[INDONESIA-L] Masih Perlu Dwifungsi

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Apr 18 1998 - 16:25:00 EDT


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Sat Apr 18 19:23:07 1998
Date: Sat, 18 Apr 1998 17:22:42 -0600 (MDT)
Message-Id: <199804182322.RAA22772@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Masih Perlu Dwifungsi ABRI?
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

From: "pedut dasar" <pedut@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: Masih Perlukah Dwifungsi ABRI ?????
Date: Fri, 17 Apr 1998 21:01:05 PDT
   
Aberson Marle Sihaloho
  
Jika Tut Wuri Handayani, Bubarkan Saja Fraksi ABRI
==============================================
  
 Bagaimana Anda menilai permintaan Ketua DPD PDI Jawa Tengah ?
   
Jawa Tengah memang daerah pemilihan saya. Alasan Soemario, Ketua DPD PDI
yang saya dengar ada dua. Pertama, saya dianggap anti dwifungsi ABRI dan
yang kedua karena saya disebut menolak RUU APBN 1996/97 untuk disyahkan
menjadi UU. Tapi itu bukanlah sikap DPD-nya. Itu hanya ketua DPD dan
sebagian Koodinator Wilayah (Korwil).
   
 Mereka menemui Anda ?
   
Oh tidak, bulan lalu mereka menemui Mbak Megawati. Tapi sebelum
permintaan Soemario, dkk, ada pernyataan dari Sekretaris FPDI di DPR,
yaitu Markus Wauran. Dia mengatakan bahwa saya akan diminta untuk
direcall oleh daerah pemilihan saya. Alasannya karena saya dituduh anti
dwifungsi ABRI dan penolakan saya terhadap RUU APBN itu tadi.
   
 Hanya itu, argumentasi Markus Wauran ?
   
Tidak. Dia juga mengatakan bahwa saya sering mengatasnamakan partai,
atas pernyataan-pernyataan saya pribadi. Beberapa hari kemudian, muncul
di koran pernyataan Ketua F-ABRI, Letjen Suparman Ahmad. Dia menyatakan
bahwa saya menentang dwifungsi ABRI. Maka dia menyarankan saya agar saya
direcall. Jadi, kelihatannya ada satu rangkaian rekayasa untuk
menyingkirkan saya. Dan ternyata pernyataan mereka berdua itu difoto
kopi dan oleh panitia Kongres Luar Biasa (penyelenggaranya para
penentang Megawati, red) berita itu disebarkan.
   
 Rekayasa bagaimana?
   
Begini. Saya akan menjelaskan dulu, soal tuduhan saya anti dwifungsi
ABRI. Yang dimaksud dengan dwifungsi ABRI dalam sikap politik PDI
adalah: ''Dwifungsi ABRI sebagai kenyataan sejarah yang telah dirasakan
manfaatnya bagi seluruh rakyat dalam menghadapi segala tantangan,
khususnya dalam kenyataan akhir-akhir ini, melalui operasi bakti sebagai
perwujudan kemanunggalan ABRI dengan rakyat perlu dipelihara dan
dikembangkan''. Jadi, saya tidak pernah mempersoalkan ini. Inikan
berarti ABRI masuk desa, membangun jalan, ikut menanggulangi bencana
alam, dan lainnya. Itukan kegiatan sosial. Saya tidak pernah
mempersoalkan itu.
   
 Yang Anda permasalahkan dari dwifungsi ABRI apa ?
   
Ya peran sospol ABRI, atau ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Dalam
UUD 45, menurut saya, tidak ada disebutkan ABRI memiliki peran sospol.
Sikap politik PDI yang pertama menyebutkan bahwa semangat orde baru
harus dipertahankan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan
konsekuen. Nah, sikap inilah yang strategis. Artinya, kapanpun,
dimanapun, dan harus berhadapan dengan siapapun, termasuk ABRI bahkan
presiden, sikap tersebut harus tetap kita jadikan ketentuan dasar. Jadi,
sikap yang dibawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan sikap yang
strategis tadi itu.
   
 Sejak kapan Anda punya pemikiran itu ?
   
