[INDONESIA-L] Kebebasan Media Massa

From: apakabar@clark.net
Date: Sat Jun 13 1998 - 10:31:00 EDT


Forwarded message:
From apakabar@clark.net Sat Jun 13 13:29:02 1998
Date: Sat, 13 Jun 1998 11:18:15 -0600 (MDT)
Message-Id: <199806131718.LAA24289@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Kebebasan Media Massa untuk Meredam Gerakan Massa di Jalanan
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com
 

Approved: ell
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject:
 
From: "Gandhi Moehammad" <gandhimoehammad@hotmail.com>
To: apakabar@clark.net
Subject: KEBEBASAN MEDIA MASSA UNTUK MEREDAM GERAKAN MASSA DI
    JALANAN
 
KEBEBASAN MEDIA MASSA UNTUK MEREDAM GERAKAN MASSA DI JALANAN
  
Pengganti Alwi Dahlan, Letjen Yunus Yosfiah, pada hari pelantikannya
sebegai Menpen hanya menegaskan, tidak akan mengecewakan dunia pers,
terutama dalam hal yang berkaitan dengan SIUPP (Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers). Selain itu, ia juga akan berusaha mendekatkan media
massa dengan Departemen Penerangan. Pernyataan ini sungguh terasa sangat
umum dan terkesan ragu-ragu dalam membebaskan media massa dari kontrol
pemerintah.
  
Begitulah kesan pertama yang muncul dari banyak kalangan menanggapi
dilantiknya Yunus Yosfiah sebagai Menpen. Kesan buruk itu telah
terhapus, pada tanggal 5 Juni 1998 lalu. Yunus telah mencabut Permenpen
01, mengenai SIUPP beserta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan
media massa.
  
  
GERAKAN MASSA, SEBAGAI AKIBAT DARI PARTISIPASI RAKYAT YANG TERSUMBAT
  
Gerakan aksi unjuk rasa di kampus-kampus, bahkan pendudukan gedung DPR
yang baru lalu itu, disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya
merupakan akibat dari dihambatnya kebebasan berekspresi selama
bertahun-tahun. Kebebasan berekspresi ini menjadi penting, karena
kegiatan ini bisa menjadi jalan untuk memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya pada partisipasi segala kalangan dalam proses pengelolaan
negara tanpa harus berbentuk gerakan massa yang cenderung anarkis.
  
Dahulu, sebelum reformasi menjadi kesadaran kolektif, tak terhitung
berapa banyaknya individu maupun perwakilan dari kelompok masyarakat
yang mendatangi gedung DPR untuk memberikan partisipasinya. Aksi
mendatangi gedung DPR ini adalah satu bentuk gerakan massa yang kecil.
Namun berapa banyak dari mereka yang partisipasinya sekedar ditampung?
Bahkan sebagian besar dari mereka ditolak bertemu dengan wakil rakyat
yang berkaitan. Usaha berbagai kalangan untuk ikut berpartisipasi dalam
pengelolaan negara sering berakhir di dalam penjara. Tercatat berbagai
nama besar, seperti Muchtar Pakpahan atau Sri Bintang untuk mewakili
golongan tua dan Budiman Sujatmiko dan Pius Lustrilanang dari golongan
muda.
  
Peristiwa 27 Juli tahun 1996 lalu telah menjadi tonggak atau indikator
adanya kebutuhan yang semakin menggunung untuk berekspresi dan
berpartisipasi dalam pengelolaan negara. 27 Juli bukan menjadi penyebab
utama dari gerakan dan kerusuhan massa di berbagai kota di Indonesia
yang terjadi hingga Pemilu 1997 lalu. Hal-hal kecil mudah sekali
dijadikan pemicu untuk merusuh. Berbagai upaya yang dilakukan kelompok
Megawati untuk mengungkap peristiwa 27 Juli selalu kandas, baik melalui
jalur hukum apalagi jalur media massa.
  
