[INDONESIA-L] DETIKCOM - Sejarah Je

From: apakabar@Radix.Net
Date: Fri Nov 20 1998 - 13:57:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Nov 20 17:55:23 1998
Date: Fri, 20 Nov 1998 15:56:04 -0700 (MST)
Message-Id: <199811202256.PAA20791@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@access.digex.net
Subject: [INDONESIA-L] DETIKCOM - Sejarah Jenderal Beroposisi
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.detik.com/berita/199811/981119-1533.html

   Kamis, 19 Nopember 1998
   
     Sejarah Jenderal Beroposisi
     Dari Brasildi, Petisi 50 Hingga Komunike Bersama
     
     detikcom, Jakarta - Kalau kita bertanya dari mana datangnya
     tokoh-tokoh kritis, jawabnya tidak hanya dari kalangan sipil. Tidak
     sedikit para jenderal yang kemudian menempatkan diri sebagai
     kelompok kritis atau sering kali disebut sebagai oposan pemerintah.
     
     Tampilnya Letjen (purn) Ali Sadikin dan Letjen (purn) Kemal Idris
     sebagai tersangka dengan tuduhan makar karena melahirkan komunike
     bersama yang menolak SI dan mendesak dibentuknya pemerintahan
     presidium, adalah sebuah proses panjang dari daftar kisah
     pergulatan di kalangan militer Indonesia.
     
     Orang kemudian teringat akan kelahiran kelompok Petisi 50, Mei 1993
     sudah berusia genap 18 tahun. Sebelum lahirnya Petisi 50, tercatat
     apa yang diebut dengan kelompok Brasildi
     (Brawijaya-Siliwangi-Diponegoro).
     
     Brasildi adalah group diskusi yang beranggotakan sejumlah pensiunan
     perwira tinggi dari tiga divisi yang bermarkas di Jawa Timur, Jawa
     Tengah dan Jawa Barat. Brawijaya diwakili antara lain oleh G.P.H.
     Djatikusumo, Sudirman dan M. Yassin. Munadi, Brotosewoyo, dan
     Iskandar Ranuwiharja mewakili Diponegoro. Dan Siliwangi diwakili
     Kemal Idris, Akhmad Yunus Mokoginta, Akhmad Sukendro, Daan Yahya
     dan A. Kawilarang.
     
     Kelompok ini melakukan aktivitasnya sejak pertengahan 1970-an.
     Selama periode suhu panas menjelang pemilu 1977, kelompok ini makin
     kerap bertemu. Mereka mendiskusikan dan mengkaji secara intensif
     situasi maupun isu-isu yang berkembang pada saat itu.
     
     Adalah Jenderal TNI WIdodo (almarhum), yang ketika itu menjabat
     sebagai KSAD, yang kemudian mengambil inisiatif melembagakan
     Brasildi. Maka, secara resmi Brasildi kemudian berubah nama jadi
     Fosko(Forum Studi Komonikasi) TNI AD 1978.
     
     Rupanya Fosko yang dipimpin oleh Djatikusumo itu kian inten dan
     produktif. Hasil pertamanya cukup mengagetkan. Yakni berupa kertas
     kerja yang berisi penilaian bahwa suasana politik "kurang sehat",
     SU MPR 1978 berlangsung mirip perang. Satu lagi ABRI belum
     menempatkan diri di atas semua golongan, dan berpesan bahwa suara
     mahasiswa perlu didengar.
     
     Belakangan bekas Panglima Siliwangi HR Dharsono masuk ke dalam
     Fosko dan diangkat sebagai sekjen. Mereka makin menggebu-gebu.
     Mereka melancarkan kritik keras kepada Golkar, mempertanyakan arah
     dwifungsi ABRI, dan mengingatkan perlunya pemetaan.
     
