[INDONESIA-L] GJA - Bisnis Keluarga (r)

From: apakabar@clark.net
Date: Thu Mar 26 1998 - 12:29:00 EST


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Thu Mar 26 16:27:16 1998
Date: Thu, 26 Mar 1998 14:25:20 -0700 (MST)
Message-Id: <199803262125.OAA27468@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] GJA - Bisnis Keluarga Ginanjar
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

Date: Thu, 26 Mar 1998 14:50:11 +1100
From: aditjond@psychology.newcastle.edu.au (George J. Aditjondro)
Subject: Bisnis Kel. Ginanjar doang
To: apakabar@clark.net
 
Kisah Sukses Bisnis Keluarga Ginanjar:
dari Pertamina ke Sekneg, dan kini bakal "mewarisi" pabrik-pabrik Eddy Tanzil
----------------------------------------------------------------------------
-----
Oleh George J. Aditjondro
  
Di Australia saat ini, sedang berkecamuk debat panas di parlemen soal
Menteri Pertambangan Warwick Parer yang ternyata punya saham sebesar AS 2
juta dalam sebuah perusahaan tambang di benua kanguru ini. Dia juga dituduh
oleh partai oposisi melakukan pembicaraan-pembicaraan dagang dengan
perusahaan Jepang yang menjadi mitra bisnis perusahaan Australia itu.
Pokoknya, partai oposisi menuduh Warwick Parer -- dan PM John Whitlam yg
tetap gigih mendukungnya -- melanggar conflict of interest yg harus
dihindari oleh semua anggota Kabinet, sesuai dengan juklak sang PM itu
sendiri.
  
Di zaman Paul Keating berkuasa sebagai Perdana Menteri dari Partai Buruh,
dia pernah terpaksa menjual saham-sahamnya dalam sebuah peternakan babi di
Tamworth, NSW, karena oposisi waktu itu -- yg sekarang jadi partai
pemerintah -- menganggap itu merupakan conflict of interests. Dasar Keating
jago dagang, dia jual sahamnya pada partner dalam peternakan itu, yg dua
hari kemudian menjual kembali saham-saham itu pada Keluarga Soeryadjaja,
bekas pemilik kelompok Astra.
  
Bagaimana dengan di Indonesia? Saham-saham keluarga Suharto dalam ratusan
perusahaan di dalam dan di luar negeri, nauzubillah banyaknya. Belum lagi
keluarga Habibie, Bob Hasan, Tutut, Tanri Abeng, dan dari penelitian
kepustakaan saya, kini makin banyak terungkap ttg bisnis-bisnis keluarga
Kartasasmita. Yang paling akhir adalah rencana pengambilalihan pemilikan
pabrik-pabrik eks Golden Key Group "warisan" Eddy Tanzil, di mana putera
Ginanjar bakal berkongsi dengan putera Suharto.
  
Apakah itu tidak merupakan conflict of interest? Mungkin tidak, karena di
Indonesia tidak ada Juklak Presiden yang melarang hal itu. Tapi bagaimana
dengan larangan-larangan bagi pegawai negeri dan pejabat pemerintah serta
anggota ABRI (Ginanjar kan Laksamana Udara) utk berbisnis, terutama di
bidang yang merupakan bidang kerja "oknum" yang bersangkutan? Entahlah.
Tapi terlebih dahulu, mari kita tinjau metamorfosa bisnis keluarga
Kartasasmita.
  
Pertamina & Sekneg:
-----------------------
Motor bisnis keluarga Kartasasmita adalah Ir. Agus Gurlaya Kartasasmita, 51
tahun, adik kandung Ginanjar, Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi
Nasional Indonesia (Gapensi) dan pimpinan Catur Yasa Group. Konglomeratnya
terdiri dari 26 perusahaan (th. 1991, alias 7 tahun lalu) yang bergerak
dalam bidang rekayasa (engineering), distribusi kerangka baja dan alat-alat
pengeboran minyak, perdagangan bahan kayu, rotan, dan karet, pertukangan
kayu, dan pertambakan udang. Selain di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan Timur,
kelompok ini punya perwakilan di luar negeri di Singapura, Korea Selatan,
dan Jepang. Omset kasarnya tahun 1990 lebih dari Rp 100 milyar, dan nilai
aset totalnya Rp 60 milyar. Langganan utamanya adalah Pertamina.
  
