[INDONESIA-L] Pembangunan Orba dan (r)

From: apakabar@clark.net
Date: Fri Apr 24 1998 - 19:20:00 EDT


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Fri Apr 24 21:39:25 1998
Date: Fri, 24 Apr 1998 19:38:38 -0600 (MDT)
Message-Id: <199804250138.TAA00703@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Pembangunan Orba dan Krismon (1)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

From: <yanto@zedat.fu-berlin.de>
To: apakabar@clark.net
Subject: Pembangunan Orba dan Krismon (1)
 
"Pembangunan Ekonomi Orde Baru dan Resesi Ekonomi di Indonesia."
Oleh: Priyanto, FE-FU-Berlin.
Pengantar diskusi di FMIJ (Forum Masy. Ind di Jerman) Cologne 18 April 1998.
  
I.Pendahuluan.
  
"Lima tahun lagi saya akan kembali berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan
 pidato pertanggung jawaban!" Demikian Presiden RI setelah membacakan sumpah
 jabatan Presiden pada tanggal 1 Maret 1998 didepan sidang MPR dalam pelantikan
 jabatan Presiden RI untuk ke tujuh kalinya. Sementara itu para mahasiswa
 baik di pulau Jawa maupun di luar Jawa membuka mimbar bebas, berdemonstrasi
 menuntut reformasi politik dan memprotes praktek2 monopoli, korupsi,
 manipulasi jabatan dan represi terhadap rakyat tak bersenjata .1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 30 tahun sangat pesat dan konstant.
 Pendapatan perkapita 1967: AS $ 80,- 1997 AS$ 990,- atau rata-rata 7% pertahun.
 Eksport meningkat dari AS $ 665 juta,- 1967 menjadi AS $ 52 Milyard AS$ 1997
 atau tumbuh rata rata 9% pertahun. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat
 mengakibatkan pemerintah RI di tahun 90an mendapat pujian dari WB, IMF,OECD,
 UNCTAD, berbagai institusi & media internasional dan dari banyak negara maju
 maupun berkembang. Tahun 1985 organisasi PBB yang bergerak dibidang pangan
 FAO memberi penghargaan pada Presd. RI. atas pencapaian swasembada pangan di
 Indonesia. Laporan ekonom profesional dari World Bank 19 Juni 1997 mengatakan
 bahwa awal milenium yang akan datang Indonesia akan menjadi salah satu dari
 20 negara yang ekonominya terbesar/terkuat didunia. Pada 8 September 1997
 Presiden RI kembali mendapat penghargaan, kali ini dari UNDP atas
 keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan (beberapa bulan setelah itu
 kemiskinan dan kelaparan justru meningkat!). Dilain pihak hutang luar negri
 tumbuh rata2 14% pertahun (dua kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi);
 pada tahun 1968 hutang LN berjumlah AS$ 2,8 milyard sedangkan pada tahun 1998
 sudah mencapai AS$ 134 milyard). Selain itu selama 30 tahun pemerintahan orde
 baru mata uang Rp. telah terdepresiasi sampai sekitar 70% dan pernah
 sampai 98% yaitu pada 21 Jan 1998 ketika harga AS$ mencapai Rp. 16.000,-
 Direktur IMF Michel Camdesus pada 31 Okt. 1997 di Washington menyetujui
 "rescue package" IMF senilai AS$ 43 milyard,- yang dimaksudkan untuk
 menstabilkan nilai Rp. (reformasi sektor moneter) dan membiayai proyek2
 pembangunan. Ditengah tengah situasi ekonomi yang tersulit selama orde
 baru, figur2 politik yang tidak kondusif dengan perkembangan ekonomi seperti
 "wapres aktif" B.J. Habibie (dikenal sebagai penghisap devisa melalui
 proyek2 raksasanya), menperdag yang juga menperin Bob Hasan (pemegang
 monopoli sejumlah sektor produksi), mensos Siti Hardiyanti Rukmana (putri
 pertama Presiden RI, pemegang banyak usaha2 monopol), menkeu Fuad Bawazir
 (tidak kompeten untuk mengurus bidang keuangan yang tengah dilanda krisis)2,
 menpar Abdul Latief (pernah mengaku menyalahgunakan Rp. 3 triliun dana
 Jaminan Sosial Tenaga Kerja) serta mentri pangan Haryanto Dhanutirto
 (dituduh korupsi oleh Irjenbang), justru muncul sebagai pembuat keputusan2
 pemerintah. Perseteruan pemerintah RI dengan IMF antara lain tentang
 penerapan CBS atau tentang program IMF yang terlalu liberal untuk Indonesia
 hanya justru menimbulkan ketidak percayaan para investor asing terhadap
 pengelolaan ekonomi di Indonesia. Menurut Dr. Komet Mangiri MA, direktur
 Center for Statistical Services (CSS), kebutuhan AS$ selama 1998 berjumlah
 AS$ 22,4 milyard,-(AS$ 20 milyard,-untuk membayar hutang jangka pendek
 dan AS$ 0,9 milyard,-untuk membayar cicilan hutang jangka panjang dan AS$
