[INDONESIA-L] MPR dan Konstitusi Ki

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Dec 13 1997 - 16:37:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Sat Dec 13 20:35:18 1997
Date: Sat, 13 Dec 1997 18:29:16 -0700 (MST)
Message-Id: <199712140129.SAA25355@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] MPR dan Konstitusi Kita
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

Date: Sat, 13 Dec 1997
To: apakabar@clark.net
Subject: MPR dan Konstitusi kita.

Harian Suara Pembaharuan, kemarin (12.12.) memuat sebuah tanggapan dari
mantan Prof. Suharjo atas pendapat Prof. Harun. Al Rasyid berkaitan
dengan hal perubahan Konstitusi dan wewenang MPR dalam hal tersebut.
Mengingat pentingnya masalah itu, API Indonesia memandang perlu untuk
sedikit memberi komentar.

Berikut point point, pendapat mantan Prof. Suharjo sekaligus tanggapan
kami:

Harian Suara Pembaharuan, kemarin (12.12.) memuat sebuah tanggapan dari
mantan Prof. Suharjo atas pendapat Prof. Harun. Al Rasyid berkaitan
dengan hal perubahan Konstitusi dan wewenang MPR dalam hal tersebut.
Mengingat pentingnya masalah itu, API Indonesia memandang perlu untuk
sedikit memberi komentar.

Berikut point point, pendapat mantan Prof. Suharjo sekaligus tanggapan kami:

1. Hak Sempurnakan UUD 1945

UUD 1945 sendiri mengakui ketidaksempurnaannya, sehingga dalam Pasal 37
menentukan bahwa MPR berhak mengubah UUD dengan kehadiran
sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota dan putusan itu harus diambil dengan
persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Bagi Harun
Alrasid timbul suatu pendapat, karena itu MPR perlu mempergunakan pasal
tersebut, guna menambah pasal/ketentuan yang dirasakan mendesak. Misalnya
ketentuan-ketentuan tentang HAM.

Sebagai ide gagasan secara konstitusional adalah sah dan tidak salah.
Tetapi dalam kenyataan atau dalam praktik ketatanegaraan sampai sekarang
MPR justru tidak menggunakan wewenang itu dan hal ini dinilai Harun
Alrasid sebagai suatu kemunduran. Penulis dalam hal ini berpendapat
berbeda karena alasan-alasan berikut.

Apabila MPR diberi wewenang untuk mengubah UUD, hal itu tidak berarti
bahwa MPR harus mempergunakan hak/wewenang tersebut. Segalanya diserahkan
kepada MPR sendiri. Bahkan, MPR menentukan sikap jelas, yaitu tidak
berkehendak untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 dan melaksanakan secara
murni dan konsekuen. Pasti sikap itu juga didasarkan atas peristiwa dan
praktik ketatanegaraan selama sejarah kehidupan berkonstitusi.

Hal itu bukan suatu kemunduran. Hukum ketatanegaraan mempunyai kadar
politik tinggi, bahkan hukum tata negara oleh banyak pakar disebut sebagai
hukum politik. Yaitu berisi keputusan-keputusan yang diambil pada moment
politik yang tepat, yang disebut dengan istilah ''dezissionismus''.
Apabila MPR diberi wewenang untuk mengubah UUD, hal itu tidak berarti
bahwa MPR harus mempergunakan hak/wewenang tersebut. Segalanya diserahkan
kepada MPR sendiri. Bahkan, MPR menentukan sikap jelas, yaitu tidak
berkehendak untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 dan melaksanakan secara
murni dan konsekuen. Pasti sikap itu juga didasarkan atas peristiwa dan
praktik ketatanegaraan selama sejarah kehidupan berkonstitusi.

Hal itu bukan suatu kemunduran. Hukum ketatanegaraan mempunyai kadar
politik tinggi, bahkan hukum tata negara oleh banyak pakar disebut sebagai
hukum politik. Yaitu berisi keputusan-keputusan yang diambil pada moment
politik yang tepat, yang disebut dengan istilah ''dezissionismus''.

UUD 1945 sendiri sesungguhnya juga dokumen politik, tetapi berfungsi
sebagai hukum dasar. Secara yuridis formal rumusan UUD dijadikan titik
tolak pelaksanaan baik kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah. Bila UUD
itu dapat diubah, tidaklah berarti UUD tersebut setiap waktu dapat diubah.
Hal demikian bisa mengakibatkan kebingungan.