     Sepak terjang Fosko itu akhirnya membuat Widodo kewalahan sendiri
     mengendalikan Brasildi. Apa yang kemudian terjadi? Fosko dibubarkan
     pada Mei 1979. Namun Widodo membiarkan para pensiunan itu membentuk
     Wadah baru Forum Komunikasi dan Studi Purna Yudha (FKS). Para
     anggota FKS ini sempat pula punya rencana melakukan dialog dengan
     presiden Soeharto. Momentum yang dipakai adalah kunjungan pak Harto
     ke Jawa Tengah, November 1979.
     
     Namun rencana itu batal. Bahkan, kemudian muncul gosip, kelompok
     itu mau makar. Bekas Menhankam A.H Nasution diundang pula ke
     Semarang. Tapi dia menolak. Kabarnya, karena ia percaya pertemuan
     itu tidak akan berarti "dialog perjuangan".
     
     Kemudian, bersama tokoh lain, Nasution memprakarsai lahirnya
     Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB), Juli 1978. Di
     yayasan ini ada Bung Hatta, Prof Sunario, Achmad Subardjo,
     disamping nama-nama lain seperti Ali Sadikin, Aziz Saleh, Hoegeng
     Imam Santoso, serta AY Mokoginta yang juga dulunya anggota Fosko.
     
     Kelompok ini mudah diduga, bakal bersuara keras karena sepekan
     sebelum YLKB diresmikan di depan notaris, Nasution bersama sejumlah
     tokoh YLKB telah melansir kritik bahwa Pancasila dan UUD 1945 belum
     dijalankan secara benar. Setelah itu, dalam pertemuannya dengan
     DPR, Agustus-September 1979, Ali Sadikin dkk, atas nama YLKB
     melancarkan kritik-kritik.
     
     Pada akhirnya, April 1980, lewat isu pidato presiden Soeharto
     (tanpa teks) di depan peserta rapat pimpinan ABRI 27 Maret 1980 di
     Pekanbaru, dan dalam acara HUT ke-28 Kopassanda (Sekarang kopassus)
     16 April 1980 di Cijantung, Jakarta. Pada kedua pidato itu antara
     lain presiden mengingatkan jajaran ABRI akan adanya kelompok yang
     ingin mengganti Pancasila.
     
     Dan karena tak menginginkan konflik bersenjata, Presiden
     mengatakan, (kalau terpaksa) lebih baik menculik seorang dari 2/3
     anggota (MPR) yang hendak mengubah UUD 1945 dan Pancasila, agar
     kuorum tak tercapai. Lewat kesempatan itu pula, Pak Harto juga
     menolak isu-isu negatif yang ditujukan pada dirinya dan
     keluarganya.
     
     Isu itu dikatakan mungkin berasal dari pihak yang merasa usahanya
     termasuk usaha mengganti Pancasila terhalang Pak Harto. Pidato itu
     mengundang reaksi keras dari sejumlah tokoh. Ali Sadikin, Hoegeng,
     Aziz Saleh dari YLKB lantas mengadakan pertemuan dengan Achmad
     Mokoginta dan M Yassin dari FKS Purna Yudha.
     
     Mereka lalu merancang petisi yang dinamai Surat Keprihatinan. Surat
     keprihatinan itu ditandatangani pada 5 Mei 1980. Ada 50 orang yang
     ikut teken. Itulah kemudian yang melambung nama Petisi 50.
     Sekaligus itu yang menandai lahirnya kelompok Petisi 50.
     
     Surat Keprihatinan itu dikirim ke DPR, dengan permintaan agar
     lembaga perwakilan rakyat menanggapinya. " Kami menyalurkan
     keprihatinan kami lewat DPR karena kami ingin melangkah secara
     konstitusional,"kata Marsekal Muda (purn) Suyitno Sukirno (alm)
     waktu itu.
     
     Gayung pun bersambut. Ada 19 anggota DPR dari (F-PP dan F-PDI) yang
     menanggapi Petisi 50 itu dengan mengajukan pertanyaan kepada
     Pemerintah. Kemudian, pada 14 Juni 1980, ketua DPR Daryatmo
     meneruskan pertanyaan itu kepada Presiden.
     
