[INDONESIA-L] KOLOM - GJA (r)

From: apakabar@clark.net
Date: Sat May 09 1998 - 11:06:00 EDT


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Sat May 9 14:06:03 1998
Date: Sat, 9 May 1998 12:03:35 -0600 (MDT)
Message-Id: <199805091803.MAA04323@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] KOLOM - GJA
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

Date: Thu, 07 May 1998 19:05:15 +1100
From: aditjond@psychology.newcastle.edu.au (George J. Aditjondro)
Subject: Re: 95 yayasan Suharto (1)
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian I)
--------------------------------
Oleh George J. Aditjondro
  
SITI HARDIYANTI RUKMANA alias Tutut bereaksi dengan refleks yang itu-itu
juga dalam menghadapi krisis moneter dewasa ini. Tanpa menyebut nama
yayasannya, Menteri Sosial yang kaya raya itu menghimbau agar Presiden dan
semua pejabat tinggi lain menyumbangkan satu tahun gaji mereka ke yayasan
yang dipimpinnya. Dana itu akan digunakannya untuk membantu menyelamatkan
kaum miskin di Indonesia yang semakin sengsara saat ini.
  
Begitulah pengumuman resmi pemerintah, hari Selasa, 17 Maret lalu, yang
saya baca di Sydney Morning Herald. Berita itu tidak menyebutkan nama
yayasan yang dimaksud. Makanya, serta merta berita ini membangkitkan tiga
tanda tanya di benak saya.
* Pertama, yayasan mana yang dimaksud puteri mahkota Suharto ini?
* Kedua, kalau itu merupakan satu di antara 95 yayasan yang dikuasai
keluarga besar Suharto dan antek-anteknya, apakah yayasan itu pernah
diaudit oleh akuntan publik, dan diumumkan kekayaannya secara terbuka di
media massa?
* Ketiga, apakah kekayaan ke-95 yayasan yang mereka kuasai belum
cukup untuk mengatasi krisis moneter sekarang, sehingga Indonesia harus
mengemis belas kasihan negara-negara lain dan badan-badan internasional
seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional?
  
Repotnya, pertanyaan berapa sebenarnya kekayaan keluarga Suharto dari
yayasan-yayasan yang didirikan dan dipimpin oleh keluarga besar Suharto dan
antek-anteknya, sulit dijawab oleh "orang luar". Kesulitan itu a.l. karena
tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Suharto dengan kekayaan sejumlah
keluarga bisnis yang lain, misalnya keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka
Tjipta Widjaya, keluarga Prajogo Pangestu, keluarga Bob Hasan, keluarga
Bakrie Bersaudara dan keluarga Habibie.
  
Delapan kelompok:
-------------------------
Betapapun susahnya, marilah kita coba melacak kekayaan yayasan-yayasan
Suharto. Untuk mempermudah usaha ini, saya bagi yayasan-yayasan itu dalam
delapan kelompok. Pertama, yayasan-yayasan yang diketuai Suharto sendiri.
Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai atau ikut diurus oleh Nyonya Tien
Suharto di masa hidupnya.
  
Ketiga, yayasan-yayasan di mana saudara sepupu Suharto, Sudwikatmono, serta
adik tiri Suharto, Probosutedjo, ikut berkuasa. Seperti kita ketahui,
Sudwikatmono adalah sepupu Suharto yang paling dipercayai mewakili
kepentingan keluarga besar Suharto di kelompok Salim dan beberapa
konglomerat lain, sebelum anak-anak Suharto sendiri mulai terjun ke
lapangan bisnis.
  
Kemudian, kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang diketuai para anak,
menantu, dan cucu Suharto. Kelompok kelima adalah yayasan-yayasan yang
diketuai atau dikelola para besan Suharto beserta keluarga mereka. Kelompok
keenam adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara
Suharto dan Nyonya Tien Suharto dari kampung halaman mereka di Yogya dan
Solo.
  
Kelompok ketujuh adalah yayasan-yayasan yang didominasi Suharto melalui
beberapa orang tangan kanannya yang paling setia, Habibie, Bob Hasan dan
Sudomo. Akhirnya, kelompok kedelapan adalah beberapa yayasan ABRI yang
sangat terlibat dalam bisnis keluarga Suharto.
  
Dalam kelompok pertama dapat dihimpun nama sebelas yayasan, yakni (1)
Yayasan Supersemar, (2) Yayasan Dharma Bhakti Sosial, disingkat Yayasan
Dharmais, (3) Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, disingkat Yayasan Dakab, (4)
Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, (5) Yayasan Serangan Umum 1 Maret,
(6) Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat
Yayasan Trikora, (7) Yayasan Dwikora, (8) Yayasan Seroja, (9) Yayasan
Nusantara Indah, (10) Yayasan Dharma Kusuma, (11) Yayasan TVRI, (12)
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, dan (13) Yayasan Ibu Tien Soeharto
(Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995: 60-61, 70; Sinar Harapan, 16 Juni
1985; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-29; Prospek , 29 Okt. 1994: 21;
Gatra, 27 Jan. 1996; Kompas & Bali Post , 18 Juli 1996).
  
Dalam kelompok kedua termasuk (14) Yayasan Harapan Kita, (15) Yayasan
Kartika Chandra, (16) Yayasan Kartika Djaja, (17) Yayasan Purna Bhakti
Pertiwi, (18) Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi, dan (19) Yayasan Dana
Gotong Royong Kemanusiaan (Gitosardjono, 1974; Robison, 1990: 343-345;
Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27; Forum Keadilan, 23 Juni 1994: 36).
  
Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi sehari-hari diketuai dokter Nyonya Ida
Feisal Tanjung, dan mencari dana antara lain melalui penyelenggaraan
turnamen golf, seperti yang dilakukan di lapangan golf Rawamangun, Jakarta
Timur, tanggal 15-16 Oktober 1994, yang diikuti oleh 474 pegolf pria dan
perempuan. Seperti yang sudah diketahui secara umum, lapangan golf swasta
18-lubang seluas 35 hektar ini merupakan lapangan golf kesayangan Suharto
dan Bob Hasan. Keduanya merupakan anggota top, bersama Sudwikatmono,
Aburizal Bakrie, dan sejumlah menteri, dengan membayar biaya keanggotaan
seumur hidup sebesar Rp 5 juta. Itu tarif tahun 1992, lho! (Prospek , 22
Febr. 1992: 76; Progolf , Nov. 1994: 90-91).
  
Anak dan menantu Suharto sudah diikutsertakan dalam mengurusi yayasan yang
diketuai orangtua mereka, untuk "belajar dalam rangka kegiatan sosial,"
kata Suharto dalam biografinya, seperti dikutipWarta Ekonomi, 29 Oktober
1990 (hal. 29). Sigit Harjojudanto dan Indra Rukmana duduk dalam pengurus
Yayasan Dharmais, sementara Tommy dan Bambang Trihatmodjo di Yayasan Dakab.
Tutut jadi bendahara Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, sementara
Bambang jadi Bendahara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Warta Ekonomi, 29
Okt. 1990: 29; Info-Bisnis , Juni 1994: 9, 15; Suara Independen ,
Jan.-Febr. 1996; D & R , 14 Juni 1997).
  
Dalam kelompok ketiga di mana kedua saudara dekat Suharto --Sudwikatmono
dan Probosutedjo -- ikut aktif, terdapat lima yayasan yang melibatkan
Sudwikatmono, yakni (20) Yayasan Prasetya Mulya, (21) Yayasan Bangun Citra
Nusantara, (22) Yayasan Tujuh Dua, (23) Yayasan Indocement, dan (24)
Yayasan Kyai Lemah Duwur; duu yayasan yang diketuai Probosutedjo, yakni
(25) Yayasan (Universitas) Mercu Buana, dan (26) Yayasan Wangsa Manggala,
serta satu yayasan di mana Sudwikatmono dan Probosutedjo ikut terlibat,
yakni (27) Yayasan Ki Hajar Dewantara.
  
Di samping itu, Sudwikatmono dan Probosutedjo juga aktif dalam beberapa
yayasan yang diketuai Suharto atau Nyonya Tien Suharto, yakni Yayasan
Dakab, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.
  
Seperti kita ketahui, Yayasan Prasetya Mulya lebih dikenal melalui wajah
Sofyan Wanandi, jurubicara yayasan itu. Namun ketua Dewan Penyantun yayasan
yang beranggotakan 50 orang pengusaha raksasa itu sesungguhnya adalah Liem
Sioe Liong. Di samping bertujuan menyalurkan dana dari
konglomerat-konglomerat ke dunia pendidikan dan organisasi-organisasi
non-pemerintah (ornop), yayasan ini dikenal sebagai penyalur aspirasi para
konglomerat, melalui jurubicaranya tadi (Soetriyono, 1988: 26, 98; Forum
Keadilan, 1 Sept. 1994: 33).
  
Yayasan Tujuh Dua adalah pemegang saham PT Media Bintang Indonesia, yang
merupakan kerjasama antara Sudwikatmono dan partner dekatnya, Benny
Suherman, dengan kelompok Ciputra (melalui Ir. Piek Mulyadi). Mereka dengan
lihai memanfaatkan pembreidelan tabloid Monitor dengan membajak 23 orang
bekas staf tabloid itu untuk menciptakan kelompok media hiburan
Sudwikatmono sendiri, yakni kelompok Subentra Citra Media. Kelompok ini
mencakup tabloid Bintang , majalah Sinar , tabloid hiburan anak-anak
Fantasi, serta tabloid mingguan Dangdut .
  
Begitu Arswendo Atmowiloto selesai menjalankan masa hukumannya, ia ditarik
oleh Sudwikatmono untuk bergabung dengan kelompok bisnis medianya itu,
dengan diberi 5% saham dalam perusahaan penerbit tabloid Bintang . Tak
ketinggalan Noor Slamet Asmoprawiro, juga diberi 10 % saham dalam
perusahaan itu. Maklumlah, almarhum adalah adik Harmoko, yang masih Menteri
Penerangan waktu itu (TBN RI No. 147/1991, No. 2772/1993; Jakarta-Jakarta ,
25 Sept.- 1 Okt. 1993: 81; Editor , 18 Nov. 1993: 58; Warta Ekonomi, 5 Juni
1995: 65; Swa , 28 Maret-9 April 1997: 92).
  
Sedangkan Yayasan Bangun Citra Nusantara bergerak di bidang perfilman
(Swasembada [Swa ], 9-29 Mei 1996: 40). Seperti yang kita ketahui, PT
Suptan Film milik Sudwikatmono dan Benny Suherman praktis menguasai semua
jenis film impor. Pada mulanya perusahaan itu hanya mengimpor film
Mandarin, namun kemudian mereka berhasil memaksa tiga asosiasi film asing
masuk ke bawah satu atap, yakni Asosiasi Importir Film (AIF) yang mereka
kuasa (Prospek , 31 Agustus 1991: 90).
  
Yayasan Indocement yang juga dipimpin oleh 'dwitunggal' Liem Sioe Liong dan
Sudwikatmono, tidak cuma membiayai dan mengelola sejumlah SD, SMP dan SMA
di sekitar pabrik-pabrik semen PT Indocement di daerah Citeureup (Bogor)
dan Palimanan (Cirebon), tapi juga menyumbang buku dan beasiswa untuk siswa
dan mahasiswa di tujuh provinsi (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur) serta kedua koloni kita, Timor Leste dan Papua Barat (Gatra
, 5 Agustus 1995, Pariwara, hal. 7).
  
Sedangkan Yayasan Kiyai Lemah Duwur dibentuk oleh kelompok Salim untuk
mengambil hati rakyat Madura, dengan mendirikan Universitas Bangkalan di
sana. Seperti kita ketahui, Salim tadinya berniat membangun pabrik semen di
Madura. Liem Sioe Liong dan Sudwikatmono duduk di Dewan Penyantun yayasan
itu, sementara Anthony Salim, putera mahkota kelompok Salim, duduk di Badan
Pelaksana (Soetriyono, 1988: 119-120).
  
Belakangan ini, yayasan maupun universitas itu sudah tidak ada
khabar-beritanya, setelah rencana pabrik semen itu dibatalkan. Selain itu,
para kiyai yang dulu pro-Liem, yang di Madura dijuluki "kiyai kanan", sudah
berbalik. Ini tidak mematahkan semangat juragan konglomerat nomor wahid di
Indonesia itu untuk melobi sejumlah kiyai yang dia anggap masih bisa
disogok duit. Seperti kata sumber saya di Jawa Timur, "politiknya seperti
yang diterapkan oleh Belanda, yaitu mengadu-domba antar kiyai".
  
Tidak kalah dengan usaha Sudwikatmono merangkul kaum intelektual melalui
Yayasan Indocement dan Kiyai Lemah Duwur, Probosutedjo mengetuai dua
yayasan pemilik dua universitas swasta, yakni Universitas Mercu Buana di
Jakarta (di bawah Yayasan Mercu Buana) dan Universitas Wangsa Manggala di
Yogyakarta (di bawah Yayasan Wangsa Manggala (Bali Post , 14 Okt. 1996).
  
Kedua saudara Suharto itu juga terlibat dalam badan pengurus Yayasan Ki
Hajar Dewantara (YKHD), yang didirikan berdasarkan keputusan Kongres ke-17
Taman Siswa, Juni 1996. Pengumuman pendirian yayasan itu dilakukan di
Jakarta, hari Jumat, 23 Agustus 1996. Ketua Umum Badan Pengurusnya adalah
almarhum Jenderal Soesilo Sudarman, waktu itu Menko Polkam, anggota badan
pengurus Jenderal Edi Sudradjat, waktu itu Menko Hankam, penasehat Wardiman
Djojonegoro, waktu itu Menteri P & K, Moerdiono, yang waktu itu Menteri
Negara Sekretaris Negara menjadi anggota badan pendiri, ditambah Kabakin
waktu itu, Letjen TNI Moetojib, sedangkan Jaksa Agung waktu itu, Singgih,
menjadi anggota Badan Pengurus (Bali Post , 24 Agustus 1996).
  
Kelompok keempat, saking banyaknya, perlu dibagi dalam 6 sub-kelompok.
Sub-kelompok pertama adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai
Tutut, yakni (28) Yayasan Tiara Indonesia, (29) Yayasan Dharma Setia, (30)
Yayasan Kebudayaan Portugal-Timor, (31) Yayasan Tunas Harapan Timor
Lorosae, (32) sebuah yayasan pendidikan tinggi di Dili, (33) Yayasan Tri
Guna Bhakti, (34) Yayasan Bermis, dan (35) Yayasan Dana Bhakti
Kesejahteraan Sosial (YDBKS) (InfoBisnis, Juni 1994: 13; Kompas , 28 Juni
1994; Jawa Pos , 3 Juni 1995;Republika, 20 April 1995; Matebean, 12 Jan.
1998).
  
Lalu, sub-kelompok kedua adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai
Bambang Trihatmodjo dan isterinya, Halimah, yakni (36) Yayasan Bhakti
Nusantara Indah, alias Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama
Halimah, (37) Yayasan Bimantara, (38) Yayasan Bhakti Putra Bangsa, dan (39)
Yayasan Intinusa Olah Prima yang diketuai Bambang, (40) Yayasan Ibadah dan
Amalyah Bimantara Village, yang diketuai oleh Rosano Barack (Cano), salah
seorang pemegang saham utama Bimantara, serta (41) Yayasan Kesra Karyawan
Bimantara (Indonesia Business Weekly, 25 Nov. 1994).
  
Yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut, Bambang, dan Halimah:
--------------------------------------------------------------------
Sedikiy catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Tutut serta adik dan
iparnya ini. Berkat patronase ayah mereka sebagai Ketua Yayasan TVRI, Tutut
dan Bambang dengan mudah menjadikan yayasan itu salah satu sapi perahan
mereka, baik di bawah MenPen Harmoko maupun Hartono. Mungkin itu sebabnya,
rencana merubah status badan pengelola TVRI dari yayasan menjadi BUMN
(Prospek, 29 Okt. 1994: 21), belum terwujud.
  
Tutut menguasai Yayasan TVRI lewat TPI (Televisi Pendidikan Indonesia),
yang bisa seenak perutnya berhutang Rp 6 milyar biaya iklan pada (Yayasan)
TVRI, serta lebih dari Rp 100 milyar ke rumah-rumah produksi yang sudah
atau terancam bangkrut (Prospek, 6 Maret 1993: 18; Sinar, 4 Febr. 1995:
37; Forum Keadilan, 17 Juli 1995: 109; Gatra, 3 Febr. 1996: 106; Swa, 9-22
Okt. 1997: 90-92).
  
Bambang menguasai Yayasan TVRI lewat PT Mekatama Raya, yang sejak Februari
1992 diberi hak mengutip iuran TVRI dari pemilik televisi a/n Yayasan TVRI
melalui suatu kontrak selama 15 tahun (Prospek, 7 Maret 1992: 68). Tak
jelas bagaimana pertanggungjawaban uang hasil kontrak itu, suatu bentuk
monopoli keluarga Suharto yang pernah diprotes Ketua DPR/MPR waktu itu,
Jenderal (Purn.) Kharis Suhud (Borsuk, 1992). Makanya dia tidak dipilih
kembali menjadi anggota DPR.
  
Di bawah Menteri Penerangan Hartono, Yayasan TVRI tetap berfungsi sebagai
pencetak uang bagi keluarga Suharto. Sebelum SU MPR lalu, Hartono bahkan
menawarkan bantuan tenaga militer untuk mengutip uang iuran TVRI. Entah
bagaimana kebijakan Menpen baru, Alwi Dahlan. Yang jelas, Muladi, ketika
masih menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro dan anggota Komnas
HAM, menolak rencana Hartono itu (Strait Times, 21 Agustus 1997).
Mudah-mudahan, setelah menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Profesor Ilmu
Hukum itu tetap pada pendiriannya.
  
Yayasan Tri Guna Bhakti, ada kaitan khusus dengan Tutut. Yayasan ini
didirikan awal 1996 oleh sejumlah ulama NU yang berhasil dirangkul oleh
Tutut dan Jenderal Hartono. Ketuanya adalah Abd. Wahid Zaini, pimpinan
pondok pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo, yang masih keluarga
jauh Hartono. Makanya Hartono menjadi pelindung dan Tutut menjadi pembina
yayasan ini (Tiras, 28 Maret 1996: 73).
  
Sudah dapat diperkirakan bahwa yayasan ini sekaligus berfungsi untuk
menetralisasi suara-suara tidak puas terhadap pembebasan tanah serta polusi
PLTU Paiton I yang sedang dibangun Hashim Djojohadikusumo di daerah Paiton.
Yang jelas, ketika mertua Tutut meninggal dunia, yayasan ini ikut memasang
iklan dukacita yang cukup menonjol di harian Jawa Pos, 7 Maret 1996.
  
Yayasan Bermis adalah pemegang saham kelompok Ustraindo (Usaha Putra
Indonesia), yang dikelola oleh Praptono Honggopati Citrohupoyo, presiden
direktur konglomerat itu. Yayasan ini "milik elit politik tertentu," kata
majalah Tiras , 26 Oktober 1995. Kita bisa tebak sendiri siapa elit politik
itu, karena menurut majalah Asiaweek , 14 September 1994, sebagian saham
salah satu anak perusahaannya, PT Ustraindo, dimiliki Tutut.
  
Perusahaan ini, yang lengkapnya bernama PT Ustraindo Petrogas, adalah alat
Tutut untuk menguasai ladang migas Pertamina di Mundu-Jatibarang, Jawa
Barat (Unit Eksplorasi III), Prabumulih dan Pendopo, Sumatra Selatan (UEP
II), serta Pulau Bunyu (Kal-Tim), melalui kontrak "bantuan teknis" yang
ditandatangani pimpinan Ustraindo dan Pertamina di awal 1994. Dalam
pengelolaan ladang-ladang minyak Pertamina itu, Ustraindo bekerjasama
dengan investor Malaysia.
  
Dengan dukungan Tutut pula, Ustraindo juga memperoleh hak mengelola pipa
minyak dari pelabuhan Cilacap ke depot minyak Pertamina di Cilamaya, Jawa
Barat, dengan modal dari dana pensiun karyawan Pertamina. Hal ini membuat
kesal orang-orang Pertamina, yang jadinya harus menyewa pipa minyak
perusahaannya sendiri.
  
Namun kontrak antara Ustraindo dan Pertamina itu tidak berlangsung lama.
Dalam waktu kurang dari setahun, Ustraindo mengemplang hutang sebesar Rp
3,5 milyar dalam bentuk rupiah dan US$ 600 ribu dalam valuta asing pada
Pertamina, untuk sewa peralatan dan lain-lain. Ini membuat sakit hati
investor asing yang jadi kongsi Ustraindo, yang merasa bahwa modal yang
ditanamnya tidak disalurkan ke PT Ustraindo Petrogas, melainkan ke
perusahaan-perusahaan lain di bawah payung Yayasan Bermis, yang berkantor
di Bermis Building di Jalan Rasuna Said Kav. 12-14, Kuningan, Jakarta.
  
Walhasil, Pertamina menolak untuk memperpanjang kontrak "bantuan teknis" PT
Ustraindo Petrogas, dan memusatkan perhatian mereka pada pelunasan
hutang-hutang Ustraindo ke Pertamina (CISI, 1991: 769-771;Asiaweek , 14
Sept. 1994: 44-45; Tiras , 26 Okt. 1995)
  
Yayasan Intinusa Olah Prima mengelola klub anak-anak gawang Merdeka Boys
Football Association (MBFA), yang baru saja diambil alih oleh Johannes
Budisutrisno Kotjo, Bambang Trihatmodjo, dan Yapto Suryo Sumarno tanggal 27
Mei 1997. Konon maksudnya adalah untuk membantu memajukan sepakbola
nasional, melalui pembibitan pemain-pemain baru lewat pelatihan anak-anak
gawang tersebut. Niat ini timbul, setelah sukses Johannes Kotjo lewat
perusahaan Van der Horst yang dimilikinya di Singapura, untuk membantu Klub
Ballestier Central lewat penyuntikan dana sebesar US$ 225.000 (Tiras , 9
Juni 1997: 65-66).
  
Akhirnya, Yayasan Ibadah dan Amaliyah Bimantara Village, yang diketuai oleh
Cano, adalah wahana Bambang Trihatmodjo dkk untuk mengambil hati umat
Islam, lewat pembangunan perumahan rakyat yang dapat dianggap Islami. Salah
satu proyeknya adalah "Villa Islami" di Karawaci, Tangerang, yang terdiri
dari 1200 rumah di atas lahan seluas 104 hektar. Turut meresmikan kompleks
perumahan rakyat itu adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir Akbar
Tanjung, serta Ketua Umum DPP REI (Real Estate Indonesia), Edwin Kawilarang
(Ummat , 9 Des. 1996: 78).
  
Kebetulan, Edwin Kawilarang sendiri adalah orang Bimantara juga, karena dia
adalah kepala divisi Real Estate Bimantara yang mengkhususkan diri dalam
pembangunan apartemen-apartemen mahal (Warta Ekonomi, 22 Juni 1992: 22;
Sinar , 20 Jan. 1996: 45-47; Swa, Jan. 1994: 101-109).
  
Sementara Akbar Tanjung pun bukan "orang luar" dari sudut bisnis keluarga
Cendana. Perusahaan keluarga Tanjung, PT Marison Nusantara Agencies,
berkongsi dengan kelompok Salim dalam pabrik susu PT Indomilk serta
industri kimia PT Henkel Indonesia dan PT Zeta Aneka Kimia (Soetriyono,
1988: 39-40; profil-profil perusahaan keluarga Tanjung).
  
Yayasan penjual mimpi rakyat miskin:
------------------------------------------
Sedikit catatan penyegar ingatan tentang Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan
Sosial (YDBS). Pengelola SDSB ini dulu dikuasai oleh Sigit Harjojudanto,
putera Suharto yang tertua, dan kini dikuasai oleh Tutut sebagai Menteri
Sosial yang baru.
  
Kita tentunya belum lupa bahwa hasil pemasukan keluarga Suharto dari
berbagai lotere nasional, juga belum pernah dipertanggungjawabkan kepada
rakyat banyak. Berbagai lotere nasional itu dikelola oleh YDBKS, yang
resminya berada di bawah Menteri Sosial, tapi secara de facto dikuasai
Sigit Harjojudanto bersama sejumlah pengusaha swasta tangan kanannya.
  
Tahun 1985, Sigit ikut mengelola Porkas, yang ditentang keras oleh
Pemerintah Daerah Sumatra Barat dan DPRD Jawa Barat berdasarkan
pertimbangan keagamaan. Namun kecaman-kecaman ke alamat Porkas itu
dibungkam oleh pemerintah pusat dengan dalih bahwa Porkas bukan judi.
  
Maka Sigit pun bebas meraih keuntungannya. Dua orang pengusaha muda yang
ikut terlibat dalam pengelolaan dana Porkas, Robby Tjahjadi (yang baru
bebas dari penjara karena menyelundupkan puluhan mobil mewah) dan kawan
sekolahnya di Solo, Robby Sumampouw, juga semakin semarak bisnis mereka
sesudah Porkas dihapus. Robby Tjahjadi membangun kerajaan tekstil
Kanindo-nya, sementara Robby Sumampouw, dengan backing Benny Murdani,
memonopoli bisnis kopi di Timor Leste.
  
