[INDONESIA-L] RUBRIK - Politik (r)

From: apakabar@clark.net
Date: Tue May 05 1998 - 14:49:00 EDT


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Tue May 5 17:49:08 1998
Date: Tue, 5 May 1998 15:46:17 -0600 (MDT)
Message-Id: <199805052146.PAA18972@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] RUBRIK - Politik
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

From: Ciblek <ciblek@microsoft.com>
To: "'apakabar@clark.net'" <apakabar@clark.net>
Subject: Suara Rakyat - Alternatif Reformasi
Date: Mon, 4 May 1998 10:07:35 +0700
 
Semakin banyak penculikan saat ini yang dilakukan oleh yang katanya orang
pemerintah, saya berpendapat atau mempunyai usul untuk melakukan
alternatif reformasi.
  
yat Indonesia.
  
Langkah-langkah untuk Pro-Demokrasi :
 
1. Cari dan catat alamat dan nomor telepon Wakil-wakil rakyat baik yang
duduk di pemerintahan daerah maupun pusat.
 
2. Kirimi surat dan telepon mereka untuk melakukan sidang istimewa.
3. Tekankan bahwa mereka dipilih dan digaji oleh rakyat.
 
4. Lakukan terus menerus seperti pemerintah melakukan pada aktivis
Pro-Demokrasi
 
5. Salam utuk para netter.
  
Kontak saya di ciblek@selin.com
  
 
From: "rajawali satu" <rajawalis@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: IRONIS
Date: Sun, 03 May 1998 21:23:51 PDT
  
Jika kita mengikuti pernyataan-pernyataan para pejabat akhir-akhir ini
melalui Mass Media kita pasti akan merasa terheran-heran . Koq bisa
mereka berbicara seperti itu dalam kapasitas mereka.
  
Sebagai contoh:
  
1. Pernyataan Kapolda Jaya mengenai kasus "Penculikan" Pius.L .
    Kapolda masih tidak percaya yg memberikan keterangan pada KOMNAS
HAM adalah benar Pius yg "Asli". Lho apa iya Pius demikian hebatnya
sehingga dia sampai di "Palsukan" ????
  
2. Pernyataan Mentamben bahwa untuk BBM dan Listrik pemerintah harus
mengurangi subsidinya. Karena kalau tidak "Subsidi" tersebut akan
membebani APBN.Yang notabene subsidi tersebut besarnya sekitar
belasan Trilyun Rp.
    Sementara dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam beberapa
bulan saja. Pemerintah melalui BI selaku Otoritas Monater telah
mengeluarkan dana sekitar Rp.80 Trilyun untuk mensubsidi Bank yang
bermasalah tanpa banyak ribut-ribut. Padahal kalau dingat-ingat
siapa-siapa yang telah menyebabkan Bank-bank tersebut bermasalah
tidak satupun yang mempermasalahkannya.
  
3. Pernyataan MenKes saat ini belum bisa utntuk menyataakan DBD
sebagai "Wabah". Karena untuk menyatakan sebagai "Wabah" ada
kriterianya.
   Sementara kita mendengar jumlah penderita DBD setiap hari
semakin bertambah.
  
4. Mendagri dan Menpen belum-belum sudah menyatakan bahwa tidak akan
ada "Reformasi sampai dengan tahun 2003.
    Sementara keesokan harinya beliau-beliau tersebut "meluruskan"
pernyataannya.
  
Memang kalau dalam Kondisi Normal mungkin tidak banyak yang ambil peduli
terhadap kenyataan tersebut diatas. Namun dalam Kondisi Semerawut
seperti sekarang ini ya mbok tolong kalau bicara atau memberikan
pernyataan ya agar dipikir yang matang.
  
Rajawali Keblinger
 
 
From: "Nasrullah Idris" <acu@bdg.centrin.net.id>
To: "**MILIS APAKABAR" <apakabar@clark.net>
Subject: Reformasi politik dari salah satu proses pengambilan keputusan
Date: Mon, 4 May 1998 15:05:17 -0400
 
 
Rekan-Rekan Yth
-----------------------
        "Reformasi" bisa berarti perubahan "dari suatu format ke format
lain".
  
        Jadi "Reformasi Politik" bisa berarti perubahan "dari suatu format
politik ke format politik lain".
  
        "Reformasi Politik" diperlukan oleh negara untuk "memberikan kredit
point" sampai "mengantisipasi situasi negara".
  
        Format politik itu banyak.
  
        Kita sebutlah :
  
        Format "A"
        Format "B"
        Format "C"
        .......................
        Format "Z"
  
        Karena setiap nurani warga negara secara kodrati menginginkan
stabilitas nasional ... maka dalam menerapkan format politik harus
tetap berorietantasi pada stabilitas tersebut.
  
        Nah ... di sinilah diperlukan perhitungan dalam mencari format
politik.
  
        Misalkan : Bagaimana mencari format politik dengan menekan gangguan
terhadap "identitas bangsa"/"integritas bangsa" secara maksimal. Ini
dengan asumsi bahwa "Reformasi Politik" sering menimbulkan gejolak
ketika "pemutusan" dan "pelaksanaannya" di mana gilirannya bisa
mengancam "Identitas bangsa" atau "Integritas bangsa".
  
        Itu baru dari dua sisi, yaitu "Identitas Bangsa" dan "Integritas
Bangsa". Belum lagi sisi-sisi lainnya.
  
        Agar lebih jelas perhatikan tabel berikut ini :
  
  
  
-----------------------------------------------------------------
Format Resiko Terhadap (probabilitas)
Politik -------------------------------------------------
                      #1 #2 #3 #4 ....... .#97 #98 #99
-----------------------------------------------------------------
A
-----------------------------------------------------------------
B
-----------------------------------------------------------------
C
-----------------------------------------------------------------
 ......
-----------------------------------------------------------------
Z
------------------------------------------------------------------
  
#1 = Identitas bangsa
#2 = Integritas bangsa
#3 = ..................................
#4 = ..................................
 ......
#97= ..................................
#98= ..................................
#99= ..................................
  
        Dari semua itu akan semakin membantu dalam pengambilan keputusan :
reformasi politik bagaimanakah idealnya ?
  
  
  
Salam,
  
Nasrullah Idris
--------------------
Jumlah variabel (baris maupun kolom) bisa dirubah.
  
 
 
 
Date: 4 May 1998 08:51:47 -0000
From: Anti Suharto <reformasi@iowntheweb.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: No Other Way But Reformation !!
  
Mau kemana negara ini kalau dipimpin oleh seorang yang di pertuan oleh
uang, gila kuasa, dan sudah pikun pula !!
  
Mari kita libas semua yang menghalangi upaya reformasi !!!
  
Prabowo, Wiranto, kalian sudah terlalu banyak menyakiti rakyat!
  
Wiranto Arismunandar, kamu itu koq kaya orang tolol sih..?? bikin malu ITB
saja !!!
  
Buat keluarga Cendana, koq diam sekarang ?? takut ya ?? atau di suruh diam
oleh bapakmu itu ??
  
Habibie, jangan mimpi bisa jadi presiden !!
  
Buat Amin Rais, Emil Salim, Mega, Sri Bintang, Gus Dur, kalianlah yang
menjadi harapan rakyat untuk masa depan !!
  
reformasi !! itu jawabannya !!
  
  
 
 
From: "Geni Rangkewi" <surimati@hotmail.com>
To: diskusi-sara@mbe.ece.wisc.edu, Apakabar@clark.net
Subject: Re: Reformasi politik dari salah satu proses pengambilan
    keputusan
Date: Mon, 04 May 1998 02:51:55 PDT
  
Salam untuk yang tua.
Andaikan sesederhana itu menganalisa politik dan situasi...tentu tak
akan ada negri yang bermasalah. Tabel-tabel sedrhana seperti itu tidak
terlalu berarti pak nadri. Itu hanya akal-akalan sederhana dan cocok
untuk mengasah pikiran anak SD . Untuk pelatihan seorang manager muda
aja.....sudah diajarkan untuk menganalisa situasi dengan matrik yg
sangat komplek dan rumit. Itu hanya untuk menganalisa perusahaan . Lalu
bagaimana mungkin situasi negara anda usul dianalisa dengan matrik
sederhana seperti itu. Ada baiknya kita tak terlalu asik dengan otak dan
pikiran sendiri. Kebijakan seseorang tidak hanya tergantung pada ide dan
usulan yg di keluarkannya. Akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuan
merespond lingkungan dan pendapat orang lain. Jadi saya katakan pada
anda. Bahwa posting-posting anda selama ini sama sekali tidak
menggambarkan ide brilian. Bagi saya posting-posting anda tak lebih dari
omong kosong orang yang tak berfikir komplek dan terintegrasi.
  
Salam
**geni**
Sebaiknya pak Nadri main keyboard dulu. Percayalah tak ada kata
terlambat untuk belajar.
  
  
  
 
 
To: apakabar@clark.net
Date: Mon, 04 May 1998 04:09:00 -0700
From: "casio rehan" <casio1@mailcity.com>
Subject: Suara Rakyat
 
To : Untuk semua sahabat-sahabat reformis dan rakyat Indonesia tercinta,
sudah saatnya kita turun kejalan dan menuntut reformasi total dengan
damai.
  
ORBA dan pendukungnya sudah seharusnya merasa malu dan menginsyafi
kesalahan selama ini demi rakyat Indonesia.
  
Untuk saudara seiman bahwa perubahan tidak akan terjadi selama kita tidak
mau merubahnya.
  
Terima Kasih
  
Reformist
  
 
 
From: "Keadilan Sosial" <idks@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: IDKS : Reformasi Politik dan Ekonomi bagi Rakyat
Date: Mon, 04 May 1998 06:00:07 PDT
  
REFORMASI POLITIK DAN EKONOMI BAGI RAKYAT :
PROGRAM PEMBANGUNAN KEKUATAN RAKYAT
MENUJU DEMOKRASI POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYA *)
  
Tanpa tawar menawar lagi, tugas pertama dan utama bagi semua kalangan
massa rakyat di Indonesia sekarang ini adalah bersama-sama menurunkan
Soeharto dengan cara melibatkan massa rakyat yang dipimpin oleh kaum
oposisi patriotik. Soeharto sekeluarga adalah akar masalah yang ada di
Indonesia sekarang ini. Setelah itu harus segera dilakukan konsolidasi
nasional seluruh kekuatan massa rakyat.
  
Untuk mengkonsolidasikan kekuatan rakyat dan menegakkan demokrasi yang
sejati di Indonesia, maka yang pertama-tama harus dilindungi adalah
hak-hak dasar rakyat secara penuh. Rakyat harus tahu situasi/kondisi
ekonomi-politik, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan memiliki
alat-alat perjuangannya, agar mampu menentukan, mengangkat, serta
berjuang membela kepentingan-kepentingannya. Hal di atas hanya dapat
diwujudkan melalui organisasi-organisasi rakyat yang bebas. Dengan
demikian, secara bersama-sama rakyat akan memperkuat dirinya untuk
menegakkan kepentingan-kepentingan mereka. Hanya sebuah tatanan politik
yang demokratislah yang akan menjamin terkonsolidasinya kekuatan rakyat.
  
Tatanan demokratis ini hanya bisa diinstitusikan melalui sebuah
Pemerintahan Koalisi Demokratik yang memiliki karakter :
  
* Merupakan sebuah koalisi kelas, sektor, dan kelompok masyarakat yang
ada di Indonesia yang secara konsisten berjuang untuk demokrasi dan
keadilan sosial, yang akan tunduk pada prinsip-prinsip
pluralisme-demokratik, dengan tetap mempertahankan komitmen sepenuhnya
untuk membela rakyat.
  
* Merupakan perwakilan rakyat yang sejati dari tingkatan desa hingga
tingkatan nasional, merupakan perwakilan yang dipercayai oleh rakya,
yang akan mengangkat dan membela kepentingan-kepentingan rakyat dengan
penuh tanggung jawab dan kejujuran.
  
* Akan mempraktekkan proses penentuan kebijakannya secara terbuka,
partisipatif dan demokratik.
  
* Akan menghormati otonomi organisasi-organisasi politik rakyat dan
organisasi lainnya serta menjalankan kerjasama dengan mereka dalam
pembangunan ekonomi, politik dan budaya rakyat yang ilmiah, demokratis
dan pro-rakyat.
  
* Akan bertanggung jawab secara terbuka kepada rakyat melalui parlemen.
  
* Akan membangun segala fungsi bela negara yang ada dalam masyarakat,
dan bukan merupakan kekuatan bersenjata reguler yang terpisah dari
rakyat.
  
* Menghormati hak-hak asasi manusia, hak menentukan nasib sendiri
rakyat Maubere, dan akan turut menentang watak kolonial yang telah
menyebabkan terjadinya penghisapan/penindasan ekonomi-politik terhadap
Rakyat Aceh dan Rakyat Papua.
  
* Menghapuskan Dwi-fungsi ABRI dan Paket 5 UU Politik.
  
* Menjalankan fungsi sistim peradilan internasional yang independen
dan terbuka untuk penyelesaikan tuntutan rakyat Indonesia yang telah
dilanggar hak-haknya.
   
  
Dengan karakter di atas, maka sebuah Pemerintahan Koalisi dituntut
untuk menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan
pembalikan dari model pembangunan rejim Orde Baru dan akan melapangkan
jalan bagi sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik. Hal tersebut harus
dilaksanakan dengan mengontrol sumber daya alam, menentukan program dan
kebijaksanaan ekonomi yang bebas dari dominasi monopoli Internasional
dan manipulasi modal monopoli domestik.
  
Secara politik terdapat kebebasan mengadakan pendidikan politik untuk
mendorong terbentuknya wadah-wadah politik rakyat di segala sektor,
yang akan membuka pengawasan rakyat yang sadar politik terhadap semua
kebijakan pemerintahan. Hanya dengan demikianlah maka akan mampu
menjawab kebutuhan kesejahteraan rakyat dan tuntutan guna melaju ke
tahap perwujudan sebuah Pemerintahan Koalisi Demokratik.
   
  
I . PROGRAM EKONOMI YANG HARUS DIJALANKAN
  
Program ekonomi yang harus dijalankan adalah program yang berlandaskan
pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat yaitu :
  
# Pembangunan industri dan pertanian yang akan mengarah pada
pencapaian alih teknologi sebesar-besarnya dan produktifitas secara
maksimal.
  
# Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diarahkan untuk
memperbaiki kapasitas seluruh produksi guna mendorong mekanisme kolektif
di kalangan rakyat untuk meningkatkan produktifitas perekonomian rakyat.
  
# Mendukung sektor swasta yang memberikan sumbangan positif bagi
pengembangan kapasitas produksi dan sumber daya.
  
# Mendorong Reformasi Agraria untuk menciptakan sistim pertanahan dan
pertanian kooperatif-modern di pedesaan.
   
   
II . PERANAN RAKYAT PEKERJA
  
# Penyediaan kesempatan kerja bagi seluruh rakyat, yakni dalam pekerjaan
yang bermartabat, memenuhi kebutuhan bagi kesejahteraan rakyat pekerja
dan masyarakat.
  
# Perlakuan secara adil bagi rakyat pekerja dan perlindungan dari
penghisapan/penindasan kerja.
  
# Hak rakyat pekerja untuk berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan
yang menyangkut rakyat pekerja dan masyarakat melalui wadah-wadah
politik rakyat dari nasional sampai unit kerja.
  
# Pemilikan tanah bagi penggarap dan membantu peningkatan
produktifitasnya melalui peningkatan keahlian dan teknologi yang mampu
menyerap tenaga kerja.
   
  
III . PEMERATAAN EKONOMI DAN KELESTARIAN ALAM
  
# Memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan rakyat pekerja dan masyarakat secara adil sesuai dengan
hak-hak dasar ekonominya, serta setara dengan kemampuan kerjanya.
  
# Warga masyarakat yang tidak mampu, tidak layak bekerja, sedang
menjalani studi bagi kepentingan masyarakat, serta anak-anak berhak
memperoleh hak-hak dasar ekonominya dengan selayaknya.
  
# Tersedianya jasa pelayanan sosial secara memadai dan terdistribusi
secara efektif kepada seluruh masyarakat.
  
# Penggunaan sumber daya alam secara bertanggungjawab dan dilindungi
dari pengrusakan.
   
  
Dengan melaksanakan program-program diatas, maka sebuah pemerintahan
Koalisi Demokratik akan mampu memenuhi hak-hak rakyat di bawah ini :
  
A . HAK RAKYAT DALAM BIDANG POLITIK
  
= Seluruh warga negara memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers,
mengorganisir diri, melakukan rapat-rapat umum dan pemogokan.
  
= Seluruh warga negara memiliki persamaan di depan hukum, tanpa
membedakan jenis kelamin, status sosial/ekonomi, suku, agama dan
keyakinan politiknya.
  
= Seluruh warga negara berhak mengorganisasi diri untuk melawan setiap
struktur dan sistim yang menghisap/menindas.
  
= Kebebasan akademis bagi seluruh anggota komunitas akademis harus
dilindungi oleh negara. Negara harus mendukung iklim yang memungkinkan
terjaminnya kebebasan akademis.
  
= Hak menentukan nasib sendiri bagi Rakyat Maubere melalui referendum di
bawah pengawasan PBB.
  
= Membuka dialog dengan perwakilan yang dipilih oleh Rakyat Aceh dan
Rakyat Papua guna melindungi hak-haknya.
    
  
B . HAK RAKYAT DALAM BIDANG EKONOMI
  
= Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang bermartabat.
Tidak boleh seorangpun diingkari hak-haknya untuk mendapatkan perkerjaan
yang bermartabat, tanpa diskriminasi jenis kelamin status
sosial/ekonomi, suku-bangsa, agama, keyakinan politik dan bentuk
diskriminasi sosial lainnnya. Adalah kewajiban negara untuk menyediakan
kesempatan kerja bagi seluruh warga negara dan menjamin kondisi-kondisi
kerja yang manusiawi.
  
= Setiap rakyat pekerja memiliki hak yang dijamin negara untuk
beristirahat dan memperoleh waktu senggang setelah berkerja melalui
pembatasan jam kerja, liburan berkala dengan tetap memperoleh pembayaran
upah dan pembayaran upah yang berlipat untuk pekerjaan yang dilakukan
pada hari libur umum.
  
= Negara dan para pengusaha harus menjamin hak-hak rakyat pekerja untuk
memperoleh jaminan sosial yang akan melindungi kehidupan ekonomi warga
negara yang berusia lanjut, cacat, para pengangguran struktural serta
menyediakan pelayanan kesehatan rakyat. Negara dan para pengusaha harus
menjamin dan bertanggung jawab terhadap cedera dan kematian yang
disebabkan oleh kerja.
  
= Negara harus mengakui dan melindungi hak mereka yang menggarap tanah
untuk memilikinya dan memperoleh hasil serta manfaat dari kerja yang
mereka lakukan. Negara harus menjamin distribusi tanah kepada penggarap,
alat-alat kerja modern yang mendukung produktifitas dan hak untuk
membentuk pertanian kolektif/kooperasi.
  
= Negara harus mengakui dan melindungi hak-hak yang diberikan secara
prioritas kepada rakyat nelayan agar bisa meningkatkan produktifitas
melalui peningkatan keahlian dan teknologi modern dan tetap menjaga
pemanfaatan sumber daya laut dan air tawar yang secara ekologi
bertanggung jawab.
  
= Seluruh warga negara berhak mendapatkan jaminan pelayanan sosial dan
kebutuhan dasar dari negara.
  
= Kaum ibu mendapatkan perlindungan khusus dari negara selama masa
kehamilan dan perawatan anak, termasuk jaminan pembayaran upah selama
cuti hamil, saat sebelum dan sesudah kelahiran, perawatan, pengobatan,
dan wisma ibu/anak.
  
= Anak-anak harus mendapatkan perawatan yang memadai, serta dilindungi
dari perlakuan kejam dan eksploitasi ekonomi. Dijaminnya sistim
perawatan umum bagi anak-anak. Harus dikeluarkan perundangan maupun
peraturan oleh negara untuk mencegah penggunaan buruh anak-anak. Negara
harus menjamin adanya program yang memadai bagi panti-panti asuhan dan
perawatan anak-anak tuna wisma. Harus juga disediakan program gizi dan
kesehatan bagi anak-anak oleh negara.
  
= Orang-orang cacat memperoleh jaminan yang memungkinkan mereka terlibat
dalam aktifitas produktif dan terbebas dari ketergantungan ekonomi.
  
= Negera harus menyediakan pelayanan kesehatan dengan teknologi modern
dan murah.
  
= Negara menyediakan alat-alat transportasi modern dan murah, serta juga
membatasi jam (waktu ) penggunaan kendaraan-kendaraan pribadi.
  
  
C . HAK RAKYAT DALAM BIDANG SOSIAL-BUDAYA
  
= Setiap warga negara berhak untuk menganut agama dan keyakinannya
masing-masing sehingga memperoleh perlindungan negara dari diskriminasi.
Harus ada pemisahan antara agama dan negara.
  
= Negara harus menyediakan anggaran untuk sarana-sarana ibadah yang bisa
mendorong proses toleransi antar agama.
  
= Kaum perempuan harus dilindungi dari segala diskriminasi, pemerkosaan
hak-hak, dan pelecehan seksual. Negara harus bekerja untuk menghapuskan
diskriminasi dan pemerosotan hak-hak kaum perempuan.
  
= Setiap warga negara berhak berekspresi secara artistis. Negara
harus melindungi dan mengangkat kebudayaan rakyat yang ilmiah dan
demokratis, serta mendorong kaum seniman untuk mengembangkan karya-karya
mereka dan membebaskannya dari eksploitasi ekonomi.
  
= Setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang bersih,
sehat, dan aman. Setiap warga negara berhak untuk menikmati keindahan
alam. Negara harus menjamin perlindungan alam dari pengrusakan dan
penghancuran yang ceroboh. Negara menjamin tersedianya taman-taman yang
disediakan untuk umum dan cagar alam yang nyaman untuk menjaga
keseimbangan ekologis.
  
= Negara harus menjamin kondisi-kondisi kebudayaan dan sosial yang
baik bagi anak-anak. Terjaminnya media massa dan program-program
pendidikan yang akan mengangkat nilai-nilai kritis-ilmiah, demokratis,
murah dan pro-rakyat serta berguna bagi kondisi-kondisi di atas.
  
= Tersedianya taman-taman bermain umum bagi anak-anak, sistim
perawatan anak, dan kelengkapan lainnya bagi aktifitas sosial dan
kebudayaan anak-anak.
  
= Mereka yang dinyatakan bersalah harus menjalani proses yang menjamin
hak-hak para tertuduh, seperti asas praduga tak bersalah dan pengadilan
yang jujur serta dapat menemukan akar penyebab suatu kejahatan. Hukuman
yang dijatuhkan harus diarahkan guna membawa pembaharuan dan integrasi
kembali ke dalam masyarakat. Seluruh hukuman yang tidak manusiawi dan
bersifat kejam harus dilarang dan dihapuskan.
  
= Seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan jaminan
keselamatan dirinya maupun tempat tinggalnya. Mereka harus diselamatkan
dari penangkapan yang sewenang-wenang, eksekusi-eksekusi yang tidak
berdasarkan hukum, penyiksaan dan pengerahan sebagai tenaga kerja secara
sewenang-wenang dan tindakan kejam lainnya.
  
= Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan ilmiah, demokratis dan
pro-rakyat, yang harus dijamin oleh negara semenjak tingkat dasar
hingga tingkat tinggi.
  
= Rakyat-rakyat minoritas suku anak dalam harus dilindungi haknya
untuk mengembangkan kebudayaan rakyat yang ilmiah dan demokratis tanpa
dihambat oleh pengembangan bahasa dan bentuk-bentuk penulisannya, namun
tidak berada dalam sekolah yang terpisah.
  
= Negara harus menjamin sarana rehabilitasi dan pekerjaan bagi pecandu
narkotika dan wanita tuna susila (WTS).
  
= Negara harus menghormati dan mengakui hak-hak azasi kaum homoseksual
dan transseksual.
  
  
Jakarta , 12 Maret 1998
Institusi Demi Keadilan Sosial (IDKS)
  
  
*) Tulisan ini adalah hasil dari sebuah diskusi tertutup yang diadakan
oleh ISDK, yang melibatkan aktifis mahasiswa, buruh, pekerja sosial,
intelektual yang anti Soeharto.
  
 
 
 
Date: Mon, 04 May 1998 15:30:35 +0200
From: Johnson Chandra <Johnc@studbox.uni-stuttgart.de>
To: ppi@faveve.uni-stuttgart.de, apakabar@clark.net
Subject: [Fwd: KRONOLOGI AKSI "SOLIDARITAS INTERNATIONAL UNUTK REFORMASI
DI INDONESIA"]
  
Date: Mon, 04 May 1998 01:16:04 -0700
From: deddy priadi <deddy.priadi@stud.uni-hannover.de>
To: affan <a.lubis@ping.de>
Subject: KRONOLOGI AKSI "SOLIDARITAS INTERNATIONAL UNUTK REFORMASI DI
INDONESIA"
  
Koeln(cologne), 3 mei 1998
  
KRONOLOGI AKSI "SOLIDARITAS INTERNATIONAL UNUTK REFORMASI DI INDONESIA"
  
Latar belakang (singkat)
  
Aksi ini diwujudkan terutama sebagai bentuk SOLIDARITAS dan RASA
KETERIKATAN sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan seluruh rekan
rekan mahasiswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
  
Aksi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI-Jerman) yang digelar kali ini
diikuti oleh sekitar 50 peserta dari kota-kota di Jerman di Koeln
(cologne) dan di hadiri oleh a.l Pius Lustrilanang, Hendrik D Sirait
yang merupakan korban penculikan, dan tokoh pro demokrasi lainnya dari
negara-negara di Eropa.perhatian yang cukup besar juga tampak dari
liputan liputan pers yang ada.
  
Aksi ini digelar di depan Koelner Dom (menara koeln) yang merupakan
pusat kota dan obyek turistik yang sangat ramai
  
13:00
Persiapan dan pemasangan lukisan-lukisan karikatur,spanduk dan
foto-foto yang mengecam kekerasan di Indonesia maupun kecaman terhadap
pemerintah negara Republik Federal Jerman yang menyuplai senjata
maupun memberikan fasilitas-fasilitas terhadap pihak militer Indonesia.
juga permasalahan HAM pada umumnya di Indonesia.
  
13:30
Acara dibuka dengan "uro-uro" (nyanyian dalam bahasa jawa)dari salah
seorang rekan seniman dari kota Koeln yang sangat mengharukan,
mengisahkan ttg kejamnya tindak-tindak kekerasan beberapa peserta tidak
dapat menahan rasa haru dan sesak di dalam dada, setelah itu pembacaan
puisi oleh rekan Hendrik Sirait,diiringi lagu "Padamu negeri" ditambah
bau dupa semakin memberi kesan mistik bagi para peserta sekaligus
mengundang perhatian khalayak ramai.
  
14:00
Sebagian peserta menabuh kendang kentongan dan rebana sambil
menyanyikan lagu-lagu yang syairnya telah dirubah dan menyuarakan
tuntutan tuntutan rakyat akan perubahan sementara yang lainnya memberi
informasi dan berdiskusi secara langsung dengan masyarakat jerman dan
turis ttg keadan di indonesia sementara sebagian lagi membagi-bagikan
selebaran yang menyerukan solidaritas internasional dalam menghadapi
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rejim militer di Indonesia
  
15:00
beratus-ratus selebaran yang disiapkan habis sementara masyarakat di
lokasi menunjukkan antusias yang tinggi dan berdiskusi di bagian
informasi. Sebagian dari pengunjung bahkan telah mengetahui dan
mengikuti perkembangan di tanah air melalui media-media lokal di Jerman.
Yel-yel tuntutan mahasiswa ttg kepemimpinan nasional juga tidak luput
disuarakan selai menyoroti kasus-kasus hilangnya beberapa aktivis
akhir-akhir ini.
  
15:30
Seorang pejabat dari kedutaan besar Indonesia di Bonn yang "kebetulan"
hadir di lokasi bahkan sempat bercakap-cakap dengan rekan Pius dan
diliput oleh salah seorang wartawan sebuah media dari Belanda beberapa
mahasiswa mengikuti dengan seksama wawancara dengan pejabat tsb
sementara yang lainnya masih menyanyikan lagu-lagu sambil sekali-sekali
meneriakkan
tuntutan reformasi.
  
16:00
beberapa tim wartawan dari Indonesia! (SCTV dan RCTI) meliput acara dan
mewawancarai koordinator ttg maksud dan tujuan Aksi.Aksi berjalan terus
walau udara terasa makin dingin.
  
16:30
Ex Dubes jerman dan Kapolri Djamaluddin Amin yang juga kebetulan hadir
sebagai turis sempat ditanya komentarnya ttg Aksi yang dilakukan akan
tetapi jawaban-jawaban yang klasik dan lebih merupakan nostalgia pribadi
tidak memuaskan para peserta, bahkan situasi menjadi agak menghangat,
akan tetapi tak lama kemudian para peserta memutuskan untuk
selesai,membersihkan tempat dan berkemas-kemas.
  
  
MERDEKA !!....
MERDEKA !!....
RAKYAT PASTI MENANG !!!
  
  
  
From: "Fahmi Zabirat" <ariawiraraja@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: Fruit of Deceits in Indonesia
Date: Mon, 04 May 1998 07:21:29 PDT
  
Fruit of Deceits But Forced to be Eaten by the Innocents
1. If we ask who is responsible for the abduction of activists in
Indonesia, no one in In-donesia confesses which is absurd. And when
asking who officially received the ac-tivist Andi Arief on his being
transferred to the Arm Force HQ from his abduction, the answer “oh yes,
the ABRI.” This clarifies that certain members of the Arm Force are
involved in the abduction and under whose instruction, everyone in
Indonesia al-ready knows but afraid to speak out. To safeguard himself
Pius Lastrilanang of course had no choice but to fly away to a foreign
country and for Pius it is better not to think of coming back to
Indonesia temporarily otherwise he is made a crippled and a dead man.
It is not a matter of being patriotic or not but a matter of survival.
At present circumstance who could warrant his life safety? Government
keeps shame-lessly cheating people with all sorts of deceitful comments
about the missing activists since July 27, 1996 while the world keeps
tracing of every deceit made by the pres-ent regime. As a result of
dehumanization process, the world is losing trust of Indo-nesia and all
the Indonesians are forced to bear all the consequences. For over 30
years their followers have been made stupid and for over 30 years
Indonesia has been successfully exploited to fill the purse of the first
man and his close relations while people are left in a poor economic and
social as well as constitutional crisis.
2. Then, stepping to the crippled economy of the country. To cite
certain example of facts are as follows. If we ask Cicofrance who has
constructed the Sukarno Hatta Air port, ask the German supplier who
sold used ships for Indonesian Navy, ask pro-ducer of all aircrafts
purchased by Garuda, ask the suppliers of electricity plant for state
owned PLN, ask all foreign contractors which have been appointed to
build the government projects in Indonesia, namely ask them about how
much kickbacks they had to spend to win the contracts in Indonesia, all
of them would response that they were forced to spend about 10 to 20%
of the total CIF Contract. Then ask how much was deducted directly from
the payments to contractors on the foreign fi-nancing assistance given
to Indonesia, all of them would shamelessly admitted to spend minimum
30%. All these deceits have to be terminated otherwise it would surely
drown and drown the Indonesian economy. And ask who are the persons
receiving the commissions, then they would now hesitate to shout: “the
first family members and their close friends.”
3. Ordering to create government procurement or construction contracts
have never been openly made or through asking the ratification of the
Congress. The head of the family always acts as if he was the one was
the only hero who saved Indonesia from the communists therefore he
always look upon himself as the only decision maker, as a king that no
one can stand in his way. The same thing I remember was exactly done
by Marcos of the Philippines who always showed off of his heroism in
order for him to reason to keep holding power.
4. Now what has happened? Only last night that apart from the increase
of fuel price, it was announced about the increase of electricity
tariff. Another deceitful statement was made saying that it was due to
monetary crisis. Oh yes it is very true but the core of truth was the
oversupply of electricity plant. In the past it was procured not on the
basis of proportional requirements of Indonesia but on considerations of
commissions received. As a result the repayment rates are now becoming
huge as such that cannot be born by Government. Now the people are asked
to bear the burden by in-creasing the electricity tariff. Simultaneously
increased together with that of the fuel, the burden is beyond the
economic strength of the people This is one of the results of deceits
done by the present regime. Hopefully there will not be anything
happening worse than Marcos of the Philippines. We can only cross our
finger, may there be no bonanza this short future.
  
  
From: Eng Go <ego@msp.sc.ti.com>
Date: Mon, 4 May 1998 09:33:50 -0500
To: fica-net@fica.org, apakabar@clark.net
Subject: VOA: Amien Rais
 
From: Matius Ho <matius@fica.org>
To: "'Kie Eng Go'" <ego@msp.sc.ti.com>,
        "'Joko Saputro (cae)'"
         <saputro@cae.wisc.edu>
Subject: from voa
Date: Sun, 3 May 1998 02:04:02 +-700
  
salam,
  
transcript VOA belum ketemu, tapi dapat berita satu ini.
hmm, curious juga kenapa isu 'spp state' bisa tahu2 muncul dan dikaitkan ke
AR dlm berita ini. apa isu ini sempat tersiar sewaktu AR jalan2 di disi?
dan dia sudah langsung bersilat lidah lagi, spt biasa. dlm clipping edisi berikut,
terpikir utk memfokuskan pada: bgm pendekar ini licik berbicara and unreliable.
  
pendekar juga kepleset nembak pakde cukup tajam. ada ide gimana baiknya
ini dipakai? baiknya kalau ini bisa langsung masuk ke pakde, biar sekalian
pendekar kena gebuk.
  
salam....
  
-------------------------------------------------
  
DATE=5/1/98
TYPE=CORRESPONDENT REPORT
NUMBER=2-230601
TITLE=INDONESIA / U-S / RAIS (L-O)
BYLINE=SUZANNA ANDERSON
DATELINE=WASHINGTON
CONTENT=
VOICED AT:
  
INTRO: A LEADING INDONESIAN POLITICAL AND RELIGIOUS FIGURE,
AMIEN RAIS, [AH-MEEN REYE'-ZE] HAS EXPRESSED CONCERN OVER
PRESIDENT SUHARTO'S STATEMENT THAT HE WILL NOT ALLOW POLITICAL
REFORM UNTIL AFTER HIS TERM ENDS IN 2003. V-O-A'S SUZANNA
ANDERSON SPOKE WITH MR. RAIS IN WASHINGTON ABOUT THE LATEST
POLITICAL DEVELOPMENTS AND HIS HOPES FOR THE FUTURE OF THE
WORLD'S FOURTH MOST POPULOUS COUNTRY.
  
TEXT: PRESIDENT SUHARTO APPEARED TO TAKE A FIRMER STANCE FRIDAY
CALLING ON THE MILITARY TO RESTORE ORDER -- AFTER MONTHS OF
STUDENTS PROTESTS -- AND TELLING HIS CABINET THAT POLITICAL
REFORMS CAN ONLY TAKE PLACE AFTER 2003.
  
BUT THE LEADER OF THE 28-MILLION STRONG MUHAMADIYAH
[MOO-HA-MA-DEE-YA] GROUP, AMIEN RAIS, SAYS HE HOPES THERE IS
STILL ROOM FOR COMPROMISE WITH THE GOVERNMENT. HE THINKS
PRESIDENT SUHARTO'S STATEMENT WILL CREATE EVEN MORE TENSION AND
CRITICISM FROM STUDENT ACTIVISTS IN THE COMING WEEKS.
  
                          //RAIS ACT//
  
         I THINK HIS (SUHARTO'S) STATEMENT IS VERY UN-WISE, VERY
         UN-REALISTIC AND REALLY STUNNING. SO HE MADE A GROSS
         MISTAKE BY MAKING THAT STATEMENT. I THINK THE STUDENTS
         AND YOUTH IN MY COUNTRY WILL GIVE A STRONGER (SHOW) OF
         RESISTANCE.
  
                           //END ACT//
  
MR. RAIS HAS GIVEN PRESIDENT SUHARTO AN ULTIMATUM: IMPROVE THE
ECONOMY IN THE NEXT SIX MONTHS OR STEP DOWN. HE SAYS IF THE
PRESIDENT FAILS TO RESOLVE THE CURRENT CRISIS, THEN THE PEOPLE'S
ASSEMBLY SHOULD HOLD A SPECIAL SESSION AND FORM A NEW GOVERNMENT.
  
MR. RAIS HIMSELF HAS BEEN TOUTED AS A POSSIBLE FUTURE LEADER OF
THE LARGEST MUSLIM NATION IN THE WORLD. THIS HAS RAISED FEARS
THAT HIS STRONG TIES TO THE MUSLIM COMMUNITY MAY LEAD INDONESIA
INTO BECOMING AN ISLAMIC STATE. BUT MR. RAIS -- WHO WAS EDUCATED
AT A PROMINENT CATHOLIC U-S UNIVERSITY, NOTRE DAME -- DISMISSES
SUCH CONCERN.
  
                          //RAIS ACT//
  
         I DON'T WANT TO BRING INDONESIA INTO AN ISLAMIC STATE
         WITH SHARIA LAW IMPLEMENTED WITHOUT RESERVATION. WE
         WANT TO MAKE INDONESIA A NORMAL MEMBER OF THE
         INTERNATIONAL COMMUNITY. WE WILL RESPECT THE MECHANISM
         AND THE RULES OF THE GAME OF GLOBALIZATION. WE WILL
         COOPERATE WITH WESTERN POWERS. WE WILL COOPERATE WITH
         ANY OTHER POWERS WHO ARE SYMPATHETIC TO US.
  
                          // END ACT//
  
EARLIER THIS WEEK MR. RAIS MET WITH MEMBERS OF CONGRESS TO
EXPRESS HIS CONCERNS OVER A PROPOSED BILL WHICH WOULD ALLOW THE
U-S GOVERNMENT TO IMPOSE SANCTIONS ON COUNTRIES FOUND GUILTY OF
RELIGIOUS PERSECUTION. SEVERAL HUNDRED CHRISTIAN CHURCHES HAVE
BEEN BURNED IN INDONESIA SINCE THE ECONOMIC CRISIS BEGAN LAST
YEAR. (SIGNED)
  
NEB/SA/JO
  
  
  
01-May-98 4:48 PM EDT (2048 UTC)
NNNN
  
Source: Voice of America
 .
  
 
 
 
Date: Mon, 4 May 1998 09:37:27 -0700 (PDT)
From: Ken Arok <suara_hati@yahoo.com>
Subject: SI MPR dan Reformasi Melalui MPR
To: apakabar@clark.net
 
Sidang istimewa MPR tidak akan bisa dilaksanakan selama Harmoko yang
sudah melecehkan demokrasi tetap di sana. Begitu juga dengan reformasi
melalui MPR seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Selama Harmoko
masih bergentayangan di MPR maka peristiwa seperti SU MPR akan
terulang lagi. Juga selama anggota-anggota MPR sebagian besar dipilih
oleh mandatarisnya sendiri, tidak akan ada reformasi di sana, meskipun
sang mandataris sudah jelas menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja perombakan MPR dan DPR dahulu.
Dalam UUD 45 dijelaskan sewaktu MPR dan DPR belum ada, maka
dibentuklah KNIP. Keadaan seperti sekarang ini, dimana MPR dan DPR
tidak berfungsi, berarti juga MPR dan DPR tidak ada atau dianggap
tidak ada, setidaknya oleh pemerintah sendiri, yang tidak pernah
berkonsultasi dengan DPR. Jadi, dalam angan saya, para tokoh
masyarakat yang dianggap mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat,
misalnya cendekiawan, ormas, agama, buruh/pekerja, petani, dsb,
membentuk semacam KNIP. KNIP ini kemudian memberikan penilaian tentang
penyimpangan pemerintah. Karena negara ini adalah negara yang
berkedaulatan rakyat, maka KNIP ini berhak mewakili rakyat untuk
memberhentikan Presiden dan membubarkan MPR dan DPR untuk kemudian
membentuk pemerintahan transisi. Selanjutnya kembali ke pelaksanaan
Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen yang selama ini hanya
ada dalam teori saja. Bisakah?
  
  
  
Date: Mon, 4 May 1998 09:39:50 -0700 (PDT)
From: a ady <ady212@yahoo.com>
Subject: PANCASILA DITUNGGANGI DAN DI SELEWENGKAN 2
To: apakabar@clark.net
   
     Mengapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila?
     Peristiwa G30S memang suatu peristiwa bersejarah yang perlu
diteliti secara
     tuntas, obyektif dan tanpa apriori untuk ditarik
pelajaran-pelajaran
     tertentu bagi rakyat Indonesia.
     Sebab dalam peristiwa itu ternyata banyak adegan-adegan yang
perlu dibongkar
     secara transparan, jelas dan tuntas demi keadilan, misalnya:
     - Tersangkutnya Mayjen Suharto (kini presiden RI) dalam peristiwa
G30S,
     berhubung dia telah mengetahui sebelumnya akan adanya gerakan
tersebut. Dia
     sangat bertanggung jawab terjadinya malapetaka tersebut, sebab
tidak
     melaporkan kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian logis kalau
dia juga
     harus bertanggung jawab atas kematian jenderal-jenderal di
Lubangbuaya. Apa
     latar belakangnya?
     - Mengapa mayjen Suharto tidak mematuhi perintah Presiden
Soekarno (Pangti)
     1 Oktober 1965 untuk menghentikan semua gerakan militer? Mengapa
Mayjen
     Suharto memboikot pengangkatan Pranoto Reksosamodro sebagai
Pangad? Mengapa
     Aidit yang dituduh sebagai organisator G30S dibunuh, sehingga
tidak dapat
     diambil kesaksiannya yang diperlukan dalam pengadilan mengenai
G30S? Dari
     beberapa misal tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa
peristiwa G30S
     belumlah tuntas jelas.
  
     Tapi mengapa Pancasila dihubung-hubungkan dengan peristiwa G30S,
kalau
     peristiwa G30S-nya sendiri belum tuntas jelas? Bukankah belum
jelas juga
     apakah G30S anti Pancasila? Maka adalah suatu tanda tanya besar
mengapa
     tanggal 1 Oktober dijadikan "Hari Kesaktian Pancasila", disamping
penghapusan
     'Hari Lahirnya Pancasila' 1 Juni. Apakah ini juga bukan rekayasa
lagi untuk
     menjadikan Pancasila sebagai topeng atau kuda tunggangan demi
maksud-maksud
     politik tertentu?
  
     Rakyat Indonesia telah belajar dari kegagalan-kegagalan
perjuangan nenek
     moyangnya melawan kolonialisme. Berkat rahmat Tuhan, dengan
menyandang
     Pancasila rakyat Indonesia yang bermacam-macam sukunya, agamanya
dan
     bahasanya telah bersatu padu berjuang untuk mendirikan Negara
Indonesia
     Merdeka dan berhasil mempertahankannya dari usaha kaum kolonialis
Belanda
     yang ingin menjajah kembali. Dengan dijiwai Pancasila pula rakyat
Indonesia
     telah berhasil mempertahankan keutuhan negara Indonesia dari bahaya
     perpecahan. Satu demi satu pemberontakan-pemberontakan (Republik
Maluku
     Selatan, PRRI-Permesta, DI-TII dan lain-lainnya) berhasil
dipatahkan. Dan
     akhirnya pada tahun 1962 Irian Barat dapat direbut kembali meski
melalui
     perjuangan fisik dan diplomasi yang berat. Hal-hal tersebut diatas
     membuktikan kesaktian Pancasila. Tapi toh tidak perlu pada hari
jatuhnya RMS
     dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Tapi toh tidak perlu hari
runtuhnya
     PRRI-Permesta dijadikan Hari Kesaktian Pancasila? Tapi toh tidak
perlu hari
     direbutnya kembali Irian Barat dijadikan Hari Kesaktian
Pancasila? Jawaban
     mengapa 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila adalah
rekayasa
     penguasa untuk menunggangi Pancasila demi kepentingan-kepentingan
politik.
  
     Memang benarlah apa yang ditulis LPSI bahwa tekad pelaksanaan
Pancasila
     secara murni dan konsekwen itu "perlu dipertanyakan terus menerus
agar tetap
     segar dan tidak sekedar jadi slogan politik sementara isinya
tidak pernah
     tersentuh". Dan benarlah tulisan kritis LPSI mengenai pengamalan
Pancasila
     yang ditelaah dari sisi kebijakan penguasa dalam menangani
bencana kebakaran
     hutan dan kebijakan dalam lapangan transportasi yang tidak sesuai
dengan
     Pancasila. Tapi kami berpendapat bahwa banyak persoalan-persoalan
prinsipiil
     yang merupakan penyelewengan Pancasila tidak mendapat perhatian
LPSI.
     Padahal penyelewengan Pancasila tersebut mempunyai dampak yang
sangat
     membahayakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Disini
kiranya perlu
     kami ulang kembali beberapa bagian apa yang pernah kami tulis
mengenai hal
     tersebut#).
  