     Presiden Soeharto pun tak tinggal diam. Pada 1 Agustus 1980,
     menjawab pertanyaan wakil-wakil rakyat itu. Adalah Mensesneg
     Sudharmono yang membacakan jawaban Presiden, yang berisi
     transkripsi pidato presiden di Pekanbaru dan Cijantung.
     
     Sebagaimana yang dibacakan Sudharmono, Kepala Negara antara lain
     mengatakan, "Saya yakin para penanya sebagai anggota DPR,
     wakil-wakil rakyat yang telah banyak memiliki pengalaman: politik,
     dengan membaca baik-baik pidato yang saya sampaikan itu, akan dapat
     memahami maksud serta isi pidato-pidato saya tersebut, sehingga
     dengan demikian dapat merupakan jawaban yang memadai atas hal-hal
     yang dipertanyakan itu."
     
     Namun setelah kepala negara menjawab, persoalan tetap belum
     dianggap selesai oleh Ali Sadikin cs. Sikap Pak Harto sendiri
     sangat jelas. "Apa yang dilakukan oleh mereka yang menamakan diri
     Petisi 50, tidak saya sukai," kata pak Harto dalam otobiografi
     Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.
     
     "Mereka, mengira. seolah-olah pendapatnya bener dewe, benar
     sendiri. Merasa mengerti, tetapi pada dasarnya tidak mengerti
     Pancasila dan UUD 1945," kata Pak Harto di dalam buku yang ditulis
     Ramadhan KH itu.
     
     Kelompok yang dikomandani Ali Sadikin itu memang tak pernah sepi
     sebagai bahan berita. Walaupun sebagian anggotanya sudah mreteli,
     baik karena meninggal dunia, maupun memilih jalan atret, tidak lagi
     aktif. Selama belasam tahun sudah kiprahnya tak juga kunjung
     berhenti, dan mencoba untuk tetap eksis.
     
     Padahal mereka tak utuh lagi. Beberapa diantaranya malah sudah
     meninggal dunia. Yang sudah meninggal itu antara lain Letjen (pur)
     Akhmad Yunus Mokoginta, Syafrudin Prawiranegara, Kasman
     singodimejo, M Natsir, Slamet Bratanata.
     
     Tiga orang lainnya menyeberang, dengan mencabut pernyataannya dalam
     Petisi 50. "Mereka tidak ditahan. Sumber ekonominya dipangkas, kata
     Ali Sadikin pada 1991. Gangguan terhadap sumber ekonomi memang
     diakui sebagai dampak aksi petisi. Ali Sadikin, misalaya mengakui
     tak bisa mendapat kredit dari bank. Perusahannya, PT Arkalina
     sempoyongan dan terpaksa gulung tikar.
     
     Mereka juga kena cekal, tak boleh bertandang ke luar negeri. Dan
     Kamis 3 Juni 1993 lalu, Petisi 50 memasuki sebuah babak baru.
     Adalah Menristek BJ Habibie yang mengambil langkah terobosan. Ia
     mengundang Ali Sadikin cs berkunjung ke PT PAL Surabaya Malahan Pak
     Harto merestui inisiatif Habibie itu. "Habibie, mereka adalah kawan
     seperjuangan saya Mereka adalah Angkatan 45 yang berperan
     menjadikan kamu seperti sekarang ini," begitu ucapan Pak Harto yang
     dikutip Habibie.
     
     Kini sejarah berulang kembali. Ali Sadikin masih eksis. Kemal Idris
     sepertinya baru bangun dan kemudian menjadi sangat keras. Tuduhan
     makar terhadap sejumlah jenderal muncul lagi. Kali ini tunggangan
     tuduhan itu adalah komunike bersama. Sekadar menjalankan jurus lama
     atau bentuk kreativitas baru berbungkus reformasi? Tapi untuk apa?