Konglomerat ini berkembang, mula-mula berkat patronase Ibnu Sutowo di
Pertamina, pada saat saudara sepupu Ginanjar, Indra Kartasasmita, menjadi
Direktur Perkapalan Pertamina. Penggemukan perusahaan keluarga Kartasasmita
kemudian dilanjutkan oleh Ginanjar, ketika ia menjadi anggota Tim Keppres
10. Tim yang diketuai Sekretaris Negara Sudharmono, yang diangkat Suharto
tanggal 23 Januari 1980, berhak menentukan siapa yang kebagian
proyek-proyek Non-Departemen bernilai di atas Rp 500 juta yang harus
disalurkan melalui Sekneg.
  
Dengan dalih menumbuhkan pengusaha pribumi, Ginanjar, yang resminya
berstatus sebagai Asisten Menteri SekNeg urusan Lembaga-Lembaga
Pemerintahan Non-Departemen, ikut berjasa membesarkan pengusaha-pengusaha
non-Cina seperti Aburizal Bakrie, Iman Taufik, Jusuf Kalla, Fadel Muhammad,
Arifin Panigoro, dan tentu saja, Agus Kartasasmita sendiri. Di kalangan
pers asing, mereka dikenal sebagai "the Ginanjar boys".
  
PT Gigaraya Internasional (GI), salah satu anggota kelompok Catur Yasa,
tiga tahun lalu berencana membangun mega-proyek pengilangan minyak dengan
investasi US$ 3 milyar di Situbondo, berdampingan dengan mega-proyek
kelompok Bimantara (PT Asia Pasifik) dan Probosutedjo (PT Ganda Buana
Perkasa). PT GI menggarap proyek di tahan seluas 500 hektar itu dengan
menggandeng perusahaan asing dari Jepang dan Arab Saudi. Nantinya
perusahaan kongsi itu, PT Paras Refining Company (PMA), akan membagi
keuntungan 20% buat PT GI dan sisanya dibagi dua oleh partner-partner
Jepang dan Arabnya. Sumber pembiayaan dari pinjaman sindikasi sejumlah bank
asing sekitar US$ 800 juta, ditambah dengan modal sendiri.
  
Tadi sudah saya sebut nama Indra Kartasasmita. Sejak 1965, saudara sepupu
Ginanjar ini bekerja di Pertamina di bagian pemasaran luar negeri. Dalam
pembersihan di Pertamina setelah setelah skandal kredit 10 milyar dollar
AS, Indra Kartasasmita terancam akan ditahan karena kecurangan-kecurangan
yang ia lakukan. Namun berkat perlindungan Sudharmono dan Ginanjar
Kartasasmita, ia lolos dari pemeriksaan tim Sumarlin yang ditugaskan oleh
Suharto untuk membongkar seluruh korupsi Ibnu Sutowo dan kliknya, dan
ditarik ke Sekretariat Negara, di mana sejak 1975 ia ditempatkan di
Overseas Technical Cooperation Office.
  
Tidak jelas apakah ia sudah ke luar dari pegawai negeri. Yang jelas,
direktori perusahaan yang terdaftar di bursa saham Jakarta mencantumkan
nama Indra Kartasasmita sebagai direktur PT Panca Wiratama Sakti,
perusahaan properti beraset total Rp 286 milyar, yang ikut membangun kota
satelit Tigaraksa seluas 3000 Ha di Tangerang, lengkap dengan golf resort
dan perumahan mewah seluas 38 hektar.
  
