[INDONESIA-L] Perjuangan Rakyat Tal

From: apakabar@clark.net
Date: Sun Nov 16 1997 - 16:16:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Sun Nov 16 20:12:04 1997
Date: Sun, 16 Nov 1997 18:07:26 -0700 (MST)
Message-Id: <199711170107.SAA24483@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Perjuangan Rakyat Talao Mundam
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

From: amin@chez.com
Date: Sat, 15 Nov 1997 18:19:21 +0700
To: apakabar@clark.net
Subject: Perjuangan Rakyat Talao Mundam

Minggu, 9 November 1997

     SATU DASAWARSA PERJUANGAN WARGA TALAO MUNDAM

     Tuntut Ganti Rugi Mega Proyek Ketaping

     PADANG.-"Saya dipaksa aparat menerima uang Rp25 ribu. Katanya
sekedar pengganti pondok yang dirobohkan. Sedangkan tanah saya
seluas 3,5 hektar tidak diberikan ganti rugi sepeserpun. Tanah saya
dirampas begitu saja untuk pembangungan Bandara Ketaping," ujar
Mansur (70) kepada Singgalang.
     Lelaki tua renta itu merupakan satu diantara sekitar seratus
orang yang melancarkan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Sumbar di
jalan Chatib Sulaiman Padang, Senin lalu. Mereka sejak subuh hari
ramai-ramai beranjak dari desanya di Talao Mundam Ketaping,
Kabupaten Padang Pariaman, menuju gedung DPRD Sumbar dengan harapan
wakil rakyat yang tehormat itu menerima dan memperjuangkan aspirasi
guna mendapatkan ganti rugi tanah mereka yang dicaplok untuk mega
proyek pembangunan Bandara Ketaping.
    Sesungguhnya, tidak seorang pun diantara mereka menolak proyek
pem-bangunan yang tentu sangat dibutuhkan masa depan provinsi Sumbar itu.
     Dalam pernyataan yang disampaikan juru bicara pengunjuk rasa, Udin
Panjek, Syafril Chan dan M.Yunas ketika ber-dialog dengan Ketua Komisi A
Kolonel Syahrial, Ketua Komisi D Amir Syarifuddin dan sejumlah anggota
dewan, para demonstrans antara lain menuntut
diselesaikannya secara adil tujuh persoalan mendasar yang mereka hadapi.
Antara lain disebutkan, pembangunan pisik proyek Bandara Ketaping tidak
bisa diteruskan sebelum hak kepemilikan masyarakat adat Talao Mundam
diberikan ganti rugi sesuai Keppres No.55 tahun 1993.
      Mereka juga menuntut diberhentikannya oknum Kades Iskandar karena
menurut mereka oknum ini telah memanipulasi dan menjual tanah ulayat
masyarakat secara ilegal serta membagi-bagikan tanah mereka secara gratis
kepada beberapa orang pejabat di Kabupaten Padang Pariaman.
      Oknum Kades Iskandar mereka nilai juga membuat KTP palsu bagi
pendatang baru tanpa meneliti surat pindah. Sebagai bukti tindakan
oknum Kades itu mereka juga menyertakan sejumlah berkas pengaduan
termasuk hasil pemeriksaan Inspektorat Sumbar tahun 1988.
      Bahkan Gubernur Sum-bar dalam suratnya kepada Bupati
Padang Pariaman tertanggal 11 Mei 1989 yang ditandatangani
Wagub Sumbar (ketika itu Drs.H.Sjoerkani) perihal
Pemberhentian/Pembebasan Jabatan an.Iskandar Kepala Desa Talao Mundam
dengan tegas telah memerintah Bupati agar mengambil tindakan hukum
disiplin berat, dengan memberhentikan Kepala Desa Talao Mundam
Iskandar dari jabatannya.
 