Menurut berbagai teori politik dan sosial yang terangkum, ada 3 penyebab
gerakan massa yang sangat besar akhir-akhir ini.
  
Pertama, adalah munculnya interaksi informasi sebagai akibat dari
perkembangan teknologi informasi atau multimedia. Kegiatan interaksi
informasi menjadi semakin mudah dan murah, baik dalam bentuk media
Radio, media TV yang melalui terrestrial biasa atau pun satelit, serta
media komunikasi data seperti Internet.
  
Layanan informasi yang disediakan oleh TV swasta dalam beberapa tahun
terakhir ini telah memberikan gambaran yang, meski tidak utuh, namun
cukup membuka mata banyak masyarakat awam tentang pengelolaan negara,
terutama dari kalangan bawah yang menjadi pemirsa terbesar dari pemirsa
TV di Indonesia (data dari Survey Research Indonesia). Bersamaan dengan
itu media radio pun ramai dengan acara talkshow yang giat membicarakan
berbagai hal, termasuk soal-soal politik. Pembicaraan mengenai
persoalan ekonomi sehari-hari, misalnya naiknya harga-harga, hilangnya
kesempatan kerja dan lain-lain, maka dengan sertamerta mudah dipahami
sebagai akibat dari pengelolaan negara yang buruk.
  
Sedangkan pada masyarakat yang lebih terdidik, semakin "termotivasi"
untuk menginteraksikan informasi yang diperolehnya dari, antara lain,
siaran TV international melalui satelit dan media cetak luar negeri
kepada lebih banyak orang di sekitarnya. Sebagian dari mereka melakukan
interaksi informasi itu melalui media Internet yang meski penggunanya
masih sedikit (sekitar 100.000 pengguna dari 32 provider) namun tidak
dapat dielakkan interaksinya ke masyarakat yang lebih luas melalui media
lain. Informasi dari Internet ini diteruskan melalui media kertas, alias
dicetak dengan printer, untuk disebarluaskan di lingkungannya. Salinan
dari tulisan-tulisan di Internet ini kadang ditemui sedang dikonsumsi
oleh para supir transportasi umum. Ini lah gerakan penyadaran yang tidak
dapat dibendung lagi berkat teknologi informasi. Sebuah gerakan tanpa
aktor intelektual dan organisasi.
  
Kedua, adalah munculnya banyak tokoh baru dari masyarakat, yang muncul
karena terdongkrak oleh adanya interaksi informasi tadi. Jika dulu
sebelum ada TV swasta, hanya pejabat pemerintah lah yang dapat muncul
sebagai tokoh di media TV dan radio (dan juga media cetak), kini muncul
pengamat ekonomi, politik, sosial di layar kaca yang menjadi saingan
berat para pejabat pemerintah. Dulu tokoh bukan pejabat tidak akan
memperoleh kesempatan yang lebih luas dan panjang di media TV. Kalau
tidak dicekal, tokoh itu dipenjarakan dengan tuduhan yang tidak masuk
akal. Kesempatan untuk menyalurkan informasi melalui TV (meski belum lah
sangat terbuka lebar) itu sertamerta menular juga di media cetak. Kalau
media elektronik bisa berbicara mengenai pengelolaan negara, lantas
mengapa media cetak tidak?
  
Mereka, para tokoh baru itu kemudian menawarkan pemahaman baru atas
berbagai persoalan, serta solusinya. Perlahan popularitas pejabat
pengelola pemerintahan tergantikan oleh tokoh masyarakat baru ini. Maka
agitasi politik, kampanye apa pun yang dilakukan pemerintah menjadi
sangat tidak efektif lagi dibandingkan pada masa yang lalu. Meski
demikian represi terus dilakukan kepada penentang terbuka pemerintah.
Hanya saja ini makin membuat pemerintah tidak populer, sementara tokoh
masyarakat baru semakin populer.
  