     Kita tidak boleh menutup mata bahwa disamping kesaktian yang
telah terbukti,
     ternyata dalam perjalanan sejarah selanjutnya, pusaka sakti
Pancasila tidak
     sepenuhnya berhasil digunakan. Malah ada kesan dia disimpan dalam
lemari
     kaca sebagai perhiasan belaka. Dan Pancasila hanya dijadikan
label dalam
     segala move politik penguasa, demi untuk
kepentingan-kepentingannya yang
     sesungguhnya jauh dari bau-baunya hakekat Pancasila. Sehingga hal
itu
     mengakibatkan timbulnya keresahan, kegoncangan, dan kesenjangan
dalam
     masyarakat. Akibatnya akhir-akhir ini (1996-97) di banyak tempat di
     Indonesia timbul kerusuhan-kerusuhan yang mengakibatkan korban
jiwa, raga
     dan harta-benda (Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok,
Kalimantan Barat,
     Banjarmasin, Ujungpandang dan lain-lainnya). Dengan adanya
pembakaran
     gereja-gereja dan tempat ibadah lainnya, telah membuktikan
tentang adanya
     bahaya yang mengancam ajaran toleransi antar-agama yang
terkandung dalam
     Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya bentrokan fisik antara
     orang-orang Dayak dan orang-orang Madura di Kalimantan Barat yang
     mengorbankan ratusan (mungkin ribuan) nyawa juga membuktikan
adanya bahaya
     yang mengancam atas ajaran kerukunan antar-sukubangsa yang
terkandung di
     dalam Sila Persatuan Indonesia (Nasionalisme). Meskipun demikian
tidaklah
     berarti bahwa Pancasila telah
     kehilangan kesaktiannya. Bagaimana mungkin bisa dimanfaatkan
kesaktiannya,
     kalau Pancasila diselewengkan, dipenjara dalam almari kaca, hanya
labelnya
     sajalah yang ditempelkan dimana-mana?
  
     Yang sangat tidak terpuji adalah ucapan Menteri Agama Dr. Tarmizi
Taher. di
     Surabaya (17 Juni '97) dihadapan 500 kyai, yang di atas mimbar
dengan keras
     mengucapkan: 'Halal darah dan nyawa para perusuh' dengan diikuti
pekikan
     Allahu Akbar. Tarmizi Taher jelas tidak berjiwa pancasilais,
sebab dengan
     mudah menggunakan pendekatan 'pembasmian' (bertentangan dengan
jiwa Sila
     Kemanusiaan yang adil dan beradab) terhadap sesama bangsa sendiri
     (bertentangan dengan jiwa Sila Persatuan Indonesia atau
Nasionalisme).
     Bahkan dalam ajaran Islampun dimungkinkan adanya
pendekatan-pendekatan
     lainnya. Apakah Tarmizi tidak akan terusik jiwanya, kalau para
perusuh itu
     ternyata juga muslimin, seperti terjadi dimana-mana sekarang ini?
Suatu
     kebodohan besar kalau dia menyimpulkan bahwa para perusuh itu
PASTI orang
     komunis atau anak-cucunya yang mau balas dendam. Saya kira
Tarmizi sebagai
     menteri harus masih banyak belajar mengenai hakekat Pancasila dan
lebih
     bijak dalam mengeluarkan pikirannya. Apakah ucapan Tarmizi di
Surabaya
     tersebut tidak bisa dinilai sebagai provokasi untuk lebih
memperkeruh
     situasi yang sangat rawan dewasa ini, untuk membakar rasa
permusuhan
     antar-ummat? Apakah ucapan Tarmizi tersebut secara tidak langsung
tidak
     bertujuan untuk menyelewengkan hakekat Pancasila?
  
     Harus kita akui bahwa sila Demokrasi (Musyawarah-mufakat) belum
berjalan
     seperti apa yang diinginkan. Dewasa ini banyak suara protes yang
menuntut
     pelaksanaan demokrasi, baik di forum-forum ilmiah maupun dalam
forum
     gerakan-gerakan unjuk rasa. Bahkan penguasa Orba sendiri dalam
     padato-pidatonya banyak menyinggung masalah yang berhubungan dengan
     pengembangan demokrasi (lepas apakah itu keluar dari hati
nuraninya ataukah
     hanya untuk lamis-lamis saja). Itu semua membuktikan bahwa jalannya
     demokrasi tidak beres, pincang, tidak berkembang, sehingga perlu
dibenahi
     supaya berjalan wajar dan lancar sesuai dengan tuntutan hakekat
Pancasila.
     Dewasa ini dengan nyata bahwa 5 paket UU politik dan pelaksanaan
Dwifungsi
     ABRI telah merupakan perangkat politik yang jelas-jelas menjegal
realisasi
     sila Demokrasi, sehingga dapat dikatakan demokrasi tidak
berjalan. Misalnya,
     sistim keparataian yang membatasi hanya 3 partai saja (Golkar,
PPP, PDI).
     Ini berarti orang yang tidak mendukung ketiga partai tersebut
(karena tidak
     setuju dengan programnya) kehilangan hak demokrasinya. Sedang UU
tentang
     susunan dan keanggotaan MPR jelas-jelas menjamin apa saja yang
dikehendaki
     penguasa dalam kaitannya dengan pemilihan
     presiden dan pembentukan GBHN. Juga pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI
telah
     memungkinkan adanya pemerintahan yang
totaliter-otoriter-militeristik.
  
     Sangat memprihatinkan adalah kenyataan realisasi sila Keadilan
Sosial, yang
     tergambar sebagai makin melebarnya jurang pemisah antara sikaya dan
     simiskin, yang menjadi sumber dari segala keresahan di dalam
masyarakat.
     Benarlah teori 'rumput kering' Amien Rais, dimana kesenjangan
sosial ini
     diumpamakan sebagai rumput kering. Siapa saja yang melempar api
kepadanya
     maka akan terbakarlah rumput tersebut dan terjadilah malapetaka
yang tragis.
     Sedang api tersebut bisa berasal dari macam-macam pembakar, tidak
mesti dari
     bensin yang disulut, tapi bisa juga dari puntung rokok. Jelasnya
api
     penyulutnya itu bisa dari perselisihan etnis, agama, politik, dan
apa saja.
     Seandainya kue hasil pembangunan itu bisa mengucur ke bawah, ke
rakyat,
     mungkin kesenjangan sosial sedikit demi sedikt bisa diatasi. Tapi
sampai
     sekarang kue pembangunan tersebut hanya dinikmati para lapisan
atas. Padahal
     untuk membiayai terciptanya 'kue pembangunan' ini telah dikeruk
habis-habis
     kekayaan rakyat (minyak, gas, hutan, emas dll.) ditambah dengan
hutang luar
     negeri yang berjumlah lebih dari 200 milyar USD. Maka jelaslah
'pemerataan'
     yang pada tahun-tahun silam ramai dibicarakan di Indonesia
(berkat udara
     perestroikanya Gorbacev yang sempat mengalir ke Indonesia), sukar
     diharapkan realisasinya. Ada suatu anggapan bahwa lapisan atas
dengan
     sengaja berusaha melupakan katakunci'pemerataan', yang sejak dulu
(sebelum
     adanya perestroikanya Gorbacev) telah merupakan salah satu tujuan
dari Sila
     Keadilan Sosial.
  
     Pembangunan yang berwujud gedung-gedung tinggi megah, obyek-obyek
rekreasi
     mewah, jalan-jalan aspal halus dan sebagainya, tidaklah membantu
     meringankan derita puluhan juta orang yang hidup disekitar garis
kemiskinan.
     Kiranya bagi mereka perlu adanya bantuan konsumptif (yang
langsung bisa
     dimanfaatkan), disamping adanya bantuan produktif (yang bisa
membantu untuk
     membuka sesuatu usaha di bidang produksi). Sudah waktunya Indonesia
     mengambil pelajaran kebijaksanaan pemerintah negara-negara Eropah
yang
     melaksanakan teori 'solidaritas sosial', misalnya Nederland,
Jerman, Swedia,
     Denmark, Belgia dan lain-lainnya. Di Nederland misalnya,
seseorang yang
     penghasilannya sebatas 'gajih minimum', berhak mendapat
bantuan-bantuan
     tertentu, misalnya bantuan subsidi sewa rumah, tunjangan
anak-anak dll.
     Sedang orang yang karena sesuatu hal tidak mempunyai nafkah
(belum/tidak
     mendapatkan pekerjaan) menerima uang tunjangan sosial sebanyak
f.1330,- tiap
     bulan bagi orang yang hidup sendirian, sedang bagi orang yang hidup
     berkeluarga jumlah yang diterima lebih banyak lagi (sebesar gaji
minimum).
     Selain itu mereka masih mendapat tunjangan-tunjangan lainnya,
misalnya
     subsidi sewa rumah, uang vakansi tahunan dan lain-lainnya.
  
     Ketika saya berkesempatan berbincang-bincang dengan seorang
sahabat, dosen
     IAIN yang pernah tugas belajar di Nederland, dia dengan mata
menyala-nyala
     mengomentari hal tersebut diatas: "Betul-betul kebijaksanaan yang
Islami,
     padahal Nederland bukanlah negara Islam, dan tidak mempunyai
Pancasila.
     Sungguh luar biasa!". Kalau dia tahu bahwa peraturan tersebut
berlaku tidak
     hanya terhadap warganegaranya saja, tapi juga terhadap orang
asing yang
     mempunyai izin mukim tetap (waktu tak terbatas), maka dia akan
lebih memuji
     lagi. Mengapa Indonesia yang kaya raya dengan kekayaan alamnya yang
     berlimpah-limpah (apalagi punya banyak orang supra-kaya), dan
mempunyai
     Pancasila, tidak bisa melaksanakan kebijaksanaan jaminan sosial
untuk
     membantu orang-orang yang hidup di sekitar garis kemiskinan?
(Tentu saja
     tidak usah sama sehebat Nederland).
  
     Juga jalannya sila Perikemanusiaan (Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab) masih
     perlu diluruskan. Adalah wajar bahwa setiap perbuatan yang
melawan hukum
     harus ditindak sesuai peraturan hukum yang berlaku. Tapi jelas
tidak wajar
     bahwa didalam negara hukum Indonesia telah terjadi puluhan ribu
orang
     bertahum-tahun meringkuk di dalam tahanan tanpa proses hukum yang
ada.
     Adalah sukar diterima oleh akal sehat bahwa orang yang menjadi
korban
     penyerbuan (di gedung DPP PDI jalan Diponegoro) malah diseret ke
pengadilan
     dan dijatuhi hukuman. Sedang para penyerbunya dibiarkan bebas,
seakan-akan
     tidak melakukan sesuatu yang bersifat kriminal, seakan-akan
sah-sah saja
     mereka membunuh, menganiaya orang, melakukan pengrusakan gedung
dan isinya.
     Dimana sila Kemanusian? Yang Adil dan Beradab? Bukankah didalam
buku
     Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR
No.II/MPR/1978)
     mengenai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab kita diharuskan
     "mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap
tenggang rasa
     dan 'tepa slira', serta sikap tidak semena-mena terhadap orang
lain"?
  
     Suatu pertanyaan yang meskipun utopis perlu juga kami teriakkan
demi
     pelampiasan desakan hati nurani: "Bisakah MPR/DPR
(1997-2002)berbuat sesuatu
     demi pelurusan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekwen?
Berani dan
     mampukah MPR/DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang 'diwakili',
sesuai
     dengan tuntutan filsafat/dasarnegara Pancasila.
     ---------
     #) Kartaprawira, 'Pancasila: Pusaka Sakti Untuk Perdamaian,
Persatuan dan
     Kemakmuran', Indonesia-l, 25 Juni 1997.
  
     =============================================================
     Publikasi 29/1997
     LABORATORIUM STUDI SOSIAL POLITIK INDONESIA
     Motto: Membela Pancasila dan UUD'45
     Email: LSSPI@hotmail.com, LSSPI@theoffice.net
     =============================================================
  
     SEPTEMBER TO REMEMBER
  
     30 September datang dan pergi lagi. Walaupun ritus apa yang
dinamakan
     'Hari Kesaktian Pancasila' masih diteruskan, makin terasa kehampaan
     upacara-upacara serta kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan
dalam
     rangka hari yang dikaitkan dengan apa yang dinamakan pembrontakan
     "G30S/PKI". Kian tampak bahwa hari itu tak ada kaitannya dengan
Pancasila,
     tak ada hubungannya pula dengan kesaktian.
  
     Generasi manusia di kemuidian hari akan mencatat bahwa versi yang
     disuguhkan oleh pemerintah Orba dgn bekerja sama dengan vested
interest
     asing mengenai segala sesuatu yang terjadi sekitar "G30/PKI',
merupakan
     salah satu 'cover up story' yang paling besar dalam sejarah
politik pada
     abad ke-20 ini. Walaupun fakta-faktanya belum tersingkap semua
dan masih
     ada serentetan pertanyaan yang belum terjawab mengenai peristiwa
ini,
     banyak orang kian yakin bahwa PKI bukan biang keladi peristiwa
itu, malah
     jadi korbannya.
  
     Logika adalah sesuatu yang inheren dalam pikiran manusia, meskipun
     kemampuan untuk menggunakannya berbeda-beda derajatnya pada
setiap orang.
     Logika itu bisa dilumpuhkan sementara dengan berbagai cara, tapi
tidak
     untuk selama-lamanya. Pada kenyataan inilah dapat kita temukan
salah satu
     penjelasan mengapa rencana menyelenggarakan seminar Nawaksara
beberapa
     waktu yang lalu dibatalkan oleh pemrakarsanya sendiri, yakni
penguasa
     tertinggi Orba. Yang perlu ditegaskan dalam konteks ini adalah
bahwa
     prakarsa itu timbul karena Soeharto masih mampu menyadari bahwa
dirinya
     mendapat sorotan utama negatip dalam analisa orang yang
menggunakan logika.
  
     Menyingkap kabut misteri yang menyelubungi "G30S' merupakan suatu
hal
     yang akan mendamaikan hati kita dalam berhadapan dengan sejarah.
Tanpa itu
     kita tak bisa lepas dari asap maharaksasa yang ditimbulkan oleh
     rekayasa.
  
     Bagi orang yang berbalik pikirannya mengenai peristiwa tragis
itu, mudah
     tergoda untuik menyangsikan tuduhan-tuduhan Orba terhadap PKI
mengenai
     peristiwa Madiun yang juga terjadi dalam bulan September (1948).
Ini juga
     hasil proses penalaran logis.
  
     Beberapa waktu yang lalu, dalam majalah Tiras. wartawan senior
Rosihan
     Anwar menulis sesuatu tentang peristiwa Madiun, dengan judul
'Wild West'.
     Sorotannya khusus ditujukan terhadap prolog peristiwa itu. Tentu
diperlukan
     logika dan obyektivitas sebelum menerima atau menolak kebenaran
tulisan
     itu.
  
     Mengenai peristiwa "G30S" ada seorang saksi mahkota yang tak
pernah diberi
     kesempatan untuk memberikan kesaksiannya. Ia cepat-cepat dibunuh
atas
     perintah jendral Soeharto, jauh sebelum ia membubarkan PKI dengan
     menggunakan Supersemar. Nama saksi ini adalah D.N. Aidit,
pemimpin utama
     PKI.
  
     Lain halnya dengan kasus apa yang dinamakan "pembrontakan PKI" di
Madiun
     1948. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya membaca sebuah brosur
yang berisi
     pleidooi D.N. Aidit mengenai peristiwa itu. Berjudul "Menggugat
peristiwa
     Madiun", brosur itu diterbitkan dan dijual bebas, bahkan dicetak
sampai
     ampat kali pada jaman pra-Orba. Kali terakhir di tahun 1964.
Sayang buku
     itu pinjaman, dan pemiliknya kini entah di mana. Demi
obyektivitas, baik
     sekali kalau tulisan itu dimuat di forum Apakabar ini. Siapa yang
punya
     naskah itu?
  
     Kita perlu mendengar apa yang dikatakan oleh Rosihan Anwar dan
orang-orang
     lain. Tapi kita perlu juga mendengar kisah yang diceritakan oleh
orang PKI
     sendiri. Karena itu, berilah kesempatan kepada Aidit untuk bicara.
     Dua-duanya, begitu juga tulisan-tulisan lain mengenai hal yang
sama, perlu
     disikapi secara ilmiah.
     R. Solehan
  
     Date: Tue, 23 Sep 1997 01:26:22 -0000
     From: "KdP Net" <kdpnet@usa.net>
     Subject: KdP: Pembunuhan 3 Juta Orang dan Kup Terhadap Soekarno
     To: <kdp-net@IGC.APC.ORG>
  
     Kabar Dari Pijar
  
     PEMBUNUHAN 3 JUTA ORANG DAN KUP
     TERHADAP PRESIDEN SUKARNO.
  
     Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, 32 tahun yang lalu Gerakan 30
September
     melancarkan aksinya terhadap "Dewan Jenderal". Aksi yang semula
direncanakan
     tanggal 30 September oleh penanggungjawabnya diubah menjadi 1
Oktober 1965.
     Sesudah peristiwa tersebut setiap tanggal 1 Oktober selalu
diperingati oleh
     penguasa orde baru-Suharto keberhasilan menggunakan G30S sebagai
alasan
     untuk menindas dan menghancurkan, membunuh 3 juta orang PKI,
progresif dan
     rakyat biasa, menggulingkan Presiden Sukarno, merebut
kekuasaannya dan
     menawannya hingga meninggal.
  
     Peristiwa besar ini mempunyai pengaruh yang besar dan dalam,
bukan hanya
     pada waktu itu tetapi juga sampai sekarang, bukan hanya secara
nasional
     tetapi juga internasional. Ia mengubah jalan, arah revolusi,
sejarah
     Indonesia, dari arah mencapai Indonesia merdeka yang demokratis
menjadi
     Indonesia yang militeris fasistis. Namun sampai hari ini di
Indonesia masih
     belum jelas benar apakah peristiwa itu sebenarnya, siapakah aktor
yang
     berdiri dibelakangnya dan apakah peranan Jenderal Suharto.
  
     Dalam menelaah peristiwa besar ini tidak dapat melepaskan dari
situasi
     politik secara Internasional yaitu 'Perang Dingin' waktu itu,
situasi
     politik regional dan dalam negeri Indonesia, pertentangan antara
partai
     politik, golongan, kelas-kelas, perseorangan dengan kepentingan,
karakter,
     ambisi, posisinya masing-masing yang berbeda dan bertentangan
satu sama
     lainnya yang mempunyai pengaruh sangat dalam terhadap terjadinya
peristiwa
     G30S.
  
     Banyak orang, dari berbagai kelompok kepentingan memainkan
peranan berbeda
     bahkan bertentangan satu sama lain. Salah satu peranan besar yang
mempunyai
     pengaruh menentukan bangsa ini ialah peran Jenderal Suharto,
Presiden RI
     sekarang ini.
  
     Peran apakan yang dimainkan oleh Jenderal Suharto, terutama pada
malam
     menjelang 1 Oktober 1997 tersebut, maka marilah kita simak
kembali pembelaan
     kolonel Latief didepan Mahkamah Militer Tinggi II Jawa Bagian
Barat pada
     tahun 1978.
  
     Suharto Diminta Sebagai Saksi a de charge
  
     Seperti diketahui, sesudah hampir 13 tahun kolonel Latief ditahan
(ia mulai
     ditahan 11 Oktober 1965) maka dihadapkanlah dia ke Mahkamah
Militer Tinggi
     (Mahmilti) II Jawa Bagian Barat pada tahun 1978.
  
     Dalam jawaban kolonel Latief terhadap tanggapan Oditur militer
tinggi pada
     eksepsi tertuduh & pembela tanggal 6 Mei 1978, antara lain
dikemukakan bahwa
     Jenderal Suharto terlibat didalamnya dan dua persoalan pokok:
  
     a. Jenderal Suharto terlibat langsung dalam G.30-S (tahu lebih dulu
     persoalan G.30-S).
  
     b. Jenderal Suharto kemudiannya memimpin langsung penggulingan
Presiden
     Sukarno dan pemerintahannya, tanpa saya ikut didalamnya.
  
     Mengenai keterlibatan langsung Jenderal Suharto dalam G.30-S,
seperti
     dikemukakan Kolonel Latief diatas menjadi lebih jelas dengan
membaca surat
     kolonel Latief tertanggal 9 Mei 1978 yang ditujukan kepada Ketua
Mahmilti II
     Jawa Bagian Barat mengenai permohonan tambahan saksi. Saksi yang
dimaksudnya
     saksi a de charge.
  
     Sebagai alasan dari pengajuan tambahan saksi-saksi tsb, kolonel
Latief
     antara lain mengatakan: "...demi terciptanya hukum yang adil dan
tidak
     memihak, sesuai dengan UU No 14 thn 1970 pasal 5, dengan ini saya
mengajukan
     saksi-saksi tambahan untuk diajukan di depan sidang ini:
  
     1. Bapak Jenderal Suharto
  
     2. Ibu Tien Suharto
  
     3. Bapak RM Suharyono, ayah Ibu Tien Suharto
  
     4. Ibu RM Suharyono
  
     5. Ibu kolonel Suyoto
  
     6. Ibu Dul, tamu Ibu Tien Suharto
  
     7. Bapak Dul, tamu Ibu Tien Suharto
  
     8. Ny Suharti, istri saya pada waktu itu
  
     9. Subagiyo anak buah Bapak Jenderal Suharto asal Yogyakarta yang
melaporkan
     adanya Dewan Jenderal dan Gerakan tanggal 1 Oktober 1965
  
     10.Tuan Brackman yang mewancarai Bapak Jenderal Suharto
  
     11.Wartawan Der Spiegel Jerman Barat yang pernah mewancarai Bapak
Jenderal
     Suharto.
  
     Tentang tahunya Jenderal Suharto lebih dulu persoalan G.30-S, dapat
     diketahui dari "Laporan tentang Dewan Jenderal pada Jenderal
Suharto", yang
     disampaikan kolonel Latief, diantaranya sbb:
  
     Disini perlu saya ungkapkan dimuka sidang Mahmilti ini agar
persoalannya
     lebih jelas.
  
     Dua hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta
keluarga
     mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Suharto di rumah
jl.H.Agusalim,
     yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad,
disamping
     acara keluarga, saya juga bermaksud: "menanyakan dengan adanya
info Dewan
     Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau". Oleh beliau
sendiri justru
     memberitahukan kepada saya, bahwa sehari sebelum saya datang ke
rumah
     beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta,
bernama
     Soebagiyo, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal AD
yang akan
     mengadakan coup d'etat terhadap kekuasaan Pemerintahan Presiden
Sukarno.
     Tanggapan beliau akan diadakan penyelidikan. Oleh karena itu
tempat/ruangan
     tsb banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan dalam
soal-soal lain,
     antara lain soal rumah.
  
     Saya datang ke rumah Bapak jenderal Suharto bersama istri saya
dan tamu
     istri saya berasal dari Solo, Ibu kolonel Suyoto dan dalam
perjamuan di
     ruangan beliau ada terdapat Ibu Tien Suharto, orang tua suami
istri Ibu
     Tien, tamu Ibu Tien Suharto berasal dari Solo bersama Bapak Dul
dan Ibu Dul,
     juga termasuk putera bungsu laki-laki Bapak Jenderal Suharto,
yang kemudian
     harinya ketimpa sup panas.
  