 1,5 milyard untuk menjalankan roda ekonomi)3. Sedangkan devisa yang
 tersedia pada awal April 1998 hanya AS$ 13,17 milyard (pengumuman BI 13
 April 1998).
Pada tanggal 8 April 1998 untuk ketiga kalinya (pertama pada 31 Oktober
 1997, kedua pada 15 Januari 1998) kembali pemerintah RI membuat suatu
 kesepakatan tentang reform ekonomi (Supplementary Memorandum) dengan
 IMF4 setelah dua kali pihak pemerintah RI dinyatakan oleh IMF tidak
 sepenuhnya melaksanakan komitmen2 yang telah disepakati bersama dengan
 fihak IMF. Pada hal sebelumnya sudah ada sejumlah himbauan dari Presiden
 AS Bill Clinton, PM Inggris Tony Blair, Kanselir Jerman Helmut Kohl,
 PM Jepang Hashimoto, PM Singapur Goh Cok Tong, PM Australia John Howard,
 Menkeu Rep. Fed. Jerman Theo Waigel, mentri pertahanan AS William Cohen,
 wakil menkeu AS Lawrence Summer dan direktur utama IMF Michel Camdesus
 agar pemerintah RI melaksanakan kesepakatan2nya dengan IMF. Tahun
 anggaran 1998/1999 telah dimulai tetapi kurs dolar AS belum juga mencapai
 angka yang ditetapkan dalam APBN yang telah direvisi. Sementara tingkat
 harga2 barang kebutuhan pokok (a.l. beras, kedelai, gandum, sayuran, susu,
 buah2an dan jasa transportasi) maupun produk2 industri meningkat drastis;
 sedangkan sektor produksi berjalan lesu5 dan banyak terjadi PHK sehingga
 tingkat pengangguran meningkat pesat (menurut mentri tenaga kerja tingkat
 pengangguran 1998 mencapai 13,5 juta atau 14,7%). Kenaikan harga2 tsb.
 semakin menurunkan nilai riil Rupiah yang sebenarnya nilainya sudah
 kehilangan sekitar 70% dihitung sejak sebelum krisis moneter (Juni 1997
 ketika 1 AS$=Rp. 2500,-). Jika krisis moneter tidak terjadi, tingkat
 pendapatan perkapita masyarakat Indonesia 1998 akan melampaui AS$ 1000,-;
 dengan adanya krisis moneter maka pendapatan perkapita turun menjadi AS$
 312,- atau kira2 sama seperti tingkat pendapatan perkapita 23 tahun yang
 lalu. Disamping itu jumlah hutang LN terus meningkat pesat, menurut
 pengumuman BI 15 April 1998 hutang LN mencapai AS$ 133,7 milyard atau
 lebih dari dua kali lipat pendapatan nasional 1997. Persoalan2 diatas
 menyebabkan penanganan krisis moneter dan ekonomi semakin lama semakin
 sulit, dan dukungan penuh ABRI terhadap pemerintah orba hampir tidak
 memungkinkan dijalankannya reform politik sebagai syarat bagi reform
 ekonomi untuk keluar dari krisis.
Tindakan2 pemerintah untuk mengatasi krismon seperti menunda proyek2
 yang kandungan importnya tinggi, mengganti segenap direksi BI, menaikan
 suku bunga SBI hingga mencapai tingkat 45%, menjamin dana deposito
 milik masyarakat, pencabutan izin 16 bank swasta, pengambil alihan
 pengelolaan 14 bank serta pengawasan khusus terhadap 40 bank oleh Badan
 Penyehatan Perbankan Nasional sempat memperkuat nilai rupiah terhadap
 dolar AS akan tetapi tindakan BI mencetak uang untuk membantu bank2 yang
 mengalami kesulitan likwiditas malah menaikan laju inflasi yang akibat
 buruknya harus dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia (yang paling
 terpukul atas tindakan BI tsb adalah rakyat yang miskin). Jika Indonesia
 di masa orde lama dekade 50an dilanda kemiskinan tapi mengalami
 kebebasan politik maka Indonesia masa orde baru saat ini tidak saja
 mengalami kemiskinan, ketidak amanan sosial, kesenjangan sosial tetapi
 juga pengekangan kebebasan politik serta kwalitas lingkungan hidup
 yang makin merosot. Mengapa Indonesia yang sejak 30 tahun mengekspor
minyak, gas, emas, timah, bauksit, produk2 perkayuan (hasil2 hutan),
 hasil2 laut, karet, kopra, teh, kopi, coklat dan produk2 non migas
 lainnya dengan nilai rata2 AS$ 15 milyard,- justru terlilit hutang
 sebanyak AS$ 133,7 milyard dan dilanda krisis moneter yang memuncak
 menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan? Mengapa rezim orde baru
 yang mengandalkan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi justru
 menghasilkan kemunduran ekonomi? Tulisan ini dengan segala
 keterbatasan2 nya mencoba menjawab pertanyaan2 pokok ini. Pembahasan
 tulisan terdiri dari pembentukan kelompok2 pemilik modal (I & II),
 referensi pembentukan kelompok2 pemilik modal di Eropah barat,
 faktor2 internal & eksternal pemicu krismon dan diakhiri dengan
 kesimpulan umum.
  