     Dibagian lain mereka juga menuntut ditindaknya sejumlah oknum
yang terkait dalam permasalahan tanah Talao Mun-dam yang akan
dijadikan areal Bandara Internasional Ketaping, diantaranya oknum Ali
Hanafiah (mantan Kasi Lan-drefrom BPN Pariaman), Dinis Ismail
(mantan Kasi Pendaftaran BPN Paria-man), Lukman Hakim
(mantan juru ukur BPN Pariaman), Armansyah,BA, terma-suk
bendaharawan proyek Landrefrom, Drs. Bakri Bakar, Indomo Bakri,SH
dan Drs. Tarloki. Mereka juga menunut diberikannya ganti rugi
tanah yang sewajarnya bagi yang benar-benar berhak menerima.
"Sebagaimana yang dialami Rasyiddin yang tidak menerima ganti rugi
sepeserpun atas tanah miliknya. Justru yang menerima ganti rugi adalah
Juwita Anas Malik, dan masih banyak lagi hal seperti ini terjadi ",
tegasnya. Menurut Udin Panjek lagi masyarakat Talao Mundam telah
menderita sejak sepuluh tahun silam (satu dasa warsa), dimana
sekitar 450 hektar tanah ulayat mereka hingga kini tidak pernah dibe
rikan ganti rugi. Bahkan sebagian tanah mereka diklaim begitu
saja sebagai tanah negara. "Pada hal tanah kami tanah ulayat
yang digarap sejak tahun 1960 sebagai pembagian dari
tanah ulayat Pucuk Adat Yang Baulayat Dalam Nagari Katapiang, Majoari
Datuak Rajo Sampono. Bahkan sebagian tanah diareal itu sampai tahun ini
masih dipungut PBB-nya," tandas Uddin.
 Demikian pula tentang nasib mereka menyangkut areal untuk Bandara
Keta-ping itu. Dari yang semula direncanakan seluas 450 hektar, sekarang
'berkembang' menjadi 582 hektar.
 
     Proses marjinalisasi
Menjawab pertanyaan wartawan, Rudi Rusli SE.Akt. Direktur Program
Lembaga Riset dan Advokasi (LRA) sebuah LSM terdepan dalam pembelaan
hak azazi rakyat Sumbar yang hadir bersama pengunjuk rasa menegaskan,
tanah rakyat Talao Mundam janganlah dirampas seenaknya saja.
"Mereka punya bukti-bukti otentik. Tidak dapat diklaim begitu saja
sebagai tanah negara," ujar Rudi menjawab Singgalang. Analisa
Lembaga Riset dan Advikasi (LRA), masalah tanah di calon Bandara
Internasional Ketaping ini berdampak pada (paling kurang hingga saat ini)
termarjinalisasinya hak rakyat atas tanah dan stagmatisasi (pemberian cap)
tanah negara pada tanah yang akan dipakai untuk Bandara, merupakan suatu
hal yang niscaya, klasikal dan instan bagi pemerintah (dalam hal ini BPN)
dalam kerangka penyediaan tanah yang murah bagi proyek pemerintah atau
proyek swasta yang punya "huhungan khusus" dengan pemerintah, dengan
embel-embel demi kemajuan daerah".
  Dalam kasus tanah Bandara Ketaping ini kata Direktur Program LRA,
peme-rintah tidak bisa berlantas angan saja melakukan cap tanah negara,
karena justru masyarakat yang menjadi korban punya pula dalil yang kuat
bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat.
  Menurut pakar Hukum Tanah dari Universitas Gajah Mada, Maria SW
Sumarjono, pengertian tanah negara adalah tanah-tanah yang tidak
dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan serta tanah
ulayat dan tanah wakaf. "Jadi, kalau definisi ini diterapkan pada
tanah Ketaping, maka tanah Ketaping yang merupakan tanah ulayatnya
Dt. Radjo Sampono, jelas tidak masuk dalam kate-gori tanah negara,"
tandasnya. Akibat masalah tanah di areal calon Bandara Internasional
Ketaping ini, masyarakat yang menjadi korban menu-rut catatan LRA
sebanyak 86 KK di desa Ketaping Selatan dan 46 KK di desa Ketaping
Tengah," tandasnya.
     Untuk menginventaris ma-salah tanah Ketaping yang telah
dikacaukan karena telah dimanipulasi Kades Iskandar dan oknum-oknum
lainnya, LRA mendesak diturunkannya tim inventaris tanah rakyat
Ketaping yang independen, memiliki kejujuran, kecakapan kerja dan
dedikasi yang tinggi. Mengingat masalah ini tidak juga kunjung
selesai, diharapkan pembangu-nan fisik Bandara dengan dana OECF
sebesar $ 210 juta (sekitar Rp756 miliar) semestinya ditunda dulu.
Jika dibanding dengan dana pembebasan tanah yang katanya,
telah menghabiskan dana APBN Rp2,5 miliar, maka dana untuk
pembangunan fisik sangat tidak sebanding dengan dana untuk
pembebasan tanah. Ini berarti belum adanya penghargaan terhadap
nilai tanah secara kongkret.