Bukan cuma itu. H.M. Jusuf Gading, Dirjen Bantuan Sosial Departemen Sosial
(1972-1979), pencetus Undian Harapan pendahulu Porkas, mendapat "promosi"
tak langsung dari keluarga Suharto. Seorang anaknya, Irvan Gading, menjadi
salah satu partner bisnis Tommy Suharto, yang kebetulan juga bekas teman
sekolahnya. PT Gading Mandala Utama (GMU), dengan Tommy sebagai presiden
komisaris dan Irvan sebagai presiden direktur, menjadi agen tunggal
alat-alat berat bagi Departemen PU, bekerjasama dengan kelompok Arthayasa
milik Rafiq Radinal Muchtar, anak Menteri PU waktu itu. Belum lagi bisnis
GMU yang lain sebagai sub-kelompok Humpuss (Shin, 1989: 248; Wibisono,
1994; Aditjondro, 1994: 57-62; Prospek , 6 Maret 1993: 18-21, 19 Febr.
1994: 56-57;Indonesia Business Weekly , 11 Maret 1994: 10;Warta Ekonomi ,
20 April 1992: 23).
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian II)
----------------------------------------
George J. Aditjondro
  
Setelah Porkas dibubarkan, Sigit terlibat lagi dalam pengelolaan lotere
SDSB, bersama Robby Sumampouw, Henry Pribadi, dan Sudwikatmono. Walaupun
SDSB kemudian dibubarkan juga, akibat kencangnya demonstrasi umat Islam dan
aktivis mahasiswa, dana SDSB yang terkumpul juga belum pernah
dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
  
Malah sebaliknya, Sigit dengan tenang menggunakan bagiannya untuk membangun
hotel berbintang lima Bali Cliff Resort seharga US$ 50 juta di Bali.
Sementara itu, bisnis para co-manager dana SDSB, juga berkembang dengan
pesat. Robby Sumampouw, partner Sigit dalam pengelolaan Porkas maupun SDSB,
yang juga pernah membantu Tommy mengelola BPPC, menanam keuntungannya dalam
kasino raksasa di Pulau Christmas, Australia. Kawan baiknya, Tommy Suharto,
pun sering berjudi di kasino senilai hampir 40 juta dollar AS itu, di mana
perusahaannya, Sempati Airlines, menikmati monopoli penerbangan dari/ke
Jakarta.
  
Henry Pribadi, yang juga partner Bambang Trihatmodjo dalam proyek
petro-kimia Chandra Asri, perusahaan pemungut iuran televisi PT Mekatama
Raya, stasiun televisi swasta SCTV, serta Bank Alfa bin Bank Andromeda,
merupakan pengunjung setia kasino Crown di Melbourne, di mana ia pernah
memasang taruhan satu juta dollar Australia dalam semalam (Borsuk, 1993;
Aditjondro, 1994: 88-89, 1995: 1-2, 1996; Loveard, 1996: 38; Robinson,
Hewitt dan Munro, 1997;Tempo , 28 Des. 1991; Gatra , 12 Okt. & 26 Okt.
1996).
  
Semuanya ini seolah-olah mendidik rakyat bahwa lotere itu halal, mencari
untung berlimpah dari lotere juga halal, lalu berjudi dengan laba berlimpah
hasil lotere itu pun halal. Ironisnya, seorang Sekjen PB NU terpaksa
meletakkan jabatannya gara-gara menerima dana SDSB untuk kegiatan
organisasinya. Pengurus Besar NU sendiri nyaris retak karena masalah itu.
  
Sementara itu, dana YDBKS terus beranak-pinak, dan mencari-cari tempat di
mana dana itu dapat ditanamkan. Tahun 1994, lewat perantaraan Menpora
Hayono Isman, Bendahara YDBKS, Wisnu Saputra, dipertemukan dengan Bendahara
Yayasan Dharmais, Mayjen (Purn.) Hediyanto, untuk menyelamatkan Bank Arta
Prima yang tadinya dikuasai Kosgoro. Itulah awal dari apa yang kemudian
dikenal sebagai skandal kredit Bank Arta Prima, yang menyebabkan seorang
putera Mas Agung, Oka Mas Agung, dan Kim Johannes Mulia ditahan, dan nyaris
menyeret Yayasan Dharmais dalam kemelut itu juga (Tiras , 2 Juni 1997:
92-95, 9 Juni 1997: 83-87; Suara Independen , Juli 1997).
  
Namun terlepas dari skandal BAP itu sendiri, anecdotal evidence ini
menunjukkan bahwa yayasan pengelola SDSB itu sungguh-sungguh belum kosong
kasnya. Nah, sebagai Menteri Sosial yang baru, Tutut kini juga membawahi
YDBKS, yang keuangannya belum pernah dipertanggungjawab-kan. Sebagai Menkes
baru, Tutut dapat menghilangkan pembukuan lotere-lotere yang sudah
dibubarkan tanpa banyak kesulitan, sambil menggunakan YDBKS sebagai "kapal
keruk" duit yang baru.
  
Yayasan-yayasan yang dikuasai Tommy:
--------------------------------------------
Selanjutnya, sub-kelompok ketiga adalah yayasan-yayasan yang diketuai atau
dikuasai Tommy, yakni (42) Yayasan Tirasa, (43) Yayasan Bhakti Putra
Bangsa, (44) Yayasan Otomotif, dan (45) Yayasan Bulog.
  
Yayasan Bhakti Putra Bangsa dan Yayasan Otomotif Indonesia lebih
berhubungan dengan hobi-hobi Tommy yang menghasilkan uang -- golf dan balap
mobil. Yayasan Bhakti Putra Bangsa yang diketuai Tommy menyelenggarakan
pertandingan golf di Palm Hill Country Club Sentul, dekat Bogor, Jawa
Barat, bulan Maret 1995 (iklan Bisnis Maritim, 30 Jan-5 Feb 1995). Dan kita
sudah sama-sama tahu, bahwa golf di Indonesia lebih merupakan sarana
negosiasi bisnis ketimbang olahraga yang serius.
  
Yayasan Tirasa, yang diketuai Tommy Suharto, dengan anggota badan
pengurusnya Tungky Ariwibowo, Moerdiono, dan Tinton Suprapto, adalah
pemegang saham PT Sarana Sirkuitindo Utama, yang pada gilirannya adalah
pemilik sirkuit balap mobil Sentul. Jadi Sentul bukan milik Tommy Suharto.
Begitu keterangan presdir PT SSU, Tinton Suprapto pada pers, 6 tahun lalu
(Surya, 26 Juni 1993). Memang secara Sentul resmi bukan milik Tommy
pribadi, tapi de facto, ya. Dasar Sentul-oyo.
  
Yayasan Otomotif Indonesia merupakan instrumen untuk memperluas hobi
merangkap bisnis balap mobilnya dari Sentul ke Lampung. Tarif ganti rugi
tanah rakyat seluas 157 hektar di Lampung ditentukan langsung oleh Tommy
selaku investor merangkap pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia (Bola,
Minggu I Des 1992; Kompas, 15 & 27 Juli 1996). Namun di luar urusan balap
mobil, Yayasan Otomotif juga pernah digunakan oleh Tommy Suharto untuk
meminta proyek dari PT Telkom (Siar, 3 Feb 1998).
  
Yayasan Bulog resminya diketuai oleh Ketua Badan Urusan Logistik (Bulog).
Namun sejak zaman Achmad Tirtosudiro, zaman Bustanil Arifin, lalu sekarang
zaman Beddu Amang, Suharto selalu menempatkan orang kepercayaannya di
posisi Ketua Bulog itu, yang sekaligus ditugaskan untuk mengurus PT PP
Berdikari, perusahaan yang didirikannya dari harta antek-antek Sukarno yang
disitanya. Walaupun perusahaan itu resminya berstatus perusahaan negara,
dalam perjalanan waktu PT Berdikari, yang sudah berkembang menjadi
konglomerat sendiri, dikuasai oleh tiga yayasan yang diketuai Suharto,
Dharmais, Dakab, dan Supersemar, yang juga menguasai saham-saham Bank Duta,
bank kelompok ini. Saya akan berbicara lagi tentang hal ini dalam bagian
tentang bank-bank kelompok Nusamba yang dikepalai oleh Bob Hasan.
  
Ketika Bulog dipegang oleh Bustanil Arifin, yang isterinya masih kerabat
Nyonya Tien Soeharto, keluarga Arifin membentuk konglomeratnya sendiri,
yakni Danitama Group. Konglomerat ini banyak bekerjasama dengan kelompok
Salim dan kelompok Bimantara. Sementara anak-anak Bustanil Arifin, juga
duduk dalam PT Prima Comexindo, perusahaan counter-trading (barter) Hashim
Djojohadikusumo, yang akan saya ulas kegiatannya dalam bagian tentang
yayasan-yayasan para besan dan keluarganya.
  
Beddu Amang, ketua Bulog yang sekarang, juga duduk sebagai komisaris salah
satu anak perusahaan Danitama, yakni PT Bormindo Nusantara, sebuah
perusahaan kontraktor pengeboran minyak. Makanya, pucuk pimpinan Bulog
selalu tumpang-tindih kepentingan bisnisnya dengan bisnis keluarga besar
Suharto, baik secara langsung maupun melalui keluarga Arifin (Anon., 1991;
CISI, 1991: 58-60; Jakarta Post , 13 Febr. 1994; Warta Ekonomi , 24 Okt.
1994: 16).
  
Kini, dengan Yayasan Bulog menjadi pemegang 10% saham pusat perbelanjaan PT
Goro Yudistira Utama (Warta Ekonomi , 4 April 1994: 29-30; Swa , 28 Maret -
9 April 1997: 58-60; Siar , 4 Febr. 1998), fasilitas dan harta yayasan ini
dapat dimanfaatkan pula oleh Tommy Suharto, sebagaimana kakak-kakaknya --
Tutut dan Bambang -- memanfaatkan Yayasan TVRI, sebagaimana Sigit dan kini
Tutut memanfaatkan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial, pencetak
untung dari lotere SDSB.
  
Seperti diketahui, Bulog adalah salah satu sumber korupsi utama menurut
hasil penyelidikan Komisi Empat yang dibentuk Suharto, menanggapi aksi-aksi
mahasiswa di awal 1970-an. Namun Achmad Tirtosudiro, Ketua Bulog di masa
itu yang bekas pejabat Kostrad dan teman dekat Suharto, tak pernah diajukan
ke pengadilan, sebagaimana juga halnya Ibnu Sutowo, walaupun Pertamina juga
sudah terbukti merupakan sarang korupsi di tahun 1970-an.
  
Baru-baru ini, bertentangan dengan semangat reformasi ekonomi yang
dipaksakan oleh Badan Moneter Sedunia (IMF), perusahaan patungan Tommy dan
Bulog itu malah mendapat hak monopoli distribusi beberapa bahan pokok,
seperti sabun dan tapal gigi. Untuk tidak terkesan serakah, Induk-Induk
Koperasi sudah diikutsertakan juga sebagai pemegang saham pusat perkulakan
itu. Dengan demikian Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya juga sah-sah
saja membantu PT Goro Batara Sakti, sedangkan jalur pemasarannya ke seluruh
Indonesia dan Timor Leste tinggal memanfaatkan gudang-gudang Dolog di
mana-mana. Asyik, bukan? (Dow Jones , 6 April 1998;Siar, 11-18 April 1998).
  
  
Yayasan-yayasan yang dikuasai Mamiek dan suaminya:
-------------------------------------------------------------
Sub-kelompok keempat adalah yayasan-yayasan yang dipimpin atau dikelola
Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek Suharto, yang terdiri dari (46)
yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB) seluas 260 Ha di
sepanjang koridor Cibubur-Cianjur, (47) Yayasan Bunga Nusantara, yang
didukung oleh Nyonya Christine Arifin, isteri bekas Ketua Bulog yang masih
kerabat Nyonya Tien Suharto, pengelola Taman Bunga Nusantara (TBN) seluas
35 hektar di Kabupaten Cianjur, serta (48) Yayasan Rally Indonesia (Shin,
1989: 268; Tiras, 23 Nov. 1995: 15-16; Swa, 13-27 Maret 1997: 99; info dari
pembaca e-mail, 16 April 1998).
  
Yayasan Rally Indonesia, beranggotakan suami Mamiek, Pratikto Singgih,
serta tiga orang cucu Suharto, yakni Dandy Nugroho Hendro Maryanto dan
Danny Bimo Hendro Utomo (anak Tutut dan Indra Rukmana), serta Ari Haryo
Wibowo (anak Sigit Harjojudanto). Kegiatan rutin tahunan yayasan ini adalah
menyelenggarakan seri kejuaraan reli dunia di kawasan Medan sejak sepuluh
tahun terakhir.
  
Pratikto Singgih bukannya tak berperan dalam memupuk kekayaan keluarga
Suharto. Lulusan FE-UI ini adalah presiden komisaris Bank Utama, salah satu
bank keluarga Suharto yang sampai saat ini (21 April 1998), lolos dari
langkah-langkah penutupan bank-bank swasta bermasalah.
  
Yayasan-yayasan yang dikuasai Titiek & Prabowo:
--------------------------------------------------------
Sub-kelompok kelima adalah yayasan-yayasan yang dipimpin atau didominasi
oleh Titiek Prabowo atau suaminya, Letnan Jenderal Prabowo Subianto, yang
terdiri dari (49) Yayasan Badan Intelijen ABRI (BIA), yang dikuasai Prabowo
bersama teman dekatnya, Mayor Jenderal Jacky Anwar Makarim, yang ikut
mengelola sistem perparkiran di Jakarta, (50) Yayasan Kobame (Korps Baret
Merah), pemegang saham PT Kobame, serta (51) Yayasan Dharma Putera Kostrad,
yang secara ex officio sekarang berada di bawah Prabowo sebagai Komandan
Kostrad yang baru (Gatra, 4 Feb 1995).
  
Kemudian, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikuasai Titiek Prabowo adalah
(52) Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur, (53) Yayasan Hati, yang
dibentuk oleh sejumlah "partisan" (orang Timor Leste dan Timor Barat yang
membantu Kopassus merebut Timor Leste di tahun 1975-1976), (54) Yayasan
Kerajinan Indonesia, (55) Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, dan (56) yayasan
pencari dana KONI (Asiaweek, 12 April 1996: 39; The Australian, 10 Oct.
1996).
  
Sedikit catatan tentang yayasan-yayasan yang dikuasai Titiek dan suaminya,
mulai dari Yayasan Kobame. Sebelum Prabowo menjadi Komandan Jenderal
(Danjen) Kopassus, yayasan itu telah berdiri. Tahun 1995, berpatungan
dengan kelompok Arseto, konglomerat milik Sigit Harjojudanto, Yayasan
Kobame mulai membangun dua pabrik briket arang di Kartosuro, Sukoharjo, dan
Serang, Jawa Barat, dengan investasi sebesar Rp 7 milyar. Pabrik briket
arang hasil patungan dengan PT Ariyo Seto Wijoyo, anggota kelompok Arseto,
diberi nama PT Prawara Sanggatama dan direncanakan mulai beroperasi bulan
Januari 1996.
  
Menurut Danjen Kopassus waktu itu, Brigjen TNI Soebagyo HS, pabrik itu
diharapkan memberi keuntungan bagi banyak pihak. Selain bermanfaat bagi
petani di sekitar pabrik, juga mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit
Kopassus. "Tentu saja, tujuan memberi kesejahteraan dan keuntungan tidak
bisa diabaikan," begitu kata Soebagyo HS (Jawa Pos , tanggal 29 Agustus
1995).
  
Ketika Prabowo jadi Danjen Kopassus, PT Kobame mendapat kredit sindikat Rp
45 milyar dari BRI dan Bank Pelita (milik kel. Djojohadikusumo) untuk
membangun proyek-proyek properti di daerah Cinjantung. Selain itu, PT
Kobame juga berusaha mengambilalih 50% saham Hotel Horison (EBRI, 18 Juni
1997; Siar, 10 Des. 1997). Tidak jelas siapa ketua yayasan itu, setelah
menantu Suharto naik pangkat (jadi letjen) dan jabatan (jadi Pangkostrad).
Namun jelas, sebagai bekas pimpinan Kopassus, dia pasti ikut menikmati
bisnis yayasan ini.
  
Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur dibentuk oleh Gubernur "boneka" Timor
Leste, Jose Abilio Osorio-Soares, sekitar bulan September 1994. Yayasan
inipun telah dimanfaatkan untuk promosi bisnis keluarga Suharto di Timor
Leste. Hanya dalam tempo 10 menit, Titiek Prabowo berhasil mengumpulkan
sumbangan Rp 210 juta bagi yayasan itu, dalam Lokakarya dan Temu Usaha
se-Nusa Tenggara dan Timor Leste, September 1994, di Dili. Sumbangan para
pengusaha itu menanggapi himbauan Titiek dalam jamuan makan malam di rumah
gubernur, konon untuk menghargai perjuangan para keluarga veteran pejuang
"integrasi".
  
Penyumbangnya: Titiek Prabowo sendiri (Rp 50 juta); wakil perusahaan kayu &
ikan Djajanti Group, di mana Sudwikatmono menjadi presiden komisaris (Rp 50
juta); serta wakil-wakil Sucofindo, Texmaco, Modern Group, dan lima
perusahaan lain (Jawa Pos, 14 Sept, 1994).
  
Ternyata, dari semua penyumbang di malam dana itu hanya Titiek dengan
kelompok Maharaninya dan Marimutu Sinivasan dengan kelompok Texmaconya yang
sudah menanam modal di bumi Loro Sae. Keduanya berkongsi dengan Yayasan
Hati membangun pabrik tenunan Timor, PT Dilitex, bernilai US$ 575 juta.
  
Yayasan Hati, walaupun secara resmi dipimpin Gil Alves, menantu sang
gubernur boneka, sesungguhnya merupakan alat bisnis Titiek Prabowo juga.
Selain di pabrik tekstil PT Dilitex, puteri kedua Presiden Suharto itu juga
partner pabrik garam Yayasan Hati di Manatuto. Kedua pabrik baru itu
diresmikan Titiek di Dili, bulan Mei tahun lalu (Aditjondro, 1997a; Lema,
1997; EBRI, 5 Feb 1997: 34).
  
Kini, setelah seorang komisaris kelompok Texmaco, Theo Sambuaga, diangkat
Suharto menjadi Menteri Tenaga Kerja, Titiek Prabowo praktis juga punya
akses ke Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI). Yayasan ini didirikan di
zaman Menteri Tenaga Kerja Awaluddin Djamin, untuk memonopoli atau
setidak-tidaknya, memonitor bantuan dana luar negeri bagi pengembangan
serikat-serikat buruh di Indonesia. Sehingga ironisnya, Yayasan Friedriech
Ebert di Jerman, yang di sana terkenal radikal, dipaksa bermitra dengan
serikat buruh boneka pemerintah, FBSI yang kemudian beralih nama menjadi
SPSI. Semua bantuan FES untuk FBSI/SPSI itu, harus disalurkan melalui YTKI.
  
Yayasan pencari dana KONI, sudah dapat dipastikan tidak cuma akan mencari
dana bagi KONI, melainkan juga bagi keluarga Suharto. Baik melalui Titiek
Prabowo maupun melalui pamannya, Jenderal Wismoyo Arismunandar. Segera
sesudah terpilih sebagai Ketua KONI, akhir Januari 1995, ia memanggil 65
boss konglomerat, termasuk Liem Sioe Liong, Eka Tjipta Widjaja, Ciputra,
dan James Riady, untuk "urunan" bagi penyelenggaraan SEA Games. Maklumlah,
berkat menjadi ajudan Presiden, Wismoyo berhasil mengawini Datiet Siti
Hardjanti, adik almarhumah Nyonya Tien Suharto (Sinar , 4 Febr. 1995: 8-9,
25 Nov. 1995: 76; Forum Keadilan, 4 Des 1995: 39-40).
  
Wismoyo sekarang menjadi presiden komisaris perusahaan penerbangan Mandala
Airlines, yang dikuasai oleh Nusamba, Sigit Harjojudanto, dan Yayasan Darma
Putera Kostrad (Iklan Info-Bisnis, Nov 1994; Indo-commercial, 26 Jan 1995:
2). Karuan saja Bambang "dipercayai" untuk mengetuai konsortium bersama
kelompok Mulia dan Titiek Prabowo untuk membangun hotel, apartemen dan mall
di bekas lapangan tembak Senayan guna memanfaatkan pesta olahraga SEA Games
ke-19 di Jakarta, 11-19 Oktober lalu.
  
Sementara itu, Tutut "dipercayai" untuk mengelola armada taksi SEA Games
dengan 15000 mobil Proton Saga yang diimpornya di Malaysia, sedangkan
Bambang, juga dengan dalih untuk keperluan SEA Games ke-19, diizinkan
mengimpor 615 mobil mewah, tanpa membayar bea masuk.
  
Lalu, berbulan-bulan sesudah SEA Games selesai pun, konsorsium yang
dipimpin Bambang Trihatmodjo dan Bambang masih diizinkan "memajak" uang
rakyat lewat stiker SEA Games, tanpa pertanggungjawaban terbuka (Swa, 24
April-7 Mei 1997: 94-96; Kontan , 23 Juni 1997; D & R , 8 Nov. 1997: 98-99;
Siar, 7 & 10 Okt 1997). Itulah enaknya punya paman jadi Ketua KONI.
  
Yayasan Dharma Putera Kostrad:
------------------------------------
Sedikit catatan juga perlu diberikan tentang Yayasan Kesejahteraan Sosial
Dharma Putera Kostrad (YDP Kostrad), yang kini dikuasai oleh Letjen Prabowo
Subianto sebagai Pangkostrad baru. Yayasan ini merupakan 'kapal keruk duit'
pertama bagi Suharto di awal Orde Baru, di masa transisinya dari
Pangkostrad menjadi Presiden penuh (Aditjondro, 1998).
  
Ketua harian YDP Kostrad mula-mula adalah Brigjen Sofyar, Kepala Staf
Kostrad waktu itu, yang juga "terpilih" sebagai Ketua KADIN Indonesia.
Sesudah Sofyar meninggal tahun 1973, jabatan itu dialihkan Suharto kepada
Jenderal Suryo Wiryohadipuro, salah seorang Aspri Presiden waktu itu.
  
Walaupun resminya Suryo menjabat sebagai ketua harian YDP Kostrad,
pengelolaan bisnis kelompok perusahaan itu berangsur-angsur dipercayakan
Suharto pada Sofyan Wanandi. Sofyan adalah tangan kanan Jenderal Sudjono
Humardani, yang juga Aspri Presiden Suharto. Maka masuklah Sudjono
Humardani, dua orang puteranya, Djoko dan Salim, dan seorang menantunya,
Saso Sugiarso, ke dalam perusahaan-perusahaan kelompok itu, yang pada
awalnya bekerjasama erat dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, pemilik kelompok
perusahaan Tri Usaha Bhakti (Truba).
  
Juga isteri dan anak Jenderal Ali Murtopo, Aspri Presiden yang lain, masuk
menjadi komisaris sebagian perusahaan Pakarti Yogya. Maklumlah, tangan
kanan Ali Murtopo adalah Jusuf Wanandi, abang si Sofyan. Mereka berdua,
Sofyan dan Jusuf, adalah agen Operasi Khusus (Opsus), operasi klandestin
TNI/AD yang dikomandoi Jenderal Ali Murtopo mula-mula khusus untuk merebut
Irian Barat, kemudian untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia,
kemudian dimobilisasi untuk memenangkan pengangkatan Suharto menjadi
Presiden penuh dalam Sidang Umum MPR 1967, lalu terakhir dipakai untuk
memantapkan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 serta melumpuhkan semua
partai lain.
  
Sementara itu, pembagian rezeki bagi keluarga Jenderal Suryo, tidak
dilupakan. Seorang menantunya, Adiwarsito Adinegoro, juga turut dalam
delapan perusahaan milik Kostrad. Sedangkan seorang anak Jenderal Suryo
sendiri, Tony Suryo, dilibatkan dalam kelompok bisnis Astra, dan menjadi
tangan kanan Edward Surjadjaja dalam kelompok Summa. Dengan kata lain, pada
awalnya Sofyan Wanandi dan banyak pengusaha keturunan Cina lain pendukung
Suharto, sengaja melibatkan para jenderal dalam inner circle Suharto
berikut keluarganya dalam bisnis mereka, untuk memantapkan dukungan rezim
ini pada kepentingan ekonomi mereka.
  
Di tangan Sofyan Wanandi itulah bisnis kelompok Kostrad -- yang lebih
dikenal dengan nama kelompok Pakarti Yogya -- berkembang dengan pesat,
dengan dukungan dari kelompok Salim dan konglomerat-konglomerat lain,
seperti kelompok Mantrust, Bank Panin, BUN, dan lain-lain.
  