Sejak tahun 1966 saya mempersoalkan peran sospol ABRI. Toh, UUD 1945
jelas mengatakan bahwa yang berdaulat di negara ini adalah rakyat.
Rakyatlah yang menjelma dan berserikat dalam organisasi politik. Nah,
kalau ABRI menjadi kekuatan sospol, pasti kedaulatan rakyat tidak akan
bisa tegak hingga demokrasi akan berantakan.
   
 Tapi, kala demokrasi parlementer kan terbukti bahwa ketika ABRI tidak
diikutsertakan, integrasi nasional berantakan, banyak pemberontakan di
daerah-daerah ?
   
Jangan bicara begitu. Kita harus bicara konstitusional. Negara kita ini
adalah negara yang berdasarkan hukum dengan sistem konstitusional.
   
 Interpretasi apa yang Anda ajukan bahwa peran sospol ABRI tidak ada
dalam UUD 1945 ?
   
Sekarang kita lihat saja prakteknya. Anggota ABRI menjadi anggota DPR.
Merujuk pada UUD 45 jelas itu konflik dan kontroversial hingga sistem
tidak jalan. Sebagai anggota ABRI, dia akan tunduk pada pasal 10 UUD 45.
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AL, AD, dan AU. Nah, sebagai
anggota DPR, dia harus mengawasi presiden. Lihat penjelasan UUD 1945
yang mengatakan kuatnya kedudukan dewan dan tidak bisa dibubarkan
Presiden. Sebagai anggota ABRI dia harus tunduk kepada presiden,
panglima tertinggi. Dan sebagai anggota DPR ia harus mengawasi presiden.
Apakah sebagai anggota ABRI yang duduk di DPR tetap pimpinan
tertingginya presiden ? Kalau iya, bagaimana dia mengawasi ? Kacaukan.
Komitmen kita kan jelas untuk melaksanakan UUD 45 secara murni dan
konsekuen. Anehnya lagi, Pak Harto sendiri mempermasalahkan peran sospol
ABRI.
   
 Mempersoalkan bagaimana?
   
Dalam pidatonya tahun 1993 saat menerima peserta rapim ABRI yang pertama
setelah Faisal Tanjung jadi Pangab. Pak Harto mengatakan: ''ABRI sebagai
kekuatan sospol harus bisa mengambil posisi yang tepat. Bisa ing ngarso
sing tulodo, ing madya mbangun karso, dan tut wuri handayani . Untuk itu
ABRI harus bisa terus-menerus mulat sariro hang roso wangi .''
   
 Maksudnya ?
   
Kalau kita pergunakan terminologi Pak Harto, sekarang ini peran ABRI
dilaksanakan dalam rangka ing madyo mangun karso . Artinya, dia
menduduki jabatan politik dan juga tetap anggota ABRI. Misalnya, jadi
presiden, wapres, anggota DPA, MPR, DPR dan lainnya. Pak Harto tahu
persis itu. Nah, kalau Pak Harto mengingatkan agar ABRI bisa mulat
sariro hang roso wangi atau instropeksi dan bisa mengambil posisi ynag
tepat, tentunya kan sudah waktunya bagi ABRI untuk mundur dari ing
madyo mangun karso menjadi tut wuri handayani .
   
 Menurut Anda ABRI yang tut wuri handayani itu bagaimana ?
   
Menurut saya apa yang dikatakan Pak Hartono (Kasad--red). Yaitu, setiap
anggota ABRI adalah kader Golkar. Artinya, setiap anggota ABRI, apabila
memegang jabatan politik ia harus berhenti sebagai anggota ABRI dan
menjadi anggota Golkar.
   
 Lantas ...
   
Nah, pimpinan ABRI sejak Pak Benny hingga Faisal Tanjung mengatakan
bahwa ABRI peran sospol ABRI sudah tidak menjadi masalah dan permanen.
Di tengah pernyataan pimpinan ABRI yang seperti itu Pak Harto justru
mempermasalahkan. Kok, pers tidak ribut ? Tapi pas saya yang ngomong
malah ribut. Apa beraninya cuma ke saya? Tidak fair , dong. Pak Harto
juga mengehendaki. Lebih tegas lagi di tahun 1995 lalu Pak Harto meminta
LIPI untuk meneliti masalah sistem pemilu dan peran sospol ABRI. Kalau
nggak ada masalah untuk apa diteliti?
   