     Satu Dasawarsa
Meski disambut penuh sim-patik yang bernuansa kekeluargaan oleh
Ketua Komisi A Kolonel Syahrial dan para wakil rakyat di DPRD Sumbar,
perjuangan masyarakat Talao Mundam menggapai tegaknya hukum dan
keadilan atas tanah mereka yang dirampas untuk mega proyek pembangunan
Ban dara Internasional Ketaping, tanpa terasa Senin itu telah
me-masuki usia satu dasawarsa. Sejak sepuluh tahun silam (1987)
rakyat marjinal itu telah mencoba memperjuangkan nasib dengan mendatangi
wakil-wakil rakyat di DPRD Sumbar sebanyak tiga kali, ke DPRD
 Padang Pariaman satu kali, berdialog dengan Gubernur Sumbar satu kali dan
berdialog dengan Pemda Kabupaten Padang Pariaman sudah tiga kali. Namun
perjuangan masyarakat pinggiran yang kebanyak kaum ibu dan lelaki tua renta
ini, tak kun-jung membuahkan hasil.
 "Bahkan ketika ingin menghadap Bupati Padang Pariaman (ketika itu Anas
Malik) dan DPRD Padang Pariaman, kami bukannya diterima malah pernah diusir
dan dituduh penghalang
 pembangunan," kenang pak gaek Mansur (70).
 Tak sampai disitu, korban mega proyek ini pun mengadukan nasib mereka ke
DPR-RI dan KOMNAS-HAM. Meski sudah menjadi pembicaraan hangat di tingkat
pusat, hingga satu dasawarsa usia perjuangannya (1987-1997), nasib rakyat
kecil ini tak kunjung berubah.
 Akhirnya kembalilah mereka mendatangi DPRD Sumbar seraya membentang poster
dan span-duk bertuliskan; Pembangunan Yes, Penderitaan No!. Lebih 10 Tahun
Kami Tunggu Keadilan, Pak!. Stop Pembangunan Bandara Ketaping Sebelum Tuntas
Ganti Rugi!. Kalau BPN Hanya Untuk Menipu Rakyat, Bubar kan Saja!.
 Dan, sepuluh tahun rentang perjuangan telah menggerogoti usia para pencari
keadilan dan tegaknya hukum seperti pak tua Mansur yang makin renta. Ketika
suatu hari kelak Bandara Ketaping selesai dibangun, Lelaki itu, dan banyak
lagi pengunjuk rasa yang telah berusia senja, mukin tidak akan menyaksikan
lagi fenomena kemegahan diatas penderitaan mereka.
Mumpung kini mereka belum terkubur bersama terkuburnya harapan, dan masih
ada secercah harapan saat Ketua Komisi A dan sejumlah anggota DPRD Sumbar
ketika menerima pe-ngunjuk rasa Senin itu. Para wakil rakyat dengan akrab
menerima aspirasi mereka dan ber-janji akan memangil pihak terkait, mencari
titik penyelesaiannya. Derita rakyat berakhir, mega proyek Ketaping lancar.
Jangan ada lagi air mata menetes,
mungkinkah?. o