Misalnya, Bank Windu Kencana, prakteknya adalah usaha patungan antara
Kostrad dan Liem Sioe Liong, walaupun menurut akte notarisnya adalah milik
YDP Kostrad, Yayasan Trikora, dan Yayasan Jayakarta. Pabrik perakitan
Volkswagen, yang dirampas Kostrad dari Piola Panggabean, dan berganti nama
menjadi PT Garuda Mataram, adalah kongsi antara Kostrad dan kelompok
Mantrust. Bahkan dalam PT Toyota Astra Motors, agen tunggal mobil Toyota di
Indonesia, YDP Kostrad memiliki 7,5% saham. Juga dalam agen sepeda motor
Honda, PT Federal Motors yang anak perusahaan Astra juga, YDP Kostrad
punya saham (TBN RI tgl. 18 Juni 1968 No. 49; Shin, 1989: 258-261, 266,
335, 411; Robison, 1990: 262-263, 282, 288; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990:
27).
  
Lama-lama, Sofyan mulai mengembangkan kelompok perusahaan yang didominasi
keluarga Wanandi, yang lebih dikenal dengan nama kelompok Gemala, yang di
tahun 1993 terdiri dari 32 perusahaan dengan omset lebih dari Rp 1,2
trilyun setahun (Prospek , 13 Agustus 1994: 20). Perusahaan-perusahaan
Kostrad sendiri semakin terlantar, apalagi setelah VW semakin disaingi
mobil-mobil Eropa, AS, Jepang, dan Korea yang diageni kelompok Salim serta
bisnis keluarga Suharto yang lain (Chalmers, 1988).
  
Dalam dasawarsa terakhir, kelompok Nusamba dan bisnis keluarga besar
Suharto lainnya mulai masuk menguasai berbagai perusahaan yang dulu
didominasi Kostrad. Di tahun 1970, akte notaris PT Bogasari menentukan
bahwa 26% keuntungan pabrik penggilingan terigu itu harus harus dibagi rata
antara YDP Kostrad dan Yayasan Harapan Kita. Tujuh tahun kemudian, akte
notaris Bogasari direvisi. Nyonya Bustanil Arifin, yang masih kerabat
Nyonya Tien Suharto dan suaminya masih Ketua Bulog waktu itu, masuk menjadi
pemegang 21% saham Bogasari. Dialah yang berhak menentukan pembagian
keuntungan pabrik terigu raksasa itu untuk yayasan-yayasan sosial. Jadi,
lenyaplah "jatah" otomatis YDP Kostrad sebesar 13% itu (Shin, 1989: 268,
354).
  
Kemudian, seperti yang sudah disinggung di atas, maskapai penerbangan PT
Mandala Airlines, kini dikuasai Nusamba (45%) dan Sigit Harjojudanto (15%),
sehingga saham PT Dharma Putera Kencana (a/n YDP Kostrad) tinggal 40%.
Mandala juga telah mengangkat Jenderal Wismoyo Arismunandar, adik ipar
Nyonya Tien Suharto, sebagai Presiden Komisaris. Masuknya pemegang saham
baru juga memperkuat otot operasi Mandala, dengan membeli dua pesawat
Boeing 737 bekas milik maskapai penerbangan Jerman, Lufthansa
(Indocommercial , 26 Jan. 1995: 1-2).
  
Kendati demikian, YDP Kostrad masih tetap bertahan sebagai pemegang saham
sejumlah perusahaan lain yang tergolong basah, misalnya pabrik karung
plastik Pertamina, PT Karuna, bersama dua yayasan TNI/AD yang lain (Prospek
, 16 Febr. 1991: 9).
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian III)
----------------------------------------
George J. Aditjondro
  
Yayasan para besan dan kerabat:
---------------------------------------------
Dalam kelompok yayasan para besan dan kerabat, tercatat tiga yayasan yang
dipimpin anggota keluarga Kowara, yakni (57) Yayasan Pembangunan Jawa
Barat, (58) Yayasan 17 Agustus 1945, dan (59) Yayasan Pendidikan Triguna
yang ketiga-tiganya berafiliasi ke mendiang Eddi Kowara Adiwinata, ayah
mertua Tutut, serta Nyonya Eddi Kowara (iklan dukacita Suara Merdeka, 23
Jan 1995 & Jawa Pos, 7 Maret 1996).
  
Lalu, ada tiga yayasan yang dipimpin anggota keluarga Djojohadikusumo,
yakni (60) Yayasan Pralaya Loka, yang diketuai Nyonya Dora
Sigar-Djojohadikusumo, yang berniat mendirikan krematorium canggih di
Cikarang, Jawa Barat, (61) Yayasan Dana Mitra Lingkungan, serta (62)
Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, yang dibentuk
untuk menggalakkan ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara bekas
Uni Soviet (Kontan, 23 Juni 1997; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 31).
  
Yayasan Dana Mitra Lingkungan yang dirintis Profesor Sumitro
Djojohadi-kusumo, sangat dikenal di lingkungan organisasi non-pemerintah
(ornop) lingkungan seperti WALHI, karena banyak membantu kegiatan
pendidikan lingkungan, tanpa melakukan oposisi terbuka terhadap rezim
Suharto. Sumber dananya kebanyakan dari maskapai multinasional Barat yang
beroperasi di Indonesia, seperti BAT (British American Tobacco), Chevron,
Texaco, dan lain-lain.
  
Kemudian, dalam kelompok yayasan para kerabat Suharto dan isterinya di Solo
dan Yogya termasuk (63) Yayasan Mangadeg, (64) Yayasan Pendidikan Grafika,
dan (65) Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, yang ketiganya
diketuai Sukamdani Gitosarjono, saudara sepupu Nyonya Tien Suharto, (66)
Yayasan HIPMI Jaya, (67) Yayasan Suryasumirat, (68) Yayasan Aji Kinasih
Kencana, (69) Yayasan Puteri, (70) Yayasan Ngadi Saliro-Ngadi Busono, (71)
Yayasan Kinasih, serta (72) Yayasan Kemusuk Somenggalan yang dikelola
kerabat Suharto di Dukuh Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
  
Soal Yayasan Mangadeg dan Yayasan Kemusuk Somenggalan akan dijelaskan di
bagian tersendiri, jadi marilah kita tinjau yayasan-yayasan kerabat Suharto
yang lain.
  
Yayasan Kesejahteraan dan Sosial Sahid Jaya, dibentuk dan diketuai oleh
Sukamdani Gitosarjono untuk mengelola Universitas Sahid dan Akademi
Perhotelan Sahid, serta membantu beberapa perguruan tinggi lain di
Indonesia (InfoBisnis , Juli 1994: 13).
  
Selanjutnya, Yayasan HIPMI Jaya melibatkan putera keempat Sukamdani
Gitosardjono, Haryadi Budisantoso Sukamdani, 43, alias "Aik". Yayasan ini
dibentuk oleh para pengurus dan bekas pengurus Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia cabang Jakarta Raya, termasuk "Aik". Yayasan ini termasuk salah
satu pemegang saham PT Info Jaya Abadi, penerbit majalah Info Bisnis .
  
Sebelum punya SIUPP, majalah bisnis yang waktu itu langsung diterbitkan
oleh HIPMI Jaya sudah beredar bebas di toko buku dan agen koran & majalah
di kota-kota besar di Indonesia, walaupun Info Bisnis merupakan majalah
intern HIMPI Jaya. Peredaran secara komersial ini bertentangan dengan
peraturan pemerintah tentang penerbitan khusus yang hanya punya STT (Surat
Tanda Terdaftar), dan banyak majalah mahasiswa dan ornop yang telah ditegur
dan dicabut STT-nya karena dianggap melanggar peraturan ini.
  
Bulan April 1995, setelah PT Info Jaya Abadi terbentuk, majalah itu
memperoleh Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP). Kontan penerbit majalah Info
Bisnis itu menjual sahamnya kepada keluarga besar HIPMI, tanpa
mencatatkan sahamnya di Badan Pengawas Pasar Modal (Kompas , 10 April 1995;
Forum Keadilan , 29 Sept. 1994: 83). Hal ini juga bertentangan dengan
peraturan pemerintah. Namun presedennya sudah ada, yakni penjualan saham
penerbit harian Republika kepada semua orang (Muslim) yang berminat.
Termasuk Suharto. Selain itu, pejabat mana yang berani, atau mau menegur
penerbit majalah Info Bisnis itu, yang hampir semuanya termasuk pengusaha
anak pejabat?
  
Yayasan Suryasumirat yang didirikan dengan Keppres No. 7 Th. 1991, mendapat
rezeki nomplok berupa sebagian kekayaan dana milik Puro Mangkunegaran.
Berdasarkan Keppres itu, yayasan ini ditugaskan mengelola aset
Mangkunegaran. Termasuk dana Rp 3 milyar yang dihibahkan pemerintah kepada
kaum kerabat keraton, dari mana Nyonya Tien Suharto berasal. Dana itu
disimpan dalam bentuk deposito atas nama yayasan itu di bank yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan. Dalam Keppres itu juga ditegaskan bahwa yayasan
itulah yang berhak mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil deposito
tersebut.
  
Menurut Agus Sudono, bekas ketua FBSI, yang menjabat sebagai Ketua Harian
Yayasan Suryasumirat, dana hibah dari pemerintah itu disimpan di BDN
Manggala Wanabakti, Jakarta. Yayasan ini memanfaatkan bunga simpanan
sebagian besar (65%) untuk membiayai Puro Mangkunegaran, 5% untuk keperluan
Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryasumirat (HKMNS), 12% untuk biaya
operasional Yayasan Suryasumirat, dan 18% untuk cadangan keperluan
mendadak. Pengeluaran terbesar, menurut Agus Sudono, adalah untuk membiayai
pengelolaan Puro Mangkunegaran, yakni rata-rata Rp 17,5 juta per bulan. Itu
hanya untuk menggaji para karyawan, dan belum termasuk honor Sudjiwo,
sebagai pengageng puro (Sinar , 19 Sept. 1994: 27).
  
Lewat isterinya, Tommy Suharto, kini juga berhak ikut mengelola Puro
Mangkunegaran maupun Yayasan Suryosumirat. Soalnya, Ardhia Pramesti Regita
Cahyani Suryobandoro alias Tata, yang baru dinikahinya Mei tahun lalu,
termasuk kerabat Mangkunegaran.
  
Selanjutnya adalah Yayasan Aji Kinasih Kencana, yang didirikan dan dipimpin
oleh Djoko Ramiadji. Putera Nyonya Mooryati Soedibyo, pakar jamu dan
kosmetika tradisional asal Solo itu, pernah menjadi direktur teknik dan
operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan jalan-jalan tol
Tutut. Kini Djoko Ramiadji telah membentuk konglomerat keluarganya sendiri,
yakni kelompok Drassindo. Dengan dana awal sekitar Rp 400 juta, yang
disisihkan dari keuntungan perusahaan (kelompok) dan kantor pribadi sang
direktur, yayasan itu antara lain menyantuni penderita sakit yang
keluarganya tidak mampu.
  
Walaupun sudah pisah dari CMNP, bisnis kelompok Drassindo ini masih erat
kaitannya dengan bisnis keluarga Suharto, yakni pembangunan dan
pengoperasian jalan-jalan tol. Selain itu, kelompok Drassindo menjadi
partner Hotel Sheraton berbintang lima yang dibangun dekat bandara Adi
Sutjipto, Yogya.
  
Mustika Princes Hotel berlantai tujuh, dari mana orang dapat memandang ke
lereng Gunung Merapi, bakal diuntungkan oleh berbagai mega-proyek keluarga
Suharto. Mulai dari pembangunan bandara Adi Sumarno, Solo (bekerjasama
dengan bandara Schiphol, Belanda) serta pembangunan jalan tol Solo-Yogya
sepanjang 38 Km oleh PT Citra Lamtoro Gung Persada-nya Tutut, sampai dengan
pembangunan Merapi Golf and Mountain Resort milik Sudwikatmono,
Probosutedjo, Sukamdani, dan Azwar Anas (Wisnu, 1998; Forum Keadilan, 1
Sept. 1994: 38, 1 Juli 1996: 74-75;Bernas, 7 Okt. 1994; Tiras , 14 Sept.
1995; Kontan , 7 Okt. 1996: 24, 31 Maret 1997: 30; Warta Ekonomi, 2 Des.
1996: 12-13; Swa, 5-18 Juni 1997: 47, 25 Sept.-8 Okt. 1997: 98-99).
  
Yayasan Aji Kinasih Kencana hanyalah salah satu di antara berbagai yayasan
keluarga Mooryati Soedibyo yang erat hubungannya dengan keluarga besar
Suharto. Dua yayasan lain, yakni Yayasan Puteri dan Yayasan Ngadi Saliro
dan Ngadi Busono, diketuai sendiri oleh sang direktur perusahaan jamu
tradisional Jawa, PT Mustika Ratu. Berkat kedekatannya dengan Nyonya Tien
Suharto (alm.), Yayasan Puteri praktis memegang monopoli penyelenggaraan
kontes ratu di Indonesia, sekaligus menjadi counterpart Miss Universe.
  
Dalam posisi sebagai ketua yayasan-yayasan itu, Nyonya Mooryati Soedibyo
juga berhasil mendapat kesempatan audiensi dengan Nyonya Hillary Clinton di
Istana Negara, tanggal 14 November 1994. Belum lagi audiensi-audiensi
dengan Ibu-Ibu Negara Filipina dan Korea Selatan di tahun yang sama, yang
semuanya merupakan ajang promosi jamu kecantikan Jawa buatan PT Mustika
Ratu (Iklan PT Mustika Ratu diFemina , 25-31 Mei 1994).
  
Nyonya Tien Suharto tampaknya memang senang mempromosikan perusahaan jamu
kencantikan dari Solo itu. Maklumlah, almarhumah adalah sahabat lama
juragan jamu itu sejak masa kecil mereka di Solo, seperti keluarga sendiri.
Ketika KRMH Ir. Soedibyo Purbo Hadiningrat, suami milyarder jamu itu
meninggal dunia, tanggal 6 Januari yang lalu, almarhum juga dikuburkan di
pemakaman keluarganya di Tapos, dekat kompleks peternakan keluarga Suharto
(Forum Keadilan , 26 Jan. 1998: 80).
  
Makanya tak mengherankan kalau bisnis anak-anak kedua keluarga itu pun
tumpang tindih, atau sedikitnya bersinerji satu sama lain. Paling tidak,
jalan-jalan tol kelompok Drassindo ikut menikmati kenaikan tarif jalan tol
yang berulang kali digolkan oleh kelompok Tutut, walaupun ditentang oleh
sejumlah anggota DPR-RI dari fraksi Pembangunan maupun fraksi lain.
  
Persahabatan Djoko Ramiadji dan Tutut juga mempererat hubungan keluarga
Suharto dengan kerabat keraton Pakubuwono, sebab Nyonya Mooryati Soedibyo
Poerbohadiningrat adalah putri Pakubuwono X (Sinar , 3 Des. 1994: 31-32).
Ini menambah kuatnya tancapan kuku keluarga Suharto di daerah Solo, atau di
Jawa Tengah pada umumnya, di mana semangat feodal masih kuat berakar di
kalangan rakyat kecil maupun birokrat.
  
Selanjutnya, Yayasan Kinasih. Yayasan ini patut dicatat sebagai instrumen
tak langsung Suharto untuk memelihara simpati umat Nasrani. Yayasan ini
milik Radius Prawiro, yang masih saudara sepupu Nyonya Tien Suharto.
Yayasan yang sehari-hari dikelola oleh Nyonya Radius Prawiro, memiliki
perkebunan anggrek di Ciawi, Bogor, peternakan di Jawa Timur, Sekolah
Tinggi Ilmu Sosial Widuri, dan Wisma Kinasih di Jawa Barat (Warta Ekonomi ,
29 Okt. 1990: 27; sumber-sumber lain).
  
Karena kedekatannya dengan para pengurus Dewan Gereja-Gereja di Indonesia
(DGI), Wisma Kinasih sering menjadi tempat penyelenggaraan
pertemuan-pertemuan DGI, yang kemudian berganti nama menjadi PGI
(Persekutuhan Gereja-Gereja di Indonesia). Wisma Kinasih juga cukup dikenal
oleh civitas academica berbagai universitas Kristen di Indonesia, di mana
Radius duduk sebagai anggota atau pimpinan dewan penyantunnya.
  
Radius-lah yang berjasa "menyelamatkan" Sinar Harapan dari tangan-tangan
Harmoko, Sudwikatmono, Titiek Prabowo, dan Bambang N. Rachmadi (menantu
Sudharmono), ketika burung-burung kondor itu memperebutkan bangkai harian
Kristen itu, setelah dibreidel oleh Harmoko, tanggal 9 Oktober 1986
(Byrnes, 1986; sumber-sumber lain).
  
Toh Radius, yang belakangan ini dipakai lagi oleh Suharto dalam ofensif
diplomasi terhadap Blok Barat, hanya dapat bergerak sejauh direstui suami
saudara sepupunya. Misalnya, dalam kemelut pemecatan Arief Budiman di
Universitas Kristen Satya Wacana, anggota kehormatan Badan Pengurus YPTKSW
itu tak mampu memaksa pengurus Satya Wacana mencabut pemecatan perintis
Program Pascasarjana Studi Pembangunan UKSW itu.
  
Soalnya Radius tidak akan mau melakukan apa-apa yang dapat menyulitkan
bisnis anak-anaknya. Padahal, Arief Budiman waktu itu terkenal sebagai
pengritik konglomerat paling top di UKSW, di mana Mochtar Riady, boss Lippo
Group duduk di badan pengurus yayasan perguruan tinggi swasta itu.
  
Maklumlah, konglomerat Kariza Group milik ketiga anaknya, Baktinendra, Tri
Putra Yusni, dan Pingkan Riani Putri, yang sudah punya aset sebesar Rp 100
milyar di tahun 1993. Sebagian partner bisnis anaknya adalah juga partner
bisnis anak-anak Suharto. Misalnya, perkebunan tebu PT Naga Mas seluas 25
ribu Ha di Kabupaten Gorontolo, Sul-Ut, dikelola oleh Bakti Prawiro,
berkongsi dengan Prajogo Pangestu, kawan bisnis Tutut dan Bambang.
  
Sementara itu, Ria Prawiro adalah komisaris PT Perdana Inti Investama, di
bawah PresKom Johannes Kotjo, bekas CEO kelompok Salim yang kini memutar
sebagian bisnis Bambang Trihatmodjo. Aset total perusahaan pialang bursa
saham itu tahun 1996 sudah bernilai Rp 0,6 trilyun. Ria juga direktur PT
Kariza Indalguna, pemegang hak waralaba perusahaan pengelola konferensi
internasional, Carrol Partners International, sehingga ia biasa bergaul
dengan pengusaha top dan kepala negara di kawasan Asia-Pasifik. Omset
kelompok Tri Megah yang dipimpinnya tahun 1996 mencapai Rp 157 milyar, No.
204 di antara 220 konglomerat terbesar di Indonesia.
  
Akhirnya, melalui PT Rempah Jaya Lestari, Bakti dan Yusni Prawiro ikut
dalam BPPC, oligopoli cengkeh Tommy Suharto, berkongsi dengan Oei Kurnia
Wijaya, pengusaha gula dan perkapalan asal Gorontalo (IEFR, 1997: 444-445;
Prospek , 6 Maret 1993: 20; Indonesia Business Weekly , 18 Juni 1993;Suara
Independen , Juli 1995: 22; Media Indonesia Minggu , 27 Agustus 1995; Down
to Earth , Agustus 1997: 15; Warta Ekonomi , 24 Nov. 1997: 36-37).
  
Yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto melalui Habibie, Bob Hasan, dan Sudomo:
-----------------------------------------------------------------------------
Last but not least, dalam kelompok ketujuh termasuk yayasan-yayasan yang
kini dikuasai secara tidak langsung oleh Suharto melalui Wakil Presiden
B.J. Habibie, lewat tiga jalur: ICMI, para alumni Jerman, Sulawesi, dan
Batam. Pertama, lewat ICMI, yang mungkin sebentar lagi akan mengganti Ketua
Umumnya dengan seseorang yang direstui Habibie, Suharto menguasai (73)
Yayasan Abdi Bangsa, pemilik PT Abdi Bangsa yang menerbitkan harian
Republika dan majalah Ummat, di mana Haji Muhammad Suharto menjadi
pelindung, (74) Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orangtua Bimbing Terpadu
(ORBIT) yang diketuai dr. Nyonya Hasri Ainun Habibie, dan (75) Yayasan
Dompet Dhuafa Republika (Prospek , 19 Des. 1992: 34).
  
Peranan dan kekayaan kedua yayasan terakhir ini tak dapat diremehkan, dan
sangat terkait dengan yayasan-yayasan yang dikuasai Suharto secara
langsung.
Di kalangan wartawan Muslim di Jakarta, Yayasan Orbit cukup dikenal, karena
yayasan itu dapat memberi rekomendasi potongan harga tiket pesawat dan
berbagai kemudahan lain.
  
Di awal 1996, Yayasan Orbit telah berhasil mengisi koceknya sejumlah Rp 2
milyar, dengan menggaet fulus dari semua bank pemerintah (Bapindo, BRI,
Bank Exim, BDN, BBD, BTN, dan BNI 46), serta sejumlah bank swasta, yakni
Bank Anrico (yang baru saja dibubarkan), Bank Bukopin, Bank Intan, Bank
Muamallat, Bank Nasional, Bank Nusa, dan Bank Papan Sejahtera. Di awal 1996
itu, kerjasama sedang dijajaki dengan 10 bank swasta lain, seperti Bank
Angkasa, Bank Duta, Bank Danamon, Bank Dwipa, BCA, BII, Bank Lippo, Bank
Universal, Bank Victoria, dan Bank Umum Nasional (Jawa Pos , 24 April 1996;
Forum Keadilan , 1 Jan. 1996: 107).
  
Seperti yang kita ketahui, BCA, Bank Danamon, Bukopin, Bank Duta, BUN, Bank
Papan Sejahtera, dan Bank Universal, dikuasai oleh klik Suharto melalui
keluarga Liem Sioe Liong, tiga anak Suharto (Tutut, Sigit, dan Titiek), Bob
Hasan, dan keluarga Djojohadikusumo. Makanya, akan semakin banyak tumpah
tindih kekayaan yayasan Suharto yang satu dengan yan lain, melalui kegiatan
pencarian dana Yayasan Orbit ini.
  
Yayasan Dompet Dhuafa Republika, lebih kaya lagi, karena di tahun 1996
yayasan ini telah berhasil meraup fulus sebesar Rp 4 milyar dari sejumlah
donor yang tak diidentifikasi (Forum Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
  
Kekuasaan Habibie -- sebagai tangan kanan Suharto -- di yayasan-yayasan
ICMI sangat besar. Dialah yang mencoret Parni Hadi dari jabatan Direktur
Produksi PT Abdi Bangsa, dan menggolkan Beddu Amang yang juga Bendahara
ICMI dan Ketua Presidium KAHMI (Keluarga Alumni HMI), menjadi komisaris
perusahaan penerbit harian Republika itu, sekaligus Ketua Yayasan Abdi
Bangsa. Dengan demikian, klik pendukung Suharto di lingkungan ICMI juga
semakin solid. Sebab Beddu Amang juga komisaris perusahaan keluarga
Bustanil Arifin, PT Bormindo Nusantara, bersama A.R. Ramly yang juga salah
seorang komisaris PT Astra International (Jakarta Post, 18 Febr. 1994;Forum
Keadilan , 8 Sept. 1997: 97).
  
Kemudian, lewat Habibie sebagai patron para sarjana lulusan Jerman, Suharto
akan semakin kuat mempengaruhi (76) Yayasan Bina Bhakti (YBB). Yayasan ini
didirikan di bulan Oktober 1977 oleh para alumni Jerman, yang pada awalnya
bertujuan membantu realisasi program re-integrasi. "Untuk mempermudah
mahasiswa kita yang studi di Jerman mengabdikan dirinya untuk negara,
sekembalinya ke tanah air," begitu ujar Lilik D. Susbiantoro, Ketua Dewan
YBB pada majalah Prospek , 6 Oktober 1990.
  
Dalam upaya membantu proses reintegrasi itu, YBB menyajikan sejumlah
tawaran bagi para alumni Jerman, a.l. menghubungkan mereka dengan
perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga dan keahlian mereka.
Lantas, ada Business Circle , yang menurut ketuanya, Faisal Djalal,
merupakan wadah para alumni Jerman yang terjun ke dunia wiraswasta (Prospek
, 9 Okt. 1990: 33).
  
Lalu, lewat Habibie sebagai putera Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara,
Suharto dapat meraih simpati masyarakat propinsi itu lewat (77) Yayasan
Pengembangan Wallacea. Yayasan ini, selain didukung Habibie, juga didukung
kelompok bisnis Ibnu Sutowo, yang juga menjadi ketua umum yayasan itu.
Salah satu "proyek" yayasan ini adalah pendirian Universitas di ibukota
kabupaten Bolaang-Mongondow, sebagai pusat riset kawasan fauna dan flora
Wallacea yang terwakili di Taman Nasional Nani Bogane Wartabone seluas 325
ribu hektar (Teknologi, Des. 1994: 74; sumber-sumber lain).
  