 Maksud Anda, bagaimana?
   
Karena ada di antara masyarakat dan ABRI untuk mempertahankan agar peran
sospol ABRI ini tetap ing madyo mangun karso . Itulah yang berbenturan.
Saya sejalan dengan Pak Harto. Bukan berarti saya mau ada apa-apa dengan
Pak Harto. Komitmen kami sama, yaitu melaksanakan UUD 45 secara murni
dan konsekuen. Maka, konsekuensinya jika ABRI melaksanakan peran tut
wuri handayani dalam fungsi sospolnya, bubarkan saja F-ABRI.
   
 Jadi, kalau anggota ABRI ingin melakukan aktifitas politiknya harus
lepas baju hijaunya?
   
Menduduki jabatan politik. Bukan aktifitas politik karena melanggar
konstitusi. Kalau ia tidak berhenti jadi anggota ABRI, akan kacau.
Seperti anggota DPR tadi. Misalnya saja gubernur. Seorang gubernur itu
harus bertanggung jawab kepada DPRD. Bukan ke Mabes ABRI. Sebagai wakil
rakyat ia harus bertanggung jawab kepada rakyat. Begitu juga presiden.
Presiden itu bertanggungjawab kepada MPR. Nah, kalau presidennya ABRI,
apa ia bertanggung jawab kepada Mabes ABRI? Inilah ynag rancu sekarang
ini.
   
 Tapi kelahiran ABRI kan beda dengan angkatan bersenjata negara lain,
ABRI kita kan tentara pejuang ?
   
ABRI yang mana. Itukan ABRI angkatan 45. Sekarang ini tidak ada bedanya
dengan negara lain. Kalau Anda mau tahu, yang mendirikan ABRI itu adalah
parpol. Kenapa dia tidak tunduk kepada parpol? Yang memperjuangkan
kemerdekaan ini kan mana ada yang ikut ABRI. Itu parpol. PNI saja sudah
berdiri sejak tahun 1927. ABRI belum ada. Omong kosong itu. Dia mau
memanipulir sejarah. Yang ada sebelum kemerdekaan itu kan laskar-laskar.
Dan yang mendirikan laskar-laskar itu siapa? Parpol.
   
 Lho peran Jenderal Sudirman kan sangat penting, ketika pimpinan sipil
semua menyerah, tapi beliau tidak ?
   
Janganlah kita bicara Sudirman. Kalau mau bicara sejarah, yang
mendirikan ABRI itu parpol. Jenderal Sudirman itu kan muncul setelah
proklamasi kemerdekaan. Kalau saja itu hari Belanda terus mengakui
kedaulatan kita tahan 1945, tidak ada itu yang namanya Jenderal
Sudirman. Saya pun tidak tahu apa partainya Jenderal Sudirman. Sudahlah.
Kenapa kita terperangkap pada ornamen pangkat seperti itu. Pangkat
jenderal itu kan bikinan manusia. Jangan tertarik pada ornamen politik
seperti itu.
   
 Tapi, sejarah mencatat, bahwa saat demokrasi parlementer terjadi
instabilias politik, gonta-ganti kabinet dan
bermunculannya pemberontakan ?
   
Sekarang begini. Siapa yang memberontak pada PKI Madiun tahun 1946 itu?
Muso? Omong kosong. Justru Musolah yang ditentang. Tentara yang
berontak. Lalu DI/TII, siapa yang memimpin? Tentara. Yang
tembak-tembakan itu kan tentara. Tidak ada pemberontakan di negara ini
yang tidak dipimpin oleh tentara. Termasuk G-30-S PKI. Siapa yang
menembaki para jenderal itu? Apa rakyat? Kan tentara.
   
 Lho mereka kan bagian dari Biro Khusus CC PKI ketika itu ?
   
Entah mereka kemasukan PKI atau apa, kita tidak tahu. Mana tahu kita isi
hati orang. Daud Beureuh, Karto Suwiryo, Sumual, dan Simbolon serta
Untung dan Latif itu kan tentara semua. Jangan Anda memanipulir sejarah.
   