II.Pembentukan kelompok pemilik modal tahap I.
          
Sejak berdirinya orde baru, institusi2 politik masyarakat yang tertinggal
 adalah para partai politik yang konservatif ditambah dengan organisasi
 militer dan birokrasi6. Dengan berlandaskan stabilitas politik untuk
 pembangunan ekonomi, pemerintah orba berhasil meyakinkan negara2
 barat7 untuk memberikan bantuan ekonomi mereka lewat IMF dan World
 Bank serta menawarkan iklim investasi yang menguntungkan bagi
 perusahaan2 multinasional yang dapat memanfaatkan kekayaan alam di
 Indonesia. Dengan bantuan IMF (IMF adjustment programms) pemerintah
 berhasil menurunkan peredaran uang, menurunkan APBN, melancarkan
 program peningkatan pengadaan pangan dengan mensubsidi pupuk tapi
 membatasi harga jual padi8 sehingga inflasi turun drastis dari sekitar
 400% pada tahun 1965 hingga dibawah 10% diawal dekade 70 an.
 Perkembangan ini menyebabkan dapat ditekannya upah buruh pabrik dan
 buruh tani sehingga menjadi faktor yang menguntungkan bagi penanaman
 modal dalam negri maupun luar negri. Sementara itu mitra investor
 asing bermunculan sehingga pada awal masa orba sampai akhir dekade
 70an muncul kelompok pemilik modal yang kebanyakan terdiri dari mantan
 perwira ABRI yang bekerja sama dengan investor asing dan usahawan2
 lokal (misalnya Liem Sioe Liong, Mochtar Riady, Jusuf Wanandi dan
 Bob Hasan). Sejak 1965 Perusahaan2 atau koperasi2 ABRI diintegrasikan
 kedalam Inkopad, Inkopal, Inkopau dan Inkopak sementara dephankam pada
 tahun 1969 mendirikan perusahaan Tri Usaha Bhakti (pemegang konsesi
 pengelolaan hutan) sebagai induk perusahaan dari banyak perusahaan2.
 Tahun 1967 Yayasan Kartika Siliwangi mendirikan PT. Propelat yang
 mengelola hotel2, perlengkapan militer sampai jasa2 konstruksi9.
 Demikian juga kodam2 lain membentuk yayasan2 yang melakukan kegiatan2
 bisnis.Kebijaksanaan ekonomi orba berhasil memacu pertumbuhan ekonomi
 sambil melahirkan kelas pemilik modal yang tergantung pada alokasi
 proyek2 pemerintah yang banyak ditentukan oleh Presiden RI. Kenaikan
 harga minyak di pasaran dunia dari AS$ 4,-/barel menjadi AS$ 16,-/barel
 pada tahun 1973/1974 lalu dari AS$ 16 menjadi AS$ 32 pada tahun 1979
 memungkinkan pemerintah RI untuk menghimpun devisa yang sangat banyak
 bahkan terbanyak dalam sejarah ekonomi Indonesia. Meningkatnya
 pendapatan kalangan elit perkotaan mendorong peningkatan kebutuhan
 akan produk2 industri yang pada gilirannya mendorong perusahaan asing
 untuk menanam modalnya disektor industri di Indonesia sambil memanfaatkan
 murahnya tenaga buruh, tersedianya sumber daya alam dan stabilitas
 ekonomi. Karena pesatnya pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pemerintah
 RI dalam mengumpulkan devisa, maka banyak pihak luar negri terutama
