[INDONESIA-L] Hutan Swasta dan Tran

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Nov 21 1997 - 13:51:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Nov 21 17:23:49 1997
Date: Fri, 21 Nov 1997 15:17:30 -0700 (MST)
Message-Id: <199711212217.PAA07005@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Hutan Swasta dan Transparansi Pemerintah
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

From: "seger simanjuntak" <econit@hotmail.com>
To: KOMPAS@KOMPAS.COM
Cc: APAKABAR@CLARK.NET

Krisis moneter yang memberikan dampak berupa penderitaan rakyat, pada
dasarnya disebabkan utang luar negeri Pemerintah dan Swasta yang TIDAK
TERKENDALI sehingga terakumulasi mencapai 117 milyar dollar. Separuh
lebih dari angka tersebut adalah hutang swasta. Bagaimanapun juga
Pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung TERLIBAT dalam
pengendalian utang swasta tersebut, karena pada dasarnya dalam pengajuan
kredit pasti melalui tahapan studi kelayakan, pemberian jaminan ataupun
referensi. Dalam prakteknya hal ini memungkinkan terjadinya peluang
untuk KORUPSI DAN KOLUSI. Seharusnya Pemerintah TRANSPARANT dalam hal
ini, dengan membuat suatu daftar nama SWASTA siapa saja yang terlibat
dalam hutang luar negeri tersebut. Pemerintah harus tegas untuk tidak
membantu swasta dengan memanfaatkan bantuan IMF untuk menalangi dan
menutup utang swasta tersebut. Biarkan SWASTA menyelesaikan persoalan
hutang mereka sendiri, karena SUDAH WAKTUNYA BAGI MEREKA UNTUK
mencairkan dana kekayaan mereka yang ditimbun di BANK-BANK luar negeri
dalam bentuk Dollar atau Aset kekayaan lainnya. Perekonomian Indonesia
saat ini memang sedang sakit, namun demikian siapakah yang PALING PANTAS
pantas untuk menelan "PIL PAHIT" ini ..? RAKYAT???
Pemerintah harus TRANSPARANT dalam pemanfaatan dana IMF dan dana bantuan
bilateral lainnya.

Pemerintah harus menyadari bahwa dampak depresiasi rupiah ini telah
menyebabkan naiknya barang-barang, inflasi, pengangguran, lesunya dunia
usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kriminalitas dan kerawanan
sosial lainnya. Penyesuaian tarif harga dalam bentuk apapun, baik
Listrik, BBM, Telpon transportasi udara dalam situsi saat ini merupakan
langkah yang kurang tepat dan justru akan memperburuk situasi dan
menaikkan indeks inflasi. Jadi dalam hal ini untuk mempertahankan
keuntungan, sebaiknya instansi ataupun perusahaan BUMN dan swasta
lainnya harus MENINGKATKAN EFISIENSI dalam segala aspek. Menekan biaya
investasi maupun biaya operasi perusahaan. Disamping itu harus berupaya
keras untuk meningkatkan mutu dan memenuhi standardisasi internasional
agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional untuk
memperoleh devisa. Sebagai contoh sederhana, pemakaian MSG (Mono Sodium
Glutamat) atau penyedap masakan serta Zat pewarna makanan, seringkali
dijumpai dalam makanan yang dikemas dan dijual di pasar nasional. Di
negara maju seperti Amerika, MSG tidak dikonsumsi lagi karena dapat
menyebabkan kanker. Jadi produk Nasional yang tidak memenuhi kriteria
pasar internasional tersebut tidak memungkinkan untuk dipasarkan di
pasar internasional. Pemerintah seharusnya tanggap dalam hal ini.

Pemerintah harus berupaya keras untuk segera menstabilkan nilai tukar
rupiah terhadap dollar karena hal ini sangat penting bagi dunia usaha,
namun yang paling penting adalah nilai tukar rupiah tersebut bukan
hanya STABIL saja, melainkan juga harus REALISTIS dan RASIONAL. Apabila
hal ini tidak segera terwujud maka dikhawatirkan akan segera diikuti
dengan inflasi berkepanjangan dan naiknya harga barang-barang kebutuhan
dimana sesuai dengan pengalaman sejarah bahwa harga yang sudah terlanjur
naik tidak mungkin lagi turun. Sehingga pada akhirnya akan memicu
gejolak sosial berupa MELEDAKNYA KEMARAHAN MASSA RAKYAT YANG PUTUS ASA
DAN KEBINGUNGAN.

Silahkan Urun Rembug ....Wassalam.