Ir Gunarijah Kartasasmita Mochdie (lahir di Yogya, 27 Januari 1947), adik
kandung Ginanjar, yang sejak 1992 menjadi anggota DPR mewakili Kaltim dan
baru saja mendapat gelar Doktor lewat kursus tertulis dari Pacific Western
University, L.A., adalah seorang kontraktor juga. Di samping itu, suaminya
yang kelahiran Bukittinggi, HMS Mochdie, adalah seorang pengusaha di bidang
batubara.
  
Anna Kartasasmita, yang belum jelas bagi saya hubungan perkerabatannya
dengan Ginanjar, tadinya komisaris PT Mayatexdian Industry, perusahaan
induk dari enam pabrik garment kongsi kelompok Lippo (keluarga Riady) dan
Kanindo (Robby Tjahjadi). Setelah perusahaan itu -- bersama pabrik
Kanindotex yang tadinya juga milik Robby Tjahjadi -- diambilalih oleh
Bambang Trihatmodjo bersama tiga partner barunya (Bambang R. Sugomo,
Yohannes B. Kotjo, dan Wisnu Suhardono), Mayatexdian dan Kanindotex dilebur
menjadi PT Apac Centertex Corporation (ACC). Saat itu, nama Anna
Kartasasmita menghilang dari daftar komisaris perusahaan itu.
  
Seorang Kartasasmita yang lain bernama depan Soedjai, yang juga belum jelas
bagi saya hubungan perkerabatannya dengan Ginanjar, punya 1,40% saham dalam
perusahaan perkebunan karet & kelapa sawit PT Bakrie Sumatra Plantations,
perusahaan kongsi antara kelompok Bakrie dan Bimantara.
  
Generasi kedua:
------------------
Generasi Kartasasmita yang berikutnya juga sudah masuk ke dunia bisnis yang
berlimpah. Gurhadi "Aguy" Kartasasmita, 28 tahun, keponakan Ginanjar yang
punya MBA dari sebuah universitas di Oklahoma, AS, mendirikan Zanzibar Cafe
(ZC) di Jakarta, 27 Maret 1995, di bawah bendera PT Griya Tirta Tritunggal.
Di kafe itu Aguy berusaha menggabungkan konsep bar, restoran, dan diskotek.
  
Modal awal perusahaannya, Diaco Alamita Buana (DAB), yang bergerak dalam
pengeboran minyak, petrokimia, dan rekayasa lainnya, konon hasil tabungan
saat ia menjadi promotor pertunjukan Rhoma Irama tahun 1988. Di luar
perusahaannya sendiri, ia juga eksekutif pemasaran PT Sentrafood Indonusa,
yang termasuk kelompok Medco (kongsi antara Arifin Panigoro, Eddy Kowara
Adiwinata, dan Siswono Judohusodo)
  
Akhirnya, Agus Gumiwang Kartasasmita, putera Ginanjar sendiri, juga berniat
terjun ke dunia bisnis, dengan mengambil alih kelompok Golden Key warisan
Eddy Tanzil yang telah lari (atau dibiarkan lari?) ke luar negeri.
Parnernya dalam rencana pengambilalihan ini, yang diumumkan awal Maret
1997, adalah Fadel Muhammad dari kelompok Bukaka, yang bakal menguasai 65%
saham Golden Key baru, Ramles Manampang, 25%, dan Agus Gumiwang "cuma" 10%.
Tiga sekawan itu berjanji pada Bapindo akan melunasi hutang Golden Key
sebesar Rp 1,4 trilyun, kemudian akan segera menanam Rp 25 milyar untuk
mengoptimalkan operasi tiga anak perusahaan Golden Key, PT Glassfibindo
Indah, PT Materindo SMW, dan PT Sukma Beta Sampurna.
  