 melalui IGGI (sekarang CGI) yang menawarkan pinjaman2 dalam bentuk
 dolar AS. Tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang, pemerinta
h RI disamping menerima pemasukan yang melimpah dari ekspor migas
 juga meningkatkan pinjaman luar negri.
  
  
III.Pembentukan kelompok pemilik modal tahap II.
  
Pada dekade 80an atas inisiatif Presiden RI terjadilah reform dan
 alih generasi di organisasi ABRI yang mengakibatkan meningkatnya
 ketergantungan ABRI pada Presiden sebagai panglima tertinggi ABRI.
 Sejak itu kaum pemilik modal tidak lagi didominasi oleh perwira
 militer tetapi oleh para konglomerat yang terdiri dari para pengusaha2
 dan kerabat Presiden RI yang mendapat lisens monopoli/oligopoli dari
 pemerintah (Presiden). Kelompok2 konglomerat ini peranannya meningkat
 pesat setelah pemerintah menjalankan reform dibidang ekonomi
 (kebijaksanaan2 liberalisasi/deregulasi ekonomi) yang dimulai sejak
 1 Juni 1983 (Pakjun) sebagai jawaban atas menurunnya penerimaan
 ekspor migas. Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto) tentang
 liberalisasi perbankan memungkinkan para konglomerat itu meningkatkan
 omset mereka10 dengan cara mendirikan bank (beberapa bank) sehingga
 memudahkan mereka untuk memperoleh akses modal yang besar baik dari
 masyarakat maupun dari BI untuk membiayai grup2 dan usaha2 mereka.
 Dengan demikian mereka dapat dengan cepat mengadakan usaha2
 diversifikasi dengan bekerjasama dengan fihak investor asing. 1
 Pada tahun 1993 perusahaan yang total assetnya berjumlah lebih dari
 Rp. 1 triliun,- berjumlah 24 sedangkan tahun 1995 jumlah tsb. meningkat
 hampir 3 kali lipat menjadi 67 perusahaan. Nilai asset mereka dalam
 waktu hanya 2 tahun meningkat hampir 4 kali lipat dari Rp. 72 triliun,-
 (26% dari Pendapatan Nasional) pada tahun 1993 menjadi pada tahun
 1995 nilai asset tsb berjumlah Rp. 272,8 triliun,- atau 83% dari
 Pendapatan Nasional11.
Motif kerjasama pihak investor asing dengan konglomerat Indonesia
 terutama didasari oleh akses kekuasaan (monopoli/oligopoli) yang
 dimiliki konglomerat di Indonesia. Oleh sebab itu, kolusi tidak saja
 terjadi antara konglomerat dan pemerintah/birokrat didalam negri
 tetapi juga melibatkan pihak asing yang terdiri dari perusahaan2
 asing termasuk IMF dan World Bank (Prof. Jeffrey Winters mengatakan
 bahwa kurang lebih sepertiga dana pinjaman World Bank lenyap ditelan
 birokrasi pemerintah). Kebijaksanaan liberalisasi dekade 80an
 hanya mengintensifkan proses pembentukan kelompok pemilik modal yang
 berdasar pada "patronage" dan tidak disertai dengan mekanisme
 kontrol, sehingga banyak terjadi kolusi dan manipulasi antara pihak
 bank swasta (atau para konglomerat) dengan pihak BI (meningkatnya
 kredit macet perbankan dan tidak dikembalikannya Kredit Likwiditas
 BI merupakan contoh2nya12).
  