 Namun keberadaan F-ABRI itu sendiri kan berdasarkan konsensus nasional
di awal Orde Baru.
   
Begini. Yang namanya konsensus itu kan karena negara dalam keadaan
darurat. Itu yang namanya ekstra konstitusional. Itu memang tidak salah.
Tapi, masak kita mau terus-terusan keadaan darurat? Sekarang pilihan
hanya pada kita. Apakah kita mau melaksanakan UUD 45 secara murni dan
konsekuen, atau kita kau terus dalam keadaan darurat? Tegaknya Pancasila
dan bangsa ini apakah ditentukan oleh ujung bayonet atau oleh
pelaksanaan UUD 45 secara murni dan konsekuen?
   
 Tapi, mengapa parpol termasuk PDI sepakat dengan konsensus nasional
jika memang ternyata menurut Anda itu malah merugikan. Kenapa tidak ada
keberanian untuk merubah konsensus itu?
   
Saya tidak tahu parpol yang mana. Tanya saja sama orang per orang. Saya
tidak mau mengeneralisir apalagi melembagakan. Sikap politik PDI ini
sudah lama tidak saya kehendaki.
   
 Menurut penilaian Anda apa saja lingkup konsensus nasional di awal Orde
Baru ?
   
Konsesnsus itu kan tidak tertulis sifatnya. Pada waktu konsensus itu,
saya jadi anggota DPR-GR. Nah DPR-GR dan MPRS keanggotaannya kan
berdasar pada hasil pemilu 1955. Dari hasil itu ada tiga yang tidak
terwakili karena sudah menjadi partai terlarang, yaitu Masyumi, PSI, dan
PKI. Nah, diantara parpol diminta untuk mengisi kursi yang lowong itu
sebelum pemilu 1971. Maka munculah konsensus untuk menyerahkan jumlah
yang tak terwakili itu pada ABRI. Semua parpol setuju. Sekarang ini,
untuk apa lagi ABRI diangkat dan punya peran sospol. Sedangkan tujuan
kemerdekaan kita untuk memajukan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
rakyat. Apa hubungannya peran sospol ABRI dengan keadilan dan kemakmuran
bangsa ini. Di manapun tidak ada peran sospol angkatan bersenjata. Dan
mereka ternyata lebih maju dari kita.
   
 Lima tahun lalu, militer Thailand juga punya peran itu ?
   
Iya. Tetapi kan tidak membawa nama militernya. Dia muncul sebagai
perorangan.
   
 Bagaimana kalau ABRI membuat partai sendiri? Bukankah itu semakin
menguatkan ABRI nantinya?
   
Silahkan saja buat. Justru itu yang saya mau. Kita bisa melihat apakah
ABRI memang dicintai rakyat atau tidak. Silahkan saja. Kalau memang
rakyat senang dengan mereka kan kelihatan. Rakyat yang berdaulat.
   
 Dalam konsep Anda, bagaimana peran ABRI itu seharusnya? Apakah hanya di
barak dan tidak perlu ada peran sospol?
   
Memang begitu. Tidak ada dalam UUD 45. Malah seluruh WNI ini harus
berdwifungsi. Bukan ABRI. Pokoknya, yang berfungsi sebagai kekuatan
pertahanan keamanan dan sosial politik itu adalah warga negara biasa.
Malah kalau anggota ABRI saja, dia tidak melaksanakan UUD 45 secara
murni dan konsekuen. Lihat saja pasal 30 ayat 1. Tiap warga negara wajib
dan ikut serta bela negara. Kita yang bukan militer inilah yang harus
bela negara. Ini kewajiban.
   
 Tapi, kita tidak bisa pungkiri semenjak awal Orba, ABRI rela
mengurangi peranan sospol ?
   
Pada awal orde baru ing ngarsa sing tulada . Sesudah pemilu 1971
posisinya menjadi ing masya mangun karsa hingga sekarang. Nah,
sekarang ini Pak Harto kan ingin menjadikan peran sospol ABRI itu tut
wuri handayani . Tapi, justru inilah yang menjadi persoalan. Terjadi
benturan. Pihak ABRI masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan
keadaan ing madya mangun karsa .
   