     Jenderal Suharto Berdalih
  
     Selain daripada itu, sesuai laporan seorang penulis bernama
Brackman,
     menulis tentang wawancara dengan Jenderal Suharto, sesudah
peristiwa 1
     Oktober 1965, kira-kira pada tahun 1968. Diterangkan bahwa dua
hari sebelum
     1 Oktober 1965, demikian kata Jenderal Suharto: anak laki-laki
kami yang
     berusia 3 tahun mendapat kecelakaan di rumah, ia ketumpahan sup
panas dan
     cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Banyak kawan-kawan yang datang
menjenguk
     anak saya dimalam tanggal 30 September 1965. Saya juga berada
disitu.
     Lucunya kalau ingat kembali. Saya ingat kolonel Latief datang ke
rumah sakit
     malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas
     keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang penting
dalam kup
     yang kemudian terjadi. Kini menjadi jelas bagi saya bahwa Latief
ke rumah
     sakit malam itu bukanlah untuk menengok anak saya, melainkan
sebenarnya
     untuk mengecek saya. Rupanya ia hendak membuktikan bahwa saya
akan terlampau
     prihatin dengan keadaan anak saya. Saya diam di rumah sakit
sampai menjelang
     tengah malam dan kemudian pulang ke rumah.
  
     Adalagi sebuah wawancara dari surat kabar Der Spiegel Jerman
Barat pada
     bulan Juni 1970 yang menanyakan bagaimana Suharto tidak termasuk
dalam
     daftar Jenderal-Jenderal yang harus dibunuh, Suharto menjawab:
"Kira-kira
     jam 11 malam itu, kolonel Latief dari komplotan Pucht datang ke
rumah sakit
     untuk membunuh saya, tapi nampaknya ia tidak melaksanakan berhubung
     kekawatirannya melakukan di tempat umum".
  
     Dari dua versi keterangan tsb diatas yang saling bertentangan
satu sama
     lain, yaitu yang satu hanya "mencek" dan yang satu "untuk
membunuh", saya
     kira Hakim Ketua sudah bisa menilai dari dua keterangan tsb dan
akan timbul
     pertanyaan tentunya: mengapa Latief datang pada saat yang
sepenting itu?
     Mungkinkah Latief akan membunuh Jendral Suharto pada malam itu?
  
     Mungkinkah saya akan berbuat jahat kepada orang yang saya
hormati, saya
     kenal semenjak dahulu yang pernah menjadi komandan saya? Logisnya,
     seandainya benar saya berniat membunuh Bapak Jenderal Suharto,
pasti
     perbuatan saya itu adalah merupakan suatu blunder yang akan
menggagalkan
     gerakan tanggal 1 Oktober 1965 itu.
  
     Dari dua versi keterangan tersebut menunjukkan bahwa Bapak
Jenderal Suharto
     berdalih untuk menghindari tanggungjawabnya dan kebingungan. Yang
sebenarnya
     bahwa saya pada malam itu datang disamping memang menengok
putranya yang
     sedang terkena musibah, sekaligus untuk "saya melaporkan akan
adanya gerakan
     pada besok pagi harinya untuk menggagalkan rencana coup d'etat
dari Dewan
     Jenderal, dimana beliau sudah tahu sebelumnya".
  
     Memang saya berpendapat, bahwa satu-satunya adalah beliaulah yang
saya
     anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan saya
kenal semenjak
     kecil dari Yogyakarta siapa sebenarnya Bapak Jenderal Suharto
ini. Saya
     datang atas persetujuan Brigjen Supardjo sendiri bersama Letkol
Untung.
     Dengan tujuan sewaktu-waktu akan meminta bantuan beliau. Saya
mempercayai
     kepemimpinan beliau. Seandainya berhasil menggagalkan usaha coup
d'etat
     Dewan Jendral beliaulah sebagai tampuk pimpinan, sebagai pembantu
setia
     Presiden Sukarno itu... Beliau yang kami harapkan akan menjadi
pembantu
     setia Presiden/Mandataris MPR/Panglima tertinggi Bung Karno,
menjadi berubah
     memusuhinya.
  
     Permintaan saksi tambahan (a de charge) dari Kolonel Latief ini
ditolak
     Ketua Mahmilti dengan alasan "tidak relevan". Sedang menurut
Kolonel Latief
     saksi a de charge yang diajukannya adalah penting dan sangat
relevan dalam
     perkara yang dituduhkan padanya, karena saksi Jenderal Purn
Suharto harus
     turut bertanggungjawab dalam perkara ini.
  
     Dalih Jenderal Suharto yang bohong itu, yang kepada Brackman
menyatakan
     kedatangan Latief 30 September malam hanya "untuk mengecek",
kepada Der
     Spiegel "untuk membunuh", menjadi lebih lengkap dengan cerita dalam
     otobiografinya, dimana dikatakan ia bukan bertemu dengan Latief
di RSPAD,
     melainkan hanya melihat dari ruangan dimana anaknya dirawat,
dimana ia
     berjaga bersama Ibu Tien, dan Latief jalan dikoridor melalui
kamar itu.
  
     "Peran" Jenderal Suharto Dalam Operasi G.30-S
  
     Menjadi tanda-tanya: mengapa setelah Kolonel Latief memberi
laporan bahwa
     besok paginya 1 Oktober 1965 akan dilancarkan operasi guna
menggagalkan
     rencana coup d'etat Dewan Jenderal, Jenderal Suharto tidak
mencegah, tidak
     melaporkan kepada atasannya, baik kepada A Yani, Nasution maupun
kepada
     Presiden Sukarno?
  
     Operasi G.30-S dini hari 1 Oktober 1965 tidak akan terjadi,
sekiranya
     Jenderal Suharto mencegahnya atau melarangnya, misalnya dengan
segera
     menangkap Kolonel Latief dan komplotannya! Juga operasi itu tidak
akan
     terjadi sekiranya Jenderal Suharto melaporkan kepada Jenderal A
Yani, atau
     kepada Nasution bahkan kepada Presiden Sukarno! Dengan demikian
tidak akan
     terbunuh 6 Jenderal itu. Peranan Jenderal Suharto sangat
menentukan dalam
     hal berlangsung atau tidak berlangsungnya operasi G.30-S di pagi
1 Oktober
     1965 itu.
  
     Satu-satunya kemungkinan Jenderal Suharto berkepentingan
terbunuhnya
     Jenderal Yani. Dengan terbunuhnya Jenderal Yani terbuka peluang
bagi dirinya
     untuk menjadi orang pertama dalam AD. Karena ada semacam konsensus
 
 
 
From: jambul@lycosmail.com
Date: Mon, 4 May 1998 12:57:48 -0400 (EDT)
To: apakabar@clark.net
Subject: Pasca Soeharto
  
Pasca Soeharto
  
        Gerakan mahasiswa yang semakin hari semakin berani, ditambah
dengan beban kehidupan rakyat yang semakin susah telah menempatkan regim
orde baru ke posisi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Legitimasi
regim orde baru yang berupa keberhasilan pemba ngunan dan juga dukungan
kuat sebagian besar masyarakat, seolah-olah sirna begitu saja. Sebagian
besar industri telah bangkrut atau beroperasi dengan keadaan rugi,
kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional telah hilang.
Secara teoritis re gim Soeharto telah gulung tikar. Karena krisis ekonomi
sekarang ini telah membawa Indonesia ke masa sebelum dimulainya regim orde
baru. Kalau regim Soeharto masih bisa bertahan sebenarnya sebagai
keberhasilan dari sistem yang diciptakan dan juga karena ke sabaran dan
sifat pemaaf rakyat Indonesia. DPR dan MPR sebagai satu-satunya badan
yang berwewenang untuk memulai inisiatif penggantian presiden, seolah-olah
tidak punya inisiatif sama sekali. Adalah mengherankan bahwa untuk m!
engadakan reformasi masih harus menunggu aba-aba dari presiden. Itupun
masih dibatasi bahwa reformasi dimulai tahun 2003, belum lagi menyangkut
materi yang boleh dibahas. Seolah-olah anggota DPR hanya bisa mendengarkan
apa yang disampaikan atasannya yaitu presiden, dan mereka tuli terhadap
jeritan sebagian besar masyarakat Indonesia. Walaupun hal ini kemudian
dikoreksi bahwa reformasi tidak harus dimulai tahun 2003 oleh
Mendagri/Menpen setelah pernyataan ini mendapat reaksi negatif masyarakat.
Koreksi ini hanya memberikan dua kemungkinan, yang pertama adalah
Mendagri/Menpen adalah kategori orang 'telmi' yang tidak mampu menangkap
dan menyampaikan apa yang menjadi pembicaraan presiden atau kemungkinan
yang kedua beliau-beliau adalah korban ketidak konsiste nnya presiden.
Maunya membungkam suara tuntutan reformasi dengan cara mengulur waktu,
tapi setelah yang ditakut-takuti bukannya surut, terpaksa kedua menteri
dikorbankan memberikan koreksi dengan menyalahkan wartawan. Namun se!
benarnya yang lebih disesalkan adalah kenapa tidak ada usulan ataupun
sanggahan terhadap apa yang disampaikan presiden dari para saudara-saudara
kita yang telah menikmati segala macam fasilitas atas pengakuan dirinya
sebagai wakil rakyat.
        Meskipun begitu paling tidak ada satu hal yang ingin dicapai
presiden, yaitu mengunci para wakil rakyat (yang telah dipilihnya) untuk
tidak menggunakan haknya mengadakan SU-MPR istimewa. Dengan disampaikannya
bahwa GBHN yang baru saja disetujui akan ber akhir tahun 2003, otomatis
segala sesuatu yang akan dikerjakan selama lima tahun ke depan harus
berpedoman kepadanya. Seandainya ada hal-hal lain yang muncul sesuai
dengan tuntutan jaman maka hal itu bisa dijadikan masukan untuk penyusunan
GBHN selanjutny a. Hal ini otomatis menutup kemungkinan SU-MPR istimewa
yang bisa menggeser presiden secara konstitusional. Namun pada dasarnya
penjadwalan SU-MPR istimewa tidak akan pernah ada dalam GBHN. Sehingga
kapanpun SU-MPR istimewa bisa diadakan. GBHN akan bisa d ilaksanakan
apabila segala sesuatunya masih sesuai dengan kondisi saat direncanakan.
Apabila ada perubahan yang drastis, maka perencanaan harus dirubah.
Perubahan itu hanya dimungkinkan melalui SU-MPR istimewa. Akan terlambat!
apabila menunggu waktu lima tahun.
        Ada banyak alasan untuk memanggil SU-MPR istimewa saat ini dengan
hanya berpedoman kepada materi GBHN. Prioritas-prioritas pembangunan yang
sebelumnya berasumsi kepada negara Indonesia menuju tinggal landas,
sekarang ini justru yang dihadapi mayoritas ra kyat Indonesia adalah
pemenuhan kebutuhan dasar hipud yaitu makan. Hal lain adalah krisis
kepercayaan kepada pemerintahan menyebabkan negara dalam keadaan chaos,
kondisi krisis ekonomi yang menuntut keterpaduan dan kebersamaan untuk
mengatasi malah menja di ajang untuk menggugat kelemahan dan penyelewengan
regim orde baru. Disamping banyak hal lain yang patut mengundang
pertanyaan seperti hilangnya orang-orang yang dikenal kritis, penggunaan
dana negara untuk menutup kebangkrutan perbankan yang notabene adalah
sebagai salah urus untuk keuntungan diri sendiri dan lain sebagainya. Maka
selayaknya DPR memanggil SU-MPR untuk ikut mengatasi masalah mendesak ini.
        Di Indonesia untuk memecahkan suatu masalah selalu ada banyak
kemungkinan. Seandainya DPR mendengar tuntutan masyarakat dan mengambil
keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat yaitu penggantian
regim Soeharto, maka DPR akan menjadi pahlawan rakyat. Meskipun ini bukan
akhir dari kemelut, bahkan kemungkinan eksistensi mereka sendiri bisa ikut
tergusur karena sistem yang diterapkan saat ini hanya menguntungkan
kekuasaan yang tidak terkontrol. Tapi paling tidak hal ini akan
memungkinkan perubaha n dengan jumlah korban yang minimum. Siapa tahu
karena tindakannya ini akan menyebabkan DPR diakui sebagai wakil rakyat
yang sah sehingga mereka boleh menduduki jabatannya sampai pemilu
selanjutnya. Kemungkinan yang kedua adalah apabila DPR acuh tak acuh saja
sambil mengharapkan krisis berlalu yang sama saja mengharapkan sesuatu
yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Kenyataannya sekarang
adalah penderitaan rakyat akibat krisis semakin besar tanpa ada jalan
keluar ya! ng bisa ditawarkan, dan juga masyarakat yang semakin berani
untuk menyatakan kebenaran dan memprotes penyelewengan yang dilakukan
penguasa. Semua itu akan menjadikan sebagai kekuatan yang tak terbendung
dalam menggerogoti dan menumbangkan sistem kekuasaan yang ada. Dimanapun
pada akhirnya kekuatan masyarakatlah yang akan menentukan. Namun bila ini
yang terjadi, yaitu apabila penguasa beserta perangkat penunjangnya
berusaha bertahan sampai titik yang penghabisan maka ada dua hal yang akan
menjadi korban ya itu waktu dan rakyat. Waktu menjadi penting karena kita
sebenarnya berpacu dengan waktu. Semakin lama kita butuhkan untuk
mengatasi krisis, semakin banyak korban yang akan berjatuhan. Perusahaan
yang sebelumnya merugi tapi masih beroperasi, pada akhirnya akan tumbang
bila krisis tidak segera diatasi yang berarti menimbulkan korban yang
lebih besar. Korban yang kedua adalah rakyat secara keseluruhan, karena
bila penguasa bertahan dengan tanpa dukungan rakyat, maka satu-satuny! a
cara adalah melalui proses pemaksaan yang berarti akan menimbulkan korban
baik jiwa maupun raga dengan biaya sosial yang tidak terbayangkan.
        Melihat apa yang ada saat ini, tumbangnya presiden Soeharto sudah
tidak terelakkan lagi. Sangat kecil kemungkinan bahwa krisis akan bisa
diatasi oleh regim yang saat ini berkuasa. Kalaupun teratasi, kelemahan
dan kebobrokan yang terungkap dengan adanya krisis moneter menyebabkan
kredibilitas regim orde baru sebagai regim yang tidak berpihak kepada
rakyat banyak banyak diekspos. Regim yang lebih mengutamakan kepentingan
keluarga dan golongan penguasa saja.Sangatlah sulit untuk membalik
pandangan masyarak at ini dikemudian hari tanpa penggantian kepemimpinan.
Yang sekarang menjadi pertanyaan adalah setelah regim Soeharto tumbang,
apa yang akan kita lakukan selanjutnya ? Tenaga dan konsentrasi yang saat
ini masih tertuju kepada bagaimana memaksa pemerintaha n presiden Soeharto
supaya mengundurkan diri harus dipikirkan pula tentang bagaimana kehidupan
pasca Soeharto. Apakah penguasa yang baru nantinya merupakan penjelmaan
penguasa lama dengan presiden yang berbeda, ataukah pengua! sa baru
merupakan penjelmaan dari semangat reformasi. Siapapun yang menjadi
penguasa kelak, reformasi disegala bidang haruslah menjadi agenda utama.
Disamping itu problem besar yaitu krisis moneter masih tetap menjadi
pekerjaan utama yang paling mendesak untuk diatasi.
        Untuk itulah sebagai persiapan penggantian orde baru, kita harus
mulai mempersiapkan suatu konsep yang kelak akan dipakai oleh pemerintahan
yang baru. Kita tidak perlu menunggu sampai regim presiden Soeharto
menyerah, karena kita sesungguhnya berpacu den gan waktu. Semakin kita
bisa cepat membentuk pemerintahan reformatif, yang bisa dikontrol oleh
kedaulatan rakyat, semakin cepat kita bisa memulai langkah keluar dari
krisis. Satu asumsi yang harus kita yakini saat ini adalah regim
pemerintahan Soeharto su dah lewat. Jangan harap reformasi mendasar akan
terjadi selama regim Soeharto berkuasa karena banyak hal yang menjadi
tuntutan masyarakat luas yaitu pemerintahan yang bersih dari kolusi,
korupsi dan nepotisme pada dasarnya menghilangkan hak-hak dan kemud
ahan-kemudahan khusus yang selama ini dinikmati oleh penguasa dan
golongannya. Oleh karena itu sebaiknya dimulai dari mahasiswa yang saat
ini merupakan ujung tombak paling efektif akan tuntutan reformasi mulai
menggalang kons! ep-konsep baik dari pemikiran mahasiswa sendiri maupun
dari para tokoh cendekiawan yang dikemudian hari bisa dipakai sebagai
dasar dari pengembangan pemerintahan pasca Soeharto. Mulai dari bentuk dan
cara pemilihan wakil rakyat sampai kepada peran ABRI, h al-hal yang
menyangkut pemanfaatan kekayaan negara seperti hutan, pertambangan sampai
kepada pencalonan tokoh-tokoh sebagai bagian pemerintahan bayangan.
  
JD
 
 
 
Date: Mon, 4 May 1998 10:03:48 -0700 (PDT)
From: a ady <ady212@yahoo.com>
Subject: STRATEGI SOEHARTO MEMBELOKKAN PERHATIAN
To: apakabar@clark.net
 
Untuk Membelokkan Perhatian
  
     oleh : Rivani
  
     Pada tahun 1988 akan berlangsung sidang MPR. Acaranya,
diantaranya yang
     terpenting ialah untuk 'memilih' Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilihannya
     sebenarnya hanya proforma saja, terutama mengenai Presiden. Sebab,
     sesungguhnya jauh-jauh hari sebelum sidang berlangsung, Suharto
sudah
     'terpilih' sebagai Presiden RI untuk periode 1998-2003, kecuali
jika ada
     faktor X.
     Betapa tidak!
     Anggota-anggota MPR yang akan 'memilih' Presiden untuk periode
1998-2003
     adalah 57,5 % diangkat Presiden, bukan dipilih melalui pemilu. Pada
     'pemilihan' Presiden periode 1993-1998 jumlah anggota MPR/DPR
yang diangkat
     60%. Yang diangkat itu sudah pasti memilih yang mengangkatnya.
Ini sesuai
     dengan apa yang dikatakan Jenderal AH Nasution kepada wartawan
Forum
     Keadilan, edisi khusus, Agustus 1997, sbb:
     "Semua anggota MPR kan diangkat dengan keputusan Presiden.
Padahal tujuan
     kita membentuk MPR/DPR adalah agar rakyat sebagai pemegang
kedaulatan
     tertinggi bisa mengontrol apa yang dilakukan eksekutif. Tetapi,
karena semua
     diangkat oleh Presiden, kan tidak ada yang berani. Ini karena
manusianya
     tidak bermutu. Karena mereka semua diangkat, bukan dipilih. Padahal
     kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, ya, wakil-wakil rakyat di
DPR itu.
     Kalau dengan cara pengangkatan seperti itu, jelas semua orang
taat, mau
     terima begitu saja semua keputusan. Orang takut ngomong lain
nanti bisa
     dituduh pendiriannya tidak sejalan".
  
     Tentang Calon Pemimpin Nasional Sipil atau ABRI
  
     Karena itu membicarakan calon Presiden yang lain selain dari
Jenderal
     Suharto dewasa ini adalah suatu hal yang 'kontra produktif',
seperti
     persoalan yang diajukan oleh Prof. Juwono Sudarsono, wk Gubernur
Lemhanas
     bahwa dalam sidang MPR 1998, tidak satupun elite sipil di negeri
ini siap
     dijagokan untuk pucuk pimpinan nasional. Kelompok yang paling
siap adalah
     ABRI.
     Silang pendapat, atau pro kontra bermunculan terhadap penilaian
Juwono
     Sudarsono tersebut. Yang menarik ialah pernyataan mantan wakil
ketua DPP
     Golkar, Akbar Tanjung bahwa ia yakin kalau sipil diberi
kesempatan untuk
     menjadi pemimpin bangsa, maka sipil akan mampu menjalankan
tugasnya itu. Itu
     terlihat dari banyaknya kalangan sipil yang memegang tampuk
pimpinan di
     beberapa instansi (Pikiran Rakyat, 11/9/97).
     Jadi menurut Akbar Tanjung selama ini oleh pihak ABRI (yang
berkuasa)
     tidak diberi kesempatan kepada sipil untuk menjadi pemimpin
bangsa, pemimpin
     nasional.
     Sejalan dengan Akbar Tanjung ini, maka Toni Ervianto, peminat
masalah
     sosial politik dalam tulisannya "Soal Kepimpinan Nasional"
(Pelita, 16/9/97)
     mengemukakan bahwa "Memang kalangan sipil belum pernah diberi
kesempatan
     menjadi pemimpin". Malah Harold Crouch (pengamat militer asal
Australia)
     mengatakan: "Sebelum (sipil -pen) muncul sudah digebuk".
     Nampaknya faktor yang menentukan tidak diberinya kesempatan
kepada sipil
     untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin nasional, dikatakan oleh
Bill Liddle
     dalam wawancaranya dengan Pijar, seperti yang disiarkan dalam
internet ialah
     karena "Suharto tidak mau ditandingi".
     Tentang Suharto tidak mau ditandingi, dibuktikan antara lain dengan
     disingkirkannya Megawati putri Sukarno dari kepimpinan PDI,
karena sudah
     terdengar langkah PDI untuk mencalonkan Megawati sebagai calon
Presiden
     dalam sidang MPR 1998.
     Ini sesuai dengan tulisan Cornelis Lay yang berjudul "Sipil,
militer,
     dan kepimpinan nasional" (Kompas, 15/7/97) yang antara lain
mengatakan:
     "Logika kerja korporatisme negara yang menuntut adanya hak
istimewa negara
     untuk mengintervensi organisasi korporatisnya guna melakukan
pengaturan,
     pengendalian, dan pendisiplinan politik telah menempatkan
institusi sipil
     sebagai arena yang sangat ringkih terhadap penetrasi negara.
Pengalaman
     menunjukkan, dinamika internal parpol menghadap-hadapkan para
pemimpinnya
     dalam semangat saling membunuh untuk sebagian terbesar berhulu
pada hasrat
     negara untuk menaklukan parpol, ketimbang sebuah pilihan yang
rute yang
     secara otonom dan sadar diambil oleh para pemimpin parpol. Kasus
paling
     akhir dalam PDI adalah contoh paling menonjol".
     Sesungguhnya jauh sebelum munculnya persoalan sipil atau militer
yang
     menjadi pemimpin nasional, Jenderal Suharto sudah menciptakan
sesuatu yang
     mendasar, yang tidak memungkinkannya ada tandingan dirinya selagi
ia masih
     hidup dan itulah apa yang dinamakan Konsensus Nasional
  