Akhirnya, lewat kekuasaan keluarga Habibie di Pulau Batam, keluarga Suharto
juga dapat 'kecipratan' monopoli pengelolaan rumah sakit dan
sekolah-sekolah di pulau itu. Monopoli tidak resmi ini dipegang oleh (78)
Yayasan Keluarga Batam, yang diketuai Nyonya Sri Rejeki Habibie, adik B.J.
Habibie yang menikah dengan Mayor Jenderal (Purn.) Sudarsono Dharmo-suwito.
Bekas kepala BIDA (Batam Industrial Development Authority) (1978 -1988)
yang bernaung di bawah Otorita Batam, yang masih menjabat sebagai Ketua
KADIN Batam dan secara politis berkuasa melebihi Camat.
  
Ketua Otorita Batam sendiri, sejak B.J. (Rudy) Habibie diangkat menjadi
Wakil Presiden, dilimpahkan kepada adiknya, J.E. (Fanny) Habibie. Bekas
Dubes RI di London itu sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut
di masa tragedi Tampomas II tahun 1981, yang menenggelamkan
sekurang-kurangnya 800 orang (Tempo, 21 Febr, 1981: 13;Kompas , 27 Maret
1998; sumber-sumber lain).
  
Sebuah yayasan lain yang beroperasi di Pulau Batam, yang diduga ada
hubungan dengan keluarga Habibie adalah (79) Yayasan Merah-Putih. Di
bulan Oktober 1995, yayasan itu menyelenggarakan turnamen golf piala Nyonya
Tien Suharto di pulau itu. Alasannya adalah untuk mempererat kerjasama
antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia.
  
Kekuasaan yayasan-yayasan yang dikuasai keluarga Habibie penting diketahui
untuk memantau kekayaan keluarga Suharto. Soalnya, kekayaan kedua keluarga
itu banyak bertumpang-tindih. Baik di Batam dan beberapa pulau Riau lain,
termasuk dalam PT Sinar Culindo Perkasa yang mengekspor babi hidup ke
Singapura, maupun di luar Batam di mana Tutut berkongsi dengan Timmy
Habibie, adik laki-laki Rudy Habibie yang termuda, dalam bisnis
telekomunikasi dan pemetaan udara.
  
Kelompok Timsco pimpinan Timmy Habibie, yang berkongsi pula dengan kelompok
Bimantara, Salim, dan Sinar Mas dalam sejumlah industri kimia, punya omset
Rp 640 milyar di tahun 1995. Isteri Fanny Habibie juga pemegang saham utama
PT Timsco, sementara anak-anak dan beberapa orang saudara kandung Rudy
Habibie menguasai saham sejumlah anak perusahaan Timsco.
  
Barangkali akibat kedekatan antara keluarga Presiden dan Wakil Presiden
ini, Bob Hasan termasuk pemegang saham paling awal di pulau itu,
berpatungan dengan maskapai AS McDermott International. Tidak cuma itu.
Setelah kasino Copacabana di Ancol, Jakarta, ditutup di bulan April 1981,
lantaran oposisi umat Islam, seorang adik Nyonya Tien Suharto, Mayor
Jenderal (Purn.) Ibnu Hartomo, yang pernah jadi Dirjen Bantuan Sosial
Depsos, pernah mencoba membuka kasino baru di pulau itu. Tapi karena
oposisi dari Singapura, kasino itupun ditutup.
  
Kekuasaan keluarga Habibie atas peluang-peluang bisnis di Pulau Batam dan
IPTN kini sudah 'menurun' ke generasi kedua. Thariq Kemal Habibie, putera
bungsu Rudy Habibie, sudah menjadi presiden direktur konglomerat keluarga
Habibie yang kedua, yakni Repindo Panca Group, yang berkantor pusat di
Jakarta dengan cabang di Braunschweig, Jerman. Bersama saudara sepupunya,
Harry Sudarsono, Thareq telah membangun Hotel Melia Panorama di Pulau
Batam.
  
Selain itu, Thareq juga telah mendapat kepercayaan IPTN dan sejumlah
konglomerat swasta untuk memimpin PT Prodin, yang punya spesialisasi
menyelenggarakan pameran-pameran dagang produk Indonesia, khususnya pesawat
terbang (Wibisono, 1995; Smith, 1996; Hiscock, 1998; Company Profile
Repindo Panca Group 1994;Warta Ekonomi , 23 Jan. 1995: 28; Forum Keadilan
, 31 Juli 1995: 92; Target , 25 Juni-1 Juli 1996: 22-23; Tajuk , 1 Agustus
1996: 51).
  
Kemudian, ada yayasan-yayasan yang kini dikuasai secara tidak langsung
oleh Suharto lewat Bob Hasan, Menteri Perdagangan dan Industri. Bob Hasan
sampai saat ini masih menjabat sebagai presiden komisaris PT Astra
International, Inc., mewakili kelompok bisnis Nusamba. Karena itu Suharto
melalui Bob Hasan, ikut berkuasa atas sepakterjang (80) Yayasan Toyota
Astra Motor, yang memberikan beasiswa pada siswa dan mahasiswa, (81)
Yayasan Dharma Bhakti Astra, yang juga bergerak di bidang pendidikan dan
membantu calon pengusaha, (82) Yayasan Dana Bantuan Astra, yang membantu
anak putus sekolah, dan (83) Yayasan Dharma Satya Nusantara, yang membantu
para perwira yang sudah pensiun (Shin, 1989: 346; Warta Ekonomi , 22 Juni
1992: 41).
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian IV)
----------------------------------------------------
George J. Aditjondro
  
Mengingat bahwa sejumlah perusahaan Astra sudah dihinggapi saham YDP
Kostrad, posisi Bob Hasan di pucuk pimpinan Astra secara finansial ikut
memperkuat posisi menantu Suharto, Letjen Prabowo Subianto yang kini
Panglima Kostrad -- mengulangi jejak mertuanya, 32 tahun yang lalu. Sejarah
dinasti Suharto telah menarik garis lingkaran penuh.
  
Bob Hasan jugs tidak akan begitu saja melepaskan kekuasaannya sebagai "raja
hutan" lewat posisinya sebagai Ketua MPI (Masyarakat Perkayuan Indonesia),
ketua Apkindo (Asosisasi Panel Kayu Indonesia), dan ketua Asmindo (Asosiasi
Mebel Indonesia). Kalaupun ia melepaskan ketiga jabatan ketua itu, begitu
pula jabatan presiden komisaris kelompok Kayumanis, dan menyerahkannya
kepada kader-kader yang sudah dibinanya selama hampir 20 tahun, ia tak akan
begitu saja melepaskan pengaruhnya terhadap ketiga asosiasi itu.
  
Di bawah pengaruh MPI, Apkindo, dan Asmindo adalah dua yayasan, yang telah
dan masih dapat digunakan oleh Bob Hasan untuk menghadapi serangan para
pencinta hutan Indonesia, di dalam negeri maupun di mancanegara, yakni (84)
The Indonesian Cultural Foundation, serta (85) Yayasan Adikarsa Nugraha
Cestita.
  
Indonesian Cultural Foundation pernah mensponsori presentasi satu tesis MA
di bidang kehumasan tentang kampanye anti penggunan kayu tropis, karya Nia
Sarinastiti Sukanto, puteri bekas Rektor UGM, Sukanto Reksohadi-prodjo,
dalam Konferensi Kehutanan Sedunia di Bandung, tahun 1992 (Forum Keadilan ,
14 April 1994: 50-51).
  
Sementara itu, Yayasan Adikarsa Nugraha Cestita digunakan tiga tahun
kemudian oleh Bob Hasan, sebagai counterpart dari International Gold
Award Training (IGAT) '95, untuk menyelenggarakan pendidikan kepemimpinan
bagi pemuda-pemudi teladan berusia antara 20 s/d 30 tahun. Sanggar kerja
(workshop ) yang berlangsung dari 3 s/d 22 Juli 1995 itu, berawal di Taman
Mini Indonesia, dan menggunakan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai ajang
latihan yang utama.
  
Karena IGAT berada di bawah binaan Duke of Edinburgh serta kerabat kerajaan
Inggris yang lain, penggandengan IGAT dengan yayasan itu jelas dimanfaatkan
untuk menyeleksi pesan, peserta, dan ajang latihan, untuk menonjolkan
kebijakan "pelestarian lingkungan" versi Bob Hasan (Tjahyono, 1995).
  
Nyonya Pertiwi Hasan, isteri sang raja hutan, yang aktif memproyeksikan
diri sebagai seniwati, juga punya satu yayasan, yakni (86) Yayasan Patria
Mas Katulistiwa, untuk melaksanakan promosi kerajinan tangan Indonesia.
Misalnya, bersama yayasannya itu ia menuguhkan paket "Bianglala Patria"
dalam acara Pameran Kerajinan Tangan Indonesia di Pulau Kochi, Osaka,
Jepang, tanggal 19-25 September 1995, dengan mencampilkan tari campuran
dari berbagai daerah.
  
Namun selain promosi kerajinan, yayasan itu sekaligus berfungsi sebagai
alat propaganda bagi Suharto. Misalnya, dalam acara Gebyar Indonesia dalam
rangka ulangtahun RI yang ke-50, Pertiwi Hasan menggamit Budyiati Abiyoga
untuk membuat sinetron berjudul Serangan Oemoem Satoe Maret . Maksudnya
konon untuk menampilkan sisi lain dari sebuah perjuangan, yakni mereka yang
aktif di dapur umum (Ummat , 2 Okt. 1995: 101). Tak pelak lagi, dengan
pemilihan judul di atas orang juga mengerti, peranan siapa sebenarnya yang
mau ditampilkan oleh sinetron itu.
  
Di bidang pers, Bob Hasan dan Harmoko telah membentuk (87) Yayasan Maju
Bersama, yang mula-mula menerbitkan majalah dwi-mingguan di bidang
olahraga, Sportif . Di situ Harmoko tercantum sebagai ketua yayasannya,
sedangkan Bob Hasan sebagai pemimpin umum penerbitannya (Warta Ekonomi, 1
Agustus 1994: 23).
  
Seperti yang kita ketahui, setelah pembreidelan Tempo , Bob Hasan-lah yang
kemudian, melalui PT Era Media Informasi (EMI), mendapatkan SIUPP dari
Menteri Penerangan Harmoko waktu itu untuk menerbitkan majalah berita Gatra
dengan memanfaatkan sebagian eks karyawan Tempo (Suara Independen ,
Sept. 1997). Ini mirip kiat Sudwikatmono membajak sebagian karyawan tabloid
Monitor tempo hari lewat Yayasan Tujuh Dua.
  
Belum begitu jelas apakah saham Bob Hasan yang 20% dalam PT EMI, mewakili
Yayasan Maju Bersama, ataukah salah satu di antara trio yayasan pemegang
saham PT Nusamba. Tapi yang jelas, policy keredaksian majalah Gatra
sudah terbukti jelas-jelas mengikuti his master's voice , sehingga yayasan
mana yang diwakili, menjadi tidak begitu relevan lagi.
  
Kemudian, dengan menjadi pemegang 5% saham maskapai tambang
emas-dan-tembaga raksasa, PT Freeport Indonesia, Bob Hasan juga punya akses
ke (88) Yayasan Freeport Irian Jaya. Yayasan ini bekerjasama dengan BPPC,
mengembangkan program kewiraswastaan masyarakat di kampung Kwamki Lama,
dekat kota Timika, yang mereka sebut "business incubator " (Republika , 29
Nov. 1995; sumber lain).
  
Akhirnya, kita jangan lupa seorang antek Suharto yang paling setia, yakni
Laksamana (Purn.) Sudomo, bekas Wapangkopkamtib, bekas Menteri Tenaga
Kerja, dan terakhir menjabat sebagai Ketua DPA. Hubungannya dengan Suharto
adalah sejak zaman Operasi Mandala di Makassar, di mana Sudomo ikut
membantu Suharto melakukan "kerja sambilannya" sejak di Semarang, yakni
menyelundup.
  
Kita tentunya belum lupa, katebelletje Sudomo bagi Eddy Tanzil, yang
kelompok Golden Key-nya sesungguhnya punya hubungan bisnis dengan Tommy
Suharto, sebelum skandal kredit Bapindo yang Rp 1,3 trilyun itu diekspos
oleh Arnold Baramuli. Bank BHS milik kakak Eddy Tanzil, Hendra Rahardja,
juga punya hubungan bisnis dengan keluarga Suharto, karena seorang adik
Nyonya Tien Suharto, Ibnu Hardjanto, duduk sebagai komisaris di bank itu
(Eksekutif, Des. 1997: 58-59).
  
Kembali ke Sudomo, lewat PT Pondok Indah Padang Golf, di mana ia menjadi
Presiden Komisaris, Sudomo memelihara hubungan bisnisnya dengan Sudharmono,
Ibnu Sutowo, Syarif Thayeb, Ismail Saleh, Ali Said (alm.), Omar Abdalla
(alm)., Sudwikatmono, Liem Sioe Liong, Anthony Salim, Henry Pribadi, Hendra
Rahardja, Ciputra, Murdaya Widyawimarta, dan sejumlah pengusaha lain
(Prospek , 22 Febr. 1992: 76; data komposisi pemilik dan direksi PT Pondok
Indah Padang Golf).
  
Sebagai ketua Persatuan Golf Indonesia (PGI), Sudomo juga melindungi
kepentingan para pengusaha lapangan golf dari kecaman para pemilik tanah
serta para pegiat hak-hak rakyat, misalnya dalam kasus lapangan golf
Rancamaya milik keluarga Yoga Sugama.
  
Selain itu, Bank Synergy yang baru berdiri tanggal 12 Mei 1993, dan luput
dari dua kali pembabatan bank-bank swasta belakangan ini, ikut dimiliki
keluarga Sudomo, melalui anaknya, Tini Sudomo (Warta Ekonomi, 10 Mei 1993:
68-70, 24 Mei 1993: 69).
  
Sambil menjabat sebagai Ketua DPA (karena Suharto melindunginya dalam kasus
korupsi Bapindo itu), Sudomo masih memimpin dua yayasan, yakni (89) Yayasan
Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia, dan (90) Yayasan Esok Penuh Harapan,
yang tugasnya membantu para pedagang asongan yang digusur dari jalan-jalan
raya oleh Sudomo dalam operasi yang namanya dipakai yayasan ini (Eksekutif
, Mei 1993: 99).
  
Lewat tangan kanannya ini, Suharto dapat menggunakan dua yayasan yang
dipimpin Sudomo untuk memperbaiki nasib pedagang kecil, yang paling
terhimpit oleh krisis moneter saat ini. Soalnya, kesetiaan Sudomo pada
Suharto kembali terlihat, ketika dia baru-baru ini menyarankan agar ABRI
mengambil sikap "tembak-di-tempat" terhadap para aktivis mahasiswa, yang
sedang berusaha menembus barikade polisi dan tentara yang membendung kampus
mereka (Sydney Morning Herald , 7 April 1998).
  
Yayasan-yayasan ABRI di ketiak perusahaan keluarga Suharto:
----------------------------------------------------------------------------
----------
Berbagai perusahaan keluarga Suharto juga dihinggapi saham sejumlah yayasan
ABRI, yang ikut melebur kepentingan para pimpinan ABRI dengan kejayaan
bisnis keluarga Suharto. Selain YDP Kostrad, Yayasan Kobame dan Yayasan BIA
yang sudah disebut di depan, yang paling menonjol kerjasamanya dengan
bisnis keluarga Suharto adalah (91) Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD.
  
  
Melalui PT Tri Usaha Bhakti, yayasan ini ikut memiliki saham PT
International Timber Corporation Indonesia (ITCI). Usaha patungan dengan
Bambang Trihatmodjo (Bimantara) dan Bob Hasan (Nusamba), telah mengambil
alih bekas HPH dua perusahaan AS -- Georgia Pacific dan Weyerhauser -- di
Kal-Tim, di mana ditebang 1/2 juta m3 kayu gelondongan setahun, dengan
diversifikasi ke kilang kayu lapis berkapasitas 110 ribu m3 setahun, serta
perkebunan kayu (HTI) penghasil bahan baku bubur kertas seluas 187 ribu Ha
(Far Eastern Economic Review , 5 Des. 1991: 55; Warta Ekonomi , 22 Juni
1992: 22; Infobank , Nov. 1992: 22; Swa , 30 Jan.-19 Febr. 1997: 21, 24).
  
Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) adalah juga pemegang saham PT Danayasa
Arthatama, yang memiliki 4,59% saham PT Plaza Indonesia Realty, properti
kelompok Bimantara tempat bercokol hotel Grand Hyatt di tengah kota Jakarta
(Swa , Agustus 1992: 44-4, Agustus 1995: 18).
  
Satu usaha patungan YKEP yang lain, PT Graha Jakarta Sentosa, memiliki 50%
saham PT Bimagraha Telekomindo, yang bersama PT Telkom dan PT Indosat
merupakan pemilik PT Satelindo. Presiden komisaris perusahaan swasta
pengelola satelit komunikasi Indonesia adalah Menteri Keuangan yang baru,
Fuad Bawazier.
  
Kelompok Danayasa yang merupakan usaha patungan antara YKEP dengan dua
orang pengusaha muda, Tommy Winata dan Sugianto Kusuma, juga punya 40%
saham PT Pasifik Satelit Indonesia. Inilah perusahaan pengelola jasa
satelit Bimantara yang lain, yang berpatungan dengan maskapai raksasa AS,
Hughes Aircraft (Aditjondro, 1998a;Warta Ekonomi , 15 Maret 1993: 10, 22
Nov. 1993: 22;Editor , 1 Mei 1993: 69-70).
  
Akhirnya, YKEP juga merupakan pemegang saham PT Pondok Indah Lapangan Golf,
bersama Sudwikatmono, dan punya saham dalam PT Sempati Air, bersama Tommy
Suharto dan kelompok Nusamba (Infobank , Nov. 1992: 16).
  
Selain yayasan milik tentara itu ada juga bisnis keluarga Suharto dengan
(92) Yayasan Adi Upaya AU, disingkat Yasau milik AURI. Yayasan ini memiliki
8,75% saham PT Cardig Air, perusahaan angkutan udara Bimantara, yang 7%
sahamnya milik dua orang bekas KASAU, yakni Ashadi Tjahjadi dan Saleh
Basarah.
  
Bimantara juga berkongsi dengan Yasau dalam PT Jasa Angkasa Semesta, satu
perusahaan pemetaan udara dan jasa konsultasi. Akhirnya, Yasau juga
terlibat bersama Tommy Suharto dalam PT Batam Aircraft Maintenance,
perusahaan perawatan pesawat SIA dan Sempati yang berbasis di Pulau Batam
(Smith, 1996;Warta Ekonomi , 22 Juni 1992: 16; Infobank, Nov. 1992: 16; Swa
, Agustus 1995: 18).
  
Masih di Kepulauan Riau ada kerjasama antara kelompok Salim dengan (93)
Yayasan Kesejahteraan Angkatan Laut Republik Indonesia, untuk mengembangkan
kawasan industri, pariwisata, dan sumber air bersih di Pulau Bintan.
Konsorsium itu sedang membangun resort seluas 23 ribu Ha, sekitar 15 % luas
pulau itu, disertai pengembangan sumber air seluas 37 ribu Ha untuk menjual
air bersih ke Batam dan Singapura (Smith, 1996; Warta Ekonomi, 13 Juni
1994: 21-22, 1 Agustus 1994: 15, 5 Juni 1995: 13, 1 Juli 1996: 60; Swa ,
Des. 1994: 78, 22 Mei-4 Juni 1997: 47-48).
  
Ada dua yayasan ABRI lagi yang sangat berpotensi dirambah tangan-tangan
bisnis keluarga Suharto, karena jangkauan bidang usahanya sangat
menggiurkan, yakni (94) Yayasan Dharma Wirawan Pepabri, dan (95) Yayasan
Markas Besar ABRI (Yamabri).
  
Yayasan Dharma Wirawan Pepabri berada di bawah Persatuan Purnawirawan ABRI
(Pepabri). Ketua Pepabri dalam kabinet yang lalu adalah Menko Polkam
Soesilo Sudarman (alm.) waktu itu. Dua tahun lalu, yayasan milik Pepabri
ini membawahi sejumlah pompa bensin di Bali, perusahaan tabung LPG di
Bandung, perkebunan kelapa sawit di Kal-Tim, perkebunan pisang, pengolahan
tepung ikan, pelayaran antar-pulau (ferry), pembangunan perumahan bagi para
anggota Pepabri, bekerjasama dengan perusahaan Asuransi ABRI, dan lain-lain
(Bali Post , 19 Sept. 1996).
  
Setelah Jenderal (Purn.) Soesilo Sudarman meninggal dunia, dan jabatan
Menko Polkam kini dipegang oleh seorang loyalis Suharto, Jenderal Feisal
Tanjung, tak mustahil bahwa dialah yang kini menjadi pembina yayasan milik
Pepabri ini. Dan sebagai sesama purnawirawan ABRI, tak mustahil bahwa
anak-anak perusahaan yayasan ini akan bersinerji pula dengan anak-anak
perusahaan yayasan-yayasan Suharto yang lain.
  
Akhirnya, Yamabri. Dalam "rush" membagi-bagi proyek-proyek telkom di
Indonesia, yayasan yang berada di bawah pembinaan Pangab Jenderal Wiranto
ini telah kebagian proyek pula. PT Primasel (Indoprima Mikroselindo),
mendapat lisensi telpon genggam buatan Jepang untuk seluruh wilayah Jawa
Timur. Perusahaan ini adalah usaha patungan antara PT INTI (di bawah BPIS),
PT Indosat, Yamabri, dan fihak-fihak lain yang tidak disebut namanya dalam
buletin Asiacom nomor perdananya. Sedangkan lisensi untuk kawasan
Jakarta, "dimenangkan" oleh PT Cellnet Nusantara milik Siti Hutami Endang
(Mamiek) dan pamannya, Sudwikatmono, bersama partner asingnya, Motorola.
  
Makanya, melihat preseden ini, tak mustahil yayasan di bawah Markas Besar
ABRI inipun akan bersinerji dengan yayasan-yayasan Suharto yang lain.
Apalagi mengingat bukti loyalitas Wiranto pada Suharto selama ini, serta
kenyataan bahwa isteri Wiranto juga mewakili menantu Suharto (Halimah
Bambang Trihatmodjo) di Gerakan Nasional Orang Tua Asuh yang duitnya
berlimpah-ruah, hasil mengompas konglomerat-konglomerat di Indonesia.
  
Melalui yayasan-yayasan militer itu, serta saham para (bekas) komandan
ketiga angkatan dan Polri di berbagai perusahaan keluarganya, Suharto
memelihara loyalitas ABRI pada keluarganya. Loyalitas ini sudah ditunjukkan
oleh Wiranto, Panglima ABRI yang baru, dengan menindas aksi-aksi mahasiswa
di berbagai kampus di seluruh Nusantara.
  
Maklumlah, bekas ajudan Suharto itu pun sudah terjerat dalam bisnis
keluarga Suharto, melalui peranan isterinya sebagai Wakil Ketua Gerakan
Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), yang dipimpin Halimah Trihatmodjo, yang
akan saya uraikan di bagian akhir tulisan ini.
  
Tiga besar pertama:
--------------------------
Dari 95 yayasan itu, mana yang paling kuat? Tak pelak lagi, secara
finansial yang paling kuat adalah trio Dakab, Dharmais, dan Supersemar,
yang sering bergandengan dalam penguasaan saham sejumlah perusahaan
raksasa. Sedangkan dua yayasan milik keluarga Suharto yang juga cukup besar
nilai sahamnya dalam perusahaan-perusahaan raksasa dan juga sering
bergandeng-tangan, adalah Trikora dan Harapan Kita.
  
Berikut ini daftar perusahaan yang sahamnya ikut dimiliki Dakab, Dharmais,
dan Supersemar, sendiri atau bersama-sama (Vatikiotis, 1990: 62; IEFR,
1997: 238; Smith, 1996;Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-27; Forum Keadilan,
17 Juli 1995: 90-91; Swa, 30 Jan. -19 Febr. 1997: 16, 3-16 Juli 1997: 87;
Suara Independen, Sept. 1997):
  
Majalah Gatra
Bank Duta
Bank Windu Kentjana
Bank Umum Nasional (BUN)
Bank Bukopin
Bank Umum Tugu
Bank Muamalat Indonesia (BMI)
PT Multi Nitroma Kimia
PT Indocement Tunggal Prakarsa
PT Nusantara Ampera Bakti (Nusamba)
PT Teh Nusamba
PT Gunung Madu Plantations
PT Gula Putih Mataram
PT Werkudara Sakti
PT Wahana Wirawan
Wisma Wirawan
PT Fendi Indah
PT Kabelindo Murni
PT Mc Dermott Indonesia
PT Kalhold Utama
PT Kertas Kraft Aceh
PT Kiani Lestari
PT Kiani Murni
PT Sagatrade Murni
Mandala Airlines
Sempati Airlines
  
Itu baru daftar minimal. Sebab lewat PT Nusamba di bawah pimpinan Bob
Hasan, trio yayasan itu menguasai saham dalam sekitar 140 perusahaan yang
kekayaannya ditaksir sebesar US$ 5 milyar (Business Week, 17 Febr. 1997:
16). Yang langsung dikelola Bob Hasan saja ada sekitar 30 perusahaan yang
bergerak di bidang perdagangan, kehutanan, perkebunan teh, pertambangan,
pabrik kertas kemasan, produk metal, dan panas bumi (Swa, 30 Jan.-19 Febr.
1997: 24).
  