 Jadi, Anda tidak percaya jika suatu saat ABRI akan berubah menjadi tut
wuri handayani ?
   
Sekarang ini kan ada yang tidak mau. Jadi, ada perlawanan. Kelihatan
dari reaksi pernyataannya Jenderal Hartono (Kasad--red). Saya sependapat
dengan Hartono. Setiap anggota ABRI adalah kader Golkar. Artinya, setiap
anggota ABRI kalau mau menduduki jabatan politik harus tanggalkan ABRI
nya dan masuklah ia ke dalam Golkar. Jadi, F-ABRI bubar.
   
 Tapi pendapat Kasad kan tidak bisa diinterpretasikan demikian ?
   
Saya mengartikan seperti itu. Apakah itu benar atau tidak, tanya saja
sama yang bersangkutan. Menurut saya inilah tut wuri handayani . Dan
itu pas. Tadi kan sudah saya katakan bahwa Pak Harto sudah menyatakan
keinginan politiknya pada pidato 1993 agar ABRI bisa terus menerus
instrospeksi. Kalau ia mau punya kedudukan politik, ia harus melepaskan
lembaganya.
   
 Jadi, ABRI hanya sebagai 'pemadam kebakaran' saja ?
   
Tidak ada istilah 'pemadam kebakaran'. Kita semua bertanggungjawab kok
terhadap bela negara. Tadi malah saya katakan pemberontakan dia yang
pimpin kok mereka pemadam kebakaran.
   
 Anda tidak bisa mevonis bahwa pemberontakan itu didalangi oleh militer?
Itukan oknum saja, bukan lembaga?
   
Saya juga katakan itu anggota ABRI.
   
 Dalam penjelasan UUD 1945, dikatakan bahwa anggota MPR terdiri dari
utusan golongan-golongan. Bukankah itu bisa diinterpretasikan juga
utusan ABRI ?
   
Oh boleh, tapi kan itu hanya sebagian kecil. Karena yang dimaksud dengan
golongan-golongan itu adalah ormas-ormas.
   
 Berarti kan perlu ada Fraksi ABRI ?
   
Lho masuk utusan golongan. Sebenarnya utusan golongan ini punya fraksi
tersendiri, tidak tergabung dalam FKP.
   
 Beberapa pakar berpendapat bahwa ABRI masih diperlukan karena sipil
selama ini belum mampu ?
   
Nggak ngerti lah, kalau ada pakar yang berpikiran seperti itu.
   
 Indikasinya, misalnya selalu ada konflik internal di intern partai,
misalnya di PDI dan PPP ?
   
Saya tidak pernah mengatakan ada konflik internal, di orsospol atau
ormas. Yang konflik itu pemerintah, yang mencampuri dengan mengekploitir
selera-selera kasar yang ada dalam partai dan ormas.
   
 Lho indikasinya apa ?
   
Cukup banyak. Di PDI misalnya, kasus Jajang Kurniadi, yang terpilih
dengan suara terbanyak sebagai ketua DPD PDI Jawa Barat. Dia sebagai
pegawai negeri, baru pensiun tahun 1991, dan Bakorstanasda Jabar terus
mengeluarkan SK mengatakan bahwa Jajang tidak bersih diri. Di Jawa
Timur, Latief yang sudah dikalahkan dengan suara terbanyak diakui oleh
Pemda sebagai ketua DPD PDI Jatim. HKBP, sudah pasti Nababan terpilih
jadi Ephorus , Bakorstanasda Sumatera Bagian Utara malah mengangkat
Simanjuntak. Di NU, Gus Dur sudah terpilih dengan suara terbanyak di
Muktamar Cipasung, tapi sampai hari ini pemerintah tidak mengakui. Malah
merekayasa dengan mengadakan KPPNU yang dipimpin Abu Hasan.
   
 Tapi di PDI, konflik itu kan sudah lama muncul, misalnya antara Sanusi
vs Isnaeni, atau Sunawar vs Harjantho, atau Soerjadi vs Kelompok 17 ?
   