Ketiga, adalah makin beratnya persoalan sosial ekonomi sehari-hari
rakyat, terutama di kalangan bawah. Persoalan ini sebenarnya sudah
muncul sejak bertahun-tahun lamanya. Hanya saja muncul dalam bentuk yang
kabur atau kurang dipahami sebagai persoalan sosial ekonomi rakyat.
Misalnya, ketidaksamaan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih
layak dalam hukum atau ekonomi.
  
Sebagai contoh, pilihan pemerintah untuk mengembangkan perumahan di
pinggiran kota adalah satu kebijakan yang memicu hilangnya kesempatan
yang sama. Contoh lain adalah, tidak dialokasikannya anggaran yang cukup
besar di sektor pendidikan, padahal pendidikan adalah investasi yang
akan kembali dalam bentuk kemajuan bangsa. Kebijakan perumahan ini
bukannya salah, namun menjadi tidak masuk akal karena belum dibarengi
dengan tersedianya transportasi umum yang memadai, baik dari perumahan
ke kantor-kantor yang berada di tengah kota, atau transportasi umum di
dalam kota. Rata-rata warga pinggiran kota itu harus menghabiskan waktu
dengan percuma di perjalanan selama 3 jam sehari. Dengan kondisi seperti
itu sulit bagi mereka untuk memiliki waktu untuk mengembangkan kemampuan
lain dalam rangka bersaing dengan kalangan lain yang lebih mapan karena
pendidikan maupun keuangan. Sementara itu kalangan lain itu dengan cepat
dan mudah mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan membina
hubungan dengan lapisan yang memiliki akses pada para konglomerat.
Sayangnya konglomerat ini sukses karena membangun kemampuan berkolusi
dengan pejabat. Mereka tinggal bukan di pinggiran kota. Malah sebagian
tinggal di jantung kota, di apartemen. Kalau pun mereka tinggal di
pinggiran kota, mereka tidak perlu harus terjebak di kemacetan lalu
lintas pagi atau sore, karena posisi pekerjaan mereka dapat memilih
berangkat lebih siang dan pulang lebih malam, dan kemakmuran mereka
tetap terjaga, bahkan tetap mampu untuk melesat lebih tinggi lagi.
  
Pemerintah lebih tertarik untuk mengembangkan jalan tol yang dikelola
oleh putri bekas presiden Suharto sendiri, bukan kebijakan yang lebih
berdampak pada pemerataan kesempatan. Kemudian juga, Suharto sibuk
mengembangkan industri pesawat terbang atau otomotif (masih putra-putra
presiden) yang sama sekali tidak menyentuh program pengembangan sumber
daya manusia yang lebih luas menyentuh lapisan bawah. Situasi ini
semakin menjepit lapisan masyarakat bawah untuk selamanya berada di
lapisan itu.
  
Akhir tahun lalu hingga sekarang, persoalan ekonomi bagi rakyat bawah
menjadi semakin nyata, ketika harga-harga naik, PHK di mana-mana,
kesempatan kerja menghilang, sementara pejabat makin kelihatan tolol dan
linglung. Sementara di lapisan atas kelompok masyarakat lain seperti
tidak terpengaruh sedikit pun. Konglomerat terus tertawa-tawa meski
mereka lah penyebab kerusuhan ekonomi ini. Mereka masih terus memiliki
dan mengelola bank-bank hasil KKN, cuma sebagian kecil yang ditutup.
Beberapa di antaranya sudah kabur ke luar negeri beserta hasil menjarah
di tanah air. Puncaknya adalah ketika beratnya persoalan ekonomi sudah
tidak dapat ditanggung lagi, tiba-tiba pemerintah menjatuhkan sebuah
batu besar, tepat di atas semua beban itu, yaitu kenaikan harga BBM.
Lalu dor... dor... tembakan-tembakan senjata di arahkan ke kerumunan
mahasiswa di kampus Trisakti.
  