Kemudian, ada kongsi antara Bob Hasan dengan dua maskapai penerbangan yang
dikuasai anak-anak Suharto. Dalam Sempati Airlines yang awalnya dikuasai
Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD dan kini dikuasai Tommy, Nusamba
menguasai 20% saham. Sedangkan dalam Mandala Airlines yang awalnya dikuasai
YDP Kostrad dan kini dikuasai Sigit, Nusamba menguasai 45% saham
(Indocommercial, No. 122, 26 Jan. 1995: 2; Swa, 30 Jan.-19 Febr. 1997:
24).
  
Termasuk dalam kelompok Nusamba adalah (sub)kelompok Tugu Pratama, hasil
pembelian 35% saham anak perusahaan Pertamina, Tugu Hong Kong, oleh
Nusamba. Sekarang, kelompok itu sudah mencakup 25 perusahaan, hasil
diversifikasi dan kongsi dengan perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dan
mancanegara. Kelompok ini memonopoli hampir seluruh asuransi ekspor kayu
lapis yang dikuasai Bob Hasan, asuransi bisnis pertambangan dan penerbangan
Pertamina, asuransi hotel-hotel kelompok Sahid, sebagian asuransi Garuda,
dan seluruh asuransi satelit-satelit Palapa yang dikuasai Bambang
Trihatmojo. Bambang sendiri duduk dalam Dewan Komisaris Tugu Jasatama
Reasuransi Indonesia, anak perusahaan Tugu Pratama. Makanya tak
mengherankan kalau PT Tugu Pratama Indonesia, induk kelompok Tugu, tahun
1996 meraih laba bersih Rp 90 milyar (Rustam, 1996/1997: 172; Eksekutif,
Febr. 1994: 16-25; Swa, 30 Jan.-19 Febr. 1997: 23-24, 30, 36-40).
  
Belakangan ini, bendera Nusamba semakin berkibar setelah merebut 4,7% saham
PT Freeport Indonesia, Inc. serta 5 % saham PT Astra International. Jadi
dapat dibayangkan keuntungan yang bakal mengalir ke kas ketiga yayasan
Suharto itu dari tambang tembaga-emas-perak terbesar di Indonesia bernilai
US$ 3 milyar, serta dari kelompok otomotif terbesar di Indonesia yang
kekayaannya bernilai US$ 5,2 milyar (IEFR, 1997: 254; Wall Street Journal,
31 Jan. 1997; Swa, 30 Jan.-19 Febr. 1997: 15, 22; Business Week, 17 Febr.
1997: 16-17; Asiaweek, 7 Maret 1997: 54-56).
  
Selain Bank Umum Tugu (kelompok Tugu Pratama), Nusamba juga menguasai empat
bank swasta lain, yakni Bank Duta, Bank Umum Nasional (BUN), Bank Umum
Koperasi Indonesia (Bukopin), dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kiprah Bob
Hasan di perbankan ini dimulai tahun 1989, ketika Bob Hasan "dipercayai"
Suharto untuk mengambilalih pimpinan Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)
dari kelompok Bustanil Arifin. Sesudah kelompok Bob Hasan bercokol di
Bukopin, tanggal 29 Juni 1993 diubahlah badan hukum bank itu dari koperasi
menjadi perseroan terbatas (PT).
  
Ini sempat menggugah peringatan Wakil Presiden Tri Sutrisno, yang
menghimbau agar PT baru itu tidak meninggalkan prinsip-prinsip koperasi.
Maklumlah, Bukopin didirikan tanggal 10 Juli 1970 oleh delapan induk
koperasi -- termasuk Inkopad, Inkopal, Inkopol, dan GKBI -- serta Yayasan
Bulog. Yang terakhir ini kemudian lebih berperan, karena Ketua Bulog,
Bustanil Arifin, juga merangkap sebagai Menteri Koperasi, dan karena itu
diangkat menjadi Presiden Komisaris Bukopin.
  
Peringatan Tri Sutrisno yang juga digarisbawahi pakar koperasi, Thoby
Muthis, masuk akal. Sebab di bawah Muchtar Mandala, direktur baru anak buah
Bob Hasan, Bukopin sudah bergeser dari akar-akar koperasinya, dan sangat
bergantung pada Bulog, perusahaan keluarga KaBulog, Bustanil Arifin, serta
kelompok Salim. Ini terbukti dari surat Muchtar Mandala tertanggal 28
Februari 1991 kepada Kepala Bulog yang bocor ke pers. Dalam surat itu
Mandala minta pungutan Rp 1 untuk setiap kilogram padi yang dijual Bulog
dan didepositokan di Bukopin, dinaikkan. Selain itu, ia juga minta tolong
Bustanil menghubungkan Bukopin dengan BPPC yang baru berdirik.
  
Barangkali untuk membalas jasa Bukopin yang telah memberikan pinjaman Rp
18,5 milyar kepada PT Indocitra Finance, perusahaan leasing milik keluarga
Arifin, Kabulog segera meneruskan surat itu kepada Gubernur Bank Sentral,
Adrianus Mooy, dengan rekomendasinya sebagai Menteri Koperasi agar
permintaan Bukopin diluluskan.
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian V)
----------------------------------------------------------------------------
---------
George J. Aditjondro
  
Tapi Mooy menolak, sehingga Arifin kemudian minta tolong Liem Sioe Liong
menyuntikkan dana ke bank koperasi itu. Liem pun segera mendepositokan Rp
15 milyar ke rekeningnya di Bukopin. Maklumlah, selain merupakan partner
Christine Arifin, isteri Bustanil Arifin dalam penggilingan gandum
Bogasari, Liem juga telah memperoleh berbagai fasilitas Bulog untuk
kilang-kilang gula dan kedelenya.
  
Setelah Bob Hasan menggantikan Bustanil Arifin sebagai presiden komisaris,
saham Nusamba ditingkatkan dari 6,08% menjadi 15,35%. Tak jelas berapa laba
bersih bank ini. Yang jelas, di tahun 1994, aset bank itu telah mencapai Rp
1,7 trilun, 50% lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Dari seluruh aset
Bukopin itu, Rp 1 trilyun lebih merupakan dana fihak ketiga (Schwartz,
1991; Forum Keadilan, 19 Agustus 1993: 22; Info-Bank, April 1995; Swa, 30
Jan.-19 Febr. 1997: 16).
  
Dua tahun setelah mengambilalih pimpinan Bukopin, Bob Hasan diminta Suharto
mengambilalih pimpinan Bank Umum Nasional (BUN), yang sebagian besar
sahamnya milik kelompok Ongko. Tak tanggung-tanggung, Yayasan Dakab bersama
Dharmais mengambil-alih 50 % saham BUN. Laba bersih (sesudah dipotong
pajak) bank ini tahun 1997 mencapai Rp 66,73 milyar (Vatikiotis, 1990: 62;
IEFR, 1997: 380, 406; Swa, Okt. 1995: 60-61).
  
Di Bank Duta, yang berasal dari aset Haji Mohammad Aslam, seorang pengusaha
yang dekat dengan Bung Karno dan ditahan dengan tuduhan PKI, trio
Dharmais-Dakab-Supersemar merupakan pemegang saham terbesar. Tahun 1995,
sesudah direksi bank itu dialihkan Suharto dari kelompok Bustanil Arifin ke
kelompok Bob Hasan, laba bersih bank ini meningkat dari Rp 29 milyar (1994)
menjadi Rp 46,7 milyar (1997) (Vatikiotis, 1990: 62; IEFR, 1997: 380, 406;
Progres, No. 2/Vol. I, 1991: 27-29; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 26-27;
Prospek, 11 Mei 1991: 13; Forum Keadilan, 26 Mei 1994: 38, 2 Febr. 1995:
62-63; 17 Juli 1995: 90-91; Swa, Okt. 1995: 60-61).
  
Berkat jasanya "membenahi" Bukopin, BUN, dan Bank Duta, dua tahun lalu Bob
Hasan dan anak-buahnya dipercayai mengambilalih Bank Muamalat Indonesia
(BMI). Satu-satunya bank yang didasarkan pada hukum Syari'ah ini didirikan
berdasarkan amanat Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI), Agustus 1990.
Dua orang direktur Bank Duta dan Bukopin (Muchtar Mandala dan Tommy Sutomo)
diangkat menggantikan direktur lama, setelah Nusamba menjadi pemegang saham
terbesar dengan menyetorkan modal Rp 25 milyar. Dengan demikian diharapkan
laba bersih BMI, yang di tahun 1995 hanya mendekat Rp 5 milyar, dapat
didongkrak (Ummat, 2 Okt. 1995: 98; Info Bisnis, 16 Juli 1996: 54-55; Swa,
30 Jan.-19 Febr. 1997: 18)
  
Harap dicatat, lima bank yang kini dikuasai Bob Hasan (Bank Umum Tugu, BUN,
Bank Duta, Bukopin, dan BMI) tak satupun tersentuh langkah pembenahan bank
swasta oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad, 1 November tahun lalu, atas
dorongan IMF. Malah sebaliknya, Suharto secara khusus memberi kesempatan
bank-bank itu membenahi diri.
  
Hari Jumat, 23 Januari lalu, Bob Hasan mengumumkan bahwa empat bank yang
dikuasai kelompok Nusamba -- Bank Umum Tugu, BUN, Bukopin, dan Bank Duta --
akan dilebur menjadi satu bank baru dengan aset total bernilai Rp 21
trilyun (A$ 2,54 milyar). Sambil membantu mengatasi pinjaman-pinjaman yang
tidak produktif (non-performing loans ), merjer itu akan memadu kekuatan
masing-masing bank. Misalnya, Bank Duta kuat di perdagangan eceran, BUN
kuat di pinjaman komersial, Bank Tugu kuat di sektor minyak dan gas,
sedangkan Bukopin kuat di pinjaman kredit usaha kecil (Sydney Morning
Herald & The Australian, 27 Januari 1998).
  
Betapapun, keuntungan trio Dakab-Dharmais-Supersemar dari BMI dan bank
Nusamba baru itu nantinya masih lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan
dari saham mereka dalam perusahaan semen PT Indocement Tunggal Perkasa
(ITP). Menurut Vatikiotis (1990: 62), di tahun 1990 trio itu masing-masing
memiliki 6,39% saham dalam perusahaan semen terbesar di Indonesia itu.
Berarti total saham trio itu 19,17%. Namun menurut majalah bisnis milik
Sukamdani, tiga tahun kemudian saham trio itu dalam Indocement tinggal
3,21% (Indonesia Business Weekly , 5 Maret 1993: 39). Mana yang benar,
tidak begitu jelas. Yang jelas, laba bersih perusahaan semen itu pada tahun
1997 telah melebihi Rp 0,5 trilyun (IEFR, 1997: 202). Berarti dividen trio
Dakab-Dharmais-Supersemar dari ITP saja tahun lalu berkisar antara Rp 17
milyar dan Rp 105 milyar!
  
Selain merupakan hasil dari berbagai bentuk korupsi, khususnya nepotisme,
sebagian uang Yayasan Dharmais juga bergelimang darah: darah wartawan muda
Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias "Udin", yang mati terbunuh pada
tanggal 13 Agustus 1996. Seperti yang sudah cukup merata diketahui pers
Indonesia, yang mengantar Udin ke kematiannya adalah tulisannya di harian
Yogya itu tentang maksud Bupati Bantul, Sri Roso Sudarmo, untuk menyumbang
sejumlah uang ke Yayasan Dharmais, agar ia dapat "terpilih" kembali sebagai
Bupati (D&R , 26 April 1997: 78; Sydney Morning Herald , 18 Nov. 1997).
  
Sang Bupati bermaksud menyerahkan upeti itu ke Yayasan Dharmais melalui R.
Notosuwito, Kepala Desa Kemusu. Orang ini, yang masih termasuk kerabat
Suharto di kampung, notebene juga pengurus Yayasan Kemusuk Somenggalan
yang punya HPH di Surinam. Dari sini tampaklah betapa involuted
yayasan-yayasan Suharto ini.
  
Dua pesaing lama:
--------------------------
Selain tiga besar tadi, ada dua yayasan yang juga dipimpin Suharto dan
isterinya (di masa hidupnya), yang kekayaannya mulai menyaingi kekayaan
trio Dakab-Dharmais-Supersemar, dilihat dari omset perusahaan yang
"dirasuk" saham yayasan-yayasan ini, yakni Yayasan Harapan Kita dan Yayasan
Trikora.
  
Berikut ini daftar nama perusahaan yang saham-sahamnya ikut dimiliki
Yayasan Harapan Kita dan Trikora, bersama-sama atau sendiri-sendiri (May,
1978: 296-297; Shin, 1989: 354; Tempo, 4 Febr. 1978; Warta Ekonomi, 29 Okt.
1990: 26-27; TBN RI No. 56, tgl. 13 Juni 1971):
  
PT Bogasari Flour Mills
PT Bank Windu Kencana
PT Kalhold Utama
PT Fatex Tory
PT Batik Keris
PT Gula Putih Mataram
PT Gunung Madu Plantation
PT Hanurata
PT Harapan Insani
PT Kartika Chandra
PT Kartika Tama
PT Marga Bima Sakti
PT Rimba Segara Lines
PT Santi Murni Plywood
RS Harapan Kita
  
Inipun hanya suatu daftar minimal. Sebab perusahaan-perusahaan inipun sudah
banyak beranak-cucu. PT Hanurata misalnya, yang dipimpin mantan Dirjen
Bea-Cukai Tahir, sudah berkembang menjadi kelompok perusahaan yang
menjalankan bisnis pertambangan, kehutanan, tekstil, konstruksi, dan jalan
tol Jakarta-Merak. Total aset kelompok ini sekitar Rp 500 milyar (Swa, 30
Jan.-19 Febr. 1997: 23).
  
Batik Keris misalnya, yang kini dipegang oleh anak-cucu almarhum Kwee Som
Tjok (Kasom Tjokrosaputro), telah berkembang menjadi konglomerat yang
mencakup 41 unit usaha, yang tidak hanya bergerak di bidang perbatikan,
melainkan juga punya memproduksi dan mengelola pabrik tekstil dan garment,
pabrik serat sintetis, properti, hotel, konstruksi, pabrik sepatu, angkutan
udara, dan beberapa bank, dengan total aset hampir Rp 1 trilyun di tahun
1996. Selain karena kerja keras keluarga Tjokrosaputro, tentu saja
perkembangan ini dilumas oleh fasilitas alm. Nyonya Tien Suharto selaku
ketua Yayasan Harapan Kita (May, 1978: 296-297; IEFR, 1997: 132-133;
Prospek , 9 Febr. 1991: 76-77; Warta Ekonomi, 27 April 1992: 37; InfoBisnis
, Juli 1994; Tiras, 2 Juni 1997: 88-89.
  
Namun sumber pemasukan Yayasan Harapan Kita yang terlama -- dan barangkali
juga terbesar -- adalah perusahaan penggilingan terigu Bogasari, yang sudah
berkembang menjadi konglomerat penghasil produk gandum, khususnya supermi.
Bisnis ini luarbiasa suksesnya berkat monopoli impor gandum yang dilindungi
Bulog.
  
Pabrik terigu itu didirikan "Oom Liem" dan Sudwikatmono di tahun 1971 untuk
menangkap "bantuan pangan" dari Paman Sam berupa gandum lewat Public Law
480 yang diputuskan Kongres AS guna menyubsidi para petani gandum Amerika.
Di Indonesia, "bantuan pangan" AS itu dipakai untuk membantu mengisi kocek
keluarga Suharto beserta keluarga para jendral pendukungnya, sambil
merugikan posisi petani padi Indonesia yang selama tiga dasawarsa dirugikan
nilai tukar perdagangannya.
  
Seperti dijelaskan di depan, dalam dasawarsa pertama akte notaris
perusahaan itu menentukan bahwa 26% laba perusahaan itu harus disalurkan ke
Yayasan Harapan Kita dan YDP Kostrad. Tahun 1977, aktenya direvisi. YDP
Kostrad dicoret dari daftar penerima laba, dan hanya disebutkan bahwa 20%
laba perusahaan itu harus digunakan untuk kepentingan sosial. Namun ada
pemegang saham baru masuk, di samping Oom Liem dan Sudwikatmono, yakni
Christine Arifin. Isteri Bustanil Arifin itu ketiban rezeki 21% saham
Bogasari.
  
Dengan sang isteri menguasai 21% saham PT Bogasari sementara sang suami
menjadi wakil ketua Yayasan Dharmais, Bogasari menjadi salah satu sapi
perahan utama yayasan-yayasan Suharto, berkat 'manunggalnya' pabrik terigu
itu dengan PT Indofood Sukses Makmur (IFM) yang menguasai 90% pangsa pasar
mi siap saji di Indonesia.
  
Belum lagi keuntungan Bogasari dari ongkos giling gandum yang mereka pungut
dari Bulog sebesar US$ 116 per ton, US$ 40 dollar lebih mahal dari
kilang-kilang gandum serupa di AS. Dengan ongkos giling yang jauh lebih
mahal, tentu saja persentase labanya juga lebih tinggi. Kalau di AS marjin
laba kilang terigu hanya US$ 10 per ton, sekitar 6% dari harga gandum, di
Indonesia laba yang dipetik Bogasari dari ongkos gilingnya US$ 35,70 per
ton, atau 31% dari harga gandum (Shih, 1989: 353-355; Schwarz dan
Friedland, 1991; Prospek, 22 Des. 1990: 41; Laporan Khusus Swa,, Jan
1994).
  
Nah, kalau impor gandum Bogasari telah meningkat dari satu juta ton (1972)
menjadi hampir lima juta ton tahun lalu (1997), dan kita anggap impornya
rata-rata tiga juta ton gandum setahun, maka total laba bersih Bogasari
selama 25 tahun sekitar US$ 2,25 milyar, atau sekitar Rp 4 trilyun!
  
Pendapatan Kelompok Salim di bidang pangan ke luar dari kantong kiri masuk
kantong kanan, menyatu dengan pendapatan dari pabrik semennya, sebab ITP
juga menguasai 50.94 % saham ISM. Sementara laba ISM sesudah dipotong pajak
di tahun 1997 sudah mencapai Rp 352 milyar (IEFR, 1997: 60).
  
Selain sumber pendapatan rutin yang luarbiasa berlimpah itu, Yayasan
Harapan Kita juga sewaktu-waktu mendapat rezeki nomplok dari para pengusaha
yang punya hubungan bisnis dengan keluarga Suharto. Misalnya, seiring
dengan harijadi ke-53 Kelompok Bakrie, sang ketua, Aburizal Bakrie,
didampingi CEO-nya, Tanri Abeng waktu itu, sowan ke Jalan Cendana untuk
menyerahkan sumbangan Rp 1 milyar bagi keperluan Yayasan Harapan Kita (Swa,
9-29 Mei 1996: 40).
  
Tidak jelas apakah itu upeti, ataukah sumbangan sukarela tanpa tekanan
alias "susu tante". Maklumlah, kelompok Bakrie punya segudang usaha kongsi
dengan keluarga Suharto. Misalnya, dengan Bambang dan Sudwikatmono dalam
bisnis minyak mentah Pertamina lewat Hong Kong, dengan Bambang dalam
perkebunan karet di Sumatra, dengan Sudwikatmono dalam Bank Nusantara
International, dengan Nusamba di PT Freeport Indonesia, dengan Titiek
Prabowo dalam proyek PLTU Tanjung Jati, dan dengan Tommy dalam bisnis
eceran Goro dan Gelael (Pura, 1986; Toohey, 1990; Borsuk and Solomon, 1997;
IEFR, 1997: 4; Warta Ekonomi, 4 April 1994: 29-30, 5 Juni 1995: 64-65, 30
Sept. 1996: 39-40; Gatra, 8 Juli 1995, 4 Nov 1995: 29; D & R, 10 Mei 1997:
92; Tiras, 2 Juni 1997: 31-33).
  
Sebelum beralih ke bagian berikut, sedikit catatan perlu diberikan tentang
Yayasan Harapan Kita, yang di tahun 1971 diprotes para aktivis mahasiswa
dan intelektual muda seperti Arief Budiman, karena keterlibatan yayasan itu
dalam memanipulasi kekuasaan sang suami ketua yayasan itu untuk pembangunan
Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
  
Dua tahun lalu, nama yayasan itu sempat tercoreng sekali lagi, karena
diduga terlibat dalam "pencucian uang" (money laundering ) lewat satu anak
perusahaannya, PT Harapan Insani, dan sebuah bank misterius, Dragon Bank
International, yang berpusat di Kepulauan Vanuatu di Pasifik Selatan,
dengan kantor cabang di Jakarta.
  
Tanggal 18 Juli 1996, harian Neraca (Jakarta) memberitakan bahwa Mabes
Polri akan memeriksa seorang bernama "DR. Ibnu Widojo, bos PT Harapan
Insani [yang] kabarnya merupakan adik dari seorang pejabat tinggi
pemerintahan Indonesia". Sydney Morning Herald pada hari yang sama secara
eksplisit mengatakan bahwa Ibnu Widoyo adalah seorang ipar Presiden
Suharto. Majalah bisnis Warta Ekonomi tanggal 1 Juli 1996, juga secara
eksplisit mengatakan bahwa Ibnu Widojo adalah "adik kandung Ibu Tien
Soeharto (alm) dan juga presdir PT Harapan Insani" (hal. 22).
  
Sebagai partner Bank Dragon di Jakarta, PT Harapan Insani waktu itu berniat
membangun serangkaian proyek ambisius bernilai lebih dari US$ 7 milyar.
Rinciannya adalah bisnis telekomunikasi senilai US$ 4 milyar, bekerjasama
dengan Ghuangzhou Greatwall Electronic & Communication Co., Ltd. dari RRC,
dan pembangunan satu gedung pusat perdagangan setinggi lebih dari 101
lantai di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, senilai US$ 3 milyar.
  
Selain di Indonesia, kongsi Dragon Bank-PT Harapan Insani juga
menanda-tangani rencana kerjasama dengan Mara Holding Sdn. Bhd., satu
perusahaan di bawah partai pemerintah, UMNO, untuk membangun proyek
perumahan dan hotel bernilai Rp 200 milyar di resor pariwisata Pulau
Langkawi, Malaysia (Bursa, 4 Juni 1996).
  
Setelah kehadiran cabang bank Vanuatu itu diprotes Standard Chartered Bank
dan Hong Kong Bank, karena ketidakberesan transaksi mereka dengan "bank"
itu, dua orang Taiwan pengelola Dragon Bank diusir dari Jakarta dan Ibnu
Widojo diumumkan akan diperiksa. Namun setelah itu mendadak berita-berita
tentang Dragon Bank lenyap dari udara, sama misterius dengan kedatangannya.
Uang yang konon disalurkan oleh bank itu, lewat Vanuatu, juga lenyap tak
berbekas.
  
Makanya pertanyaan apakah betul Dragon Bank dan partnernya, PT Harapan
Insani, terlibat dalam pencucian uang haram, dan kalau betul, milik siapa
uang haram itu, belum terjawab. Namun Vanuatu bukan tempat baru bagi
keluarga besar Suharto. Perusahaan Panca Holding yang berkantor di Hong
Kong dan menguasai impor bahan baku plastik, juga didaftarkan di Vanuatu
tahun 1984, dengan Sigit, Bambang, dan Sudwikatmono sebagai direktur (Pura
dan Jones, 1986a dan 1986b).
  
Ibnu Widojo sendiri, tampaknya tidak mencapat kesulitan apa-apa dari aparat
hukum di Indonesia. Namanya tetap tercatat di bursa saham Jakarta sebagai
pemegang 2,80% saham PT Dramindo Adhiduta, satu perusahaan investasi dengan
konsesi pertambangan emas seluas 4.000 hektar di Riau. Laba bersih
perusahaan ini, tahun 1996, mendekati Rp 1,5 milyar (IEFR, 1997: 30).
  
Tiga pesaing baru:
-------------------------
Berbeda dengan kedua pesaing lama (Harapan Kita dan Trikora), ada tiga
pesaing baru, yakni Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Yayasan Amalbhakti Muslim
Pancasila (YAMP), dan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) yang
penghasilannya dengan cepat melambung tinggi.
  
Yayasan Purna Bhakti Pertiwi lebih dikenal sebagai pengelola museum milik
Suharto dan isterinya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Museum Purna
Bhakti Pertiwi tempat memamerkan sebagian besar cendera mata yang pernah
diterima Kepala Negara dan Ibu Negara, dibangun atas biaya sejumlah
pengusaha top, yang perusahaannya boleh jadi ikut dimiliki oleh yayasan
itu.
  