Sudahlah, itu semua karena siapa yang mau di ... ,semua karena pengaruh
penguasa. Tidak pernah penguasa itu menumbuhkan kemandirian dari
orsospol atau ormas. Mereka merekayasa sendiri. Inilah yang mau diakhiri
Pak Harto pada tahun 1997.
   
 Kok Anda seyakin itu?
   
Lho, inikan menurut konsep pemikiran Pak Harto. Ini memang harus segera
karena kalau nanti Pak Harto keburu dipanggil Tuhan dia tidak sempat
lagi menunaikan komitmennya. Beliau tetap commit . Hanya saja dia
alon-alon asal kelakon . Namun beliau mengatakan, sekarang ini sudah
masanya tut wuri handayani .
   
 Ah itu kan interpretasi Anda ?
   
Makanya Anda tanya sama Pak Harto. Saya ini menafsirkan, dan saya tahu
Pak Harto itu berbahasa isyarat.
   
 Nampaknya penolakan Anda terhadap dwifungsi ABRI, berlindung di balik
perkataan Pak Harto ?
   
Inilah penafsiran saya, apakah benar atau tidak, silahkan Anda tanya
sama Pak Harto.
   
 Apa dasar dari interpretasi Anda ?
   
Lihat ini buktinya. Kalau saya mau katakan, bulan Januari 1988, waktu
kita mau memperingati tritura. Silahkan Anda tanya Mar'ie Muhammad,
Cosmas Batubara atau Soerjadi. Ketika itu, kami ada kira-kira 13 orang
dari Angkatan 66. Pak Harto sudah mengatakan, biarkan saja dulu ABRI
mempunyai fraksi MPR/DPR, karena ABRI ini gampang berontak.
   
 Masa sih beliau ngomong seperti itu ?
   
Iya. Silahkan you muat pertanyaan saya, jangan kira saya off the
record . Saya tidak pernah off the record . Kalau dia ikut memutuskan,
kan tidak ada alasannya untuk berontak. Jelas khan.
   
 Apa dalam forum khusus Pak Harto berkata demikian ?
   
Seperti tadi saya katakan, kami, 13 orang itu bertemu dengan beliau di
Binagraha. Kalau Anda tidak percaya, tanya nama-nama tadi, juga tanya
Sugeng Sarjadi, Fahmi Idris, Sofian Wanandi, Abdul Gafur.
   
 Tapi tenggang waktu tahun 1988 sampai sekarang kok jauh ?
   
Pak Harto kan filosofinya, alon-alon asal kelakon . Ini perbedaan saya
dengan Pak Harto.
   
 Kembali ke dwifungsi ABRI ... ?
   
(Aberson langsung memotong pertanyaan yang belum selesai, red)
Tolonglah, jangan pakai istilah dwifungsi ABRI. Kalau dwifungsi dalam
pengertian sebagai kekuatan sosial, ABRI masuk desa dan membangun, saya
tidak persoalkan. Lebih baik kita gunakan istilah peran sospol, atau
ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Pak Harto sendiri tidak pernah
lagi pakai kata dwifungsi ABRI.
   
 Anda tadi mengatakan dari ucapan Markus Wauran, Letjen Suparman Ahmad
dan permintaan recalling oleh Soemario, suatu rekayasa. Kekuatan mana
saja yang dibelakangnya ?
   
Dari kekuatan yang memang mau mempertahankan peran sospol ABRI yang ing
madya mbangun karso .
   
 Konkritnya siapa itu ?
   
Baik dari yang ABRI maupun yang bukan.
   
 Yang bukan ABRI siapa ?
   
Banyak. Bicara orang perorang, itukan terlihat dari sikapnya. Jadi saya
kira seperti Mario, Markus Wauran, mereka masih berkinginan
mempertahankan peran sospol ABRI yang ing madya mbangun karso . Ketua
MPR/DPR Wahono dalam pidato penutupan masa sidang DPR beberapa waktu
lalu, dimana dia mengecam dan menentang pernyataan KSAD Jenderal
Hartono, juga termasuk mereka yang masih menginginkan peran ABRI seperti
itu.
   