Ada dua makna perubahan konstitusi dalam teori hukum ketatanegaraan.
Konstitusi ibarat makhluk, dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami
perubahan. Misalnya UUD 1945, walaupun boleh dikatakan sejak 1945 tentang
rumusan naskah, pasal-pasalnya masih sama seperti semula, dalam
pelaksanaan mengalami perubahan-perubahan. Sebagai contoh tentang ''dwi
fungsi'' ABRI. Tidak satu pasal pun dalam UUD 1945 yang mencantumkan
tentang hal itu. Juga tentang penyelenggaraan pemilihan umum, tidak
terdapat suatu istilah/kata pun dalam UUD 1945 yang mencantumkan tentang
pemilihan umum.

Jadi bisa disimpulkan bahwa UUD 1945 mengalami perubahan juga bukan dalam
arti mengubah atau menambah/mengurangi pasal-pasal, tetapi dalam
perjalanan hidupnya mengalami perkembangan. Hal demikian disebut dengan
istilah ''verfassungs-wandlung''. Lain hal bila pasal-pasal itu diubah
atau diganti. Hal demikian itu dengan sendirinya merupakan perubahan UUD
dalam makna memang secara harafiah atau normatif yuri- dis. Perubahan
demikian itu dikenal dengan istilah ''verfassungs-aenderung''. Hal ini
bagi Harun Alrasid pasti mengetahui juga.

-Jadi ada kesepakatan bahwa wewenang MPR untuk mengubah UU adalah ADA. Ini
satu hal yang perlu dicatat !!!!

Perbedaan kedua Prof. ini terletak pada:BAGAIMANA MPR MENGGUNAKAN WEWENANG
TERSEBUT ?!.

Tanggapan kami:

Dari kutipan diatas, kita dapat menyimak pendapat Prof. (Emeritus) Suharjo
serta juga pendapat Prof.Harun (yang dibantah).

Kami sepakat bahwa terserah pada MPR untuk menggunakan wewenangnya atau
tidak. Jika UUD dirasa tidak perlu diubah, yaa jangan diubah. Jika perlu
yaa silahkan diubah.

Namun, keputusan untuk tidak menggunakan wewenang tersebut hanya berlaku
untuk masa tugas MPR yang bersangkutan. Atas dasar apa, bahwa MPR masa
tugas 25 tahun yang lalu memutuskan sesuatu untuk MPR masa tugas sekarang.
Pernyataan Prof.Em. Suharjo, bertentangan dengan uraiannya pada alinea
berikut yang menyebut bahwa : .....Yaitu berisi keputusan keputusan yang
diambil pada moment politik yang tepat........

Moment politik MPR masa tugas 25 tahun yang lalu jelas jelas berbeda
dengan moment politik MPR masa tugas sekarang.

Pertanyaan menyusul yang sangat penting: kapan...dalam interval waktu
mana, sebuah TAP MPR berlaku. Jika diamati sebuah isu atau pokok bahasan
yang kini lagi didiskusikan di MPR, tentang Tap pelimpahan wewenang MPR
kepada Presiden (API Indonesia menentang TAP ini) dan sering disebutkan
bahwa: TAP mengenai itu sebenarnya sudah ada (sudah PERNAH ada), namun
kini ingin DIBERLAKUKAN LAGI karena situasi situasi terakhir, terlihat
bahwa ada ambiguity dalam penafsiran mengenai masa waktu berlakunya sebuah
TAP MPR. Untuk TAP Pelimpahan Wewenang, perlu diberlakukan lagi..jadi yang
sudah pernah ada, sudah tidak berlaku lagi. Pertanyaannya: kapan dia tidak
berlaku lagi ??? Apakah ada sebuah TAP MPR lain yang membatalkan TAP yang
lama itu ??? Setahu kami tidak pernah ada. (Tolong dikoreksi kalau salah).

Aneh, bahwa sementara itu TAP TAP penting lainnya dianggap berlaku terus.

2.Normatif Yuridis

Demikian pendapat Harun Alrasid. Kalau mau masuk dalam pasal-pasal UUD
itulah tindakan yang konstitusional. Tetapi, mengeluarkan TAP MPR di luar
pasal-pasal UUD yang bersifat normatif yuridis, itu adalah
inkonstitusional. Misalnya, UUD 1945 tidak membatasi usia presiden.
Tetapi, dalam TAP MPR ditentukan syarat untuk menjadi presiden harus
berusia minimal 40 tahun. Hal itu sama saja dengan mengubah Pasal 6 (1)
UUD 1945, demikian pendapat Harun Alrasid. Pendapat itu sepenuhnya hak
yang bersangkutan dan harus kita hormati.

Tetapi, hal itu tidak berarti menutup pendapat lain. Pendapat penulis
dalam hal ini adalah justru bertolak belakang, dengan mendasarkan pada
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan juga, karena juga
didasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal 1 (2) mengatakan bahwa
kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
Dilanjutkan dengan Pasal 3, yang mengatakan, bahwa MPR menetapkan UUD dan
garis-garis besar haluan negara.