     Konsensus Nasional Membunuh Demokrasi
  
     Latar belakang lahirnya apa yang dinamakan konsensus nasional dapat
     diketahui dengan membaca pidato Presiden tanpa teks pada Rapim
ABRI di
     Pekanbaru 27 Maret 1980 (lihat "Memori Jenderal Yoga", appendiks
II, hal
     467-476)
     Di satu pihak kata Presiden Suharto konstitusi (maksudnya UUD
1945 -pen)
     membenarkan adanya perubahan UUD 1945 bila 2/3 dari 2/3 anggota MPR
     menghendaki untuk merubah UUD 1945. Di pihak lain ABRI telah
berjanji dan
     mengikat diri tidak akan merubah UUD 1945 dan Pancasila.
     Sikap ABRI yang menolak adanya perubahan UUD 1945, meskipun pasal
37 UUD
     1945 membolehkan adanya perubahan, dibela Presiden Suharto dengan
dalih
     Sapta Marga. Padahal tidak ada pasal yang yang mengatakan ikrar
Sapta Marga
     kedudukannya di atas UUD 1945. Malah pasal 1 dari Sumpah Prajurit
dengan
     tegas mengatakan: "Setia kepada pemerintah dan tunduk pada UUD
1945"
     Untuk memperkuat dalih Sapta Marga tsb., maka Presiden Suharto
     mengatakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga ABRI tidak akan
merelakan
     UUD 1945 maupun Pancasila diganti. Bilamana perlu maka harus
mengangkat
     senjata.
     Presiden menegaskan karena ABRI sendiri sudah menghendaki tidak
ingin
     ada perubahan, dan kalau ada perubahan wajib menggunakan
senjatanya. Dan
     kita tidak ingin menggunakan senjata, maka saya gambarkan juga
pada semua
     kekuatan partai politik pada waktu itu, daripada kita menggunakan
senjata
     dalam menghadapi perubahan UUD 1945 dan Pancasila itu lebih baik
'kami
     menculik' salah seorang dari 2/3 yang ingin mengadakan perubahan,
karena 2/3
     dikurangi satu sudah tidak sah, sesuai dengan UUD 1945.
     Ini semua diterima oleh kekuatan sosial politik, sehingga
memperoleh
     konsensus: maka 1/3 daripada MPR diangkat untuk mengamankan
Pancasila dalam
     menghadapi salah satu pasal dari UUD 1945, di mana majelis itu
memang berhak
     untuk merubah UUD dan Pancasila.
     Mudah dipahami bila kekuatan sosial politik menerima konsensus tsb.
     karena adanya ancaman 'ABRI akan mengangkat senjata' dan
'Presiden akan
     menculik' salah seorang anggota MPR yang 2/3 tsb. Di situ kelihatan
     kecerdikan Presiden Suharto dalam 'mengatur' sesuatu yang
seolah-olah sesuai
     dengan UUD 1945, padahal sesungguhnya bertentangan. Hal ini
mengingatkan
     penulis kepada ucapan Adam Malik, mantan wartawan senior, duta
besar, Menlu,
     Ketua MPR/DPR, Wapres, bahwa "semua bisa diatur".
     Mengenai "semua bisa diatur" ini adalah menarik Tajuk Rencana Suara
     Merdeka (11/9/97) yang berjudul "Pendapat menggelitik filsuf
Magnis Suseno".
     Menurut Magnis Suseno bahwa sebuah bangsa dan negara atau
pemerintahan
     dikatakan beradab atau tidak, dapat dilihat dari ada hukum atau
tidak.
     Karena itu jika di negara hukum ada yang mengatakan "semua bisa
diatur", hal
     ini merupakan awal dari kebiadaban. Sebab ucapan semacam itu
memastikan
     bahwa yang mengatur adalah yang kuat, sehingga hukum pasti hanya
akan
     menguntungkan yang kuat.
     Kita bisa menangkap pengertian dalam ungkapan "semua bisa diatur"
     selalu memiliki konotasi negatif. Di sana tergambar beberapa
sikap yang
     seolah-olah segala sesuatu bisa dilaksanakan, meskipun sebenarnya
melanggar
     peraturan. Atau sesuatu yang dilaksanakan dengan kebijakan
khusus, meskipun
     mengambil kebijakan itu tahu langkahnya tidak cocok dengan
peraturan.
     Perbuatan menyimpang, kata tajuk rencana selanjutnya, dari
ketentuan
     itu dilakukan secara sengaja. Kalau berbicara tentang "diatur",
logika kita
     akan sampai kepada para pemegang key position. Sebab merekalah
yang pada
     suatu saat mempunyai peluang atau kemampuan "mengatur" suatu
kebijakan
     menyimpang dari ketentuan. Atau kekuatan yang disebut pressure
group, yakni
     kekuatan politik, pengusaha, pemilik modal, dan lain-lain yang bisa
     "membeli" kebijakan pengusaha.
     Konsensus nasional ini bisa lahir adalah berkat kecerdikan Presiden
     Suharto mengatur sesuatu. Dan konsensus nasional oleh Sayidiman
     Suryohadiprojo dinilainya 'tidak sah dilihat dari konstitusi
(Kompas,
     21/2/92). Sedang oleh Jenderal Sumitro dan Subadio Sastrosatomo
konsensus
     nasional itu dinilai 'membunuh demokrasi' (lihat Konsensus
Nasional Orba,
     perkembangan dan perspektifnya, Pusat Dokumentasi Politik 49,
Jakarta).
     Konsensus nasional yang tidak konstitusional (penilaian
Sayidiman) dan
     membunuh demokrasi (menurut Sumitro & Subadio) telah berkembang
menjadi 5 UU
     politik tahun 1985. Dengan 5 UU politik tahun 1985 akan menjamin
berkuasanya
     secara abadi Presiden Suharto hingga akhir hayatnya. Betapa tidak!
     Dengan 5 UU politik tahun 1985 lumpuhlah UUD 1945. Tak ada lagi
     kebebasan bagi warga negara untuk berorganisasi, mengeluarkan
pendapat
     dengan lisan dan tulisan, meskipun dijamin pasal 28 UUD 1945.
Pasal 28 ini
     ditorpedo dengan UU No. 3/1985 tentang Golkar dan Orsospol PPP
dan PDI.
     Untuk menjamin kemenangan mutlak bagi Golkar dalam pemilu, maka
UU No.1/1985
     membantunya melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemilu. Dengan
     bertindak sebagai penyelenggara pemilu mereka bisa memanipulasi,
melakukan
     kecurangan, dan intimidasi. Hal demikian dimudahkan dengan adanya
konsep
     massa mengambang di pedesaan.
     Di samping itu dengan UU No.2/1985 Presiden berhak mengangkat 60 %
     anggota MPR/DPR (untuk tahun 1997 hanya 57,5%). Anggota yang
diangkat itu
     pasti akan memilih yang mengangkatnya. Untuk merampas kebebasan
PPP dan PDI
     maka diadakan UU No.8/1985, di mana Mendagri menjadi pembinanya.
Melalui
     pembinaannya, Mendagri berhasil memberantakkan PDI menjadi PDI
Suryadi dan
     PDI Megawati yang merakyat. Sedang UU No.5/1985 tentang
referendum adalah
     untuk merintangi dilaksanakannya pasal 37 UUD 1945.
     Karena itu mudah dimengerti pihak pendukung Presiden Suharto tetap
     menyatakan 5 UU politik tahun 1985 itu masih tetap relevan. Ya,
relevan
     untuk abadinya kekuasaan di tangan Suharto. Mereka akan kerahkan
semua
     kekuatan yang ada agar 5 UU politik tahun 1985 jangan sampai
dicabut. Di
     situlah kunci kelestarian kekuasaannya.
     Mungkin karena mengamati hasil pemilu yang berdasarkan 5 UU politik
     tahun 1985, yang penuh dengan kerusuhan, serta rendahnya mutu
anggota
     DPR/MPR yang sebagian besar diangkat, bukan dipilih, maka dalam
"Renungan
     untuk pemilu 2002", Wimpie W, mengemukakan: "Jika anggapan yang
beredar
     untuk wakil rakyat seperti dulu juga, apakah tidak sepatutnya
merumuskan
     suatu sistim baru dalam memilih wakil rakyat yang duduk di DPR.
Misalnya
     dengan 'dilotre' saja, tokh hasilnya sama. Karena tanpa memandang
dari OPP
     mana mereka berasal, biasanya jika sudah duduk di DPR mereka
mendendangkan
     lagu seirama dan melawak sama lucunya. Boleh dikatakan, mereka
tak mewakili
     siapa-siapa kecuali dirinya sendiri".
     "Dengan dilotre, kita dapat mengurangi bahkan meniadakan benturan
yang
     mungkin timbul dalam setiap tahapan pemilu. Bahkan sistim tsb.
dapat
     merangsang para caleg untuk rajin berdoa agar namanya muncul
sewaktu
     dilotre. Dengan demikian berlakulah pameo iklan televisi swasta
yang sering
     kita dengar. 'Dengan harga yang murah, kita dapatkan mutu yang
sama'"
  
     Kriteria Untuk Mengaburkan Persoalan
  
     Amien Rais, Ketua PP Muhammadiyah mengenai masalah kepimpinan
nasional,
     yang telah menimbulkan saling-silang sejak dimunculkannya
persoalan tersebut
     oleh Juwono Sudarsono, mengusulkan perlu dilakukannya dialog
nasional soal
     calon pemimpin bangsa di masa depan. Dari Dialog itu dapat
diperoleh
     gambaran figur yang cocok sebagai pemimpin bangsa Indonesia
menuju abad ke
     21.
     Melalui dialog nasional, kata Amien Rais, bisa diperoleh masukan
     mengenai kriteria guna menjaring sosok-sosok pemimpin nasional.
Sebaiknya
     dialog nasional itu dilaksanakan antara masa pelantikan 1 Oktober
1997 dan 1
     Maret 1998 (Berita Yudha, 22/9/97).
     Menanggapi usul Amien Rais tsb., Harmoko mengemukakan keberatannya
     dengan dalih bahwa Golkar pada tahun 1996 telah menetapkan "9
kriteria" bagi
     calon presiden. Seperti diketahui "9 kriteria" tsb. ialah:
     1. Patriot bangsa yang taqwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa
     2. Memiliki wawasan kebangsaan dan mampu mempersatukan bangsa dan
negara
     3. Memiliki sifat kenegarawanan, arif, bijaksana
     4. Berani mengambil keputusan dalam situasi yang sulit
     5. Teruji dalam sejarah
     6. Diterima rakyat
     7. Tokoh orde baru dan telah membuktikan melaksanakan tekad dan
cita-cita
     orde baru secara konsisten
     8. Pendorong pembangunan nasional
     9. Memiliki kemampuan yang diakui oleh kekuatan-kekuatan bangsa dan
     internasional
     Inti dari 9 kriteria Golkar tsb. ialah: Jenderal Suharto berani
     mengambil keputusan dalam situasi yang sulit, Suharto berani
mengangkat
     dirinya sendiri menjadi pimpinan AD, setelah ia mengetahui
Jenderal Yani
     terbunuh. Ia mengangkat dirinya tanpa sepengetahuan apalagi
persetujuan
     Presiden/pangti ABRI Sukarno. Suharto berani melalui supersemar
     menggulingkan Presiden Sukarno dari kedudukannya. Suharto berani
melakukan
     pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang
menurut Sarwo
     Edhie kepada Permadi S.H, jumlah yang dibantai 3 juta orang,
sebagian besar
     atas perintahnya. Sarwo Edhie bawahan Jenderal Suharto (Baca: "50
Tahun
     Merdeka dan Problem Tapol/Napol", penerbit MIK, 1994, hal: 59).
     Selain daripada itu dalam kriteria 7 dikemukakan "telah membuktikan
     melaksanakan tekad dan cita-cita orde baru secara konsisten".
Tekad orde
     baru yang dimaksud ialah melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila
secara murni
     dan konsekuen. Kekonsistenan Jenderal Suharto melaksanakan secara
murni dan
     konsekuen UUD 1945 dan Pancasila telah ditelanjangi oleh Petisi
50, melalui
     "Pernyataan Keprihatinannya" pada tahun 1980. Diantaranya
dikatakan:
     b) Menyalah tafsirkan Pancasila sehingga dapat dipergunakan
sebagai sarana
     ancaman terhadap lawan politik. Padahal, Pancasila dimaksudkan
oleh para
     pendiri RI sebagai sarana pemersatu bangsa
     c) Membenarkan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji di pihak
penguasa
     untuk berencana melumpuhkan UUD 1945, dengan dalih Sapta Marga
dan Sumpah
     Prajurit, padahal kedua ikrar itu tidak mungkin berada di atas
UUD 1945
     (baca: "Memori Jenderal Yoga", appendiks IV, hal 489)
     Karena itu mudah dimengerti bila tajuk rencana harian Merdeka
     (21/10/1996) mengatakan antara lain: "... mempersoalkan kriteria
kepimpinan
     nasional saja dalam menghadapi pergantian abad yang bisa
menghadirkan
     tantangan-tantangan menghadang, bukannya tidak mustahil membawa
kita kepada
     pandangan kabur terhadap masalah-masalah yang prinsipal".
     Masalah-masalah prinsipal yang dimaksud tajuk rencana harian
Merdeka itu
     ialah: "penegakkan hukum", "penegakkan hak-hak demokrasi",
"masalah keadilan
     sosial", persoalan "kolusi, korupsi, nepotisme", dsb.nya.
     Dan nampaknya dikemukakan kriteria tsb. oleh Golkar, memang untuk
     mengaburkan persoalan-persoalan prinsipal yang dihadapi rakyat
Indonesia.
  
     Kesimpulan
     Sebenarnya apakah dari ABRI atau dari Sipil yang akan menjadi
Presiden,
     pemimpin nasional, pemimpin bangsa, bagi rakyat bukanlah
persoalan yang
     utama dan pokok. Bagi rakyat yang utama dan pokok ialah: apakah
calon
     Presiden itu seorang yang demokratis atau yang fasistis!
     Jika calon tsb. demokratis (tak menjadi persoalan ABRI atau
sipil) tentu
     ia akan menjamin hak-hak demokrasi bagi rakyat, seperti hak
berorganisasi,
     mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan; UUD 1945 dan
Pancasila akan
     dilaksanakannya secara murni dan konsekuen. Juga akan membela
kepentingan
     sosial, ekonomi, budaya dari rakyat.
     Sebaliknya, jika calon tsb. fasistis (tak jadi persoalan ABRI atau
     sipil) tentu ia akan bertindak otoriter, akan melakukan
penindasan terhadap
     rakyat, akan meniadakan atau mempersempit hak-hak demokrasi bagi
rakyat,
     seperti hak berorganisasi, hak mengeluarkan pendapat dengan lisan
dan
     tulisan, serta tidak akan melaksanakan secara murni dan konsekuen
UUD 1945
     dan Pancasila. Jika ia berbicara atau berlagak membela UUD 1945 dan
     Pancasila itu hanya dibibir, sekedar bertanam tebu dibibir,
hatinya membulat
     membelakang.
     Menampilkan persoalan: ABRI atau sipil yang menjadi pemimpin
nasional
     dewasa ini, lebih banyak 'untuk membelokkan perhatian' rakyat dari
     perjuangan untuk dicabutnya paket 5 UU politik tahun 1985 ke
'persoalan yang
     tidak berarti', karena tetap dalam rangka 5 UU politik tahun 1985
dan sebab
     itu Suharto yang dari ABRI tetap akan "terpilih" dalam sidang MPR
yang akan
     datang menjadi Presiden. Suka atau tidak suka.
  
     Jakarta, akhir September 1997
     Rivani
  
  
  
  
Date: 4 May 1998 19:34:24 -0000
To: apakabar@clark.net
From: "miesye oh..ah..yes..!" <miesye@supernews.com>
Subject: LHO........,KATANYA........?
  
kalau aku baca tuh....disini banyak juga saudara seperjuangan kita jadi
korban kebiadaban aparat, katanya sahabat masyarakat, katanya berasal dari
rakyat untuk rakyat tapi kok tingkahnya kayak gitu. mulanya memang begitu
tapi dasar sudah kena tangan halus dan akal licik babe kite itu jadinya
rusak, banyak contoh yang sebenarnya bisa dengan mudah kita lihat. coba
saja lihat orang-orang penting/pejabat adalah mantan ajudan yang secara
nggak lansung sud ah seide dan sangat canggih (cangkeme inggah-inggih)dan
sudah terbiasa hidup enak sehingga sekarang mereka berusaha mempertahankan
semuanya agar bisa ongkang-ongkang dengan berbagai fasilitas yang semuanya
itu didapat dari memeras rakyat kecil. contoh rin gan adalah kapolri
(siapa dia........?), oh ya........bisa dibilang babe sudah punya semacam
jaringan sehingga dengan mudah ia memerintah dan mengontrol
kacung-kacungnya itu. kasihan mereka yang jadi korban kebiadaban aparat
yang memukul dan menembak raky at dan teman-teman seperjuangan yang nggak
punya senjata apa-apa harus melawan sangkur, peluru karet (eh ada juga'
yang asli) pentungan, gas air mata dll. tapi kok rasanya sayang kalau
perjuangan untuk mewujudkan reformasi ini berhenti sampai disini,
hoy....surabaya, bandung, denpasar ( bali )dll yang kurang seru
perjuangannya, mana...tunjukkan dong gigimu...,masak temen - temen kamu
mulus - mulus saja padahal banyak kita baca teman - teman kamu ditembak,
kepalanya benjol, matanya bengkak sebagai ujud perjuangan mereka yang
sungguh - sungguh terhadap reformasi.(malang tuh....barusan
seru.........banget) Da..Da............ " pengamat kecil " --- Free and
Private email from Supernews(TM) <http://www.supernews.com>
 
 
 
Date: Mon, 4 May 1998 16:34:18 -0700 (PDT)
From: ki ageng <gurubesar@yahoo.com>
Subject: Ludruk Orde Baru - Babak ke VII
To: apakabar@clark.net
 
Di Indonesia ini memang penuh dengan badut-badut pintar. Setelah ada
Hartono yang selama sidang MPR berkicau dan marah-marah karena
majikannya dibuat karikatur oleh majalah DR, maka sekarang ini muncul
badut lain yang tidak kalah lucunya.
Kapolda Jaya, Mayor Jendral Hamami Nata dalam menjawab pertanyaan
wartawan mengenai kembalinya dan perginya Pius mengatakan bahwa yang
muncul itu "belum tentu Pius". Jadi sebagai seorang tukang pukul
berlisensi di Indonesia, Hamami Nata ternyata dapat lebih tahu
mengenai jati diri seseorang daripada istri dan ibu orang itu sendiri.
Sungguh suatu pernyataan yang menggelikan kalau tidak mau dikatakan
sangatlah goblok sekali. Alasan yang dikemukakan adalah karena Pius
belum melaporkan diri pada Polri. Menurut apa yang terjadi, tentu saja
Pius tidak harus melapor pada Polri, karena resiko yang dihadapinya
adalah bila lapor pada Polri, maka dia akan mengalami nasib seperti
Andi Arief yang sampai sekarang ini belum dikeluarkan dan dituduh
sebagai "anggota partai terlarang" PRD.
Pernyataan ini ternyata diperkuat oleh badut lain lagi yang mau ikut
naik pentas dan mempunyai nama Aritonang dan intinya juga menyatakan
hal sama.
Semua ini menunjukkan keadaan Indonesia yang sekarang ini makin
berantakan karena dipimpin oleh para badut amatiran yang tidak tahu
harus berbuat apa dengan peran baru yang dimainkannya. Antara badut
yang satu dengan yang lainnya sering terjadi dalam hal mengatur negara
ini.
Yang namanya BPPN dan BI baru saja saling mengeluarkan peraturan yang
berbeda untuk hal yang sama. Lucunya sekarang ini tidak ada kejelasan
siapa sebetulnya yang lebih berhak untuk mengatur mengenai monetary
policy di Indonesia.
Sumohadi sebagai Badut yang berkuasa bidang Kehutanan dan Perkebunan
akan mengeluarkan peraturan bahwa perdagangan antar pulau untuk CPO
akan dikenai pajak export, hanya karena susahnya mengontrol bahwa
barang yang dikirim antar pulau ini diselundupkan keluar negeri. Ini
adalah strategi yang paling baik, bila muka jelek, maka semua cermin
yang ada harus dipecah supaya muka yang jelek itu tidak kelihatan.
Teorinya adalah pajak export ini akan dikembalikan, tetapi kita semua
juga tahu kalau kita bayarkan uang jaminan pada kawanan badut ini
sebesar Rp 1.000; maka yang akan kembali pada kita nantinya hanyalah
Rp. 900 kalau kita beruntung. Selain itu peraturan ini akan jelas
bertentangan dengan apa yang sudah dan baru saja disetujui dengan IMF
yaitu membebaskan secara menyeluruh semua perdagangan antar pulau dari
segala hambatan dan pajak. Jadi sebenarnya apa yang dikehendaki oleh
si Ki Dalang yang sudah pikun ini sekarang ?
  
Penculikan dan penghilangan paksa para aktifis di Indonesia
jelas-jelas dilakukan oleh badut-badut dari ABRI. Hanya saja kita
tidak tahu badut yang mana sebenarnya yang melakukan hal ini; tetapi
dengan sistem kerja ABRI yang benar, adalah sangat tidak mungkin kalau
yang namanya Pangab sampai tidak tahu apa yang terjadi. Kesimpulan
Komnas HAM yang dipublikasikan sebenarnya tidak ada gunannya. Rakyat
sudah tahu apa sebenarnya yang terjadi dan apapun yang dikatakan oleh
para badut itu tidak akan merubah persepsi rakyat mengenai organisasi
ludruk yang sekarang ini lagi main dipentas.
  
Pada hari Jumat Ki Dalang dengan bangganya menyatakan bahwa dia tidak
menolak reformasi tetapi reformasi itu hanya akan dilakukan pada tahun
2003 keatas, dimana pada waktunya nanti toh akan muncul alasan lain
untuk tidak mengadakan reformasi (itu kalau si Ki Dalang ini dapat
hidup dan berkuasa sampai tahun 2003). Berita ini menjadi berita utama
dikoran-koran di Indonesia dan mungkin juga diluar negeri.
Eh,....tidak sampai satu hari; rupanya Ki Dalang yang memang sudah
pikun ini sadar kalau ucapannya tersebut tidaklah pada tempatnya dan
hari Sabtunya menyuruh anggota ludruk lainnya untuk memberikan
"penjelasan" agar "masyarakat tidak salah mengerti". Memangnya rakyat
Indonesia ini dianggap apa ? Apakah memang semua rakyat Indonesia ini
sudah dianggap begitu goblok sehingga dapat dibuai dan ditipu dengan
ucapan yang selalu salah dan dikoreksi hari berikutnya. Hal ini
dilakukan dengan menyalahkan para wartawan yang dikatakan selalu
menyalah-artikan apa saja yang diucapkan oleh Ki Dalang dengan tujuan
tertentu. Bila Ki Dalang saja bisa berbuat begitu tanpa ada rasa malu,
maka tentu saja hal itu ditiru oleh para pemain ludruk lainnya. Bila
tidak yakin akan sesuatu hal, mengapa tidak dicoba dipergunakan dulu
dan bila ternyata banyak yang menentang, maka dengan mudah dia dapat
menarik peraturan tersebut; tetapi bila ternyata tidak ada yang
menentang, maka berarti peraturan yang dikeluarkannya itu baik dan
dapat diteruskan. Semua orang juga bisa kalau hanya begitu; untuk apa
kita harus membayar untuk menonton ludruk yang tidak bermutu ini.
Berapa besar dana yang kita keluarkan untuk membayar para pemain
ludruk amatiran yang begitu goblok dan tidak becus ini ?
  
