dan kertas memang
menjadi puncak pencemaran. Karena tidak hanya merubah areal yang tadinya
hutan menjadi bukan hutan, tetapi pengolahan hasilnya lebih banyak
membutuhkan air dan banyak menghasilkan limbah baik padat, cair maupun gas.

Penanaman spesies cepat tumbuh seperti Eucalyptus atau Acasia Mangium, memang
menghasilkan serat kayu dengan cepat tetapi mereka juga cepat mengurangi
kesuburan tanah bekas hutan tropis yang umumnya tidak begitu kaya itu. Hutan
tanaman ini tidak mempunyai kemampuan mendaur ulang sumber makanan
sebagaimana ekosistim hutan tropis, apalagi hasil panenannya hampir semuanya
digunakan sebagai bahan baku industri.

Mengenai kebakaran, dampak jauh lebih luas dan panjang akibat tersebarnya
asap dan tertutupnya sinar matahari untuk kehidupan disekitarnya. Disamping
lokasi yang terbakar itu sendiri, 17 taman nasional termasuk yang mempunyai
satwa langka seperti orang utan di Kalimantan dan Sumatra turut dirusak oleh
kebakaran tahun ini.

T: Apakah mereka yang menarik keuntungan dari HPH, HTI atau Perkebunan tidak
menghitung biaya perbaikan ekosistim?

J: Mereka tidak menghitung dampak ekologi sebagai biaya produksi.
Kenyataannya masyarakat luas yang membayarnya dan orang kecil yang paling
menderita karenanya. Tapi toleransi masyarakat terhadap kerusakan ekologi ini
ada batasnya. Ditingkat lokal masyarakat sekitar hutan sudah terdesak,
masyarakat disekitar pabrik mengalami gangguan dan kesulitan air bersih juga
semakin parah. Ditingkat regional dan global keberadaan hutan tropis semakin
disadari pentingnya.

T: Bagaimana dengan hutan-hutan di pulau-pulau yang kecil?

J: Di pulau Siberut, Seram, Nias, Sumbawa, Tali-Abu, Kepulauan Maluku dan
Aru, dll secara umum, setelah dicabut dari ikatan lokal dan diberikan ke para
pemilik HPH tadi keadaan hutan jauh lebih parah dan dampak sosial ekonominya
luar biasa negatif. Pulau-pulau kecil itu umumnya berbukit-bukit, tidak ada
sungai-sungai besar sebagai jalur transportasi. Kayu-kayu yang ditebang itu
digelondongkan begitu saja turun menghancurkan tumbuhan lainnya. Tanah di
pulau-pulau itu juga lebih tipis dan lebih mudah tererosi. Pemimpin-pemimpin
lokalnya diadu domba dengan menyogok, dsb.

T: Bagaimana dengan masyarakat lokal, penghuni asli kawasan itu?

J: Sebagian ada yang bisa bekerja sebagai kuli-kuli kasar selama jaman
logging. Bila HPH pindah operasi mereka ditinggalkan dengan hutan-hutan yang
sudah dirusak. Kemarahan masyarakat lokal seperti suku-suku Dayak di
Kalimantan Barat pada awal tahun ini itu antara lain juga akibat rusaknya
hutan yang selama ratusan tahun sudah jadi sumber penghidupan mereka.

Dalam kebakaran hutan sekarang masyarakat lokal ini yang langsung merasakan
penderitaannya seperti sesak nafas, sakit tenggorokan, radang paru-paru dsb.
Bagaimana dampak jangka panjangnya belum diketahui. Dalam sistim perkebunan
dan HTI, masyarakat lokal dan juga transmigran bekerja disitu. Mereka ini
yang sekarang sedang 'diasap' selama berbulan-bulan.

Disisi lain, banyak LSM yang sudah tumbuh di daerah-daerah.
Mereka cukup aktif, cukup paham permasalahan dan betul-betul
memperjuangkan kepentingan penduduk lokal. Yang mereka hadapi
juga persoalan-persoalan nyata di daerahnya, di kampung halamannya sendiri.
Suara mereka semakin lama semakin penting untuk didengar.

BIROKRASI, ASOSIASI, MILITER, MAS-MAS DAN MBAK-MBAK
T: Bagaimana peranan birokrasi dalam mengelola sektor hutan ini?