TV POOL
  
Pembantaian mahasiswa di Trisakti memang telah memancing gerakan massa
dengan kekerasan (kerusuhan), namun bukan penyebab utama gerakan massa
selanjutnya. Apalagi jika dengan menyebutkan indikasi adanya
kelompok-kelompok yang merekayasa gerakan massa yang berujung kerusuhan.
Tetapi tersumbatnya saluran berpartisipasi dalam pengelolaan negara lah
yang menyebabkan gerakan massa. Kebijakan Deppen pada masa Alwi Dahlan
untuk melakukan TV Pool, telah meruncingkan "gerakan massa yang lebih
pekat". Gerakan massa yang tidak merusuh ini (karena tidak ada kelompok
yang merekayasa untuk merusuh), berkumpul secara "mengerikan" di gedung
DPR. Gerakan massa ini sangat "kuat" karena didukung oleh berbagai
lapisan masyarakat, terlihat dari dukungan keuangan, logistik dan
kesehatan. Gerakan massa ini, terus akan muncul kembali. Karena massa di
berbagai pelosok Indonesia masih memerlukan kegiatan yang lebih besar
dan lebih sensasional agar lebih diperhatikan dan dipenuhi berbagai
tuntutannya. Sudah berbulan-bulan yang penuh darah dan airmata bagi
rakyat dalam melakukan gerakan aksi reformasi. Gerakan aksi reformasi
hingga sekarang masih dihadapkan pada situasi point of no return.
  
Keinginan menduduki gedung DPR pada tengah Mei lalu itu sebenarnya telah
muncul sejak sebelum Sidang Umum MPR. Terlihat dari seruan-seruan di
Internet, juga terlihat dari usaha untuk long march menuju gedung DPR
secara terpisah dari kampus-kampus. Namun layak dimaklumi usaha itu
tidak pernah berhasil, karena pertama, aparat keamanan memang selalu
mencegah, dan kedua, usaha konsolidasi mahasiswa baru berhasil setelah
berbulan-bulan ditempa hingga berhasil di tengah bulan Mei lalu. Ketiga,
bersamaan dengan itu, keinginan gerakan massa dengan menduduki DPR itu
semakin menggila dengan hilangnya kesempatan untuk tampil menyuarakan
reformasi melalui berita-berita di media TV dengan adanya TV Pool.
  
Kini, Suharto yang telah membangun sistem kontrol yang keterlaluan
terhadap media massa, telah lengser entah kemana, sangat mungkin ke
belakang Habibie. Masih banyak yang harus diperjuangkan gerakan
reformasi, sementara partisipasi politik masyarakat masih belum tersalur
secara efektif, meski media massa telah terbebaskan, dan partai-partai
baru didirikan. Namun demikian, komponen negara masih diduduki oleh
orang-orang lama, yang sesungguhnya anti reformasi, karena mereka dulu
tidak memperjuangkan reformasi, kecuali baru pada saat ini setelah
terdesak.
  
Sehingga yang paling mendesak sekarang ini adalah bagaimana partisipasi
politik rakyat dapat diwadahi secara maksimal. Tentu ini melalui lembaga
perwakilan rakyat, bukan di jalanan. Sayang, lembaga ini belum lagi
direformasi, karena masih diisi oleh bukan wakil rakyat yang
sesungguhnya. Jika tidak, akan sulit bahkan tidak mungkin bagi lembaga
ini untuk melahirkan keputusan-keputusan (aturan atau UU) baru yang
melempangkan jalan bagi adanya partisipasi politik rakyat secara
seluas-luasnya.
  
Jalan yang paling elegant untuk mendorong reformasi di DPR adalah dengan
melakukan kampanye intensif tanpa gerakan massa yang meminta mundur
anggota-anggota dewan yang dipilih karena terjerat KKN. Kampanye ini
untuk segera membentuk susunan DPR yang baru yang bersih dari
orang-orang Suharto, agar pemerintahan yang baru (beserta DPR yang baru)
bisa segera bekerja secara konstitusional demi kepentingan rakyat
terutama di sektor ekonomi. Beberapa tokoh masyarakat, seperti Romo
Mangun pada dua tulisannya di Kompas, setelah kerusuhan, bahkan
menyerukan cara yang instant saja, karena Pemerintahan Suharto telah
menggunakan cara yang inskonstitusional. Terlalu lama membiarkan masa
transisi ini berlangsung hanya akan memberikan waktu bagi orang-orang
Suharto untuk menyelamatkan diri dan membiarkan atau menjadikan negara
ini lebih hancur.
  