Hal lain yang sering digunakan sebagai senjata oleh para pemain ludruk
ini adalah tidak "konstitusionil". Saya sendiri tidak tahu apa yang
dimaksud dengan konstitusionil disini, tetapi yang jelas
memperjuangkan nasib rakyat kecil adalah suatu hal yang
konstitusionil. Cara yang dipergunakan untuk memperjuangkannya adalah
bebas dan harus disesuai dengan keadaan. Sesuatu yang dikerjakan pada
tahun 1966 mendadak saja dapat dikatakan tidak konstitusionil hanya
saja karena tidak sesuai dengan skenario yang dirancangnya. Demostrasi
mahasiswa adalah hal yang konstitusionil ditahun 1966 karena sesuai
dengan rencana ki Dalang. Tetapi karena sekarang cerita ki Dalang
sudah pikun, maka cerita yang didongengkannya sering kacau dan
penonton jadi bingung. Bila ada yang protes, maka ki Dalang akan marah
besar dan bilang hal itu tidak konstitusionil karena yang boleh
bercerita hanyalah ki Dalang saja. Cerita itu baik atau jelek tidak
jadi soal, yang penting ki Dalang bisa menceritakan lakon yang
disukainya. Isu "non konstitusionil" digabungkan dengan isu kuno "PKI"
adalah senjata ampuh yang selalu dipergunakan oleh Ki Dalang agar
tetap dapat duduk di kursinya. Padahal sebagian besar rakyat yang
lahir setelah tahun 1966 sudah tidak tahu apa itu PKI dan didunia
negara Komunis yang masih bertahan hanyalah Cuba saja. Yang lainnya
sudah musnah dan sudah menjadi pengikut negara kapitalis. Jadi apa
yang bisa diperbuat oleh PKI di Indonesia kalaupun memang PKI itu
masih ada. Konstitusionil hanyalah dipergunakan sebagai kedok dan alat
untuk membodohi rakyat banyak. ABRI yang sebenarnya cukup punya
pendidikan saja masih bisa ditipu, apalagi rakyat kecil yang banyak
hanya punya pendidikan sampai di SD saja. Entah apa sebenarnya yang
dimaksud dengan konstitusionil disini; karena DPR dan MPR yang
merupakan "wakil rakyat" yang "dipilih oleh rakyat" ternyata sampai
hari tidak pernah bersuara ataupun berani mengatakan sesuatu yang
bertentangan dengan skenario Ki Dalang. Jadi bagaimana
konstitusionalisasi tindakan ini harus dilakukan kalau tidak dengan
melakukan demonstrasi untuk menuntut agar lakon ceritanya diganti dan
Ki Dalang diganti oleh orang lain entah Ki Nartosabdo atau Ki Manteb
Sudarsono. Mungkin saja mereka berdua ini dapat menyajikan cerita yang
lebih menarik dan enak didengarkan bagi rakyat Indonesia dibandingkan
dengan Ki Dalang yang sekarang ini sedang duduk dibelakang layar dan
tidak mau pernah pindah dari kursinya.
  
Bila kita perhatikan keadaan di Indonesia, dari hari ke hari bukanlah
menjadi makin baik. Tingkat pengangguran makin hari makin tinggi,
tingkat kriminalitas yang didorong kesulitan ekonomi makin meningkat,
persediaan pangan yang makin menipis serta ancaman bahaya kelaparan di
desa, kehancuran moral generasi muda makin jelas kelihatan dan makin
sulitnya berusaha karena hilangnya kepercayaan dunia internasional
pada kemampuan produsen Indonesia serta tingginya suku bunga sehingga
pengusaha tidak mungkin lagi berusaha tanpa harus memberikan subsidi
pada bidang usahanya. Dengan tingkat bunga SBI yang mencapai 50% dan
tingkat bunga deposito yang mencapai minimum 55%, maka tingkat bunga
komersial sekarang ini sudah mencapai minimum 60%. Bila kita mempunyai
uang sebanyak Rp. 100 juta, maka adalah sangat goblok sekali bila pada
saat sekarang ini kita menggunakan uang tersebut untuk mengusahakan
sesuatu. Akan lebih baik bila kita depositokan uang tersebut pada
bank-bank yang ada dan masih "sehat" dan kita hidup dari bunga yang
diperolehnya. Dengan modal Rp. 100 juta, maka kita akan mendapat bunga
sebesar +/- Rp 4 juta bersih setelah dipotong pajak. Tanpa "resiko"
dan tanpa harus pusing-pusing memikirkan bagaimana harus menggaji
karyawan setiap akhir bulan. Resikonya hanyalah bila Badut-Badut
pemain ludruk ini ternyata ingkar janji lagi dan merubah semua
deposito yang ada menjadi obligasi untuk selama waktu 20 tahun tanpa
adanya kekecualian. Toh hal ini bukan suatu hal yang baru. Dari
pengalaman kita selama ini kita sudah tahu bahwa ucapan para badut ini
tidak lebih daripada kentut yang tidak punya arti apa-apa dan tidak
harus dipercaya. Tetapi lepas dari persoalan dipercaya atau tidak,
dengan modal Rp. 100 juta saja, kita sudah bisa hidup "sederhana"
sembari menunggu saat dimana kondisi Indonesia sudah membaik dan kita
dapat memulai pembangunan yang sebenarnya dengan dalang yang lebih
jujur dan benar. Bila kita tetap mengusahakan sesuatu yang produktif
dimasa sekarang ini, maka hal tersebut sama saja dengan mendukung para
badut-badut yang sebenarnya sudah kehabisan akal untuk menipu rakyat.
Rakyat yang kelaparan sekarang ini sudah mulai bertambah. Keadaan ini
perlu dinetralisir dengan memunculkan isu baru. Isu bunga tinggi luar
biasa tidak akan bertahan lama karena akhirnya hal tersebut akan
menjadi bumerang. Rakyat yang kelaparan ini akan sulit sekali
dikendalikan karena dari pengalaman rakyat Indonesia umunya baru
sampai pada memikirkan perut saja, belum meningkat pada tingkat
kebutuhan yang lainnya. Untuk itu selalu diciptakan isu baru untuk
mengalihkan perhatian rakyat dan menarik simpati penonton agar Ki
Dalang dapat tetap manggung di pentas dan mengatur badut-badut yang
dipunyainya.
  
Kondisi yang dialami Pius, Haryanto dan banyak nama lain lagi adalah
suatu contoh yang dimana orang-orang yang memberitahukan hal yang
sebenarnya pada rakyat malahan dibungkam dan "dihilangkan". Bila
sampai pada waktunya nanti, pasti akan ditemukan oleh ABRI bahwa
penculikan itu dilakukan oleh PRD atau PUDI atau Fretilin atau mungkin
PKI dan orang-orang yang menculik itu akan dikorbankan demi kedudukan
badut-badut yang memberikan perintah tersebut. Dilepaskannya para
aktifis ini adalah salah satu kesalahan fatal dari Ki Dalang yang
mestinya tidak terjadi, karena sebenarnya bila dari semula para
aktifis ini ditangkap secara resmi dan kemudian ditembak dengan alasan
akan melarikan diri, maka tidak akan ada buntut panjang seperti
sekarang ini. Hal ini hanya mungkin terjadi karena Ki Dalang sudah
pikun dan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Kesalahan Ki
Dalang yang satu ini merupakan kemenangan kita dalam usaha untuk
menggusur Ki Dalang dari kursinya dengan bantuan kekuatan asing.
Perginya Pius keluar negeri tanpa ada yang berani mencegah adalah
suatu bukti bahwa apa yang dikatakannya adalah benar dan bila Pius
mengatakan apa yang terjadi di Indonesia dengan sebenarnya, maka kita
tidak harus mengatakan dia sebagai penghianat atau penjual negara.
Pius adalah seorang pahlawan yang sebenarnya yang berani berkorban
untuk kepentingan bangsa dan negara dengan cara yang diyakininya benar
dan modal yang dipunyainya hanyalah nyawanya sendiri, bukan seperti Ki
Dalang yang punya anjing penjaga yang galak dan selalu siap menerkam
orang yang mengganggunya.
  
Apapun lakon ceritanya, ludruk atau ketoprak yang kita tonton sekarang
ini mungkin sudah hampir mencapai klimaksnya karena Ki Dalang yang
sekarang ini sudah uzur dan sudah bau tanah. Yang diperlukan disini
adalah seorang Dalang baru yang jujur dan mempunyai integritas tinggi
untuk membawa bangsa Indonesia pada milenium yang ketiga dengan kepala
tetap tegak dan bukannya seperti yang kita alami sekarang ini dimana
kita harus malu dan tunduk pada orang asing. Marilah kita bantu untuk
mencari Dalang yang satu ini diantara rakyat Indonesia yang jumlahnya
200 juta orang lebih ini dan kita dorong agar dia dapat menjadi suatu
modal bagi bangsa Indonesia.
  
 
 
From: YDarni <YDarni@aol.com>
Date: Mon, 4 May 1998 19:41:35 EDT
To: apakabar@clark.net
Subject: DAFTAR PARA KORUPTOR
  
Bilamana si Soe jatuh langkah pertama yang harus ditindaklanjuti adalah
mengambil kembali harta rakyat Indonesia yang telah dijarah selama 32 tahun.
untuk itulah mulai sekarang para sukarelawan seperti Mas Aditjondro, dan rekan
netters sekalian telah menyiapkan daftar kekayaan para bajingan tengik ini,
karena menurut penulis hal ini sangat mendesak demi menyelamatkan karamnya
kapal "Indonesia", serta langkah-langkat lanjutan :
1. Gantung Soeharto, keluarganya dan antek-2nya sampai mati
2. Bubarkan Dwifungsi ABRI - RAKYAT
3. Hapuskan Monopoli, dan Nepotisme
4. Batasi Masa jabatan Presiden & Wakilnya maksimal 2 X masa jabatan
5. Buat patung peringatan si Soeharto & keluarganya serta antek-anteknya,
sebagai peringatan untuk kita bahwa manusia-manusia seperti ini telah
menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara.
6.
    
 
 
Date: Tue, 05 May 1998 11:14:04 +0800
From: "PT. Rintis Wisata Utama" <rintis@dps.mega.net.id>
To: apakabar@clark.net
Subject: TANGGAPAN WONG CILIK
 
SAYA SECARA PRIBADI SANGAT MENGHARGAI TULISAN SAUDARA TENTANG PERSATUAN
DALAM ARTI HAKIKI DIMANA TIDAK MENGENAL AGAMA, RAS, DLL. KARENA TERUS
TERANG DARI AWAL BAGI GOLONGAN MINOR TERUTAMA TIDAK PERNAH MEMINTA UNTUK
LAHIR/DILAHIRKAN DALAM KONDISI ATAU GOLONGAN MINOR ATAU APAPUN NAMANYA
SEHINGGA TERLIHAT BERBEDA DALAM SKUP YANG LUAS.
SEANDAINYA SEMUA MANUSIA INDONESIA DAPAT MEMPUNYAI WAWASAN YANG SAMA
SEPERTI YANG SAUDARA TULIS, INSYAALLAH .....NEGARA TERCINTA INI AKAN
TIDAK GAMPANG DIGOYANG HANYA OLEH SEKELOMPOK MANUSIA-MANUSIA SERAKAH
DAN TAMAK, HANYA BISA NGOMONG, BERTERIAK-TERIAK, MENGAMUK, MEMBAKAR
MEMBABI BUTA TANPA ALASAN YANG JELAS ! SEBAGAI MAKHLUK YANG DIBERI
KELEBIHAN AKAL & BUDI PEKERTI SEHARUSNYA DAPAT BERLAKU/BERSIKAP TIDAK
SEPERTI MAKHLUK CIPTAAN LAINNYA. WAHAI SEMUA UMAT INDONESIA MOHON PER-
KENAN SAUDARA-SAUDARA UNTUK MERENUNGKAN KEMBALI SEMUA TINDAKAN KERAS
YANG TELAH SAUDARA LAKUKAN, APAKAH JALAN YANG DITEMPUH TERSEBUT DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAHNYA BEGITU SAJA ??? APAKAH TINDAKAN TERSEBUT BUKAN
HANYA PELAMPIASAN DENDAM SAUDARA SAJA KEPADA MANUSIA-MANUSIA TERTENTU.
TETAPI APAKAH SAUDARA MENGETAHUI & MENYADARI DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN
TERSEBUT AKAN MEMBAWA PENDERITAAN YANG LEBIH DALAM LAGI BAGI KITA SEMUA.
SEKALI LAGI MOHON PERKENAN SAUDARA-SAUDARA UNTUK MERENUNGKAN KEMBALI.
APAKAH TINDAKAN TERSEBUT YANG DIARTIKAN BAHWA SAUDARA-SAUDARA PEDULI
DENGAN NASIB DAN SITUASI YANG SEKARANG KITA HADAPI ???????
SAYA YAKIN BAHWA SAUDARA-SAUDARA MAMPU MELAKUKAN HAL-HAL YANG JAUH LEBIH
BAIK UNTUK BANGSA & NEGARA KITA YANG TERCINTA INI.......
  
WASSALAM
WONG CILIK
 
 
 
From: "see gate" <seegate@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: Matilah kau RAKYAT !
Date: Tue, 05 May 1998 09:24:57 PDT
  
Matilah kau RAKYAT, demikian geram yang mulia Bapak Presiden Soeharto
dalam hati. Setelah pengorbanannya dengan taruhan nyawa untuk
membebaskan bangsa Indonesia dari ancaman PKI dan penyimpangan
konstitusi oleh Orde Lama, lalu memikul tugas berat menjadi Presiden RI
selama lebih dari 30 tahun, dan masih dibebani lagi dengan kesibukan
mengurusi kekayaan negara yang melimpah ruah selama kurun waktu
tersebut, beliau masih juga dikecam secara kejam dan tidak
berperi-kemanusiaan oleh rakyatnya belakangan ini.
  
Bayangkan, bukan saja beliau dan segelintir pembantu-pembantunya yang
harus memikul beban untuk mengurusi kekayaan negara menjadi tugas
pribadi, sampai semua anak-anak dan cucu-cucunya juga harus membanting
tulang dan bercucuran keringat untuk melaksanakan tugas suci mengabdi
pada nusa dan bangsa tersebut. Beberapa sumber yang sudah tidak tahan
lagi menyaksikan penderitaan keluarga beliau mengatakan: "bahkan cucu
beliau yang masih belum lulus sekolah harus dibebani belasan perusahaan
yang tak sanggup lagi beliau dan anak-anaknya tangani". Sedangkan
sekitar 200 juta jiwa rakyat Indonesia yang lainnya hanya duduk-duduk
saja tanpa mau mengulurkan tangan membantu Bapak Pembangunan kita yang
kian payah dibebani puluhan milyar dolar kekayaan negara yang kian hari
kian bertambah jumlahnya.
  
Kesabaran manusia ada batasnya. Demikian pula yang terjadi pada bapak
kita yang sebetulnya amat sangat berbudi luhur dan sabar ini. Setelah
caci maki yang berkepanjangan dari mahasiswa dan rakyat lainnya yang
tidak tahu berterima kasih atas perjuangannya, beliau berang dan
bersabda: "Naikkan harga BBM, biar mereka kembali ke hutan mencari kayu
bakar untuk memasak dan naik sapi untuk berpergian keluar kota."
  
Salam,
si Kabayan.
  
  
  
From: "suparto karim" <suparto_k@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: Patungan Rp1000
Date: Tue, 05 May 1998 08:01:20 PDT
  
Akhirnya betul..kan kalau Soeharto bersedia mengorbankan harta dan nyawa
rakyatnya untuk kejayaan dinasti keluarganya. Setelah gelombang demi
gelombang penderitaan ekonomi akibat moneter, sekarang ditambah lagi
penderitaan BBM dan Listrik..nanti entah apa lagi.. penderitaan
kekurangan pangan aja sudah menunggu didepan mata.
Lihat aja si bangsat Harmoko sekarang baru mulai teriak-teriak reformasi
setelah Suharto kasih ijin buat reformasi.
Eneg juga lihat tingkah polah para pejabat Indonesia, kualitasnya kelas
kambing tapi gayanya sok kelas berat.
Wahai Para Mahasiswa Indonesia daripada kalian demontrasi dan
mengorbankan nyawa intelektual kalian dihadapan prajurit2 ABRI sekelas
SMP [yang pasti udah nggak nyambung], mending kalian patungan aja Rp1000
setiap orang lalu hasilnya dikumpulkan buat menyewa pembunuh bayaran
profesional dari Sicilia, Libya, atau lainnya. Lalu bikin mampus tokoh2
orde baru yang udah bikin sejarah hitam kayak gini.
  
Karena mau pakai cara apa lagi ? pakai cara damai udah nggak bisa, pakai
cara intelektual juga nggak bisa... lalu mereka malah pakai cara
kekerasan.
Udah kepalang basah layanin aja mereka pakai cara yang keras tapi
intelek supaya mereka mikir bahwa rakyat dan mahasiswa bukan cuma umpan
peluru dan latihan militer.
  
Bravo Amin Rais
  
  
 
Date: Tue, 5 May 1998 07:50:52 -0700 (PDT)
From: badar man <badutmm@yahoo.com>
Subject: kabinet wapres
To: apakabar@clark.net
  
inilah nama-nama menteri-menteri Wapres Indonesia
(versi Baru) :
  
1. Letjen ZA Maulani : Sekretaris Wapres
2. Mayjen Sulatin Umar : Asisten Wapres Bid Polkam
3. Dr. Fuadi Rasjid : Asisten Wapres Bid Ekuin.
4. Prof. Sofian Effendi : Asisten Wapres Bid Wasbang &
          PAN
5. Prof Dr. Jimly Assidiqie SH : Asisten wapres bid
              Kesra & Taskin
6. Dr. Dewi Fortuna Anwar : Asisten Wapres Bidang
       Globalisasi
7. Ir. Martiono Hadianto MBA : Asisten Wapres Bidang
               Penyerasian Industri.
8. Dr. Ahmad Watik Pratiknya : Asisten Wapres Bid
Pembinaan Persatuan & kesatuan Bangsa.
9. Ir. Gunawan Hadisusilo : Asisten Wapres Bid
    Pembangunan Natuna &
                            Barelang.
10. Dr. Laode Masihu K Msc : Asisten Wapres Bidang
    Pengembangan Luar Jawa & Bali.
11. Prof Dr Ir Harijono D : Asisten Wapres Bidang
       Kedirgantaraan.
12. Letjen Sintong Panjaitan : Asisten Wapres Bid
          Hankam.
  
Demikianlah isi kabinet Wapres kita yang mana nama-nama jabatan tsb
mirip dengan kabinet presiden
dan silahkan untuk mengomentarinya apakah akan ada overlapping tugas &
wewenang dengan kabinet VII
  
someone lagi stress
  
 
 
From: "romo semar" <sabdo_palon@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: melengkapi sumpah jabatanku untuk menjadi manusia sejati
Date: Tue, 05 May 1998 06:18:20 PDT
  
untuk yang mengaku menjadi wakil rakyat.
================================
manusia
  
adalah suatu kenyataan bahwa metode pendidikaan modern belum secara
menyeluruh
mencakup nilai keingintahuan yang murni,karena manusia mahluk yang
lembut ini
benar benar memerlukan KEBEBASAN tanpa kebebasan segalanya akan HANCUR
LULUH,
DEMI TUHAN AKU BERJANJI.
MANUSIA SEJATI
===============
Saya mempunyai keberanian untuk MELIHAT diri saya seperti saya
SEBENARNYA.
SAYA AKAN DAPATI APA YANG SALAH DENGAN DIRI SAYA DAN SAYA
BENAR BENAR BERANI MEMBETULKANNYA DAN MENGATAKAN:.....
  
AKU MENOLAH MENUKAR INI SATIF DENGAN DERMA
AKU MEMILIH TANTANGAN HIDUP DARI PADA DERMA
AKU TIDAK AKAN MERENDAHKAN MARTABAT SAYA SEBAGAI MANUSIA SEJATI
AKU TIDAK MERENDAHKAN DIRI PADA SEMBARANG ATASAN DEMI KEBENARAN
AKU MENCARI KESEMPATAN BUKAN PERLINDUNGAN
AKU TIDAK INGIN MENJADI PEMIMPIN YANG TER KUNGKUNG DAN TERPEDAYA
OLEH HARTA YANG HARAM.
SUDAH MENJADI WARISANKU UNTUK BERDIRI TEGAH DAN BERANI BERTINDAH
DEMI KEBENARAN.
  
AKU AKAN LAKSAKAN SUMPAHKU YANG SE BENAR BENARNYA
DARI SABDO PALON
  
 
 
From: "Rossi Mexi" <benjodog@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: Dosa pemerintah+ABRI
Date: Tue, 05 May 1998 04:44:50 PDT
  
Status: OR
 
1. Sebelum 27 Juli Menggembosi PDI yang sah untuk mengamankan status
Quo
2. 27 Juli 1996 Oknum Kericuhan 27 Juli serta pembunuhan anggota
simpatisan PDI sah-Mega
3. Setelah 27 Juli Penangkapan semena-mena terhadap orang-orang tak
bersalah anggota PRD, Romo Sandyawan + kakaknya, Aberson Sihaloho dll
4. Ketika Pemilu: Kecurangan dalam PEMILU, pemberian suara pada tokoh
bandit PDI suryadi: Fatimah Ahmad untuk daerah pemilihan Sumut
5. Penangkapan SRI Bintang Pamungkas
6. Juli 1997 Penyebab Krisis Moneter
7. Jan 1998-Sekarang Penculikan (dan mungkin pembunuhan) terhadap
rakyatnya sendiri (aktivis pejuang untuk rakyat saya sebut)
8. Selama orde Baru: Korupsi, Nepotisme, Penjajah rakyat sendiri,
menggelapkan fakta sejarah, pembunuhan, menindas hak rakyat dan
demokrasi
  
Bersambung....
  