Menurut Harun Alrasid dalam hierarki (tata urutan) perundang-undangan
tidak mengenal TAP MPR. Di bawah UUD adalah UU, di bawah UU adalah
peraturan pemerintah. Memang kalau kita meneliti UUD 1945 tidak ditemukan
istilah Ketetapan (TAP) MPR. Tetapi bilamana kita membaca Pasal 3 itu,
bahwa yang menentukan MPR menetapkan UUD dan GBHN tertera dari kata
''menetapkan'' secara logis hasilnya adalah suatu bentuk yang disebut
Ketetapan (TAP), dan bentuk ini sudah dibakukan sejak ada TAP No
XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengenai sumber tertib hukum
Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik
Indonesia.

Bentuk-bentuk peraturan perundangan dalam TAP tersebut adalah Undang
Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR,
undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan
pemerintah, keputusan presiden, Peraturan-peraturan pelaksanaan lain
seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dll. Tentang hal ini Harun
Alrasid pasti sudah mengetahui dan bila menurut pandangannya TAP ini
inkonstitusional, hal tersebut adalah haknya penuh.

MPR adalah pemegang kedaulatan rakyat, lembaga tersebut menetapkan UUD.
Kiranya, apakah yang dimaksud dengan hal itu? Menurut pendapat penulis,
UUD hanya mengatur pokok-pokok saja. Mengenai yang bukan pokok memerlukan
waktu untuk mencapai suatu perwujudan, suatu kristalisasi, suatu
gestaltung dan mengenai hal ini oleh UUD diserahkan pada MPR untuk
menetapkannya. Jadi sebagai kesimpulan, tidaklah ada larangan bagi MPR
untuk membentuk TAP yang bersifat yuridis normatif, sekaligus
konstitusional.

Selain memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan UUD, dalam UUD 1945
kita juga menemukan sekian banyak pasal yang menyerahkan pengaturan
tentang sesuatu permasalahan pada undang-undang. Pembuat UU adalah
presiden dengan DPR. Kesimpulan yang dapat diambil dengan mendasarkan pada
sifat UUD 1945 yang singkat dan supel itu bahwa penyusun UUD 1945 melihat
jauh ke depan dan menyerahkan segala sesuatu dalam perkembangan negara
kepada generasi mendatang yang duduk dalam lembaga MPR dan DPR.

Tanggapan kami:

MPR menetapkan UUD dan GBHN. Prof.Em. Suharjo berpendapat bahwa: oleh
karema ada kata "menetapkan" lalu dianggap itu menunjuk pada adanya sebuah
produk baru dalam hirarki hukum yang bernama KETETAPAN MPR. Ini alasan
yang dibuat buat !!!!!! Kata menetapkan adalah kata yang lazim dalam
sebuah diktum hukum. Namun nama produk yang ditetapkan jelas disebut di
sana, yaitu UUD dan GBHN. ( Apakah jika para bapak bangsa memakai kata
merumuskan lalu muncul RUM MPR, atau memutuskan - PUT MPR, atau ..dlll ).

Selanjutnya mengenai hirarki hukum, diatur dalam sebuah TAP tahun 1966.
Jika TAP ini dijadikan acuan untuk melegitimasikan exixtensi sebuah TAP
MPR jelas tidak bisa diterima karena TAP itu sendiri sudah dianggap tidak
sah.

Alinea berikutnya kami setujui penuh.

3.Perkembangan Konstitusi

Sesungguhnya di berbagai negara tidak hanya terdapat suatu pola atau cara
mengubah konstitusi. Pola atau cara yang dikemukakan Harun Alrasid
hanyalah salah suatu pola saja. Konstitusi dapat saja dianggap sebagai
sehelai kertas berisikan ketentuan-ketentuan yang oleh yang berkuasa dalam
negara diubah sesuai dengan kehendaknya. Cara yang diajukan Harun Alrasid
adalah yang menghendaki kepastian yang dicantumkan dalam konstitusi itu
sendiri, yaitu mendasarkan Pasal 37 UUD. Namun perubahan secara
konstitusional ini pun tidak hanya mengenal satu cara atau pola saja. Di
Thailand misalnya, bilamana kita mengikuti berita, perubahan konstitusi
merupakan suatu hal yang biasa dan sering dilakukan sebagai jalan keluar
menghadapi krisis politik. Di kerajaan Inggris konstitusinya tidak disusun
dalam urutan pasal-pasal, karena itu konstitusi Inggris disebut sebagai
Konstitusi tak tertulis (unwritten constitution). Setiap UU yang dibikin
Parlemen Inggris (act atau statute) mempunyai bobot atau potensi untuk
mengubah dan/atau mengembangkan konstitusi. Sebaliknya susunan konstitusi
Amerika Serikat mulai dari preambul (pembukaan) sampai dengan urutan
pasal-pasal sejak semula sampai sekarang masih tetap sama dan
perubahan-perubahan dalam konstitusi dilakukan dengan amandemen yang
dilampirkan pada konstitusi semula.