 Kalau Anda sendiri ?
   
Saya menghendaki peran sospol ABRI yang tut wuri handayani . Saya
terang-terangan mengetakan demikian, tidak perlu disembunyikan lagi,
karena itu sesuai dengan UUD 1945.
   
 Di kalangan internal PDI sendiri kan masih banyak yang inginkan peran
ABRI ing madya ?
   
Ya inilah, barangkali Mario, Markus Wauran atau lainnya. Tapi jawaban
Mba Mega kan jelas. Bahwa untuk apa merecall saya, jika apa yang saya
katakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
   
 Apa Anda menduga ada alasan lain sehingga Soemario mengusulkan merecall
Anda ?
   
Tidak. Perkiraan saya hanya itu saja. Karena itu muncul pernyataan dari
Markus, Mario dan Suparman Ahmad.
   
 Permintaan recall dari Soemario itu yang pertama buat Anda selama jadi
anggota DPR ?
   
Di DPR periode lalu, malah Soerjadi (ketua umum DPP PDI periode lalu,
red) yang meminta saya mundur dari DPR. Hampir tiap bulan dia minta saya
mundur.
   
 Permintaan Mario itu apa karena beberapa waktu lalu, Anda memelopori
pencalonan Mega jadi Presiden mendatang ?
   
Pak Mario itu tidak pernah komentar. Peran saya waktu itu hanya bikin
formulir, malahan anggota PDI dari Jateng yang duluan mencalonkan Mbak
Mega. Pertengahan Oktober 1995, mereka sudah mulai gulirkan, saya tidak
pernah merekayasa mereka.
   
 Alasan Anda mencalonkan Mbak Mega sebagai Presiden ?
   
Saya ingin melaksanakan UUD 1945 ps 6 ayat 2. Dan perbedaan Golkar dan
parpol kan pada calon presiden, wapres dan program. Sedangkan tujuan dan
asasnya sama. Kita ingin tiap DPP mengusulkan calon Presidennya.
Misalnya PDI calonkan Mega, Golkar calonkan Pak Harto, dan PPP calonkan
lainnya. Berarti kalau Anda memilih Golkar, berarti setuju Pak Harto
jadi Presiden, jika memilih PDI, artinya setuju Megawati jadi Presiden.
Jadi harus kita biasakan, yang membentuk pimpinan kita itu adalah
sistim.
   
 Anda inginkan calonkan Megawati jadi Presiden di SU MPR 1998, apa tidak
bertentangan dengan sikap ke-3 dari empat sikap politik PDI, yang
diputuskan tahun 1981 ?
   
Itulah, yang saya katakan bahwa sikap ke-3 dari 4 sikap politik PDI,
bertentangan dengan UUD 1945, jadi harus batal demi hukum.
   
 Lho, tapi dalam dua kali Kongres PDI, tidak ada usul perubahan 4 sikap
politik PDI ?
   
Ah .. Anda kan tahu, kita tidak pernah tenang berkongres. Selalu
diobrak-abrik, jadi kita tidak sempat membicarakannya.
   
 Apa mengikat dan baku sikap politik itu ?
   
Tidak dong. Ada hukum yang tertinggi kan. Yang tertinggi adalah
deklarasi fusi dan piagam perjuangan. Jadi sikap ketiga itu bertentangan
dengan UUD 1945, orang kita mau mengawasi Presiden kok, disuruh
menyatukan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soeharto.
Itu kan diketawain rakyat, untung rakyat tidak tahu soal itu. Kalau
rakyat tahu, coba, gila.
   
 Ah itu kan menunjukkan tidak ada keberanian dari pimpinan PDI untuk
merubahnya ?
   
Sudahlah, tadi saya katakan, kita ini tidak pernah mandiri dan diberi
kebebasan untuk menunjukkan kepentingan kita. Anda ini kok tidak pernah
mau tahu dengan fakta yang ada. Kenapa kok Anda selalu bersembunyi di
balik kenyataan, secara pribadi saya heran melihat Anda. Mungkin saja
Anda bawa mission , terserah itu hak Anda. Saya kan bicara relaks, tapi
kok Anda tidak pernah perlihatkan, bagaimana ya ... Pertama-tama, kalau
kepada diri sendiri kita tidak bisa jujur, kepada siapa lagi kita mau
jujur.
   