Mereka itu adalah Probosutejo dan Sudwikatmono, yang masing-masing
menyumbangkan paling kurang Rp 300 juta untuk pembangunan museum itu.
Kemudian, ada tujuh orang yang masing-masing menyumbangkan Rp 200 juta,
yakni Tommy Suharto; Robby Sumampouw, pemilik kasino Pulau Christmas yang
pernah merajai semua bisnis basah di Timor Leste; Tonny Hardianto (direktur
PT Bina Reksa Perdana, perusahaan milik Tommy Suharto yang menjadi motor
BPPC, dan kini mengambil alih peran monopoli cengkeh itu); A.R. Ramly
(waktu itu Presiden Komisaris PT Astra International); Prayogo Pangestu
(Barito Pacific); Usman Admadjaja (Bank Danamon); dan Henry Pribadi
(Kelompok Napan) (Prospek, 7 Maret 1992: 78; Bisnis Indonesia , 15 Febr.
1994, 5 Maret 1994; Surya, 15 Febr. 1994).
  
Tapi itu semua masih kecil dibandingkan dengan pemasukan Yayasan Purna
Bhakti Pertiwi dari 22 % sahamnya dalam perusahaan jalan tol PT Citra Marga
Nusaphala Persada (CMNP). Tahun 1997, laba bersih perusahaan jalan tol
pimpinan Tutut itu mencapai Rp 123,6 milyar (IEFR, 1997: 538). Berarti
dividen Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dari jalan-jalan tol CMNP, sebelum
krisis moneter melanda negeri kita, tahun lalu telah mencapai Rp 27 milyar!
  
  
Belum lagi dividen yayasan ini, setelah jalan-jalan tol yang dibangun dan
dikelola kongsi-kongsi CMNP di Malaysia, Filipina, Burma, dan Cina untuk
masa kontrak 30 tahun mendatang, mulai beroperasi (Info Bisnis , Juni 1994:
11; Business Week , 19 Agustus 1996: 16; Swa , 5-18 Juni 1997: 46; EBRI , 5
Maret 1997: 44; Prospek , 18 Agustus 1997: 49).
  
Yang jelas, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi terus terjamin pemasukannya dari
jalan-jalan tol yang dibangun sang putri sulung berkat dorongan sang ayah
sebagai tokoh ASEAN, tokoh APEC, ketua Gerakan Non-Blok dan tokoh Gerakan
Negara-Negara Muslim.
  
Berkat pemasukan dari jalan-jalan tolnya, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi
telah menyaingi Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila (YAMP), yang menikmati
masa jayanya ketika Sudharmono menjadi Kepala Sekretariat Negara (Sekneg).
Selain menjadi Ketua Tim Keppres 10 yang menyaring semua proyek pembangunan
daerah di atas Rp 500 milyar, Sudharmono juga menjadi Ketua Umum Golongan
Karya dan Sekretaris YAMP. Posisi 'penjaga gawang' itu memungkinkan
Sudharmono membesarkan sejumlah pengusaha pribumi, termasuk menantunya
sendiri, Bambang Rachmadi, pemegang franchise McDonald di Indonesia, Agus
Kartasasmita (adik Ginanjar Kartasasmita), dan kelompok Medco, salah satu
perusahaan keluarga Eddi Kowara, mertua Tutut.
  
Bersama-sama Yayasan Dakab, YAMP menjadi sumber utama pembiayaan Golongan
Karya, didukung "sumbangan wajib" antara Rp 50 dan Rp 1000 sebulan bagi
setiap pegawai negeri yang Muslim. Berkantor di gedung Setneg, YAMP ikut
mengelola proyek-proyek Bantuan Presiden (Banpres). Terang saja para
pengusaha yang ingin produk atau jasa dagangannya digunakan dalam
proyek-proyek Banpres, mau tidak mau harus 'menyumbang' Yayasan ini, yang
pada gilirannya mencari dukungan umat Islam bagi Golkar dan Suharto
khususnya dengan menyumbang pembangunan mesjid di mana-mana. Dewan
pengurusnya ini terdiri dari Suharto sebagai ketua, Alamsyah
Ratuprawiranegara (alm.), Widjojo Nitisastro, Amir Machmud (alm.), K.H.
Tohir Widjaja, dan Haji Thayeb Gobel (alm.) sebagai wakil ketua, serta
Sudharmono, Bustanil Arifin dan Soekasah Somawidjaja sebagai sekretaris
(Vatikiotis, 1990: 63; Pangaribuan, 1995; IEFR, 1997: 35).
  
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri didirikan langsung oleh Suharto melalui
Keppres No. 92 bulan Januari 1996. Selain diketuai oleh Suharto, beberapa
orang Menteri lama dan baru duduk dalam badan pengurusnya, yakni Menteri
Kesra dan Pemberantasan Kemiskinan Haryono Suyono sebagai Wakil Ketua II,
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Subiakto Tjakrawerdaya
sebagai Sekretaris, Menteri Keuangan yang baru, Fuad Bawazier, sebagai
Wakil Sekretaris, serta Menteri Sekretaris Negara yang baru, Saadilah
Mursyid, Menteri Perdagangan dan Industri yang baru, Bob Hasan, dan Menteri
Sosial yang lama, Inten Suweno sebagai anggota. Bambang Trihatmodjo
diangkat sebagai Bendahara, dengan Wakil Bendahara Anthony Salim.
  
Anggota-anggota lain adalah dari kalangan pengusaha lain adalah Liem Sioe
Liong, Sudwikatmono, Sukamdani Gitosardjono, Tommy Suharto, Eka Tjipta
Widjaja, Ciputra, Henry Pribadi, Prajogo Pangestu, Sofyan Wanandi, Usman
Admadjaja (Danamon), Rachman Halim (Gudang Garam) dan Putra Sampurna
(Sampurna).
  
Dalam waktu satu setengah tahun, YDSM telah berhasil mengumpulkan dana
sekitar Rp 768,6 milyar. Ini bukan hanya "sumbangan" para pengusaha besar,
tapi juga dari para pengusaha menengah berkat kebijaksanaan Menteri
Keuangan dan Dirjen Pajak bahwa para wajib pajak yang penghasilannya di
atas Rp 100 juta, harus menyisihkan sedikitnya 2% laba bersih perusahaannya
bagi yayasan ini. Gagasan itu dicetuskan oleh Eka Tjipta Widjaja, yang juga
aktif melakukan fund raising bagi YDKM bersama Menteri Negara
Kependudukan, Haryono Suyono, bulan April dua tahun lalu.
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian VI)
----------------------------------------------------------------------------
---------
George J. Aditjondro
  
Eka Tjipta Widjaja dan kelompok Sinar Masnya, memang dekat dengan keluarga
besar Suharto dan Habibie. Probosutedjo, misalnya, adik tiri Suharto,
memiliki 22,5% saham dalam perusahaan real estate PT Duta Pertiwi yang
dikenal sebagai bagian dari kelompok Sinar Mas, dan menjabatg sebagai
Presiden Direktur dari perusahaan itu. Selain itu, sejumlah industri kimia
anggota kelompok Sinar Mas merupakan kongsi dengan kelompok Bimantara
(Bambang Trihatmodjo) dan Timsco (Timmy Habibie). Karuan saja di hari
ulangtahun perkawinannya yang ke-50, Eka Tjipta Widjaja menyumbang Rp 1
milyar pada Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dibendaharai oleh
Tutut.
  
Tak mau kalah dengan "kedermawanan" Eka Tjipta Widjaja, Sudwikatmono
sebagai direktur PT Indocement pertengahan tahun lalu menjanjikan sumbangan
Rp 4,26 milyar bagi yayasan ini.
  
"Susu tante" (sumbangan sukarela tanpa tekanan) dari para pengusaha itu
kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang tergolong Keluarga
Pra-sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yang berada di luar jangkauan
program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang berjumlah sekitar 11,5 juta jiwa
-- sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Bantuan itu berupa Tabungan
Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).
  
  
Menyusul empat besar yayasan Suharto yang lain, Dakab, Dharmais,
Supersemar, serta YAMP, YDSM juga berkantor di gedung Granadi (Graha Dana
Abadi). Seperti kakak-kakaknya, dana yang terkumpul oleh YDSM sebagian akan
tersalur kembali ke perusahaan-perusahaan milik keluarga Suharto. Tak lama
setelah yayasan ini berdiri, Haryono Suyono, Wakil Ketua YDSM yang waktu
itu masih menjabat sebagai Menteri Kependudukan merangkap Kepala BKKBN
menandatangani kerjasama pengadaan bibit hortikultura dengan PT Intidaya
Agrolestari.
  
Menurut sang Ketua BKKBN, pinjaman YDSM sebesar Rp 2000 per keluarga yang
untuk membuka Tabungan Kesra, hendaknya digunakan untuk membeli bibit
hortikultura yang dapat dikembangkan di lahan milik para petani miskin ini.
Lalu, siapa pemilik PT Intidaya Agrolestari? Ternyata sang Menteri
Perdagangan dan Industri yang baru, Bob Hasan, memiliki 90% saham
perusahaan itu a/n Nusamba (Wibisono, 1995; IEFR, 1997: 480-481; Gatra , 27
Jan. 1996;Suara Independen , Jan.-Febr. 1996; Swa, 9-29 Mei 1996: 40, 30
Jan.-19 Feb. 1997: 22; Bali Post , 15 Sept. 1996; Eksekutif , Maret 1997:
27; D&R, 14 Juni 1997: 81; Jakarta Post , 25 Juni 1997; Bisnis , tanpa
tanggal).
  
Yayasan trah Solo & trah Yogya:
---------------------------------------------
Seperti dijelaskan di depan, ada satu yayasan yang didirikan keluarga besar
Nyonya Tien Suharto di Solo, yakni Yayasan Mangadeg, dan satu lagi yang
didirikan keluarga besar Soeharto di Yogya, yakni Yayasan Kemusuk
Somenggalan.
  
Yayasan Mangadeg resminya didirikan tanggal 28 Oktober 1969 untuk membangun
dan mengelola Astana Giribangun, kuburan orang-orang yang mau dianggap
keturunan keraton Mangkunegaran, walaupun sesungguhnya tidak berdarah
bangsawan. Dengan kata lain, dengan dikuburkan di situ, keluarganya
seolah-olah dapat "membeli" darah bangsawan itu. Itulah mausoleum di mana
Nyonya Tien Suharto, seorang adiknya, dan kedua orangtuanya dikuburkan.
  
Menurut akte pendiriannya, Suharto dan isterinya adalah pelindung dan ketua
umum yayasan itu, sedangkan Mangkunagoro VIII ketua kehormatannya. Ketua
hariannya waktu itu adalah usahawan asal Solo, Sukamdani Sahid Gitosarjono,
yang ikut menyumbangkan Rp 30 juta untuk modal pertama yayasan itu. "Saya
lakukan hal itu dengan harapan mendapat imbalan pahala berlimpah. Nyatanya
ada berkahnya -- usaha-usaha saya jadi lancar," jelas Sukamdani pada Tempo
, 3 Desember 1977 (hal. 8).
  
Dalam dasawarsa 1970-an, ketika masih menjadi wartawan Tempo , saya
mendengar bahwa para pemegang HPH harus menyetor sejumlah dana ke rekening
Dirjen Kehutanan Sujarwo, yang merangkap Bendahara Yayasan Mangadeg.
Menurut Sukamdani Gitosarjono, seluruh biaya pembangunan kuburan itu, yang
dikerjakan secara padat karya selama dua tahun (1974-1976) dengan
mengerahkan 700 orang penduduk desa setempat, "cuma" menelan biaya Rp 437,8
juta. Begitu katanya dalam konferensi pers, akhir November 1977, menanggapi
kritik mahasiswa dan desas-desus bahwa kuburan itu menelan biaya Rp 4
milyar (Tempo, 3 Des. 1977: 8-9).
  
Selain memeras para pemegang HPH, sampai akhir 1980-an Yayasan Mangadeg
juga punya bisnis lain, lewat Bernard Ibnu Hardoyo, adik kandung Nyonya
Tien Suharto. Atas nama Yayasan Mangadeg, Ibnu Hardoyo dan ayahnya,
Soemoharjomo (= Soemoharmanto), mendirikan PT Gunung Ngadeg Jaya pada
tanggal 8 Juni 1971, yang memiliki 30% saham pabrik semen PT Semen
Nusantara di Cilacap.
  
Selain itu, lewat PT Gunung Ngadeg Jaya, Mangadeg masih punya sejumlah
saham dalam pabrik kabel Gajah Tunggal, PT Kabelmetal Indonesia, dalam tiga
perusahaan kongsi dengan kelompok Miwon dari Korea, dan dalam PT Pasopati,
satu holding company yang dioperasikan Bob Hasan. PT ini menguasai sejumlah
saham perusahaan pelayaran PT Karana Lines dan PT Garsa Line, perusahaan
pengangkut kayu kongsi Karana Lines dengan sejumlah investor Jepang.
  
Kemudian, lewat Sukamdani dan Soemoharjomo, Mangadeg juga mendapat
pemasukan dari kelompok hotel Sahid, hotel Kartika Chandra, dan konsesi
hutan PT Sahid Timber.
  
Belum lagi pemasukan Mangadeg dari PT Rejo Sari Bumi yang mengelola
peternakan sapi "3-S" seluas 600 hektar di Desa Tapos, Kecamatan Cibedug,
dekat Bogor. Ayah Nyonya Tien Soeharto, Soemoharmanto, tercatat sebagai
direktur perusahaan yang dibentuk tanggal 25 November 1971. Peternakan PT
Rejo Sari Bumi itu sendiri, baru mulai digarap tahun 1974, setelah
memperoleh tanah eks perkebunan PNP XI.
  
Selanjutnya, PT Rejo Sari Bumi juga menjadi pemegang saham perkebunan tebu
PT Gunung Madu Plantations dan pabrik gula PT Gula Putih Mataram, di
Lampung, bersama-sama Yayasan Trikora dan Harapan Kita, raja gula Malaysia,
Robert Kuok, serta dua partner bisnis lama keluarga Suharto, yakni Liem
Sioe Liong dan Yance Lim.
  
Bisnis manis yang berlepotan uang -- dan keringat petani tebu serta buruh
pabrik gula -- itu kini dipegang oleh Bambang Trihatmodjo lewat kelompok
Bimantaranya (Gitosardjono, 1974; Akhmadi, 1981: 74, 115, 173-176; Pura dan
Jones, 1986a; Robison, 1990: 260-261, 343-347, 362; Shin, 1989: 250-251;
Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27, 22 Juni 1992: 16, 7 Nov. 1994: 17; Detik,
25-31 Agustus 1995: 5; Prospek, 22 Jan. 1994: 27; Swa, 30 Jan.-19 Feb.
1997: 21, 3-16 Juli 1997: 87).
  
Besarnya dana mausoleum Mangadeg serta pembangunan peternakan Tapos seluas
600 hektar, dikecam secara keras oleh mahasiswa ITB dalam Buku Putih 1978.
Dokumen itu serta penolakan terhadap pencalonan kembali Suharto sebagai
Presiden mengakibatkan Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Heri Akhmadi, diseret ke
pengadilan.
  
Kurang lebih bersamaan dengan pengadilan Heri Achmadi, berlangsung
pengadilan Sawito Kartowibowo yang juga menyerukan agar Suharto meletakkan
jabatan. Tokoh kebatinan itu dalam pembelaannya juga mengecam pembangunan
mausoleum dan peternakan keluarga Suharto itu (McDonald, 1980: 234-236;
Akhmadi, 1981: 74; Bourchier, 1984: 55).
  
Dengan pemenjaraan kedua pembangkang itu, tamatlah perdebatan tentang
mausoleum dan peternakan raksasa itu. Padahal, asal-usul peternakan Tapos
serta cara pengembangannya, penuh contoh manipulasi kekayaan rakyat
Indonesia. Pertama-tama, ternak yang merupakan modal utama Tapos diperoleh
Sigit, pengelola peternakan keluarga Suharto itu, dari Australia, atas
biaya dinas. Sapi Abidin, begitulah.
  
Barangkali banyak orang sudah lupa bahwa tanggal 3-5 April 1975, Suharto
secara informal berjumpa dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam,
di Townsville, sebuah kota terpencil di negara bagian Queensland sebelah
Utara yang beriklim tropis. Di sana Whitlam sekali lagi mengulangi
pernyataan sikapnya pada Suharto, yang sudah dinyatakannya di Wonosobo,
Jawa Tengah, bulan September 1974, bahwa Timor Leste sebaiknya masuk
Indonesia, karena tidak punya cukup sumberdaya untuk merdeka sendiri.
  
Sebagian percakapan tentang masa depan Timor Leste dilakukan oleh kedua
politisi itu di peternakan sapi dan perkebunan tebu "Brandon" milik Pioneer
Sugar Mills di pulau Magnetic, lepas pantai Townsville. Wartawan setempat
yang meliput kunjungan itu mencatat betapa tertariknya Suharto pada
seluk-beluk pembibitan sapi jenis drought-master dan brahman di
peternakan itu.
  
Dalam percakapan dengan kepala peternakan Pioneer Sugar Mills, Paddy
Archer, Suharto mengungkapkan bahwa iapun memiliki satu peternakan milik
keluarganya di Indonesia. Ia juga menyatakan keinginannya untuk kembali
menjadi petani purna waktu, setelah lengser keprabon. Untuk itulah ia ingin
mengimpor sapi Australia. Turut dalam kunjungan informal ke Townsville itu,
Menteri Pertanian waktu itu, Ir. Thoyib Hadiwidjaja, yang khusus
mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pengembangan Daerah Utara, Dr
Patterson, tentang kemungkinan mengimpor sapi Australia (Courier Mail, 2 &
5 April 1975). Anakbuah Suharto yang satu ini pernah sangat berperan dalam
pengembangan peternakan Tapos, sebagaimana dipaparkan dalam pleidoi Sawito
Kartowibowo.
  
Pada saat itu, sejumlah ternak di-booking oleh Suharto. Lalu, di penghujung
1975, selesai mendaratkan pasukan penyerbu di Timor Leste, kapal-kapal
pendarat (LST) milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlanmal) ditugaskan
melanjutkan pelayarannya ke Townsville, guna menjemput sapi-sapi Australia
yang sudah di-booking Suharto itu, dan mengangkutnya ke Jakarta. Nama
kerja besar yang dibiayai rakyat Indonesia ini adalah Operasi Andhini
Bhakti. Ini dibeberkan dengan bangga oleh Kolinlanmal menjelang HUTnya yang
ke-31, tanggal 1 July 1993 (Surya , 30 Juni 1993). Dari Jakarta, sapi-sapi
Australia itu selanjutnya diangkut ke ranch keluarga Suharto di Tapos.
  
Dari Tapos, dana bantuan Presiden digunakan untuk "menyumbang" bibit ternak
ke propinsi-propinsi, dengan dalih memperbaiki mutu ternak rakyat. Ini,
sekali lagi merupakan "proyek" bagi Sigit Harjojudanto. PT Bayu Air,
perusahaan EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara)-nya dikontrak untuk
menerbangkan sapi-sapi Australia itu -- hasil penyilangan dan pembibitan di
Tapos -- ke daerah-daerah luar Jawa.
  
Namun Bayu Air, belum punya pesawat sendiri. Ini bukan masalah bagi putera
sulung seorang presiden yang berkelakukan bak Raja seperti Suharto. AURI
diminta "menyumbangkan" sebagian pesawat Herculesnya untuk mengangkut
ternak bantuan Presiden dari Tapos itu. Logo TNI/AU ditempeli logo PT Bayu
Air. Itu hanya salah satu fasilitas negara yang dinikmati Sigit, di samping
menjadi calo pesawat Lockheed AS, serta pungutan wajib 5% dari seluruh
barang muatan udara yang masuk ke luar Indonesia, berdasarkan SK Dirjen
Perhubungan Udara (McDonald, 1980: 233-234; Robison, 1990: 344, 347;
Vriens, 1995: 49-50; Aditjondro, 1998).
  
Begitulah cerita seputar sapi-sapi Tapos, yang pantang diungkapkan pers
Indonesia, kalau tidak ingin bernasib malang seperti Heri Akhmadi dan
Sawito Kartowibowo. Maka amanlah Suharto untuk menjamu tamu-tamunya di
Tapos, termasuk "menegur" sekitar 30 juragan konglomerat keturunan Cina,
untuk menyumbang sebagian sahamnya kepada koperasi, tanggal 4 Maret 1990.
  
Baru empat tahun kemudian, Suharto tiba-tiba menangkis apa yang
dikatakannya tudingan berbagai pihak, bahwa di ranch keluarga presiden ada
barang-barang mewah seperti istana, kolam renang, lapangan golf, bahkan
helipad. Makanya ia mengundang para pejabat lembaga-lembaga PBB di Jakarta
ke Tapos, pada hari Sabtu di akhir bulan Oktober 1994, untuk membuktikan
bahwa di peternakan itu "tidak ada apa-apanya" (Warta Ekonomi, 7 Nov. 1994:
17).
  
Tampaknya sang presiden menganggap bahwa memiliki ranch seluas 600 Ha di
Pulau Jawa, di mana 54% keluarga tani hanya memiliki 0,5 Ha tanah di tahun
1983 (Suhendar dan Kasim, 1996: 111), bukan kemewahan. Karuan saja anak
bungsunya pun kemudian mengganggap bahwa kebun buahnya seluas 260 Ha di
tepi koridor Cibubur-Cianjur, juga tidak mewah.
  
Awal 1993, saham Mangadeg di pabrik semen Cilacap dibeli oleh Hashim dan
Titiek Prabowo. Kendati demikian, saham-saham Gunung Ngadeg yang tersisa,
masih cukup menumpuk rezeki Mangadeg. Laba bersih PT Kabelmetal tahun lalu
sudah mencapai Rp 6 milyar. Dalam tahun yang sama, laba bersih PT Hotel
Sahid Jaya International sudah mencapai Rp 10,4 milyar. Ekspansi itu masih
jalan terus, tak terpengaruh oleh krisis moneter di Indonesia. Terbukti
bahwa di pertengahan Desember lalu, ke-24 hotel Sahid di Indonesia dan Arab
Saudi, yang ditaksir bernilai 1 milyar dollar Australia. Pada saat yang
sama, kelompok Sahid berhasil membangun aliansi strategis dengan maskapai
perhotelan AS, Park Plaza, dengan merangkul hotel-hotel Kemayan di
Australia.
  
Sementara itu masih ada sejumlah saham PT Pasopati dalam perusahaan
pelayaran PT Karana Lines berikut anak perusahaannya, PT Garsa Line yang
khusus bergerak di bidang angkutan kayu. Karana Lines ini, tergolong
perusahaan pelayaran top di Indonesia, dengan armada berbobot mati 21.539
ton (IEFR, 1997: 232, 524; Info-Bisnis, Edisi Khusus 1994: 82; Australian
Financial Review. 17 Des. 1997).
  
Seperti halnya Mangadeg, Yayasan Kemusuk Somenggalan juga berurusan dengan
hutan, namun bukan di negeri sendiri. Yayasan yang diketuai Raden
Notosoewito ini membawahi kelompok MUSA (Mitra Usaha Sejati Abadi) yang
menguasai 150.000-Ha konsesi hutan di Surinam dan sedang berusaha
memperlebar sayap ke Guyana dan Brazil ( Skephi dan IFAW, 1996).
  
Yayasan Ibu Tien Soeharto:
-------------------------------------
Kematian isterinya tidak mengurangi minat Suharto ber-yayasan-ria. Empat
puluh hari setelah kematian Nyonya Tien Suharto pada tanggal 28 April 1996,
Suharto mendirikan yayasan baru yang dinamai Yayasan Ibu Tien Soeharto.
Modal pertama yayasan itu adalah uang santunan PT Taspen (Tabungan Asuransi
Pegawai Negeri), yang diserahkan oleh Direktur Utama perusahaan negara itu,
Muljohardjoko, kepada Suharto di Jalan Cendana, bertepatan dengan perayaan
Idul Adha 1417 H, atau 17 Juli 1996.
  
Atas pertanyaan wartawan Kompas , berapa jumlah dana santunan asuransi yang
diserahkan, Muljohardjoko tidak bersedia menyebutkannya. "Kurang baik kalau
kita menyebutkan jumlahnya," katanya. Hal itu diperkuat oleh Humas PT
Taspen, ketika Kompas sekali lagi mengkonfirmasikan masalah itu ke kantor
Taspen. Kata sang pejabat Humas, Suyono: "Rasanya tidak etis bila menyebut
jumlahnya."
  
Di fihak lain, Dirut PT Taspen itu secara tidak langsung berfungsi sebagai
Humas Yayasan Ibu Tien Soeharto, dengan menjelaskan tujuan yayasan itu,
yakni memberikan bimbingan kepada anak asuh dan orang-orang lanjut usia
(Kompas &Bali Post , 18 Juli 1996).
  
Tak perlu menunggu lama-lama, Yayasan Ibu Tien Soeharto sudah dikerahkan,
bersama dua yayasan yang juga diketuai Suharto, Yayasan Supersemar dan
Yayasan Dharmais, untuk mendukung program nasional yang dipimpin seorang
menantu Suharto, Halimah Bambang Trihatmodjo: Gerakan Nasional Orang Tua
Asuh (GN-OTA), dibantu oleh Menteri Sosial waktu itu, Inten Suweno.
  