Walaupun tidak sama dengan praktik konstitusi di Amerika Serikat, praktik
yang dilakukan di Indonesia dengan mendasarkan Pasal 3 UUD 1945, sehingga
Ketetapan-ketetapan MPR, baik yang bersifat menetapkan UUD, maupun yang
menyusun GBHN secara potensial ''mengubah'', paling tidak memberikan corak
atau warna dalam mengembangkan konstitusi di Indonesia dan karena itu
tetap konstitusional.

Sesungguhnya di berbagai negara tidak hanya terdapat suatu pola atau cara
mengubah konstitusi. Pola atau cara yang dikemukakan Harun Alrasid
hanyalah salah suatu pola saja. Konstitusi dapat saja dianggap sebagai
sehelai kertas berisikan ketentuan-ketentuan yang oleh yang berkuasa dalam
negara diubah sesuai dengan kehendaknya. Cara yang diajukan Harun Alrasid
adalah yang menghendaki kepastian yang dicantumkan dalam konstitusi itu
sendiri, yaitu mendasarkan Pasal 37 UUD. Namun perubahan secara
konstitusional ini pun tidak hanya mengenal satu cara atau pola saja. Di
Thailand misalnya, bilamana kita mengikuti berita, perubahan konstitusi
merupakan suatu hal yang biasa dan sering dilakukan sebagai jalan keluar
menghadapi krisis politik. Di kerajaan Inggris konstitusinya tidak disusun
dalam urutan pasal-pasal, karena itu konstitusi Inggris disebut sebagai
Konstitusi tak tertulis (unwritten constitution). Setiap UU yang dibikin
Parlemen Inggris (act atau statute) mempunyai bobot atau potensi untuk
mengubah dan/atau mengembangkan konstitusi. Sebaliknya susunan konstitusi
Amerika Serikat mulai dari preambul (pembukaan) sampai dengan urutan
pasal-pasal sejak semula sampai sekarang masih tetap sama dan
perubahan-perubahan dalam konstitusi dilakukan dengan amandemen yang
dilampirkan pada konstitusi semula.

Walaupun tidak sama dengan praktik konstitusi di Amerika Serikat, praktik
yang dilakukan di Indonesia dengan mendasarkan Pasal 3 UUD 1945, sehingga
Ketetapan-ketetapan MPR, baik yang bersifat menetapkan UUD, maupun yang
menyusun GBHN secara potensial ''mengubah'', paling tidak memberikan corak
atau warna dalam mengembangkan konstitusi di Indonesia dan karena itu
tetap konstitusional.

Sebagai kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan sejak MPRS tahun 1966 dan MPR
mulai tahun 1973 hingga kini tidak menyalahi sistem UUD 1945. Karena itu
hal itu tidaklah inkonstitusional. Tentang kebenaran pendapat ini, penulis
serahkan kepada peminat dan penyelenggara hukum tata negara. ***

Tanggapan kami:

Semua negara yang disebut, seluruhnya memberi peluang adanya perubahan
konstitusi. Ini yang pokok dan ini yang juga ada dalam konstitusi kita
yang kemudian dikebiri sendiri oleh MPR pada suatu masa tugas dan lalu
(pengebirian ini) dibakukan. Jadi susah dan tidak cocok untuk
membandingkan kondisi kita dengan negara negara tersebut. Philipina malah
kebalikan: elit politik yang mendukung pemerintahan Ramos yang mendesak
perubahan konstitusi, sedangkan rakyat menolaknya. Namun, kesempatan itu
ada dan dapat dimanfaatkan...tidak dikebiri.

Apalagi persoalan kita sebenarnya dipicu oleh adanya praktek praktek
politik bahkan adanya produk produk hukum, yang terang terang bertentangan
dengan semangat UUD serta cita-cita nasional yang tertuang dalam
mukadimah. Apalgi persoalan kita juga terletak pada ketidakpercayaan
masyarakat pada lembaga MPR sebagai sebuah produk dari sebuah sistem yang
sebenarnya sudah ditolak oleh sebagian besar rakyat. (Tentu saja ini
sangat hipotetis, namun boleh dichek ke sekitar anda).

API Indonesia dengan ini kembali menyerukan untuk membenahi kembali UU
kepartaian kita, menjalankan sebuah mekanisme pemilu yang bermartabat,
AJUBER (Adil, Jujur, Umum, Bebas dan Rahasia) untuk memiliki sebuah MPR
yang berwibawa. Dalam MPR yang berwibawa ini, baru kita "selesaikan"
masalah masalah ini secara transparan.

Aliansi Pemuda/i Independen Indonesia.
Berlin.