[INDONESIA-L] Multifungsi ABRI Tida

From: apakabar@Radix.Net
Date: Sat Dec 05 1998 - 07:10:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Sat Dec 5 11:07:23 1998
Date: Sat, 5 Dec 1998 09:08:07 -0700 (MST)
Message-Id: <199812051608.JAA22143@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] Multifungsi ABRI Tidak, Dwifungsi Ya
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

From: "Si Jagatrata" <ahid1998@hotmail.com>
To: apakabar@radix.net
Subject: Solusi tentang Dwifungsi Abri, dan Peran Sertanya di DPR
Date: Sat, 05 Dec 1998 17:28:45 JAVT

Dwifungsi Abri bukan Multifungsi Abri
 
        Ingin tahu apa itu dwifungsi ABRI yang sekarang rame-rame
digoyang? Amati dialog singkat berikut ini.
 
Seorang Ayah mengomentari tiga buah omongan dari tiga orang puteranya
dengan hanya satu kalimat (waktu itu Mbah Harto masih bertahta). Omongan
ketiga anaknya sebagai berikut.
Anak I: "Be, kalau sudah besar saya mau menjadi seorang jenderal. Kayak
itu tuh Wiranto!"
Anak II: "Kalo aku sih, ingin jadi Presdir atau Preskom dari perusahaan
yang sudah punya usaha bagus!"
Anak III: "Kalo saya sih ingin jadi priyayi saja ... kepala daerah!"
Anak IV: "Kalo ane sih jadi dirjen atau irjen saja lah!"
Anak I+II+III+IV:"Kami minta petunjuk babe!"
Si Babe menjawab singkat, "Masuk sekolah di AKABRI, dan ambil yang
Darat-nya!"
        Nah seperti itulah gambaran dwifungsi ABRI dalam benak
masyarakat, yaitu MULTIFUNGSI ABRI! Tak peduli perwira atau tamtama,
dengan seragamnya dia dapat memasuki berbagai macam kehidupan sosial
masyarakat! Mulai dari bodyguard perusahaan, sampai menjadi preskom!
 
        Saya mencoba urun rembuk tentang dwifungsi ini. Yang diinginkan
oleh masyarakat(?) adalah penghapusan multi fungsi. Dwifungsi jangan!
Kenapa? Karena fungsi hankam dan fungsi sosial tetap menjadi tugas-tugas
dari ABRI. Kalau ada ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri,
yang akan menghancurkan negeri ini Abri harus maju, harus mengangkat
senjata. Dia adalah militer profesional. Kalau masyarakat desa (petani)
mengalami ketidakberdayaan dalam membenahi irigasi, majulah dia dengan
mengangkat cangkul -dialah Abri yang sedang menjalankan fungsi
sosialnya!
 
 
Abri di MPR/DPR, bukan hanya jumlah tetapi juga keterwakilan
 
        F-Abri pada kabinet yang lalu, sebelum 'Kabinet Lengser', sering
didatangi oleh rakyat yang menyampaikan keluh-kesahnya. Kelihatannya,
rakyat (?) lebih mempercayai F-Abri dari pada F-yang lainnya. Perlukah
Abri digusur dari DPR? Saya setuju pernyataan dari Ciganjur, yang
merekomendasikan penggusuran secara bertahap paling lama enam tahun.
Dalam masa transisi ini, muncul pertanyaan, berapa jumlah yang pantas
untuk Abri?
        Perdebatan yang muncul sekara di DPR, ada yang menyatakan 2%
dari anggota DPR yang dipilih, 55 orang, sesuai dengan jumlah Kodam dst.
 ... Masalah jumlah kah yang mendasari perdebatan peran Abri di DPR? Saya
kira bukan itu. Tetapi, mewakili siaapakah Abri yang duduk di DPR?
Dengan demikian, yang menjadi masalah mendasar (diluar jumlah), adalah
apakah jumlah ABRI yang duduk di DPR mampu menyuarakan aspirasi rakyat
atau tidak? Hal ini sebetulnya perlu dipertanyakan juga untuk F-Utusan
Daerah di MPR.
        Pemecahannya adalah, serahkan kepada rakyat untuk memilih
siapa-siapa dari kalangan Abri yang layak mewakili rakya di DPR.
Caranya? Biarkan setiap kodam menawarkan anggotanya untuk dipilih oleh
rakyat (dengan demikian jumlah anggota Abri= jumlah kodam yang ada).
Dengan cara ini, orang Abri yang duduk di DPR, di samping bertanggung
jawab kepada panglima juga akan bertanggung jawab kepada rakyat
pemilihnya. Demikian halnya dengan orang-orang yang akan didudukkan di
F-UD. Pilihlah oleh rakyat. Dengan pemilihan oleh rakyat, baik untuk
F-Abri maupun oleh F-UD, diperkirakan hapuslah dua formulasi berikut:
 
FKP + F-ABRI >= 2/3 Anggota Dewan
 
dan
 
FKP + F-ABRI + F-UD >= 2/3 Anggota Dewan
 
 
Penutup.
Saya hanyalah salah seorang rakyat yang tidak merasa terwakili oleh
orang yang mengatasnamakan rakyat. Namun saya percaya, perbedaan
pendapat merupakan bagian dari demokrasi.