Alumnus
  
  
  
  
 
From: "bento bolong" <bento1@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: Revolusi adalah satu-satunya jalan reformasi
Date: Tue, 05 May 1998 03:41:45 PDT
  
salam perjuangan
salam revolusi
Pertama saya setuju dengan orasi yang dipaparkan olah saudara yang
menakan diri paum di indopubs. Anda telah memaparkan hal yang benar bin
socheh.
  
Sekarang saya mengajak anda semua wahai saudaraku sebangsa dan setanah
air. mari kita bangkitkan gerakan revolusi untuk menggulingkan penguasa
yang sudah tidak bisa ditolelir lagi. Dengan adanya krisis moneter,
kemudian berlanjut dengan krisis ekonomi, terus berlanjut ke krisis
politik dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kita semua sepakat
(hanya orang bodoh dan gila atau pura-pura tidak tahu kalau tidak
sepakat dengan saya) bahwa semua krisis yang kita hadapi sekarang adalah
akibat dari sistem pemerintahan yang berantakan penuh dengan korupsi
kolusi dan nepotisme. Karena d inegara kita terlalu banyak korupsi dan
ini seperti yang dicontohkan oleh pemimpin nomor satunya siapa lagi
kalau bukan kakek tua bangka yang sudah peot dan pikun itu dan masih
minta dijadikan presiden. Dengan krisis ini rakyat semakin terjepit
harga kebutuhan pokok semuanya naik dan sekarang BBM juga dinaikkan
serta disusul lagi kenaikan listrik, siapa yang bisa hidup enak hari ini
dan seterusnya. Banyak perusahan bangkrut dan membuat pengangguran
semakin merajlela sementara perut tetap minta diisi, mau kemana kita
mencari makan? karena harga kebutuhan semakin melambung dengan
dinaikkannya BBM dan listrik. Kita semua semakin sengsara. sementra
orang orang yang duduk di atas tidak mau menengok kebawah, dari mana
kita dapatkan perubahan yang selama ini diperjuangkan mahasiswa dan LSM.
Jangan harap situasi ini akan membaik kalau tidak ada perubahan besar di
negara kita ini. Dan perubahan besar itu adalah reformasi politik yang
berarti kita harus menggulingkan penguasa. Politik itulah akar dari
semua krisis ini.
  
Bersama ini saya sebagai aktivis LSM yang peduli kesengsaraan rakyat
tapi sangat dibenci oleh pemerintah mengajak saudara semua untuk
bersatu menggalang barisan yang kuat untuk menghadapi diktator yang
sedang berkuasa. Ummat muslim gaungkan semangat jihad fisabilillah anda,
ummat kristen bangkitkan semangat perjuangan anda dan juga semua ummat
lain yang ada di sabang sampai merauke, mari kita besatu padu untuk
menjungkirkan kakaek suharto yang sudah pikun itu beserta semua
antek-anteknya.
  
Saya yakin semua rakyat indonesia menginginkan perubahan, dan perubahan
itu haruslah perubahan total.
Mungkin anda berpikir saya gila atau ngomong sampah saja, tapi tak ada
yang menghalangi tekad saya untuk memperjuangkan kepentingan
saudara-saudaraku yang semakin terghimpit akibat ulah suharto.
Akhirnya sekali lagi selamat berjuang.
  
salam revolusi
  
Lembaga Solidaritas Amin Rais dan Mega
Surabaya
  
 
 
 
 
From: INDONESIA.MERDEKA@server2.rad.net.id
Date: Tue, 5 May 1998 21:13:05 +0700 (WIB)
SUBJECT: BANGSA YANG DIBODOHIN PENGUASANYA
  
Setelah mengikuti berita Apakabar selama beberapa waktu terahir ini saya
sangat sedih sekali, karena kami semua sepertinya dianggap manusia-manusia
purba yang tidak tahu apa-apa dan tidak dapat perkata apapun dan berbuat
apapun. Kita ini bangsa yang sanga t terkebelakang seperti bangsa purba
(seperti binatang),yang tidak mengetahui apa-apa mengenai kemajuan zaman.
  
Contoh I : - Demontrasi Mahasiswa yang begitu marak dan dengan sangat
berapi-api, tetapi tidak ada satupun suara mahasiswa yang didengarkan oleh
Penguasa Tertinggi (Soeharto) malah dipukulin, ditendang , ditembak, digas
airmata, disemprot air berwarna dan diculik lagi. Apakah perlakuan semacam
ini bukan perlakuan seperti memperlakukan binatang, dimana kalu ada anjing
menggongong pasti dipukulin, disabet sandal dll, tanpa melihat
permasalahannya, mungkin ada maling,atau tamu barangkali. Nah, dengan
salah satu contoh ini kami mengharapkan RAKYAT SADAR bahwa kami
diperlakukan tidak lebih dan tidak kurang dari binatang congek oleh
Pimpinan Tertinggi kami yang sangat baik itu dan sangat mencintai
rakyatnya (ini sih katanya para begundalnya). Yang dalam setiap pidatonya
tidak lupa beliau mengucapkan :" Ini semua demi Rakyat banyak." (Rakyat
yang mana ?)
  
Contoh II : - Beberapa kelompok Rakyat yang sangat bodoh (yang sudah
termakan indoktrinasi per-binatang-an, dan sudah menjadi binatang) mau
disuruh untuk berbuat pengacauan dengan dalih kesenjangan sosial , sara
dan lain sebagainya. Yang mana mereka denga n aksi Pembakaran Toko-toko
CINA (Rasial), Pembakaran Gereja (Sara), pemukulan, pembunuhan dan
pemerkosaan seperti prilaku binatang yang GILA. Nah, dengan contoh ini
coba anda renungkan, apakah kami semua sudah dianggap BINATANG GILA.
  
Cukup sudah contoh yang kami sebutkan ini, dan sekarang kami ingin
mengungkapkan kepada kalian semua rakyat Indonesia supaya SADAR bahwa yang
anda lakukan malah menjadi kekuatan bagi para Penguasa yang sangat pintar
sekali itu. Kami ingin mengungkapkan se dikit mengenai apa yang kami
ketahui mengenai kebobrokan Penguasa Indonesia selama 32 thn ini.
  
Mengenai ABRI : Tahukah anda mengapa ABRI sangat setia dan membela
mati-matian Penguasa Soeharto ? Mungkin sudah anda ketahui juga bahwa para
Jendral-jendral ABRI sekarang ini sudah diberi kemakmuran yang
sangat-sangat banyak. Darimana mereka dapat mengum pulkan kekayaan begitu
banyak, ini mungkin yang jadi pertanyaan Rakyat. Kami perlu memberi
tahukan bahwa cara mereka mengatur pembelian dari perbekalan operasi,
termasuk pembelian senjata maupun apapun juga yang ada kaitan dengan
anggaran dan uang tentuny a. Dimana pembeliannya selalu dilakukan dengan
Tender yang sudah ditentukan pemenangnya dan Harganya sudah dinaikan
dengan kelebihan minimal 200% sampai 300% dari harga yang sebenarnya dan
yang menikmati terbesar adalah para perwira yang melaksanakan pemb elian
dan harus dibagikan(setor) kepimpinan yang lebih tinggi lagi. Kami tidak
perlu menyebutkan nama, tetapi perlu kami perjelas bahwa kami mengetahui
praktek-praktek ini. Praktek seperti ini juga kami alami di Pertamina,
PLN! , Petrokimia dan masih banyak lagi. Jadi dengan ini tentunya beaya
operasi tiap-tiap Departemen seharusnya bisa untuk beberapa tahun kedepan.
Jadi sudah pasti bahwa Indonesia sekarang ini Bangkrut karena ulah
Penguasa dan Pengusaha yang dekat dengan Pengu asa. Untuk dikaji : Maka
dengan ini kebangkrutan Indonesia bukan karena Pengusaha Toko-toko Cina
dipinggir jalan yang dibakarin itu. Tetapi seharusnya kalau mau membakar,
bakarlah Perusahaan perusahaan milik Oom Liem Sioe Liong , Eka Cipta,
Sudwikatmono, Bob H asan, Tommy Soeharto, Bambang Tri, Mbak Tutut, Ponco
Sutowo, Fadhil Muhammad dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalian yang
gagah berani membakar rumah atau toko Cina ini, kalian salah alamat,atau
kalian tidak berani membakar milik mereka yang disebut di atas itu. Kalian
hanya berani dengan masyarakat kecil yang lemah dan tidak tahu apa-apa,
tetapi seharusnya kalian dengan semangat JIHAD yang anda punya itu untuk
membakar kepunyaan mereka-mereka itu, termasuk rumah maupun perusahaan
para Jendral dan Pengu asa-penguasa yang sudah gendut itu. Ini baru Jihad
kalian mendapat pahala dari Tuhan, kalau membakar Gereja anda mendapat
murka dari Tuhan anda.
  
Mengenai Penculikan, itu memang ada dan $ yang menciptakan dept. ini dan
Wiranto tahu siapa itu. Memang betul bukan ABRI tetapi tahu aja.
  
Marilah kami semua Rakyat Indonesia yang menghendaki Perbaikan dari semua
Kekotoran para Penguasa ini bangkit dan menghentikan jatuhnya negara
Indonesia. Hapus Korupsi, Nepotisme dan Kolusi.
  
MERDEKA INDONESIA
 
 
 
From: "ADRI Indonesia" <ridemoforces@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: KESABARAN TELAH HABIS, SAATNYA TELAH TIBA
Date: Mon, 04 May 1998 23:30:47 PDT
  
Kawan2 demokrasi;
  
Sudah tiba saatnya dimana kesabaran telah lewat dan rezim Suharto,
masih menganggap bahwa dengan didiamkan, kita semua tentu akan lupa pada
perjuangan murni kita.
  
Senjata telah ditembakan, kerabat seperjuangan kita telah menjadi korban
keganasan Suharto. Lihat adik2 dan kerabat kita berjatuhan,
kita tetap sabar? Tidak lagi, semoga kawan2 semua mulai mempersiapkan
diri. HANYA ADA SATU JALAN TERACHIR: " R E V O L U S I " harus
dilakukan. Memang korban akan ada,tetapi SUHARTO HARUS TURUN DARI
TAHTANYA, KAKINYA HARUS DIANGKAT DARI RAKYAT YANG DITINDAS. HANYA ADA
DUA PILIHAN :
  
        " BERIKAN KITA KEMERDEKAAN ATAU KEMATIAN "
  
        " BERIKAN KITA KEMERDEKAAN ATAU KEMATIAN "
  
        " BERIKAN KITA KEMERDEKAAN ATAU KEMATIAN "
  
REVOLUSI HARUS KITA JALANKAN, BEBASKAN INDONESIA DARI CENGKERAMAN REZIM
SUHARTO. MARI KITA BERJUANG BERSAMA, TEGAKAN DEMOKRASI, HANCURKAN REZIM
SUHARTO.
  
WASSALAM, MERDEKA !
  
ANGKATAN DEMOKRASI REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC INDONESIA DEMOCRACY FORCES)
  
 
 
Date: Mon, 4 May 1998 09:44:43 -0700 (PDT)
From: a ady <ady212@yahoo.com>
Subject: BERTUJUAN MENGHANCURKAN KEKUATAN MEGAWATI
To: apakabar@clark.net
 
BERTUJUAN MENGHANCURKAN KEKUATAN MEGAWATI
  
     Melalui alat-alatnya, Soeharto (baca: Hartono, Amir Santoso, Din
Syamsu-
     din) memerintahkan adanya rekayasa lagi sejak gagalnya boneka
Soerjadi menja-
     di ketua DPP PDI yang ternyata hancur lebur dengan hanya
memperoleh 11 suara
     untuk PDI dalkam pemilu yang lalu. Mereka mencari jalan lain
supaya kekuatan
     Mega pada umumnya dan nama harum Bung Karno pada khususnya dapat
di rusak
     sebelum sidang umum Maret tahun depan.
  
     Maka, dikerahkan lah tatacara rekayasa baru melalui Yogi S Memet
dan
     Hartono agar momentum peringatan 30 September ini diumumkan
adanya kekuatan
     pasukan-pasukan yang masih tetap mengancam negara dan datangnya
dari eks
     pengikut-pengikut Bung Karno.
  
     Bayangkan saja, pasukan-pasukan gadungan ini sudah enam bulan
yang lalu
     dibiarkan melakukan aktifitasnya dan baru sekarang ditangkapi dan
di diumum-
     kan, di ekspose besar-besaran oleh orangnya Soeharto dengan
tuduhan makar. Apa
     tidak aneh dan lucu, jika sudah diumumkan oleh polisi bahwa sudah
enam bulan
     dibuntuti kenapa tidak ditangkap enam bulan yang lalu?
  
     Para tokoh yang tersangkut paut dnegan rekayasa ini tergugah
hatinya tidak
     sampai hati merusak nama baik Bung Karno, di saat-saat seperti
ini menceritakan
     kepada kita, yang jelas akan mengkambing hitamkan nama harum Bung
Karno yang
     arahnya menjurus untuk menghancurkan Mega.
  
     Rekayasa ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mengkondisikan supaya
     diberlakukan SOB, situasi negara dalam keadaan darurat perang .
Hal tersebut
     diciptakan supaya pemerintah secara gampang melakukan
penangkapan-penangkapan
     dan penahanan-penahanan tanpa batas demi mempertahankan kekuasaan
Soeharto.
  
     Tapi ternyata hal yang berbeda telah terjadi. Alam telah menurunkan
     azabnya. Berbagai bencana telah menimpa bangsa ini. Mulai dari
krisis ekono-
     mi, asap kebakaran dari hutan yang dibakar, tewasnya 234
penumpang pesawat
     garuda yang jatuh di Sibolangit, kelaparan di Irian Jaya yang
menelan korban
     lebih dari 351 orang, sampai berbagai kecelakaan akibat tabrakan
di jalan-
     jalan serta gempa bumi di Sulawesi Selatan.***
  
     Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997
     TOPIK UTAMA
  
     BERINGAS DI BALIK MITOS KEKELUARGAAN
  
     Puluhan tahun setelah pembunuhan massal 1965, potensi keberinga-
     san masih saja mengancam. Penyebabnya, bukan semata-mata datang
     dari pemegang kuasa dan senjata. Seperti peristiwa saling bantai
     di Sanggau Ledo, keberingasan juga dibuahi oleh masyarakat sen-
     diri. Seharusnya, keadaan ini tak perlu jadi kian memburuk,
     andaikan sistem demokrasi sebagai sarana mengelola konflik,
     berjalan dengan baik.
     -----------------------------
  
     Time edisi 17 Desember 1966: "Dipersenjatai berbagai pisau ukuran
     besar yang disebut parang, kelompok-kelompok muslim mendatangi
     rumah-rumah milik para komunis, membunuh seluruh keluarganya dan
     menguburkan mayat-mayatnya secara sembarangan. Pembunuhan itu
     begitu keterlaluannya, di beberapa tempat di Jawa Timur, sampai-
     sampai kepala-kepala para korban ditancapkan di tiang-tiang dan
     kemudian dipamerkan ke seluruh desa...
  
     Demikianlah rekaman situasi mencekam dari peristiwa pembantaian
     massal 1965, yang dikutip salah satu majalah terkemuka di dunia
     itu. Peristiwa yang sayangnya, sampai kini tak pernah dibuka
     tuntas. Sehingga, masyarakat Indonesia tak pernah belajar, men-
     gambil hikmah di balik itu. Yang muncul akhirnya, hanyalah ceri-
     ta-cerita serba hitam-putih. Pemerintah Orde Baru, memang berke-
     pentingan untuk menutupi kisah tragis ini. Sebab, dari ketidak-
     tahuan masyarakat, akan mudah membentuk mitos mereka adalah
     "penyelamat Pancasila", yang telah menyingkirkan "musuh negara".
     Meskipun, ketika itu PKI adalah partai yang sah, dan pernah
     mengikuti pemilu.
  
     Tentu ada pula kepentingan lain, apalagi kalau bukan untuk mence-
     gah "bocornya" versi-versi alternatif Peristiwa '65. Versi-versi
     yang umumnya, mendukung asumsi keterlibatan Angkatan Darat meng-
     kudeta Presiden Soekarno.
  
     Ketiadaan sikap berterus terang akan sejarah ini, akibatnya
     terkadang membuat mereka yang punya sikap kritis juga terjebak
     dalam pilihan hitam-putih. Mereka tidak lagi berusaha mencari
     sejarah yang apa adanya, tapi lebih menyukai mencari versi seja-
     rah yang "anti-mitos".
  
     Perang "mitos" ini yang membuat kebanyakan orang melihat, peris-
     tiwa pembunuhan massal 1965 itu sebagai persoalan struktural
     semata-mata. Persoalan negara lawan masyarakat, state versus
     society. Seperti dalam sebuah artikel bernada kritis yang beredar
     di internet kira-kira setahun lalu, disebutkan, "orang-orang
     Islam dukungan tentara dan para pelajar 'dimobilisasi' untuk
     melawan PKI, dan tentara telah melatih dan mempersenjatai kelom-
     pok Islam..."
  
     Kenyataannya, seperti terungkap dalam penelitian selama belasan
     tahun Dr. Hermawan Sulistyo tentang pembunuhan massal 1965 di
     Jombang dan Kediri, persoalan ketika itu begitu rumit. Yang ia
     temukan di Jawa Timur, malah tak ada mobilisasi oleh tentara.
     Rakyat bergerak sendiri, bukan dipersenjatai, dengan membawa
     clurit, pentungan ataupun golok. Pembantaian itu terjadi, karena
     sejak lama telah ada konflik yang penyebabnya tumpang tindih
     (lihat: wawancara Hermawan Sulistyo, "Tak Ada Konsep Seragam
     dalam Pembunuhan Massal '65"). Konflik itu, kemudian mendapatkan
     momentum pemicu dari meletusnya peristiwa G30S yang menyudutkan
     posisi PKI. Dengan kejatuhannya di tingkat nasional, maka para
     kader PKI di Jawa Timur yang "tak siap betarung", akhirnya
     "digasak" oleh musuh-musuh lamanya.
  
     Sekali lagi, persoalannya memang tidak sederhana. Bahwa di Jawa
     Tengah dan Bali, pembantaian massal itu umumnya dilakukan oleh
     tentara, itu memang sudah faktanya. Tapi, untuk kasus Jawa Timur,
     tentaranya bahkan banyak yang PKI. Seperti di Batalyon Ronggolawe
     dan Madiun, ketika itu.
  
     Nah, jika memang persoalannya tak melulu bisa diasalkan dari
     kesalahan pemerintah, secara tidak langsung, bukankah ini merupa-
     kan pengakuan akan adanya sesuatu yang tak beres dalam masyarakat
     Indonesia? Harus diakui bahwa tak cuma penguasa yang bersenjata
     saja, di dalam masyarakat Indonesia pun masih banyak yang 's-
     akit'. Sebab, jika tidak, sulit membayangkan angka korban yang
     diperkirakan mencapai 500.000 jiwa itu.
  
     Bukti bahwa "penyakit" itu memang ada dalam masyarakat, sebenar-
     nya, dapat dilihat dari berbagai peristiwa saling bantai sebelum
     dan sesudah Pembunuhan Massal '65 itu.
  
     Di jaman Hindia-Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka, tanggal
     9 Oktober 1740, pernah terjadi peristiwa yang juga tak kalah
     tragisnya di Batavia -kini sudah jadi Jakarta. Ketika itu pun,
     kanal-kanal dipenuhi bangkai serta darah tumpah ruah di mana-
     mana. Para tentara, pelaut, warga Belanda serta budak-budak
     memenuhi jalan-jalan. Mereka tak saja membunuh orang dewasa dan
     anak-anak, tapi juga merampok para korban yang umumnya adalah
     orang-orang Cina. Diperkirakan, 5000 orang tewas.
  
     Penyebabnya, karena Gubernur Jenderal Valckenier melakukan usaha
     pendeportasian paksa orang-orang Cina yang menganggur ke Ceylon
     (Sri Lanka). Namun, geng-geng Cina di luar Batavia menduga yang
     terjadi adalah penenggelaman di Laut Jawa. Akibatnya, mereka
     mempersenjatai diri dan menyerang pos-pos penjagaan. Kerusuhan
     pun meletus, tak lama setelah pemerintah menggeledah semua rumah
     orang Cina. Keadaan tak bisa dikontrol pemerintah Hindia-Belanda
     sendiri. Apalagi ternyata, ada konflik antara Kanselir Baron van
     Imhoff -yang kala itu berusaha meredakan amarah orang Cina -
     dengan Gubernur Jenderal Valckenier.
  
     Contoh lain yang paling segar dalam ingatan, adalah "Peristiwa
     Sanggau Ledo". Penyebabnya, sungguh sepele. Gara-gara sejumlah
     pemuda Madura yang ingin menonton orkes dangdut di Ledo, dengan
     kasar menarik-narik tangan gadis Dayak untuk ikut mereka. Sehing-
     ga membuat para pemuda Dayak marah. Lalu terjadi perkelahian.
     Peristiwa yang terjadi di Bulan September 1996 itu pun terus
     berbuntut. Apalagi, ketika Desember 1996, dua orang Dayak ditusuk
     oleh pemuda Madura. Tak pelak lagi, aksi anti Madura meletus di
     Ledo dan Sanggau Ledo, yang segera meluas menjadi perang antar
     suku di seluruh Kalbar. Dua ribu orang, diperkirakan tewas.
     Sebagian besar orang Madura.
  
     Sebetulnya, benih-benih pertikaian di antara kedua suku ini,
     sudah berlangsung lama. Sangat laten. Sedari awal, penyulutnya
     muncul dari masyarakat sendiri. Sejak tahun 1968, pertikaian
     Dayak-Madura ini dimulai. Camat Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak
     bernama Sani dibunuh oleh seorang Madura di Anjungan. Penyebab-
     nya, cuma lantaran Sang Camat tidak mau melayani urusan pembuatan
     keterangan tanah pada hari Minggu. Mulai saat itulah, setiap
     terjadi peristiwa kecil saja, saling bunuh tak dapat terelakkan.
     Setidaknya, di pertengahan tahun 70-an, letupan di antara kedua-
     nya makin sering terjadi.
  
     Selain peristiwa tahun 1996, kejadian besar lainnya terjadi tahun
     1979, di Kabupaten Sambas. Dimulai tak lama setelah seorang
     petani Madura membunuh petani Dayak. Sebabnya, ia tersinggung,
     sesudah ditegur lantaran mengambil rumput di tanah milik petani
     Dayak tadi tanpa ijin. Perang pun berkobar. Puluhan jiwa mela-
     yang. Sempat pula didirikan "tugu perdamaian" di Salamantan, atas
     prakarsa pemerintah. Namun, tugu itu ternyata bukan obat mujarab.
     Tahun 1983 dan 1993, perang masih juga berkobar.
  