J: Semua birokrat selama Jaman Suharto ini peranannya adalah, "Menjalankan
petunjuk." Mereka tidak punya kekuatan politik untuk
mengatur pemilik HPH-HTI-Perkebunan. Tetapi mereka cukup kuat untuk
mengontrol masyarakat bawah supaya tidak mencampuri atau mengusik para
pemilik HPH itu. Sangsi terbesar yang bisa diberikan dalam kasus kebakaran
hutan kali ini hanya pencabutan IPK.

T: Tapi kali ini disamping pencabutan IPK juga diumumkan 176 perusahaan yang
melanggar. Kenapa birokrasi berani melakukan itu?

J: Karena masalahnya sudah sedemikian besar dan jelas. Tidak bisa
ditutup-tutupi lagi. Kebakaran hutan kali ini memang bisa membeberkan siapa
sebenarnya yang paling menderita, siapa yang paling diuntungkan serta siapa
diantara keduanya dalam proses eksploitasi hutan selama 30 tahun ini.

T: Mengapa birokrasi begitu tidak berdaya?

J: 450 pengusaha yang dipimpin Bob Hasan itu diberi kekuasaan atas 64 juta ha
hutan produksi dari 144 juta hutan yang ada. Ibaratnya buah adpokat, yang 64
juta itu adalah dagingnya dan sisanya itu tinggal biji dan kulitnya. Hampir
semua nilai ekonomi hutan terletak di bagian yang 64 juta ha itu.

Para konglomerat hutan itu kemudian juga membangun organisasi yang rapi,
disiplin dan kompak. Seperti Assosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Lalu
setiap ada perubahan usaha mereka membentuk organisasi baru seperti
Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Assosiasi Pengusaha Panel Kayu
Indonesia (APKINDO), Assosiasi Penguasaha Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).
Asosiasi-asosiasi itu bisa lebih berkuasa daripada birokrasi kehutanan. Bukan
rahasia lagi kalau seorang Bob Hasan jauh lebih kuat dibanding tiga menteri
kehutanan yang ada selama Orde Baru ini.

T: Apakah mereka satu-satunya aktor dalam cerita ini?

J: Kalau satu-satunya jelas tidak. Mereka itu pemeran utama yang dibantu
dengan bintang tamu, yaitu militer dan anak-anak presiden Suharto. Waktu Orba
baru mulai hutannya masih lebat dan anak-anak presiden masih kecil-kecil.
Para pengusaha hutan ini pada awalnya didampingi oleh para pensiunan
jenderal, admiral, dan marsekal, sekitar 90 orang jumlahnya. Pada jaman
ekspor log para mantan dan yayasan-yayasan militer ini menjadi partner.
Seperti Yayasan Kartika Ekapaksi, Adi Upaya, dan Bhumyamca yang terlibat
dalam bisnis hutan ini.

Tapi pada babak kedua -- jaman plywood, perkebunan, pulp dan kertas --
jenderal-jenderal tua itu diganti dengan mas-mas dan mbak-mbak dari Cendana.
Yayasan-yayasan militer diganti dengan PT-PTnya si mbak dan mas itu.
Pergeseran ini mengurangi rejeki dan peranan dari para jenderal. Maka setelah
kebakaran hutan ini, saya kira banyak tokoh militer yang kemudian menjadi
lebih kritis lagi terhadap apa yang telah terjadi selama ini.

T: Menhut bilang kita "butuh devisa" dan "perusahaan harus untung."

J: Devisa memang diperlukan dan perusahaan memang harus untung. Tapi alam
tidak bisa dilihat sebagai komoditas, sebagai penghasil devisa dan keuntungan
saja. Alam juga harus dilihat sebagai ekosistim.

SEMUA DIATUR JAKARTA
T: Bagaimana kekayaan negara yang begitu berharga dan mempengaruhi hajat
hidup orang banyak hanya beredar dalam lingkungan yang sangat terbatas?