Apa yang dilakukan Amien Rais selama ini adalah suatu bentuk kampanye
yang cukup baik. Beberapa sasaran telah dicapai, seperti lengsernya
Suharto. Sementara nama Amien Rais makin membaik, karena didukung oleh
publikasi yang baik dari media elektronik dan cetak.
  
Sementara di berbagai daerah di Indonesia, rakyat, terutama mahasiswa,
terus sibuk melakukan gerakan massa untuk mencabut akar-akar KKN dari
era Suharto. Meski saya tidak setuju dengan gerakan massa, namun saya
tidak akan menghimbau gerakan massa untuk berhenti, sebagaimana yang
dilakukan Mendagri Sjarwan Hamid. Karena semua orang berhak untuk
berkumpul untuk menyatakan sikap politiknya. Gerakan massa akan dengan
sendirinya berhenti jika saluran berpartisipasi dalam pengelolaan negara
sudah terbentuk dengan baik. Ini bisa dimulai dari media massa yang
menyediakan diri sebagai wahana untuk menyalurkan partisipasi itu.
  
Media massa sudah melakukan satu langkah ke depan, meski belum lagi
berada di masa depan yang bebas dan lebih baik. Kehidupan politik pun
mulai pula melangkahkah langkah pertamanya. Partai-partai politik giat
diserukan, bahkan oleh badut politik dari era Suharto. Namun ada yang
belum dipahami oleh badut politik itu. Kebanyakan dari pemain politik
ini, yang sedang dan akan bermain dalam masa pemerintahan transisi ini
seharusnya bergerak tak hanya berdasarkan apa yang diyakininya tapi juga
pada kecenderungan yang ada di masyarakat. Karena yang akan mendukung
mereka adalah masyarakat banyak, mereka harus peka terhadap
kecenderungan itu. Bahkan mereka harus membangun kepekaan dengan
membentuk tim riset yang handal untuk memahami kecenderungan rakyat.
Kalau tidak, bagaimana mereka akan mendapat dukungan? Rakyat pun akan
terpuaskan karena kecenderungan mereka direspons, dan perjuangan para
pemain politik tidak tersesat arah. Media massa yang bebas akan sangat
membantu untuk menelusuri kecenderungan masyarakat itu.
  
Sementara itu, kampanye atau gerakan moral yang akan dibuat satu
kelompok elite, misalnya, adalah kebalikan dari upaya menangkap
kecenderungan masyarakat. Kampanye adalah upaya untuk membentuk
kecenderungan masyarakat. Namun tanpa media massa yang bebas, kampanye
akan dapat dengan mudah terjebak ke dalam hanya gerakan massa seperti
yang sudah terjadi pada gerakan aksi mahasiswa di kampus dan di gedung
DPR beberapa waktu yang lalu. Tuntutan dari gerakan massa itu hingga
sekarang belum semua terpenuhi. Maka perjuangan itu harus diteruskan
melalui bentuk yang lebih efektif.
  
Media massa, baik elektronik maupun cetak adalah satu yang paling
mendesak saat ini. Tahyul politik tentang kebebasan media massa dapat
menghasilkan instabilitas masyarakat adalah warisan Suharto yang tidak
pernah terbukti secara akademis. Kebebasan media massa, justru untuk
menghindari gerakan massa, juga untuk membuka pintu yang mengundang
partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam pengelolaan negara. Biarlah
"pertempuran" itu hanya terjadi dengan elegant di panggung media
elektronik dan cetak, bukan di panggung jalanan yang hanya akan
menghasilkan kepulan asap, ceceran darah dan gugurnya jiwa rakyat.
  
  
Gandhimoehammad@hotmail.com