IV.Pembentukan kaum pemilik modal di negara2 Eropah Barat
 (sebagai suatu contoh perbandingan).
  
Munculnya kaum pemilik modal/industriawan di Eropah setelah
 revolusi industri abad 18 justru menyebabkan konflik kepentingan
 dengan negara yang represif (negara2 monarki) pada waktu itu.
 Dalam perkembangannya, peningkatan peranan kaum pemilik modal serta
industriawan berhasil membuahkan revolusi2 di AS (1776), Perancis yang
 disusul oleh revolusi2 di negara2 lain di Eropah barat pada pertengahan
 abad 19 dan berhasil membentuk institusi2 negara modern yang lebih
 demokratis. Sebaliknya di Indonesia sektor negara yang represiflah
 yang melahirkan kaum industriawan/pemilik modal melalui mekanisme
 kolusi-manipulasi (nepotisme dan kolaborasi). Proses terbentuknya
 pemilik modal yang sedemikian tidak menghasilkan mekanisme kontrol
 terhadap kegiatan2 ekonomi demi efisiensi dan akumulasi modal lebih
 jauh tetapi justru menimbulkan ketidak efisiensian dalam perekonomian
 nasional yang melemahkan daya saing Indonesia dengan pihak luar negri.
 Perkembangan itu tidak mendorong para konglomerat di Indonesia untuk
 bersaing dengan produsen luar negri di pasaran dunia karena posisi
 oligopoli mereka di Indonesia yang sangat menguntungkan, akibatnya
 devisa menipis karena meningkatnya impor dan pinjaman2 luar negri.
  
