[INDONESIA-L] Timor Timor Lepas dar

From: apakabar@access.digex.net
Date: Wed Jul 08 1998 - 14:15:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@clark.net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Jul 8 17:14:13 1998
>From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Jul 8 17:14:13 1998
Received: from server2.indopubs.com (server2.indopubs.com [192.41.57.37])
        by pony-2.mail.digex.net (8.8.8/8.8.8) with ESMTP id RAA27504
        for <apakabar@access.digex.net>; Wed, 8 Jul 1998 17:14:12 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64]) by server2.indopubs.com (8.8.5) id PAA03330; Wed, 8 Jul 1998 15:05:35 -0600 (MDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA00858; Wed, 8 Jul 1998 15:05:34 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Wed, 8 Jul 1998 15:05:33 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA00758; Wed, 8 Jul 1998 15:05:15 -0600 (MDT)
Date: Wed, 8 Jul 1998 15:05:15 -0600 (MDT)
Message-Id: <199807082105.PAA00758@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@clark.net
Subject: [INDONESIA-L] Timor Timor Lepas dari Indonesia
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

To: apakabar@clark.net
Date: Mon, 06 Jul 1998 21:37:57 -0700
From: "Mustaqim Ali" <mustaqim@eudoramail.com>
Subject: Timor Timur Lepas Dari Indonesia

TIMOR LESTE LEPAS DARI INDONESIA
Mustaqim Ali

Sekitar 60 tahun, gerakan rakyat di Negeri Belanda melancarkan kampanye
mendukung kemerdekaan Indonesia. Dipimpin oleh tokoh-tokoh serikat buruh
dan gerakan sosialis, mereka mengajukan slogan "Indonesie los van Holland"
(Indonesia lepas dari Belanda). Pad a masanya, mereka tentu dianggap
a-nasionalis oleh pemerintah dan partai konservatif yang mendukungnya.
Mereka dituduh "pengkhianat" karena muncul justru di tengah-tengah atau di
jantung kekuasaan konservatif Belanda. Para pemimpin Indonesia yang tengah
b erada di Belanda, seperti Semaoen (Sarekat Islam, VSTP dan PKI) dan
Mohammad Hatta (Perhimpunan Indonesia) menyambut gembira kampanye
tersebut, dan bekerjasama dengan aktivis Belanda untuk memperbesar
dukungan bagi gerakan kemerdekaan Indonesia. Gerakan s olidaritas di
Negeri Belanda ini sangat penting dan besar artinya bagi perjuangan
kemerdekaan di Indonesia. Gerakan solidaritas -- di manapun di dunia --
selalu menjadi tanda bahwa masalah kolonialisme itu bukanlah antara satu!
bangsa dengan bangsa lain, tapi antara sebuah pemerintahan dengan bangsa
lain.

Hal yang sama berlaku bagi Timor Timur. Para pejabat pemerintah Indonesia,
baik sipil maupun militer, adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap
aksi invasi dan pendudukan Timor Timur selama 23 tahun. Mereka mengklaim
bahwa pendudukan itu dilakukan atas nama rakyat, karena ditetapkan melalui
UU No. 7/1976. Kita semua tahu bahwa DPR di tahun 1970-an -- masa keemasan
kekuasaan Soeharto yang korup -- sama sekali tidak mencerminkan kehendak
dan aspirasi rakyat. Wakil-wakilnya ditunjuk oleh kekuasaan eksekuti f,
dan pekerjaannya sehari-hari tidak lebih dari tukang stempel setiap
kebijakan pemerintah, betapapun kebijakan tersebut bertengangan dengan
kepentingan dan aspirasi rakyat.

Mayoritas orang Indonesia tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang disebut
"masalah Timor Timur" (the question of East Timor). Jelas bahwa rakyat
tidak pernah diminta pertimbangannya ketika pemerintah mengajukan RUU No.
7/1976 tentang "integrasi Timor Timu r". Rakyat tidak pernah diminta
pertimbangannya ketika Dephankam menggunakan uang pajak rakyat dan bantuan
luar negeri yang diterima "atas nama rakyat" untuk membeli senjata yang
akhirnya dipakai untuk membunuh 200.000 orang Timor Timur. Rakyat tidak
pern ah diminta pertimbangannya ketika ribuan orang prajurit dikirim ke
wilayah itu untuk bertempur melawan "GPK" yang tidak lain adalah rakyat
Timor Timur. Perlu kita tekankan bahwa "rakyat tidak pernah diminta
pertimbangannya", karena kita tahu DPR bukanlah "wakil dari rakyat". Semua
orang, termasuk bekas anggota DPR dan pemerintah pada saat itu sudah
mengakui bahwa DPR zaman itu tidak lain dari perpanjangan tangan
kediktatoran Soeharto.