Bersamaan dengan pengumuman Fadel Muhammad tentang rencananya itu, majalah
Gatra memberitakan dalam edisi 1 Maret 1997, bahwa Tommy Suharto juga
akan bergabung dalam konsorsium yang bakal mengambil alih pabrik-pabrik
petrokimia Golden Key. Menurut majalah milik Bob Hasan (a/n Suharto) yang
dekat dengan Cilangkap ini, rencana pembagian sahamnya adalah Tommy Suharto
bakal mendapat 60%, Fadel Muhammad 30%, sedangkan 10% sisanya dibagi antara
Agus Gumiwang Kartasasmita dan seorang bernama Herman Affif. Rencana
keterlibatan Tommy Suharto dalam konsorsium Golden Key baru itu juga
diberitakan oleh harian Pelita, tanggal 1 Maret 1997, Neraca, 6 Maret 1997,
serta Kontan, awal April 1997.
  
Jadi boleh dikata, rencana keterlibatan Tommy dalam konsorsium bersama
Fadel dan Agus Gumiwang itu, cukup mantap. Itu tidak mengherankan,
mengingat lima hari sejak anak perusahaan Golden Key, PT Hamparan Rejeki,
didirikan tanggal 2 November 1988, Tommy Suharto telah mendapatkan 14%
saham dan diangkat menjadi ketua dewan komisaris perusahaan itu. Namun
menjelang saat-saat pengungkapan skandal kredit Bapindo pada Eddy Tanzil
oleh Arnold Baramuli di DPR-RI di pertengahan 1993, Tommy cepat-cepat
menjual seluruh sahamnya kepada Eddy Tanzil.
  
Keluarga Baramuli sendiri juga tak lepas dari kepentingan dagang dengan
keluarga Suharto. Emir Baramuli, putera Arnold, adalah partner bisnis Ari
Haryo Wibowo, cucu Suharto, dalam bisnis cukai minuman keras yang masih
bertahan di Timor Leste serta monopoli impor obat-obatan tradisional Cina.
  
Ketua Bappenas/Menko Ekuin:
----------------------------------
Nah, dengan latarbelakang bisnis keluarga yang sudah semakin meluas, yang
sudah juga masuk dalam pagar bisnis keluarga Suharto, masih dapatkah
Ginanjar sebagai Menko Ekuin dan Ketua Bappenas, membantu Suharto mengambil
keputusan yang tidak diarahkan untuk menguntungkan kedua keluarga itu?
  
Jawabannya, tentu saja bisa, seandainya keduanya adalah malaekat. Tapi
mengingat keduanya agak jauh dari sifat-sifat malaekat, sebaiknya Ginanjar
mulai dengan secara terbuka mengumumkan kekayaan keluarganya, di mana saja
mereka punya saham, kemudian membekukan saham-saham Ginanjar pribadi selama
dia masih menjabat sebagai Menteri.
  
(Sumber-sumber: IEFR, 1994: 90-91; IEFR, 1997: 4, 112-113, 502-503; CISI,
1991: 173-175, 452; Schwarz, 1994: 119, 128; Pangaribuan, 1995: 38-39,
53-56; Swasembada, Mei 1991: 24; Prospek, 19 Febr. 1994: 18; Tempo, 19
Febr. 1994: 22; Indonesian Business Weekly, 11 Maret 1994; Forum Keadilan,
17 Maret 1994: 77-78; Warta Ekonomi, 12 Sept 1994: 82, 3 Jan 1995: 12-14;
Merdeka , 1 Feb 1995; Surabaya Post, 16 Nov 1995; Matra, Jan 1996: 134;
Republika Online, 2 Febr. 1996; Swasembada, 28 Nov-11 Des 1996: 99;
Pelita, 1 Maret 1997; Economic & Business Review Weekly, 25 Maret 1995: 38,
23 April 1997: 6-11; Eksekutif, Des 1997: 10; sumber-sumber lain).
  
Puri Baru, 26 Maret 1998
  
Referensi:
-----------
IEFR (1994). Indonesian Capital Market Directory 1994. Jakarta: Institute
for Economic and Financial Research (IEFR), hal. 90-91;
IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: IEFR.
Pangaribuan, Robinson (1995). The Indonesian State Secretariat 1945-1993.
Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.
Schwarz, Adam (1994). A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s. Sydney:
Allen & Unwin.