J: Karena semua ini diatur di Jakarta oleh segelintir orang yang dekat dengan
presiden dan anak-anaknya. Sekarang militerpun tidak mempunyai suara dalam
soal hutan ini bahkan usahanya nampak dihambat agar tidak menjadi besar.
Semua ijin pengelolaan hutan -- HPH, HTI dan perkebunan -- serta kecepatan
eksploitasinya itu ditentukan di Jakarta. Yang betul-betul berkuasa dalam
mengurus sektor kehutanan ini hanya segelintir orang saja. Mereka ini --
orang-orang seperti Bob Hasan yang menguasai 2 juta ha HPH, Prayogo Pangestu
yang menguasai 5,5 juta ha, atau Grup Salim dan Grup Sinar Mas -- adalah
empat konglomerat besar yang punya kaitan langsung dengan presiden atau
anak-anaknya. Menurut laporan FEER 9 Okt, "Empat konglomerat manguasai 1/3
dari seluruh perkebunan yang sekarang luas totalnya 2,2 juta ha."

Jakarta juga yang membuat keputusan untuk melipatduakan luas perkebunan
menjadi 5,5 juta ha pada tahun 2000 nanti. Keputusan itu juga ikut mendorong
pembakaran hutan secara besar-besaran pada tahun ini. Dana untuk reboisasi
tahun 94 jumlahnya US$ 660 juta. Tapi sebagian (US$178) malahan dipakai
Habibie untuk proyeknya. Dan sebagian lagi (US$ 108) dipinjam oleh Bob Hasan
untuk membangun pabrik kertasnya di Kaltim. Itu dilaporkan dalam FEER 9 Okt.

T: Bob Hasan mengatakan bahwa para pengusaha hutan menyumbang Rp20 milyar
untuk menanggulangi kebakaran.

J: Dengan kurs sekarang itu sekitar US$5,5 juta. Apa artinya dibanding dengan
jumlah keuntungan yang sudah mereka peroleh selama 30 tahun ini?

KEBAKARAN DI BRASIL
T: Anda tentu mengikuti kebakaran hutan di Brasil. Apa catatan Anda?

J: Menurut data dari WWF, kerusakan hutan di Indonesia lebih dari 1 juta ha
pertahun. Brasil perusak hutan alam nomer satu di dunia, yaitu 5 juta ha
pertahun, seluas 500 km X 100 km. Sekarang ini kebakaran hutan di Brasil
sedang mereajalela. Secara garis besar ceritanya mirip. Perusak hutan di
Brasil itu umumnya pemilik perkebunan dan peternakan. Kebijaksanaan
pemerintah Brasil juga melindungi dan mensubsidi para pemodal besar itu.
Hukum yang diundangkan juga tidak mempunyai kekuatan untuk mengawasi kiprah
para pengusahanya, karena tidak ada kemampuan untuk memonitoring dan apalagi
enforcement-nya. Pandangan pemerintahnya juga mirip, yaitu hutan dianggap
komoditas. Artinya hanya berguna kalau bisa disulap jadi dolar. Birokrasi
yang mengurusi hutan di Brasil itu kecil dan lemah, di Indonesia besar tapi
tak berdaya.

JALAN KELUAR
T: Bagaimana kemungkinan jalan keluar dari persoalan rusaknya hutan ini?

J: Sektor kehutanan berkaitan erat dengan sektor-sektor lainnya. Dalam Wall
Street Journal 30 Sept, berita kebakaran hutan ini diberi judul "Southeast
Asian smog is tied to politics." Judul itu tepat sekali. Segelintir orang
yang menikmati rejeki nomplok dari hutan itu punya kaitan erat dengan
presiden dan anak-cucunya.

Yang paling mungkin dilakukan dalam jangka pendek adalah menolong mereka yang
sekarang menderita lahir dan batin itu. Mereka yang rumahnya, kampungnya dan
ladangnya hancur terbakar. Mereka yang sudah 'diasap' selama 2 bulan ini.
Yang juga mungkin dilakukan adalah pemberitaan yang luas melalui media massa.
Agar masyarakat luas tahu dan kemudian sadar betapa dahsyat akibat kebakaran
ini. Dan mengerti bahwa kebakaran hutan ini bukan cuma akibat ketelodoran
sesaat saja. Tetapi akibat proses eksploitasi hutan selama 30 tahun (Habis,
wawancara tertulis 20 Oktober 97).