Hari Jumat, 9 Agustus 1996, seusai melaporkan perkembangan GN-OTA ke
Suharto di Istana Merdeka, Mensos Inten Suweno mengumumkan bahwa Yayasan
Ibu Tien akan memberikan 10.000 beasiswa kepada pelajar SD atau SLP,
sedangkan Yayasan Dharmais dan Yayasan Supersemar masing-masing akan
membagi-bagikan 50 ribu beasiswa bagi pejar SD serta 10 ribu beasiswa bagi
pelajar SLP (Bali Post , 10 Agustus 1996).
  
Bisnis dan diplomasi luar negeri:
----------------------------------------------
Yayasan-yayasan yang diketuai anak, menantu, serta keluarga besan Suharto,
selain merupakan alat bisnis keluarga Suharto, sekaligus menunjang politik
luar negeri Suharto. Yayasan Tiara misalnya, digunakan Tutut untuk mencoba
menggemboskan gerakan perlawanan siswa-siswa Timor Leste dengan cara
merekrut mereka menjadi buruh di pabrik-pabrik yang dekat atau ikut
dimiliki keluarga Suharto, seperti pabrik semen Indocement di Cibinong,
pabrik tekstil Kanindotex di Bawen (yang kini telah resmi diambil-alih
Bambang Trihatmojo), pabrik tekstil PT Sritex di Sukoharjo, serta kilang
kayu Barito Pacific di Kalimantan milik Prajogo Pangestu, teman bisnis
Bambang maupun Tutut (Aditjondro, 1994: 48).
  
Selain mencangkokkan para pemuda Maubere di pabrik-pabrik yang dikuasai
keluarga besar Suharto, ada satu yayasan lain yang punya misi yang hampir
sama: melunturkan nasionalisme pemuda Maubere. Itulah Yayasan Tunas Harapan
Timor Lorosae (YTHTL) yang diasuh Lopes da Cruz, Dubes Keliling Indonesia
untuk urusan Timor Leste, yang juga orangnya Tutut. Menurut da Cruz,
yayasan ini bekerja khusus untuk memperhatikan narapidana politik mahasiswa
Timor Leste di dalam maupun di luar negeri mereka.
  
Di samping itu, YTHL juga berusaha menyalurkan para mahasiswa Timor Leste
ke kampus-kampus di luar Jawa-Bali, di mana gerakan klandestin mahasiswa
Timor Leste, Renetil, belum begitu berakar. Misalnya, awal Juni 1995, empat
orang pengurus YTHL berkunjung ke Sulawesi Utara, menemui Gubernur E.E.
Mangindaan untuk menawarkan kemungkinan penempatan 25 orang mahasisa Timor
Leste di Unsrat, IKIP Tondano, dan UKI Tomohon. Mangindaan menyambut baik
rencana itu, supaya para mahasiswa Timor Leste "jangan dipolitisasi,"
katanya (Kompas & Media Indonesia , 28 Juni 1994; Jawa Pos , 3 Juni 1995).
  
  
Sementara itu, berkat kedekatannya dengan Tutut (dan ibunya, sewaktu ia
masih hidup), PT Sritex, yang anak perusahaannya juga melibatkan adik Ketua
Golkar, Harmoko, berhasil menembus embargo Portugal terhadap barang-barang
Indonesia dengan mengekspor 15 ton benang kapas ke pabrik tekstil milik
Manuel Macedo, teman bisnis Tutut di Portugal, yang juga menjadi pelobi
utama bagi rezim Suharto di Portugal dan bekas jajahannya di Afrika (Santos
dan Naia, 1997).
  
Pembongkaran produk Sritex di pelabuhan Leixoes, menggegerkan pers Portugal
serta para aktivis Timor Leste di sana. Tapi karena ekspor Sritex itu
resminya transaksi bisnis biasa, pemerintah Portugal tidak dapat melarang.
Berkat "pijakannya" di Portugal itu, awal tahun lalu Sritex berhasil
memenangkan order 1/2 juta seragam tentara Jerman, senilai US$ 10,4 juta,
atau Rp 25 milyar waktu itu (Aditjondro, 1994: 49; FEER, 13 Maret 1997:
63).
  
Untuk mendukung diplomasi luar negeri berbau duit itu, dibentuklah Yayasan
Kebudayaan Portugal-Timor (YKPT) yang juga berada di bawah pengaruh Tutut.
Yayasan ini, menurut Lopes da Cruz, merupakan mitra kerja Perhimpunan
Persahabatan Portugal Indonesia (PPPI) yang diketuai oleh Manuel Macedo,
partner bisnis PT Sritex di Portugal (Forum Keadilan , 23 Juni 1994: 34;
Kompas , 28 Juni 1994).
  
Celakanya bagi YKPT, rencana mereka untuk mengirimkan suatu misi kesenian
Indonesia ke Portugal, praktis batal akibat eskalasi semangat pro-Timor
Leste di negeri bekas penjajahnya, berkat hijrahnya lebih dari 100 pemuda
Maubere ke Portugal lewat berbagai gedung kedutaan di Jakarta, yang disusul
pula dengan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 1996 pada Jose Ramos-Horta
dan Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo.
  
Kegiatan Yayasan Bimantara resminya juga bersifat nirlaba, tapi
ujung-ujungnya juga berbau bisnis merangkap politik. Berkat promosi kain
Timor dalam busana modern rancangan Prajudi Admodirdjo yang disponsori
Yayasan Bimantara (Kompas, 11 Sep, 4 Des. 1994), produk PT Dilitex
mendapatkan popularitas secara nasional, bahkan internasional.
  
Selain "menangani" Timor Leste lewat Yayasan Tiara, Yayasan Kebudayaan
Portugal-Timor, dan Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, Tutut juga berniat
mendirikan sebuah yayasan untuk mengelola sebuah perguruan tinggi di Timor
Timor. Untuk itu ia telah memilih Kepala Desa "boneka" Komoro, Vitorino,
seorang mauhu (informan), sebagai ketua yayasannya. Menurut kantor berita
alternatif, Matebean, 12 Januari lalu, faktor bisnis melatarbelakangi
maksud pembangunan perguruan tinggi itu, yaitu mendidik tenaga ahli untuk
mendukung perluasan bisnis keluarga Suharto di Timor Leste.
  
Dugaan Matebean cukup berdasar. Setelah jatuhnya Jenderal Benny Murdani
dari puncak kekuasaannya di ABRI dan munculnya Letnan Jenderal Prabowo
Subianto sebagai anjing herder keluarga besar Suharto - Djojohadikusumo,
bisnis anak-anak Suharto mulai berkembang pesat di koloni Indonesia ini.
Tutut sendiri berhasil menyingkirkan Robby Sumampouw, cukong peliharaan
Benny Murdani, menjadi "raja kopi" di Timor Leste, dengan pasaran ekspor di
Amerika dan Australia. Dia juga telah mendapat konsesi batu pualam di
Manatuto, yang tadinya juga dikuasai Robby Sumampouw.
  
Kerabat Tutut yang lain sudah mulai merambah Timor Leste. Pamannya,
Probosutejo, telah menyatakan minatnya membuka perkebunan kopi. Sedangkan
sang adik, Tommy, yang paling tidak suka melihat suatu kesempatan emas
berlalu, berhasil membujuk ayahnya untuk memperoleh konsesi perkebunan tebu
seluas 200 ribu Ha di pantai selatan koloni itu, membentang antara
Viqueque, Natarbora dan Betano. Sementara perkebunan yang akan mendatangkan
20 ribu buruh tani dan buruh pabrik gula dari Jawa terbentang di pesisir
selatan, pabrik gulanya sendiri akan dibangun di Lospalos, 250 km dari
Dili.
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian VII)
----------------------------------------------------------------------------
---------
George J. Aditjondro
  
Seluruh investasi Tommy di Timor Leste, yang disalurkan lewat PT Putra
Unggul Sejati dan PT Tidar Nusantara, mencapai 800 juta dollar AS. Itu
tidak termasuk harga tanah, yang dicaplok secara cuma-cuma dari petani
Maubere. Itu juga tidak termasuk ongkos pembangunan pembangkit listrik,
sebab pabrik gula Tommy di Lospalos diharapkan akan memanfaatkan listrik
dari PLTA yang akan dibangun di Iralalaro dari dana APBN sebesar Rp 500
milyar. Konon perkebunan tebu di pantai selatan itu merupakan kongsi Tommy
dengan suami Tutut, Indra Rukmana.
  
Selain pabrik kopi Tutut, pabrik tekstil Titiek, pabrik garam beryodium
Titiek pula, dan pabrik gula Tommy, bisnis keluarga besar Suharto dan
antek-anteknya di Timor Leste akan bertambah dengan sebuah pabrik semen,
yang akan dibangun oleh Budi Prakoso. Adik Setiawan Djody dan bekas suami
Yenny Rachman itu, yang juga terlibat dalam pabrik Lamborghini bersama
Tommy, akan memegang 51% saham pabrik semen di Laifu, Baucau. Sisanya, akan
dimiliki oleh tokoh-tokoh Timor Leste, yang telah berhasil dirangkul oleh
Tutut, yakni Abilio Araujo, bekas tokoh Fretilin di Portugal, yang sudah
dipecat dari Fretilin karena pengkhianatannya, Francisco Xavier do Amaral,
bekas Ketua Fretilin yang sudah bertahun-tahun hidup di bawah pengawasan
Jenderal Dading Kalbuadi, dan, siapa lagi, Lopes da Cruz. Pabrik yang
dipastikan akan mulai beroperasi tahun 1998 ini akan berkapasitas sekitar
1,5 juta ton setahun.
  
Bob Hasan dengan kelompok Nusamba-nya, tak mau ketinggalan untuk hadir di
Pulau Timor melalui Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 30 ribu Ha di Timor
Leste dan 30 ribu Ha di Timor Barat. Dua nama perusahaan telah digunakannya
bagi HTI itu, yaitu PT Fendi Hutani Lestari (untuk bagian yang di Timor
Timur) dan HTI Polem (untuk bagian yang di Timor Barat). Peresmian HTI yang
di Timor Timur dilakukan sendiri oleh Suharto, beberapa tahun lalu,
sedangkan yang di Timor Barat ditinjau Suharto, bulan Oktober 1996. Namun
praktis hanya bagian yang di Timor Barat yang jalan, sebab di Timor Leste
rencana HTI Bob Hasan mendapat reaksi keras dari rakyat Maubere di
Kabupaten Viqueque.
  
Kegagalan membuka HTI di Timor Leste ditebus oleh kapitalis-birokrat itu
dengan melebarkan sayap PT Astra Motor, yang sejak 15 September 1997 mulai
memasarkan aneka kendaraan bermerek Toyota di Timor Leste (Aditjondro,
1996a, 1997; Lema, 1997; Gatra, 5 Agustus 1995, 16 Agustus 1997; Bali Post
, 15 Okt. 1996; Suara Timor Timur , 27 Sept. 1997; Jakarta Post, 12 Nov.
1997; Matebean, 18 Nov. 1997, 12 Jan. & 18 Maret 1998; sumber-sumber lain).
  
Mengingat besarnya investasi keluarga besar Suharto di Timor Leste, baik
yang sudah maupun belum diwujudkan, keinginan Tutut untuk mendirikan satu
perguruan tinggi di sana cukup masuk akal. Namun di balik keinginan
mendapatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi, rencana itu juga berbau
politis: perguruan tinggi swasta yang sudah ada, Untim, sudah berkembang
menjadi basis perlawanan pemuda-pemudi Maubere terhadap pendudukan
Indonesia, menyusul adik-adik mereka di SLTA. Berarti, setelah gagal
menggemboskan perlawanan para siswa SLTA, Tutut kini berusaha merambah ke
benak para lulusan SLTA.
  
Seperti halnya Yayasan Tiara milik Tutut, kegiatan Yayasan Balai Indah juga
memadu agenda politis dengan agenda ekonomis: sambil berdagang di Asia
Barat dan Eropa, berusaha menetralisasi para pendukung Timor Leste di arena
internasional. Yayasan Balai Indah yang sehari-hari dikelola isteri Dubes
RI di Moskow, Erna Witoelar, ikut melicinkan jalan barter teh Indonesia
dengan kapas Uzbekistan. Kapas itu selanjutnya dijual ke Portugal dengan
harga tunai sebesar US$ 17 juta (Gatra, 25 April & 6 Mei 1995).
  
Perdagangan barter Hashim dengan Uzbekistan dilakukan bersama-sama kelompok
Texmaco, kelompok Bakrie, dan kelompok perusahaan keluarga Ibnu Sutowo.
Walhasil, di antara keempat kelompok itu, Texmaco-lah yang maju ke depan,
menggandeng raksasa kimia Jerman, Hoechst, untuk membangun lima pabrik
serat polyester (bahan baku tekstil sintetis) di Eropa. Salah satu
pabriknya akan dibangun di Portugal (EBRI, 12 Agustus 1995: 23; Jakarta
Post , 14 Juli 1997).
  
Karuan saja pers dan polisi Portugal geger sekali lagi, karena Texmaco,
yang muncul dengan nama Multikarsa Investment, merupakan perusahaan kedua
yang tampaknya akan berhasil menembus embargo perdagangan Indonesia -
Portugal. Selain karena alasan politis, Partai Hijau Portugal (Partido
Ecologista Os Verdes ) dan asosiasi pedagang kecil dan menengah secara
keras menentang rencana pembangunan pabrik kongsi Multikarsa-Hoechst di
Portugal itu.
  
Kedua perusahaan Indonesia yang berada di ujung tombak usaha mendobrak
embargo barang-barang Indonesia di Portugal, punya hubungan erat dengan
keluarga Suharto. Sritex, yang melibatkan seorang adik Harmoko dalam
beberapa anak perusahaannya, menurut kalangan perbankan di Solo juga dekat
dengan Nyonya Tien Suharto (alm.). Sedangkan Texmaco, sebelum bisnis
bersama Titiek Prabowo di Timor Leste dan bersama ipar Titiek, Hashim
Djojohadikusumo di Uzbekistan, Texmaco jugalah yang menolong Titiek membeli
banknya, Bank Putera Sukapura, ketika sedang anjlog. Anjlognya bisnis bekas
bank milik Titiek itu a.l. karena kegagalan usaha investasinya di bidang
real estate di Afrika Selatan bersama satu yayasan milik ANC (Aditjondro,
1996b).
  
Berapa nilai total kekayaan yayasan-yayasan Suharto?
--------------------------------------------------------------------------
Sampailah kita sekarang pada pertanyaan: berapa nilai total kekayaan 95
yayasan itu?
  
Jawabannya: tidak ada yang tahu pasti, kecuali Suharto dan keluarga
dekatnya, serta bendahara yayasan-yayasan itu. Namun satu ketika Wakil
Ketua II Yayasan Dharmais yang eks Menteri Koperasi merangkap Kepala Bulog,
Bustanil Arifin sesumbar: "Empat yayasan yang dipimpin Presiden Soeharto
secara pribadi kini telah menjadi yayasan terkaya di dunia, jauh melebihi
Rockefeller Foundation dan Ford Foundation di AS". Keempat yayasan yang
dimaksud adalah Dharmais, Supersemar, Dakab, dan Amalbhakti Muslim
Pancasila (Surabaya Post , 29 Juli 1994). Namun berapa persis kekayaan
yayasan-yayasan itu, tidak diungkapkannya.
  
Menurut penelitian koresponden Far Eastern Economic Review , Michael
Vatikiotis, total kekayaan, bunga bank, dan sumbangan tiga di antara
keempat yayasan itu di tahun 1990, adalah sebagai berikut (FEER , 4 Okt.
1990: 63):
  
* Yayasan Supersemar, memiliki kekayaan senilai Rp 222 milyar, dan menerima
bunga bank setiap tahun senilai Rp 24 milyar. Sumbangan yang diberikannya
s/d bulan Maret 1990, adalah Rp 46 milyar.
  
* Yayasan Dharmais, memiliki kekayaan senilai Rp 60,8 milyar, menerima
bunga bank setiap tahun senilai Rp 9 milyar, dan memberikan sumbangan
sebesar Rp 15,4 milyar s/d bulan Maret 1990.
  
* Yayasan Dakab, yang terkecil di antara ketiganya, memiliki kekayaan
senilai Rp 43 milyar, tidak diketahui berapa besar bunga bank yang
diterimanya, dan hanya memberikan sumbangan sebesar Rp 2,4 milyar, s/d
bulan Maret 1990.
  
Itu data tahun 1990 dan sebagian besar berasal dari otobiografi Suharto.
Misalnya, dalam otobiografi yang juga dikutip dalam laporan Warta Ekonomi
(29 Okt. 1990: 28-29), Suharto hanya menyebutkan kekayaan
yayasan-yayasannya yang berasal dari deposito, surat berharga, dan giro.
  
Pendek kata, itu baru pendapatan dari bank. Bukan dari saham di sekian
perusahaan raksasa, seperti di pabrik-pabrik Indocement, pabrik-pabrik
penggilingan gandum Bogasari, dan pabrik pupuk Kujang II. Atau dari dividen
kelompok Nusamba.
  
Data lebih baru diungkapkan Suara Independen, edisi Januari-Februari 1996.
Kekayaan Yayasan Dharmais yang ada di kas diperkirakan Rp 900 milyar.
Walaupun angka kekayaan Dharmais itu belum yang dibenamkan di berbagai
tempat seperti surat berharga, penyertaan uang, penyertaan saham di
berbagai perusahaan, angka Rp 900 milyar itu sudah menunjukkan lonjakan
luarbiasa dibandingkan dengan angka kekayaan Dharmais tahun 1990 yang
menurut catatan Vatikiotis, 'hanya' Rp 60 milyar. Apalagi kalau
dibandingkan dengan kekayaan Dharmais di tahun 1978, yang menurut pengakuan
Suharto waktu itu baru berjumlah Rp 7 milyar (Tempo , 4 Febr. 1978).
  
Kalau seluruh dividen yang diterima dimasukkan dalam daftar kekayaan
yayasan-yayasan itu, maka apa yang dikatakan Bustanil Arifin sangat masuk
akal. Tahun 1994 misalnya, trio Dharmais-Dakab-Supersemar meraup dividen
sebesar Rp 29 milyar dari penyertaan sahamnya di Bank Duta. Sedangkan tahun
sebelumnya, trio yang sama meraup dividen sebesar satu trilyun rupiah dari
penyertaan sahamnya dalam kelompok Nusamba (Suara Independen, Jan.-Febr.
1996).
  
Salah satu "pameran kekuatan" trio itu, ialah ketika mereka sekaligus
menyuntikkan dana segar sebesar US$ 419,6 juta ke Bank Duta, tahun 1990,
ketika bank itu kalah bermain valuta asing sebanyak Rp 770 milyar, atau US$
420 juta waktu itu (Vatikiotis, 1990: 62; Forum Keadilan, 26 Mei 1994: 38).
Nah, kalau US$ 400 juta lebih dapat dikeluarkan dalam sekejap mata, berapa
duit yang tersisa di kas ketiga yayasan itu, silakan tebak sendiri.
  
Taksiran di luar negeri terhadap total kekayaan yayasan-yayasan yang
diketuai Suharto dan isterinya sangat beragam. Paul Hunt yang menulis di
koran Guardian & Mail di Inggris, edisi 1 Agustus 1996, memperkirakan
bahwa nilai kekayaan tak teraudit dari yayasan-yayasan Suharto sendiri
sekitar US$ 5 milyar. Dengan kurs US$ 1 = Rp 10.000, berarti kekayaan
yayasan-yayasan Suharto sekitar Rp 50 trilyun.
  
Namun menurut taksiran badan rahasia AS, Central Intelligence Agency (CIA),
sebagaimana dikutip dalam tesis Ph.D. Jeffrey Winters tahun 1991, kekayaan
Presiden Suharto sendiri mencapai US$ 15 juta. Jumlah itu harus dilipat
dua, kalau kekayaan seluruh anggota keluarga besarnya mau dimasukkan juga
(Vriens, 1995: 49).
  
Itu baru taksiran tahun 1991, sebelum Nusamba menguasai saham-saham empuk
di tambang tembaga-emas-perak PT Freeport Indonesia di Irian Jaya, serta
raksasa automotif PT Astra Internasional. Makanya taksiran nilai total
kekayaan seluruh keluarga besar Suharto, sebesar US$ 40 milyar (Newsweek,
26 Jan. 1998: 48), cukup masuk akal. Cukup untuk menebus bangsa Indonesia
dari krisis moneter sekarang ini, tanpa harus berhutang pada IMF.
  
Dampak sosial, politis dan ekonomis yayasan-yayasan Suharto:
----------------------------------------------------------------------------
-----------
Secara sosial, politis dan ekonomis, 95 yayasan yang dipimpin atau dikuasai
keluarga besar Suharto dan antek-anteknya punya dampak sebagai berikut:
  
* Pertama, dana trilyunan rupiah yang dikuasai yayasan-yayasan itu
telah membantu Suharto menguasai ruling elite Indonesia dengan membuat
faksi-faksi di dalamnya saling bersaing dan saling mengimbangi, dengan
jalan secara periodik menggeser favoritismenya dari satu faksi ke faksi
lain. Hal ini membuat politik nasional Indonesia bersifat sangat
personalized , tanpa aturan main tertulis yang telah disepakati bersama dan
dapat diketahui rakyat banuyak. Melalui kajian mendalam terhadap
pasang-surut berbagai yayasan itu, sebagaimana dicatat oleh sejumlah
pengamat (Robison, 1986; Shin, 1989; Pangaribuan, 1995),dapat kita amati
lika-liku permain sebagai berikut:
  
Dalam dasawarsa pertama pemerintahannya, ketika Suharto masih kecipratan
petro-dollar Pertamina dari kawan baiknya, Ibnu Sutowo, dan pada saat ia
masih sedang mengonsolidasi kekuasaan lewat basis lamanya di Kostrad,
Suharto banyak memberikan angin pada perusahaan-perusahaan yang
"dihinggapi" saham-saham Yayasan Dharma Putera Kostrad serta
yayasan-yayasan TNI/AD yang lain. Setelah meninggalnya Brigjen Sofyar,
pengelolaan perusahaan di bawah panji-panji Kostrad diserahkan pada bekas
aktivis 1966, Sofyan Wanandi, yang berada dalam kubu Jenderal Ali Murtopo
yang bermarkas di CSIS.
  
Sesudah kubu Ali Murtopo (kelompok Tanah Abang) mulai kehilangan pamor,
a.l. karena ketergantungannya pada sejumlah pakar keturunan Cina (Jusuf
Wanandi, Harry Tjan Silalahi) serta pengusaha-pengusaha keturunan Cina pula
(Liem Sioe Liong, Nyoo Han Siang), Suharto mulai membesarkan kubu CKH
(Corps Kehakiman TNI/AD), yakni para jenderal bergelar Sarjana Hukum
(Sudharmono, Ali Said, Ismail Saleh, alm. Mudjono) dengan membesarkan
yayasan-yayasan Dakab, Dharmais, Supersemar, dan YAMP, sambil mendekati
umat Islam lewat proyek-proyek bantuan pembangunan mesjid dan pembiayaan
MTQ.
  
Ketika kubu CKH semakin kuat berakar di Golkar, peranan yayasan-yayasan itu
mulai diimbangi Suharto dengan memperlakukan Habibie sebagai sumber dana
taktis, sebagaimana ia dulu memanfaatkan Ibnu Sutowo. Dan sebagaimana ia
dulu memanfaatkan para pemegang HPH sebagai sumber dana taktis lewat
Yayasan Mangadeg yang dibendaharai Sujarwo, Menteri Kehutanan terlama dalam
sejarah Orde Baru, di era Habibie Bob Hasan-lah yang diberikan peranan
lebih besar untuk menggemukkan trio Dakab, Dharmais, dan Supersemar, lewat
kelompok Nusamba yang mulai mengambilalih peranan orang-orang lama yang
dulu dekat dengan kelompok CKH dan kelompok Tanah Abang.
  
Sinerji antara sektor kehutanan dan sektor high tech , yang merupakan
andalan Suharto untuk me-nina-bobo-kan rakyat Indonesia lewat proyek-proyek
mercusuar seperti pesawat Gatotkaca Habibie dan pesawat jet nasional (yang
digugurkan oleh IMF), terlihat dari suntikan Dana Reboisasi ke IPTN. Dana
Reboisasi itu, yang dikutip dari para pemegang HPH, dikuasai oleh
Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) yang diketuai kawan golf Suharto, Bob
Hasan. Seperti di zaman Menteri Kehutanan Sujarwo, di zaman "Menteri
Kehutanan bayangan" Bob Hasan pengelolaan Dana Reboisasi oleh MPI juga
sangat tidak transparan.
  