1 Dalam tahun 1998 banyak aktifis pro-Demokrasi yang ditangkap, dipukuli
 bahkan ada yang diculik, hilang tidak diketahui rimbanya dan bahkan
 ditemukan ratusan jenazah tak dikenal (yang nampaknya dibunuh secara
 sistimatis dan terorganisir).
2 Baru beberapa hari menduduki jabatan mentri keuangan Fuad Bawazir
 mengeluarkan kebijaksanaan pajak valas yang dua hari kemudian harus
 dicabutnya. Ia membenarkan pencetakan uang oleh BI dengan alasan
 untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terjadi, padahal Presiden
 RI menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 1998/1999 adalah nol persen.
3 Harian Kompas, 17 April 1998.
4 Kredit IMF baru akan dicairkan jika pemerintah RI sampai dengan bulan
 Juni 1998 melakukan reform yang telah disepakatinya.
5 Kecuali kegiatan produksi pada Perum Peruri (percetakan Uang RI)
 yang sejak akhir tahun lalu bekerja non stop 24 jam (lihat harian
 Kompas, 16 April 1998).
6 9 Oktober 1969 Mayjen Sukowati berhasil mereorganisir Sekber Golkar
 (Sekretariat Bersama Golkar, yaitu gabungan dari kelompok2 induk
 organisasi Kosgoro, Soksi, MKGR, Hankam, Karya Profesi dan Karya
 pembangunan) yang akhirnya menjadi Golkar (partainya pemerintah) dan
 selalu muncul sebagai pemenang pada setiap pemilu sejak pemilu 1971.
7 Ada beberapa indikasi yang menunjukkan kepentingan2 negara2 industri
 barat (yang menjadi donatur utama IMF,WB&ADB) agar ekonomi-politik
 Indonesia dalam keadaan stabil (selain argumen2 "anti komunis") yaitu:
 (1) Karena keuntungan2 lokasinya (antara lain karena murahnya tenaga
 kerja dan lemahnya pelaksanaan UU Lingkungan), maka Indonesia selama
 pemerintahan orba banyak dibanjiri oleh investasi dari negara2
 industri. Karena besarnya nilai investasi2 ini, para investor asing
 tidak menghendaki ketidak stabilan ekonomi-politik di Indonesia.
 (2) Indonesia tidak saja merupakan negara besar sebagai penyedia
 sumber alam tapi juga sebagai pasar yang besar bagi produk negara2
 industri. (3) Pemerintah orba sejauh ini bisa memenuhi kepentingan2
 investor asing dan belum pernah menunggak hutang2 nya. (4) Negara2
 di Pasifik yang ekonominya kuat seperti Jepang, AS, Kanada, Australia,
 Korsel, Singapura dan Taiwan mempunyai komitmen yang kuat terhadap
 APEC. Ketidak stabilan ekonomi-politik di Indonesia bisa memusnahkan
 impian negara2 APEC atas terwujudnya "free market zone" di kawasan
 Pasifik. Secara geopolitis kestabilan ekonomi-politik Indonesia
 penting bagi keseimbangan geopolitik di Asia Tenggara (misalnya
 untuk mengimbangi atau mencegah dominasi RRC dibidang pertahanan
 di kawasan Asia Tenggara).
8 Kebijaksanaan dibidang pertanian seperti ini tidak menunjang
 peningkatan pendapatan buruh tani dan petani kecil sehingga tejadilah
 arus urbanisasi yang memanfaatkan peningkatan kebutuhan akan tenaga
 buruh di sektor industri dan jasa (pedagang kaki lima,
 pembantu rumah tangga, satpam, pedagang asongan, buruh konstruksi,
 warteg, supir taksi, buruh hotel, pesuruh di kantor2 dan pedagang2
 kecil).
9 Lihat: Richard Robison. Indonesia. The Rise of Capital. London:
 Unwin Hyman Limited,1986.
10 Proses pemacuan pertumbuhan ekonomi masa orba selama ini tidak
 diiringi dengan kebijaksanaan2 pelestarian lingkungan yang memadai
 sehingga polusi udara diperkotaan dan kerusakan alam tak terhindarkan
 (yang berakibat fatal yaitu kebakaran tidak kurang dari 1 juta ha
 hutan). Protes rakyat terhadap perusakan lingkungan dijawab dengan
 tindakan represif dan keangkuhan para birokrat dengan dalih
 "stabilitas politik demi pembangunan ekonomi!" Dengan demikian
 terjadilah kesenjangan ekonomi dimana pendapatan lapisan menengah
 atas makin meningkat sedangkan buruh pabrik, buruh tani, nelayan
 kecil dan pedagang asongan tetap dilanda kesulitan ekonomi ditambah
 dengan merosotnya kwalitas ekologi yang mengancam kelangsungan
 hidup seluruh masyarakat.
11 Lihat: Pusat Data Bisnis Indonesia, Conglomeration Indonesia,
 Jakarta:1997.
12 Menurut pengumuman pemerintah kredit macet tahun 1995 berjumlah
 Rp. 10 triliyun (banyak orang yang memperkirakan lebih). Bandingkan
 dengan Rp. 1,2 triliyun dana Inpres Desa Tertinggal yang dimaksudkan
 untuk membebaskan 14% atau 24 juta penduduk termiskin di Indonesia
 dari kemiskinan.