     Bahwa benih-benih keberingasan ini, masih tertanam pada alam
     bawah sadar masyarakat dapat dilihat dari berbagai peristiwa
     "kecil" sepanjang tahun 1995 dan 1996. Hanya karena isu dan sebab
     sepele kerusuhan dengan mudahnya meletus. Boleh dibilang, tahun-
     tahun itu adalah rekor terjadinya kerusuhan. Mulai dari pembaka-
     ran toko-toko dan gereja, 25 November 1995 di Pekalongan;
     Pengeroyokan hingga tewas oleh sejumlah pemuda Katholik pada
     pemuda lainnya yang dianggap menodai air suci, sehari setelah
     Natal 1995 di Nusa Tenggara Timur; Pembakaran 25 gereja dan
     terbunuhnya 5 warga di Situbondo, 10 Oktober 1996; Pembakaran
     terhadap 14 pos polisi, 13 gereja, 4 pabrik dan 89 bangunan
     lainnya di Tasikmalaya, 26 Desember 1996; Hingga pembakaran 4
     gereja dan 2 vihara di Rengasdengklok, 30 Januari 1996. Betapa
     mudahnya orang terpicu, lalu melakukan penghancuran.
  
     Lalu apa hikmah semua ini? "Ini persoalan bangsa yang lebih
     kompleks, luka-luka bangsa yang dalam sekali," ujar Hermawan
     Sulistyo. Dengan itu ia mengingatkan agar semua pihak tak terbia-
     sa menyederhanakan masalah. Mungkin, dengan menyadari kehadiran
     benih-benih tak sehat ini, akan ada keinginan semua pihak untuk
     berusaha membangun kultur yang lebih baik, yang minimal harus
     dimulai dari diri sendiri. Bahwa masyarakat -dan mungkin kita
     sendiri- juga bisa salah, bukan cuma penguasa.
  
     Bukan berarti, tak perlu lagi membenahi persoalan struktural
     seperti demokratisasi. Justru itu yang lebih penting. Bukankah
     keberingasan itu dimungkinkan terjadi, karena ada ketidakper-
     cayaan rakyat terhadap sistem? Setiap kali rakyat digusur tanah-
     nya, kehilangan mata pencahariannya, sistem tak berpihak pada
     mereka. Makanya, tak perlu heran bila terjadi peristiwa pembaka-
     ran kantor polisi seperti di Pameungpeuk, baru-baru ini. Jika
     rakyat sudah tak percaya pada sistem, tak ada jalan lain memang,
     selain memakai cara mereka sendiri. Tak peduli betapapun mahal
     harga yang harus dibayar.
  
     "Demokrasi adalah sarana mengelola konflik yang sehat," demikian
     ucap Arief Budiman, suatu kali. Kiranya, memang itulah prioritas
     utama yang harus segera diwujudkan, agar tak makin banyak darah
     yang bergelimang, akibat keberingasan ini.
  
     Sayangnya, penguasa memang tak pernah mau belajar. Peristiwa
     berdarah sudah semakin banyak, tapi pendekatan kekuasaan malah
     makin menjadi-jadi. Bukannya memberikan ruang gerak bagi demokra-
     si, malah memberi kekuasaan tanpa batas pada presiden dengan Tap
     MPR VI yang kontroversial itu. Mimpi buruk ini, kapankah berak-
     hir?
  
     Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997
     TOPIK UTAMA
  
     YB Mangunwijaya, Budayawan:
  
     "ORDE BARU ITU LAHIR DARI KEKERASAN"
  
     Keprihatinan Mangun, tentang gejala meruyaknya kekerasan massa,
     dapat ditemui di hampir setiap karyanya. Tokoh ini pula, yang tak
     henti-henti menyarankan agar Tragedi 65 dipelajari secara tuntas,
     agar tak terulang di masa depan. Mangun berpendapat, kekerasan di
     masa Orde Baru ini lebih sistematis, dibanding Orde Lama. Inten-
     sitasnya pun makin tinggi. Ia menunjuk macetnya demokrasi, seba-
     gai sebab uneg-uneg masyarakat menumpuk; dan siap meledak kapan
     saja, seperti lahar gunung berapi yang lama terpendam. Berikut
     cuplikan bincang-bincang Suara INDEPENDEN dengan romo yang juga
     novelis itu, di rumahnya. Termasuk soal Kalimantan Barat, yang
     dinilainya belum selesai.
     -----------------------------
  
     * Setelah kekerasan massal tahun 1965, ternyata masih saja terja-
     di kekerasan antar masyarakat...
     Ya, kekerasan setelah tahun 1965 agaknya melebihi jaman Orla.
     Tapi memang kekerasan itu gejala umum, semua negara, semua negeri
     ada kekerasan. Hanya saja, ada kekerasan yang dapat dikekang oleh
     adat istiadat. Kalau "kekerasan gaya modern internasional" itu
     kan karena manusia terlepas dari kerangka adat istiadat lama,
     tapi belum menemukan adat istiadat baru. Orang itu kalau lepas
     dari suatu kerangka terus mudah mengikuti egoisme, hawa nafsu.
  
     * Kekerasan itu terjadi karena faktor struktural atau kultural?
     Orde Baru itu lahir dari kekerasan dan memang metodenya adalah
     kekerasan, paksaan. Tidak sekeras, misalnya, Hitler, atau Stalin
     tapi toh intinya itu kekerasan. Lain dengan revolusi atau Orde
     Lama generasi '28 memang ada kekerasan tapi bukan "struktural".
     Jadi revolusi waktu itu pun selalu mencari jalan damai. Hanya
     karena Belanda mempergunakan kekerasan maka dilawan. Tapi secara
     struktural, revolusi dan Orde Lama itu sendinya, prinsipnya
     berunding, perdamaian, non violence. Perjuangan perintisan kemer-
     dekaan jaman Jepang pun tidak ada kekerasan.
  
     * Bagaimana menjelaskan kekerasan masyarakat yang terjadi sejak
     '65 hingga akhir akhir ini? Kenapa masyarakat Indonesia mampu
     melakukan itu?
     Karena bangsa Indonesia itu tidak mempunyai suatu struktur dan
     sistem mengajukan pendapat pribadi atau mengeluarkan uneg-uneg
     itu tidak ada. Ya masyarakat dan negara. Masyarakat juga terke-
     kang, kalau ada yang punya pendapat lain dengan teman-teman di
     kampung ya dipukuli. Jadi dari segi masyarakat, pergaulan sehari
     hari, berpendapat lain itu musuh. Agama juga begitu, "Kalau bukan
     agama saya berarti musuh." Kalau negara dan masyarakat saling
     memperkuat suasana ketakutan yang timbul dari kekerasan fisik
     maupun psikis, lalu suatu ketika meledak, atau orang lari. Banyak
     orang lari daripada mengamuk, minggat. Sekarang yang lari itu
     siapa? Kaum yang punya duit, ijasah tinggi, punya kemampuan itu
     lari ke luar negeri, yang tidak suka sama Orde Baru itu ya lari.
  
     * Negara sering menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang
     cinta damai "toto tentren karto raharjo"...
     Itu kan watak bangsa, suka damai. Tapi itu lain dari struktur
     politik. Cinta damai itu setiap bangsa, setiap orang. Bangsa kita
     itu memang cinta damai, tapi cinta damai ini sering dikacaukan
     dengan "cinta mengalah". Jadi, kalau tidak berani, terus menga-
     lah, dongkol tapi diam. Itu sering disebut cinta damai tapi
     sebenarnya bukan itu cinta damai. Terus menghindari konflik atau
     ya, "jangan ramailah, jangan bikin heboh", itu belum tentu cinta
     damai. Jadi cinta damai bagi bangsa kita itu sebetulnya ideal.
     Tapi kenyataannya banyak orang yang mengamuk, terutama akhir-
     akhir ini.
  
     * Ada kepentingan negara dengan jargon "cinta damai" itu?
     Ya, mestinya begitu. RI itu dulu, jaman revolusi dan Orla, tidak
     pakai kekerasan. Bahwa ada orang yang keras itu memang ada tapi
     tidak struktural, tidak sistematis karena ada arus top down dan
     bottom up. Jadi kalau top down melulu pasti ada kekerasan. Dan
     kekerasan itu tidak hanya kekerasan brutal fisik tapi juga ada
     kekerasan batin, mental.
  
     Kalau ada suatu suasana di mana masyarakat takut dan ketakutan
     itu tidak hanya di kalangan bawah tapi juga kalangan menengah,
     kalangan atas, itu indikator paling jelas ada kekerasan struktur-
     al. Di Orde Lama orang tidak takut. Ada orang menderita, orang
     lapar, orang menggerutu, orang protes, orang maki-maki Soekarno,
     tapi tidak takut. Revolusi juga begitu. Jaman Belanda itu takut
     dan sejak tahun 1965. Dan yang takut bukan orang kecil saja,
     semua pegawai negeri itu semua kan takut, walaupun menteri atau
     dirjen ya takut, gubernur takut, panglima pun takut, profesor
     juga takut. Nah, itu indikator bahwa iklim kekerasan merajalela.
  
     * Amok itu sebenarnya gejala apa?
     Amok ya karena orang, tidak berani, ketakutan yang
     menumpuk..menumpuk..menumpuk. Gambaran paling tepat itu seperti
     gunung berapi itu. Laharnya menumpuk..menumpuk, kelihatannya
     "damai, indah" tapi 10 tahun kemudian meledak. Kalau masyarakat
     itu seperti Gunung Merapi ini, laharnya bisa keluar, seperti
     gunung di Hawai ya tidak meletus. Tapi kalau tersumbat seperti
     Kelud, Semeru, Galunggung, nah, di situlah maka meledak.
  
     * Betulkah Amok itu gejala khas Melayu?
     Di mana mana amok itu ada. Di Inggris juga ada orang menembaki
     anak-anak TK, di Australia juga ada orang yang menembaki orang
     mandi di pantai. Itu jika orang sedang frutrasi, seperti vulkan
     yang menumpuk, tersumbat, tidak ada outlet. Jadi, demokrasi itu
     mencegah ledakan amok, itu demokrasi. Kalau tidak demokratis ya
     mesti ada amok.
  
     * Apakah tragedi 30 September 1965 itu tergolong amok?
     '65 itu ya amok, jelas itu. Jadi jaman Orla itu sampai Soekarno
     menjadi diktator itu orang mengeluarkan pendapat tidak takut.
     Tapi sesudah PKI kuasa, sejak konstituante dibubarkan, '59 , itu
     orang mulai takut. Karena PKI memang keras, walaupun yang keras
     tidak hanya PKI, semua pihak keras. Disitulah mulainya terjadi
     kekerasan.
  
     * Pihak mana lagi yang keras?
     Ya banyak, yang non PKI juga keras, Soekarno kemudian juga jadi
     keras, ada Manikebu, LEKRA, itu kan kekerasan juga. Jadi sejak
     Soekarno jadi diktator -selalu diktator, ketakutan dan kekerasan
     itu suatu tri tunggal. Selalu ada diktator, ketakutan dan kekera-
     san. Nah, mulai Soekarno jadi diktator, PKI banyak (melakukan)
     intimidasi, partai lain juga intimidasi, sama saja terus ketak-
     utan merayap di kalangan masyarakat. Sehingga seperti yang dika-
     takan Aidit itu, "Republik kita hamil tua". Hamil tua apa, tidak
     jelas. Tapi memang betul istilah Aidit itu. Ternyata ya itu,
     meledak kekerasan '65.
  
     * Apa ada kesamaan background antara kekerasan massal '65 dengan
     yang baru baru ini terjadi beruntun?
     Itu agak lain. Kebanyakan amok akhir-akhir ini rekayasa, bukan
     massa. Bukan penduduk asli di situ, datang dengan truk-truk itu
     kan orang luar. Kalau amok '65 itu kan massa di situ sendiri yang
     membunuh kawannya sendiri. Tapi yang akhir-akhir ini kan tidak,
     yang membakar itu kan bukan orang di situ, didatangkan.
  
     * Seperti Kalbar kan penduduk setempat...
     Lha, itu mungkin. Yang jelas itu Dayak (Sangau Ledo). Kalau Dayak
     itu memang psikologi massa. Itu mengamok sungguh, frustrasi,
     trans. Orang sudah tidak sadar berbuat apa. Seperti kerasukan.
     Kalau Dayak yang membunuh Madura itu sungguh kerasukan, bukan
     dari luar. Itu memang perselisihan antara Dayak dan Madura. Itu
     sejarahnya memang mengerikan. Jadi di sana itu kalau ada proyek
     yang mengambil biasanya selalu orang Madura, atau orang Banjar
     atau orang Jawa. Orang Dayak itu tersingkir.
  
     Suatu ketika ada seorang kepala desa Dayak, yang entah bagaimana
     kebetulan
     mendapat proyek tapi kemudian dicemburui. Suatu ketika
     dia, anaknya dan sopirnya bepergian di jalan mereka dihadang oleh
     pihak yang mencemburui itu. Anak dan sopirnya kemudian diculik
     dan disembunyikan, tapi sopirnya masih sempat melihat bagaimana
     bosnya itu dipukul dan dianiaya. Anak dan sopir ini kemudian
     disuruh pergi tapi nasib kepala desa ini sudah tidak jelas. Ini
     kan sudah lama ada api dalam sekam. Rakyat kemudian menuntut
     yaitu paling tidak ABRI harus mengembalikan jenazah kepala desa
     yang dibunuh.
  
     Tentu saja ABRI kemudian mencari korban itu.
  
     Saya punya sahabat sahabat pastor di sana, ABRI datang minta
     tolong. Sudah ketemu jenazahnya. Nah jenazah itu akan dikembali-
     kan ke keluarga korban. Keluarga ini sudah didatangi oleh ribuan
     orang Dayak, berkumpul di desa korban. Mereka menuntut supaya
     jenazah ini dikembalikan. Nah, ABRI minta tolong (pada pastor-
     pastor) karena tahu situasi gawat, bagaimana mengembalikan jena-
     zah ini. Pastor sebagai pimpinan agama supaya meredakan suasana.
     Lalu disiapkan. Ada 10 pastor mempersiapkan ini. Kemudian menen-
     tukan hari untuk mengambil jenazah. Pada hari "H", pastor dan
     beberapa suster naik mobil berangkat ke tempat ABRI seperti yang
     sudah disepakati. Sesampai di sana, ada berita dari ABRI itu
     bahwa jenazah sudah dipulangkan ke desa. Nah, pastornya terkejut.
     "Waduh gawat, sungguh gawat," gitu. Kemudian rombongan pastor ini
     dengan mobil ngebut ke desa itu. Persis pada saat rombongan
     pastor ini sampai di desa itu peti jenazah kepala desa itu
     sedang dibuka oleh penduduk Dayak.
  
     Ketika penduduk membuka peti, ternyata mayatnya penuh lumpur,
     belum dibersihkan, tangannya sudah tidak ada, kepalanya sudah
     putus tapi dijahit lagi, dan yang gawat itu kemaluannya hilang.
     Sudah, ribuan itu yang datang itu, pastor sudah tidak mampu untuk
     menguasai situasi. Ketika itu kepala keluarga masih bisa menge-
     kang perasaan, kemudian dia pidato, "Inilah jenazah Ayahanda
     kepala desa sudah datang, tapi jelas bahwa kami orang-orang Dayak
     sudah tidak dianggap sebagai lelaki!" Langsung ribuan orang itu
     menjadi semacam trans sambil mengeluarkan bunyi, "uuu..uuu...
     uuu.." itu ribuan. Trans itu bagi kepercayaan Dayak adalah ketika
     nenek moyang datang dan manjing (merasuk) kembali pada penduduk
     (istilahnya "Tariu"). Kalau sudah demikian, orang Dayak sudah
     lupa segala galanya, tidak kenal takut, tidak takut mati terus
     mengamuk. Mengamuknya luar biasa, berhari-hari. Sampai polisi dan
     tentara tidak berani.
  
     Gereja mencoba meredakan itu tapi para panglima bilang, "Ini
     bukan urusan gereja, ini urusan Dayak." Trans ini bahkan sampai
     menjalar ke daerah Serawak Malaysia, dan penduduk sana juga ikut
     kesurupan dan
     membantu, tapi distop oleh Malaysia sendiri dan
     ABRI dengan menutup perbatasan. Tapi ya pasti ada yang menyusup.
     Terus berhari-hari, berminggu-minggu terus terjadi pembunuhan,
     ribuan, ribuan rumah terbakar.
  
     Tapi masjid tidak ada yang dibakar, dan kalau menemukan Al Quran
     di rumah orang Madura maka Al Quran tersebut dikumpulkan di
     masjid. Jadi mereka tidak menyentuh barang-barang yang keramat,
     masjid aman, mushola aman, kitab-kitab Al Quran ya diamankan di
     masjid. Tapi rumah semua dibakar, habis, dibunuh habis. Mereka
     itu bisa mencium siapa orang yang Madura. Bis-bis distop, masuk
     dalam bis, diciumi penumpangnya, "Wah ini Madura!" diambil lalu
     dibunuh. Sesudah '65 ya ini yang besar-besaran. Lalu Kopasus
     didatangkan, tapi tidak mampu mengatasi. Kemudian mendatangkan
     bantuan 3 ribu tentara dari Sumatera terus agak reda sedikit.
     Tapi ini belum selesai.
  
     * Apa maksudnya belum selesai?
     Jadi ada 3 tahap, perdamaian (perdamaian pertama itu bagi orang
     Dayak tidak ada artinya, hanya formalitas saja), tahap kedua juga
     belum, tahap ketiga yang trans itu juga belum. Jadi trans, kesu-
     rupan nenek moyang berdasarkan kepercayaan orang Dayak itu nama-
     nya "Tariu". Kalau sudah "Tariu" itu roh-roh nenek moyang manjing
     (merasuk) di situ, mereka mengamuk dan tidak kenal takut. Teman-
     teman pastor itu cerita mereka melihat, "Waduh..sudah, menutup
     mata tidak bisa lihat, tidak tega". Orang-orang biasa itu terus
     membunuh, minum darah memenggal kepala, makan hati enak saja pada
     saat itu. Nah, fase "Tariu" itu sekarang belum klikmaks. Fase
     pertama perdamaian itu, bagi orang Dayak tidak berarti apa-apa.
  
     Nah, sekarang mereka berhenti karena ada pemilu tapi mereka tetap
     membuat senjata, senapan-senapan. Mereka membuat sendiri senapan
     itu dan yang dicari sebagai bahan senapan itu pipa-pipa setir
     mobil itu menjadi senapan yang besar. Dan pelurunya diambil dari
     Malaysia, katanya ada peluru khusus yang besar. Mereka terus
     produksi senapan. Nah, "Tariu" ini belum.
  
     Makanya saya pikir, pembakaran hutan di Kalimantan itu apa ya
     betul hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH?
  
     * Anda mengaitkan kebakaran hutan dengan "tariu"?
     Itu harus diinvestigasi. Apa betul itu seperti kata presiden
     "Bukan penduduk asli tetapi perusahaan perusahaan!" Biasanya kan
     kalau secara resmi dibantah itu kan biasanya ada udang di balik
     batu. Kok dibantah. Level presiden lho ini, bahwa ada kebakaran
     hutan itu tidak oleh penduduk asli. Lha ini bagi kita, "Jangan-
     jangan justru oleh penduduk asli." Tapi bukan karena mereka
     berladang pindah-pindah sebagai nomad, itu mereka sudah tahu
     caranya. Tapi mungkin pembalasan dendam, kemarahan. Jadi mungkin
     pembalasan dendam dengan membakar perkebunan-perkebunan itu.
     Secara politis, kalau hal ini dinyatakan karena "Tariu" itu,
     sungguh membahayakan dan SARA dan juga memalukan. Lebih baik
     kalau perusahaan-perusahaan itu yang dijadikan kambing hitam
     saja, netral. Keterangan resmi memang begitu, yang membakar itu
     perusahaan atau clearing hutan. Tapi saya pikir, kalau perusa-
     haan-perusahaan besar itu, ya apa mereka sebodoh itu dalam memba-
     kar hutan. Karena mereka sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun
     membakar hutan, apa ya seperti ini sampai jalan, sungai pun penuh
     dengan asap. Jangan-jangan yang membakar hutan itu penduduk
     (orang Dayak) yang "Tariu". Mereka itu kan sudah berpuluh-puluh
     tahun dendam karena perkebunan perkebunan dari konsesi konsesi
     HPH. Makanya ketika dijelaskan oleh koran bahwa presiden mengata-
     kan bahwa yang membakar itu bukan penduduk, malah saya curiga,
     kok sampai presiden wong Sarwono saja belum ngomong kok presiden
     sudah mendekritkan bahwa itu bukan penduduk.
  
     * Sarwono menyebut beberapa perusahaan sebagai pihak yang telah
     melakukan pembakaran, tapi anehnya perusahaan itu menurutnya tak
     bisa dilacak alamatnya....
     Makanya itu, karena kok presiden sendiri langsung mengatakan
     bahwa ini bukan penduduk. Lho.. bagi saya dalam kaitan dengan
     "Tariu" tadi, rupa-rupanya ya pembalasan dendam orang Dayak.
     Kalau perusahaan
     ya aneh, bunuh diri itu namanya. Lagian kayunya
     dijual kan masih bisa, kok dibakar. Ya saya tidak mengatakan
     pasti, tapi saya curiga.
  
     * Apa tindakan untuk menghilangkan kekerasan massa?
     Ya, demokratisasi itu ditangani serius. Orang bisa bicara, ketak-
     utan ketakutan itu harus dihilangkan. Jangan sampai takut mengu-
     tarakan pendapat, itu satu satunya jalan menggemboskan insting-
     insting yang terpendam, yang mendongkol itu. Orang itu kalau
     sesak harus berteriak, kalau berteriak tidak boleh, ya membunuh
     nantinya.
  
     * Bagaimana kalau lebih mengefektifkan lembaga perwakilan rakyat?
     Kalau sistem politiknya berubah ya bisa. Kalau sistemnya begini
     ya tidak bisa, wong semua takut kok. Kalau semua takut ya bagai-
     mana? Jadi harus struktur yang efektif menghilangkan ketakutan.
     Kalau orang takut terus ya ndongkol terus, wong takut.
  
     * Apakah aparat militer yang kuat selalu meredam gejolak ke-
     jengkelan masyarakat?
     Tidak mungkin, 200 juta orang kok. Kalau ketel dikompor masih
     bisa, tapi kalau masyarakat itu tidak seperti ketel. Masyarakat
     itu kalau sudah out of control, sudah habis. Seperti orang menga-
     muk, bisanya kalau sudah membunuh ini-ini lalu sadar kemudian dia
     nangis.
  
     Suara INDEPENDEN, No 11/III/September 1997
     TOPIK UTAMA
  
     PEMBANTAIAN SETELAH G-30S
  
     Orde Baru lahir dengan genangan darah dan airmata. Inilah sejarah
     hitam pembantaian massal yang menumpuk