Selama dua dasawarsa pertama masa pemerintahannya, anak-anak Suharto sudah
dilibatkan dalam berbagai perusahaan yang mengandung saham yayasan yang
diketuai orang tua mereka, baik perusahaan yang berafiliasi ke Yayasan
Mangadeg (seperti PT Rejo Sari Bumi), maupun yang berafiliasi ke trio
Dakab, Dharmais dan Supersemar. Dan sebelum membentuk konglomeratnya
sendiri, Sigit dan Tutut bersama-sama sudah menguasai 32 % saham Bank
Central Asia (BCI), bank kelompok Salim, sedangkan Sigit sendiri jadi
partner Bob Hasan dalam Nusamba.
  
Dalam kurun waktu itu, Nyonya Tien Suharto sendiri sudah menjadi pemegang
saham dan direksi berbagai perusahaan yang berafiliasi ke Mangadeg, Kartika
Jaya, Kartika Chandra, dan Hanurata.
  
Setelah anak-anak Suharto ingin muncul sendiri sebagai "usahawan", artinya,
"kapitalis rente", mulailah mereka dilibatkan dalam kepengurusan
yayasan-yayasan yang diketuai orangtua mereka, di mana mereka dengan mudah
-- tanpa sorotan pers -- berinteraksi dengan para pembantu Suharto di
pemerintahan. Itulah "kitchen cabinet " di mana berbagai keputusan digodog
sampai matang, sebelum disajikan ke ruang depan di mana kabinet yang resmi
bersidang (untuk konsumsi wartawan).
  
Sesudah konglomerat-konglomerat anak-anak Suharto semakin besar, mulailah
Tutut dan Bambang mendirikan yayasan-yayasan mereka sendiri, sambil juga
mendirikan perusahaan media massa elektronik dan cetak untuk mempengaruhi
opini massa. Dengan dipelopori si anak sulung, Tutut, para P-3 (putra-putri
presiden) juga mulai tampil menguasai kepengurusan Golkar, bersama para
partner bisnis mereka, seperti Anthony Salim. Sementara itu, ekspansi
bisnis mereka semakin menjadi-jadi, yang ikut "menyumbang" pembengkakan
hutang swasta Indonesia ke bank-bank asing sebesar 80 milyar dollar AS.
  
Politik pemerintahan yang begitu personalized inilah yang selama tiga
dasawarsa dipupuk lewat yayasan-yayasan Suharto ini. Celakanya, pada saat
pembenahan administrasi pemerintahan dan politik negara diperlukan, Suharto
bukannya lebih dahulu meminta persetujuan DPR-RI bagi komitmen-komitmennya
ke IMF, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUD 1945, di mana pembicaraan
tentang syarat-syarat IMF terbuka untuk umum.
  
Sebaliknya, ia kembali ke "kabinet dapur"nya, dengan mengajak Anthony Salim
(putera mahkota kelompok Salim), The Nin King, juragan tekstil dari Pintu
Kecil yang dulu ikut membiayai Operasi Khusus Ali Murtopo. Para putra-putri
Presiden (PPP) pun diikutsertakan dalam pembicaraan luarbiasa penting yang
dapat menentukan nasib bangsa dan Negara. Sedangkan kehadiran Widjojo
Nitisastro dan Radius Prawiro (saudara sepupu Nyonya Tien Suharto) dalam
tim inti itu, hanyalah sebagai alat pemikat negara-negara dan bank-bank
Barat.
  
* Kedua, yayasan-yayasan yang telah mewabah ke berbagai bidang usaha
dan bergerak hampir di seantero tanah air telah menimbulkan dualisme antara
aparatur pemerintah yang resmi versus konglomerat-konglomerat yang secara
de facto jauh lebih berkuasa ketimbang aparatur resmi.
  
* Ketiga, yayasan-yayasan yang sangat besar kekuasaannya ini
membaurkan batas-batas antara urusan pribadi dan urusan dinas. Inilah
korupsi pada tingkat tertinggi di negara kita, yang jauh lebih besar dari
pada skandal Pertamina di pertengahan 1970-an.
  
* Keempat, proyek-proyek "Bantuan" Presiden (Banpres) dan "Instruksi"
Presiden (Inpres) yang dikelola Sekretariat Negara dan Sekdalopbang, yang
dananya berasal dari beberapa yayasan yang diketuai Suharto, selain merusak
displin anggaran (karena berada di luar APBN) dan melanggar Pasal 23 UUD
1945 (karena tidak dipertanggungjawabkan kepada DPR), juga memupuk kultus
individu (karena dana Banpres/Inpres itu seolah-olah berasal dari kantong
pribadi Presiden yang begitu dermawan). Berarti, bertolak-belakang dengan
komitmen Orde Baru sendiri yang menolak kultus pada presiden yang
terdahulu.
  
* Kelima, yayasan-yayasan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang
tidak saja mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di gelanggang
internasional, tapi juga menambah beban rakyat Indonesia dan Timor Leste
sebagai pembayar pajak dan cicilan dan bunga hutang luar negeri pemerintah
Suharto.
  
* Keenam, karena yayasan-yayasan ini telah memanfaatkan jasa sejumlah
pegawai serta fasilitas pemerintah, mulai dari gedung, personil dan sarana
komunikasi Sekretariat Negara oleh YAMP, terminal bandara Sukarno-Hatta
oleh Sempati Airlines (milik trio Dakab, Dharmais, Super-semar), pesawat
terbang TNI/AU dan kapal TNI/AL untuk modal dan pengembangan usaha
peternakan Tapos (sumber dana Yayasan Mangadeg), s/d fasilitas KBRI di
Moskow oleh Yayasan Balai Indah dan KBRI di Paramaribo oleh anak perusahaan
Yayasan Kemusuk Somenggalan, maka "subsidi terselubung" rakyat Indonesia
bagi akumulasi kekayaan keluarga besar Suharto sudah mencapai milyardan
rupiah, apabila seluruh jam kerja pegawai dan ongkos sewa fasilitas
pemerintah dinilai berdasarkan pasaran tenaga kerja, ruang kantor, serta
sarana komunikasi dan transportasi setempat.
  
* Ketujuh, pada saat yang bersamaan, yayasan-yayasan Suharto telah
mengfasilitasi capital outflow dari sebagian besar sarana usaha Negara
dan simpanan pegawai negeri dan karyawan perusahaan-perusahaan negara ke
rekening-rekening bank keluarga besar Suharto. Keterangannya adalah sebagai
berikut:
  
Dalam fase ekspansi konglomerat-konglomerat yang berafiliasi ke keluarga
besar Suharto, dana dari yayasan-yayasan yang langsung dipimpin oleh
keluarga Suharto dirasakan tidak cukup, sehingga dana-dana pensiun,
dana-dana asuransi tenaga kerja, serta fasilitas Yayasan TVRI dan YDBKS
(Depsos) dilibatkan secara habis-habisan sebagai pemegang saham atau
sebagai penyedia prasarana dan personalia. Di atas kertas, para pegawai
negeri dan perusahaan-perusahaan negara tersebut dapat ikut "kecipratan"
keuntungan konglomerat-konglomerat keluarga Suharto. Tapi kenyataannya,
akibat kekuasaan yang ada di belakangnya, berbagai instansi negara, seperti
TVRI, Pertamina, dan Garuda, telah melaporkan tunggakan-tunggakan rekening
perusahaan anak-anak Suharto, sementara Jasa Marga mengeluh tentang
pembagian keuntungan tidak adil dari PT Citra Marga Nusaphala Persada.
  
Kerugian peralatan serta personalia pemerintah itu saat ini sangat
diperparah akibat krisis moneter yang sedang kita hadapi. Buat keluarga
besar Suharto, krisis moneter ini tidak begitu besar dampaknya, sebab
dengan mudah mereka dapat membubarkan semua yayasan keluarga Suharto itu
atau menyatakannya bankrut, karena badan hukum semacam ini memang hanya
bertanggungjawab kepada pendirinya. Sementara itu, kekayaan pribadi para
anggota keluarga besar Suharto, tinggal dialihkan ke luar negeri lewat
transaksi perbankan biasa.
  
* Kedelapan, penggunaan bentuk badan hukum yayasan demi akumulasi
kekayaan pribadi, merupakah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum
yang berlaku di Indonesia tentang yayasan sebagai organisasi nirlaba.
Pemilihan bentuk badan hukum yang hanya bertanggungjawab kepada pendirinya
ini, barangkali bukan suatu kebetulan. Apalagi selalu tidak jelas apakah
yayasan yang bersangkutan, atau ketuanya yang menjadi pemegang saham. Juga
tidak ada mekanisme yang secara yuridis memungkinkan para jatim-piatu
Trikora atau Operasi Seroja, misalnya, untuk meminta pertanggungjawaban
pengurus yayasan yang mengatasnamakan mereka.
  
* Kesembilan, dengan mengambil-alih Bank Umum Koperasi Indonesia
(Bukopin), mengubahnya menjadi PT yang menjadi salah satu sumber rezeki
trio Dakab, Dharmais, dan Supersemar lewat kelompok Nusamba,
yayasan-yayasan Suharto punya andil dalam melumpuhkan gerakan koperasi di
Indonesia, khususnya koperasi di kalangan AD, AL, Polri, dan pengusaha
batik, yang uangnya kini terbenam dalam PT Bank Bukopin, yang sebentar lagi
akan dilebur dalam Bank Nusamba yang baru.
  
(bersambung)
  
***
 
 
Tuntutan buat Tutut: Tolak fund-raising baru!
Pertanggungjawabkan kekayaan 95 yayasan yang sudah ada!
(bagian VIII)
----------------------------------------------------------------------------
---------
George J. Aditjondro
  
* Kesepuluh, kembali ke soal "subsidi terselubung" rakyat Indonesia
demi akumulasi kekayaan keluarga besar Suharto. Subsidi itu tidak terbatas
pada penggunaan tenaga dan sarana pemerintah untuk yayasan-yayasan Suharto,
melainkan ada yang lebih struktural dengan pengaruh ke kelas bawah di desa
maupun kota. Monopoli terigu impor demi memperkaya Yayasan Harapan Kita,
telah membantu menggencet nilai tukar (terms of trade ) petani padi, di
samping tekanan Bulog lewat operasi pasarnya. Dumping produk Bogasari dalam
bentuk berbagai merek mi kemasan produksi Indofood, di mana rakyat miskin
mengalami erosi gizi karena di-nina-bobo-kan oleh nikmatnya supermi dengan
rasa ini dan itu. Padahal nilai gizi makanan kemasan ini jauh lebih rendah
dibandingkan dengan berbagai jenis makanan murah buatan orang desa.
  
* Kesebelas, melalui konsesi-konsesi hutan, perkebunan, dan
peternakan yang dikuasainya, yayasan-yayasan Suharto ini memberikan contoh
buruk kepada rakyat dan aparat pemerintah lainnya, bahwa UUPA 1960, yang
menolak pemilikan tanah berlebihan (excessive land-ownership ) maupun
pemilikan tanah guntai (absentee landownership ), sebagaimana dituangkan
dalam UU Land Reform 1960 serta UU Bagi Hasil 1960, secara de facto tidak
berlaku di Indonesia.
  
* Keduabelas, dengan beroperasi dari gedung Sekretariat Negara,
dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari pejabat negara yang secara resmi
tidak diangkat karena ke-Islam-annya, dan dengan mewajibkan setiap pegawai
negeri yang Muslim menyumbang antara Rp 50 dan Rp 1000 sebulan, Yayasan
Amalbhakti Muslim Pancasila yang mencari dukungan umat Islam bagi sang
presiden dengan "menyumbang" pembangunan mesjid di Indonesia dan Timor
Leste, Suharto secara de facto telah memperlakukan Indonesia dan Timor
Leste sebagai Negara Islam.
  
* Ketigabelas, dengan dalih kerjasama antar anggota ASEAN, antar
anggota APEC, antar Negara Selatan, dan antara Negara Islam, dan dengan
dalih menangkis serangan kelompok-kelompok "anti-integrasi" di luar negeri,
sebagian yayasan Suharto, khususnya Yayasan Tiara, Balai Indah, dan Kemusuk
Somenggalan telah mengambil-alih tugas Departemen Luar Negeri R.I., sambil
memperkaya perusahaan yang berafiliasi ke yayasan-yayasan itu.
  
* Keempatbelas, keterlibatan sejumlah panti asuhan Seroja dalam
penculikan anak-anak yatim piatu Timor Leste, di mana identitas mereka
sebagai anak Timor Leste yang beragama Katolik Roma sengaja berusaha
dihilangkan (Tomas Alfredo Gandara, komunikasi pribadi, Juli & November
1997; Timor Leste , 15 Okt. 1997), berarti bahwa Suharto, sebagai pembina
Yayasan Seroja yang membawahi panti-panti asuhan itu (Sinar Harapan, 16
Juni 1985), terlibat dalam salah satu bentuk genosida menurut Pasal (e)
Konvensi Genosida 1948 (Kuper, 1981: 19).
  
* Kelimabelas, ada indikasi bahwa salah satu yayasan keluarga
Suharto, yakni Yayasan Harapan Kita lewat anak perusahaannya, PT Harapan
Insani, telah terlibat dalam "pencucian uang" (money laundering ) lewat
Vanuatu. Tindak kriminal semacam ini, berada dalam wilayah kekuasaan
Interpol, yang berhak secara sefihak melakukan investigasi. Kalau terbukti
benar, ini dapat menurunkan derajat Kepala Negara Republik Indonesia
menjadi seorang tokoh kriminal tingkat internasional, seperti Manuel
Noriega, "orang kuat" Panama yang kini mendekam dalam penjara di AS.
  
Pertanggungjawaban:
------------------------------
Ketimbang membiarkan keluarga Suharto dan antek-anteknya membentuk yayasan
baru, untuk menampung potongan gaji para pejabat serta "susu tante"
(sumbangan sukarela tanpa tekanan) lain, lebih baik keuntungan 95 yayasan
di atas dikembalikan kepada rakyat, guna menanggulangi krisis moneter
sekarang.
  
Untuk itu, marilah kita saat ini juga meminta pertanggungjawaban keuangan
yayasan-yayasan itu. Tuntutan ini, memang tidak akan mudah dipenuhi.
Kalaupun saatnya tiba, sudah dapat dipastikan bahwa pembukuan hasil
keuntungan berbagai yayasan akan lenyap bersama angin lalu. Misalnya, ada
lantai tertentu dari Gedung Granadi yang "terbakar", seperti "kebakaran"
Gedung BI yang lalu, tepat di lantai tempat menyimpan dokumen bank-bank
yang sudah dan akan dibubarkan.
  
Soalnya, kalau keluarga besar Suharto dan antek-anteknya mau membeberkan
keuntungan yayasan, monopoli, dan kartel yang mereka kuasai saat ini,
kerakusan mereka yang sungguh nauzubillah akan terungkap.
  
Dalam hal cengkeh saja, misalnya, BPPC telah menumpuk Rp 2,3 trilyun dana
hak petani selama empat tahun. Jumlah kerugian petani itu berasal dari Dana
Penyertaan petani di KUD sebesar Rp 2000 per kg, uang titipan petani di KUD
sebesar Rp 1.900, serta penerimaan petani yang hilang akibat
ketidak-efisienan tata niaga cengkeh selama masa kejayaan BPPC (1991-1996)
sebesar Rp 541,6 milyar, lebih besar dari dana IDT setiap tahun (INDEF,
1997: ii).
  
Contoh lain adalah pertanggungjawaban kekayaan Gerakan Nasional Orang Tua
Asuh (GN-OTA). Pengurus Pusatnya diketuai Nyonya Halimah Bambang
Trihatmodjo, dengan salah seorang wakilnya, Nyonya Uga Wiranto, isteri
Menhankam/Panglima ABRI yang baru. Gerakan yang dicetuskan tahun lalu oleh
Suharto sendiri, telah menerima "sumbangan" dari berbagai konglomerat, baik
berbentuk barang maupun uang. Raksasa tekstil PT Great River Indonesia
(GRI) misalnya, bulan Maret tahun lalu menyumbangkan sejumlah seragam
sekolah ke GN-OTA.
  
Raksasa jamu PT Sido Muncul sudah dua kali memberikan sumbangan uang kepada
"gerakan" itu. Tahun 1996, perusahaan itu menyumbang dana sejumlah Rp 60
juta kepada GN-OTA. Sedangkan tahun lalu, pada waktu merayakan ulang tahun
perusahaan ke-46, 11 November yang lalu, Irwan Hidayat, boss perusahaan itu
menyumbang Rp 75 juta kepada GN-OTA, Rp 35,2 juta kepada Yayasan Humana,
dan Rp 50 juta kepada korban bencana kelaparan di Papua Barat. Sejak
menyumbang pada GN-OTA, kata boss perusahaan jamu itu, nilai penjualan
perusahaannya naik dari 20% per tahun menjadi sekitar 30% per tahun.
"Mungkin karena saya sudah bersalaman dengan Mbak Halimah, kami ikut
kecipratan rejeki," begitu kata Irwan Hidayat (EBRI, 19 Maret 1997: 39;
Eksekutif , Desember 1997: 8, 18).
  
Namun sudah berapa "rejeki" Mbak Halimah sendiri, lewat "gerakan" ini,
hanya orang dalam keluarga Suharto yang tahu. Apalagi uang badan itu,
tadinya sebagian disimpan di Bank Andromeda, yang resminya sudah gulung
tikar walaupun prakteknya hanya bersalin rupa menjadi Bank Alfa.
  
Selain disimpan di Bank Alfa bin Andromeda, sumbangan masyarakat ke GN-OTA
juga disetorkan ke Rekening No. 31.51.17845 di Bank Rakyat Indonesia. Namun
seperti yang kita ketahui, empat bank milik pemerintah -- termasuk BRI --
akan dilebur jadi satu, sehingga akan lebih mudah dikuasai oleh Menteri
Keuangan baru, Fuad Bawazier, yang jadi komisaris beberapa perusahaan
Bimantara.
  
Selain itu, Sekretariat Panitia Pusat GN-OTA beralamat di Direktorat
Bantuan Kesejahteraan Sosial, Ditjen Binbansos, Departemen Sosial RI, Jalan
Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat. Nomor telepon dan faxnya adalah (62)
(21) 314 4332 (Bali Post , 22 & 29 Sept. 1996; Forum Keadilan , 15 Des.
1997: 96).
  
Namun setelah Departemen Sosial dipegang oleh Tutut, kakak ipar Halimah,
masih dapatkah pertanggungjawaban keuangan GN-OTA dipercaya
keobyektifannya?
  
Apakah "setoran" ke GN-OTA ini tidak dapat dipakai sebagai alat pemutihan
modal, atau money laundering , mengingat sumbangan para wajib pajak pada
lembaga yang diketuai menantu Suharto ini dibebaskan dari pajak
penghasilan? Mendahului keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak,
pembebasan PPH bagi sumbangan ke GN-OTA itu sudah diumumkan oleh Suharto
sendiri (Bali Post , 31 Agustus 1996).
  
Selain mengembalikan kekayaan Rakyat Indonesia dan Timor Leste yang telah
dirampas oleh keluarga besarnya, Suharto juga perlu diminta
mempertanggungjawabkan berbagai dampak sosial dan politis, sebagaimana
diutarakan dalam bagian terdahulu.
  
Makanya, sikap kita terhadap Tutut dan ayahnya harus tegas: tolak
penggalian dana baru melalui yayasan baru maupun lama! Pertanggungjawabkan
dulu kekayaan yang sudah terkumpul melalui 95 yayasan yang sudah ada!
  
Kecuali kalau 95 yayasan itu memang hanya dimaksudkan untuk memperkaya
keluarga besar Suharto dan antek-anteknya sampai tujuh turunan, dengan
berlindung di balik kedok kedermawanan.
  
Puri Baru (Newcastle),
Rabu, 29 April 1998
  
Kepustakaan:
------------------
Aditjondro, G.J. (1994). In the shadow of Mount Ramelau: the impact of the
occupation of East Timor. Leiden: INDOC.
---------------- (1995). Bali, Jakarta's colony: social and ecological
impacts of Jakarta-based conglomerates in Bali's tourism industry. Working
Paper No. 58. Perth: Asia Research Centre, Murdoch University.
--------------- (1996a). "Man with the right mates," The West Australian, 3
Jan..
---------------- (1996b). "Big carrots used in Indonesia's diplomatic
policy on East Timor," The Nation, Bangkok, Monday, 14 Okt.
---------------- (1997). "Suharto and his family: the looting of East
Timor," Green Left Weekly, 3 Sept.
----------------- (1998a). "Suharto & sons: crony capitalism, Suharto
style," Washington Post, 25 Jan.
-----------------(1998b). "Autumn of the patriarch: the Suharto grip on
Indonesia's wealth," Multinational Monitor , Jan.-Febr., pp. 17-20, 34.
Akhmadi, Heri (1981). Breaking the chains of oppression of the Indonesian
people: defense statement at his trial on charges of insulting the head of
state. Translation Series (Publication No. 59). Ithaca: Cornell Modern
Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
Borsuk, Richard (1992). "Suharto-linked monopolies face criticism," Asian
Wall Street Journal [AWSJ ] Hong Kong, 26 March.
-------- (1993). "Businessmen bet on remota island casino," AWSJ, 2 Nov.
------- dan Jay Solomon (1997). "Bakrie to sell Freeport stake to Hasan's
Nusamba Mineral," Wall Street Journal Interactive Edition - Asia, 31 Jan.
Bourchier, David (1984). Dynamics of dissent in Indonesia: Sawito and the
phantom coup. Interim Reports Series. Ithaca: Cornell Modern Indonesia
Project.
Chalmers, Ian M. (1988). Economic Nationalism and the Third World State:
The Political Economy of the Indonesian Automotive Industry, 1950-1984.
Thesis Ph.D. pada Australian National University (ANU), Canberra.
Gitosardjono, Sukamdani (1974). Riwayat hidup (singkat). Jakarta, 28 Mei.
Hiscock, Geoff (1998). "All the way with B.J.," The Australian , 24 Maret.
IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: Institute
for Economic and Financial Research (IEFR).
INDEF (1997). Tinjauan INDEF atas tata niaga cengkeh. Jakarta: INDEF.
Lema, Y.G. (1997). "Sekilas ekonomi Timtim dewasa ini,"Suara Timor Timur ,
25 Sept.
Loveard, Keith (1996). "Suharto's son rises," Asiaweek, April 12, pp.
34-40. Pangaribuan, Robinson (1995). The Indonesian State Secretariat,
1945-1993. Perth: Asia Research Centre on Social, Political and Economic
Change, Murdoch University.
Pura, Raphael (1986). "Suharto family tied to Indonesian oil trade," AWSJ,
26 Nov.
------- dan S. Jones (1986a). "Suharto-linked monopolies hobble economy,"
AWSJ,, 24 Nov.
------------------------(1986b). "Suharto's kin linked with plastics
monopoly," AWSJ, 25 Nov.
Robison, Richard (1990). Indonesia: the rise of capital. Sydney: Allen & Unwin.
Robinson, Paul, Sue Hewitt dan Ian Munro (1997). "Casino -- the biggest
game in town," Sunday Age, Melbourne, 6 April.
Rustam, Amin and Rudy Ardial (1996/1997). Indonesia financial directory
1996-1997. First Edition. Jakarta: PT Admindo Multijaya Promo.
Santos, Hernani dan Joao Naia (1997). "O homem de Jakarta em Portugal"
(Orang Jakarta di Portugal), O Diabo, 18 Maret.
Schwarz, Adam (1991). "A helping hand: Indonesian central bank in bail-out
dilemma," Far Eastern Economic Review [FEER ], 16 Mei, hal. 72-73.
------------ & Jonathan Friedland (1991). "Indonesia: empire of the son,"
FEER, 14 Maret 1991, hal. 46-53.
Shin, Yoon Hwan (1989). Demystifying the capitalist state: political
patronage, bureaucratic interests, and capitalists-in-formation in
Soeharto's Indonesia. Thesis Ph.D. di Universitas Yale, AS.
Skephi and IFAW (1996). Asian Forestry Incursions -- Indonesian logging in
Surinam: Report on N.V. MUSA Indo-Surinam. Jakarta, Amsterdam, Yarmouth
Port: Skephi and IFAW.
Smith, Shannon L.D. (1996). Developing Batam: Indonesian political economy
under the New Order. Tesis Ph.D. pada ANU di Canberra.
Tjahyono, S. Indro (1995). Workship kepemimpinan versi Bob Hasan di
Ujungkulon: membawa masalah baru dan mengusik masalah lama. Press Release
SKEPHI pada Apakabar , 22 Juli.
Toohey, Brian (1990). "Warren's Indonesian mates," The Eye, Dec. Quarter,
hal. 6-9.
Vatikiotis, Michael (1990). "Charity begins at home: Indonesian social
foundations play major economic role," FEER, 4 Okt. 1990, hal. 62-64.
Vriens, Hans (1995). "The grandson also rises," Asia, Inc., Maret, hal.
46-51. Wibisono, Thomas (1994). "Kanindo Group, babak ketiga bisnis Robby
Tjahjadi," Bisnis Indonesia , 10 Febr.
-------------- (1995). "Timsco Group: bisnis Suyatim Abdulrachman Habibie,"
Informasi, Monthly Newsletter, No. 1, Januari. Jakarta: PDBI.
Wisnu, Maharani (1998). "Probosoetedjo dan wedhus gembel," Siar, 20 Maret.