 Anda jangan marah dulu, pembaca kami bukan pengikut atau warga PDI
saja, juga warga PPP, Golkar, ABRI dan lapisan masyarakat lainnya. Kami
tidak mau hanya jadi corong Anda.
   
Saya ndak mau tahu lah itu.
   
 Anda mau mencalonkan Megawati, bagaimana dengan kapabilitasnya, apakah
sudah teruji ?
   
Lho apa kurang mampu. Yang penting bagi kita kalaiu mau lihat seseorang
jadi Presiden adalah, sampai sejauh mana dia akan konsekuan melaksanan
UUD 1945. Makanya kita mau tawarkan kepada rakyat.
   
 Bicara post Soeharto bagaimana ?
   
Makanya kita bangun dan perkuat sistim. Soalnya, di negara ini yang kuat
bukan ABRI atau Golkar, tapi Pak Harto. Saya juga dulu menilai salah.
Saya kira dulu PNI itu kuat, apalagi dia hasil pemilu 1955 dan paling
liberal. Saya lupa, soalnya yang kuat itu Bung Karno. Ini juga Golkar.
Kalau Pak Harto tidak jadi ketua Dewan Pembina Golkar, dan beliau tidak
terang-terang dukung Golkar, maka Golkar tidak akan ada apa-apanya.
Malahan bisa jadi PDI jauh lebih besar.
   
 Diantara kekuatan sospol yang ada pada post Suharto, kan ABRI yang
paling siap dan kuat ?
   
Tidak betul. Wong pemilu saja dia tidak mau kok, bagaimana siap.
Sampeyan bagaimana, yang berdaulat kan rakyat.
   
 Lho di ABRI kan kuat dalam sumber daya manusia, misalnya dalam hal
kaderisasi dan wawasan kebangsaannya ?
   
Sumberdaya manusia yang mana. Tahu apa sih mereka soal ekonomi. Kalau
dia jenderal memang tahu apa sih dia. Tunjukkan kepada saya mereka
bicara soal pembangunan dan ekonomi. Soal UUD 1945, dia lebih mengerti
atau saya. Mana ada Profesor dan doktor yang jenderal. Enak saja you
ngomong soal sumber daya manusia.
   
 Selama ini, Anda kan paling vokal diantara vokalis FPDI. Pernah
terlintas ketakutan akan direcall ?
   
Naif dan munafik kalau saya bilang tidak takut direcall. Takut dong.
Siapa sih yang ngga doyan kursi begini enak, gimana sih. Apalagi
sekarang gaji anggota DPR besar, rata-rata tiap bulan dapat Rp 5 juta,
belum lagi sabetan kiri-kanan, atas bawah. Terus kesana-sini, dijadikan
yang terhormat lagi.
   
 Pada saat apa ketakutan itu muncul ?
   
Ketika saya akan mengatakan yang saya tahu akan bertentangan dengan
keinginan yang memegang kekuasaan. You kira tidak seram. Tapi saya
selalu berdo'a pada Tuhan, berikan saya kekuatan dan tunjukkan saya
jalan yang benar, supaya saya berani mengatakan bahwa yang benar itu
benar, dan yang salah itu salah, tapi tolong Tuhan berikan kearifan dan
kebijaksanaan kepada pimpinan organisasi saya supaya saya tidak
direcall.
   
 Seandainya Anda direcall, kan punya usaha lainnya ?
   
Saya tidak punya perusahaan. Saya hanya jadi konsultan, tapi itu tidak
bisa diandalkan. Latar belakang saya kan akuntan, satu angkatan dengan
Mar'ie Muhammad.
   
Wawancara diatas pernah dimuat beberapa waktu yang lalu (sebelum Pemilu
1997) oleh :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AgraKom
Perkantoran Stadion Lebak Bulus Blok TS IV B Lantai 2
Jakarta 12440 Indonesia
Telepon: (62-21) 7508314, 7653908 fax: (62-21) 7508308
Email: mail@indonesian-society.com