Ironisnya, pemerintah Indonesia dalam setiap tindakannya selalu menyebut
"kehendak rakyat". Padahal jelas sekali bahwa penyerbuan, pembunuhan,
pemerkosaan, perampokan dan berbagai tindak kejahatan dan kekerasan di
Timor Timur tidak akan disetujui oleh may oritas masyarakat Timor Timur.
Mungkin ada segelintir orang yang sudah hilang rasa kemanusiaannya, yang
setuju pada tindak kekerasan seperti ditunjukkan oleh bukti-bukti foto
selama ini. Tapi mereka, sekali lagi, sama sekali bukan "wakil-wakil
rakyat" yan g bisa bertindak "atas nama rakyat".

Kesadaran orang Indonesia tentang masalah Timor Timur mulai muncul pada
tahun 1991, setelah suratkabar mau bicara tentang pembantaian di Santa
Cruz, Timor Timur pada tanggal 12 November. Baru saat itulah sebagian
orang sadar bahwa ada masalah di wilayah i tu, dan bahwa masalah itu
sangat serius dan besar. Bukan hanya karena pelanggaran hak asasi manusia
yang memakan begitu banyak korban jiwa, tapi karena semua praktek
pelanggaran itu dan mekanisme kekerasan untuk melakukannya dibangun "atas
nama rakyat" da n menggunakan uang rakyat (kali ini tanpa tanda kutip).
Cukup banyak orang Indonesia yang sadar bahwa 15% dari gaji mereka yang
dipotong setiap bulan ternyata dipakai untuk membeli peluru, senjata dan
peralatan militer yang semata-mata dipakai untuk menin das rakyat Timor
Timur di sana.

Kaum konservatif warisan rezim Soeharto saat ini masih terus berusaha
meyakinkan rakyat dengan berbagai cara, bahwa perang di Timor Timur itu
adalah benar, yaitu untuk menumpas "gerakan pengacau keamanan" (lebih
tepat sebenarnya gerakan pejuang kemerdekaa n). Padahal kita tahu bahwa
yang disebut "gerakan pengacau keamanan" itu tidak lain adalah rakyat
Timor Timur sendiri yang tidak terima diperlakukan seperti binatang oleh
penguasa militer di wilayah itu. Kita juga tahu bahwa pendudukan di Timor
Timur pada dasarnya sama dengan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Tapi kebenaran itu tidak selamanya dapat ditutup-tutupi. Semakin banyak
orang Indonesia yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri aksi-aksi
perlawanan rakyat Timor Timur, seperti demonstrasi 1.200 mahasiswa dan
pemuda Timor Timur di gedung Deplu baru-ba ru ini, dan demonstrasi
pro-referendum di Dili yang melibatkan 50.000 orang. Semakin banyak juga
orang yang sadar bahwa masalah Timor Timur itu benar-benar hanya di antara
penguasa pemerintah Indonesia (yang juga tidak didukung rakyatnya) melawan
rakyat T imor Timur. Bukan sekali-kali antara rakyat Timor Timur dan
rakyat Indonesia seperti hendak digambarkan oleh penguasa selama ini.

Di tengah masa krisis ini, masalah pendudukan di Timor Timur yang
menghabiskan uang rakyat dan uang pinjaman luar yang harus dibayar oleh
rakyat harus segera diselesaikan. Rakyat tidak akan terima uang pajak yang
mereka bayar dan hutang luar negeri yang d iterima atas nama mereka
dipakai untuk membeli senjata dan membayar tentara yang menindas rakyat
Timor Timur. Kesadaran yang sama tumbuh di dalam masyarakat Belanda 60
tahun lalu, ketika penguasa konservatif menghamburkan uang rakyatnya untuk
mempertahank an tanah jajahan dengan kekerasan dan sekaligus mempermalukan
bangsa Belanda di dunia internasional. Sekarangpun rakyat Indonesia
dipermalukan oleh pemerintahan Indonesia di dunia internasional karena
tingkah laku para pejabat militer dan sipil di Timor T imur. Rakyat
Indonesia tidak dapat menerima bantuan luar negeri yang sangat diperlukan
karena pemerintah Jakarta yang keras kepala mempertahankan Timor Timur
dengan kekerasan, sebuah tindakan yang jelas-jelas dicela oleh dunia!
internasional saat ini.

Sudah waktunya sekarang bagi rakyat Indonesia untuk angkat bicara, menolak
segala tindak kekerasan di Timor Timur yang menghamburkan uang rakyat.

TIMOR TIMUR LEPAS DARI INDONESIA!
REFERENDUM UNTUK PENYELESAIAN MASALAH TIMOR TIMUR!
HIDUP PERJUANGAN RAKYAT TIMOR TIMUR!
BERSATULAH RAKYAT TIMOR TIMUR DAN INDONESIA MELAWAN KEDIKTATORAN!

Surabaya, 7 Juli 1998

----- End of forwarded message from Mustaqim Ali -----

----- End of forwarded message from apakabar@clark.net -----