[INDONESIA-L] DETIK - Biaya Pemilu

From: apakabar@Radix.Net
Date: Fri Dec 11 1998 - 11:44:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Dec 11 15:43:10 1998
Date: Fri, 11 Dec 1998 13:43:54 -0700 (MST)
Message-Id: <199812112043.NAA12456@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] DETIK - Biaya Pemilu Disiapkan Rp 2 Trilyun
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.detik.com/berita/199812/981211-1850.html
   Jumat, 11 Desember 1998 [Peta Situs..]
                                      
     Biaya Pemilu Disiapkan Rp 1 Trilyun
     
     detikcom. Jakarta. Demokrasi itu mahal. Buktinya, untuk persiapan
     Pemilu 1999, pemerintah kini menyiapkan dana sebesar Rp 1 trilyun.
     Hal itu dungkap Menkeu bambang Subianto di Gedung DPR saat Arker
     dengan Komisi APBN DPR.
     
     Dana sebesar itu cukup besar. Sebab, dibanding pemilu 1997 lalu
     yang menghabiskan dana Rp 250 milyar, berarti biaya Pemilu tahun
     depan melonjak empat kali lipat. Dana setrilyun itu, menurut
     bambang, akan dipakai untuk membiayai kegiatan persiapan, termasuk
     pengadaan perlengkapan dan bahan-bahan pemilu, juga untuk membiayai
     SI MPR tahun 1998.
     
     Soal pencairan dananya akan selalu disesuaikan kebutuhan di
     lapangan. Namun bambang tak menjelaskan, tentang dana untuk partai,
     apakah juga diambilkan dari sini. Pada Pemilu-pemilu sebelumnya,
     tiap partai mendapatkan dana Rp 500 juta.
     
     Kalau saja 104 partai nanti ikut semua, maka bisa dibayangkan biaya
     yang harus dikeluarkan pemerintah adalah Rp 52 milyar sendiri.
     Besarnya biaya ini memang sebuah kenyataan, karena dalam
     kesepakatan antara pemerintah dengan DPR serta masukan dari
     partai-partai baru, adalah Pemilu memakai sistem proporsional.
     
     Dengan sistem ini semua partai boleh ikut. Tentu biayanya lebih
     besar. Kalau saja memakai sistm distrik, jumlah partai yang iktu
     pasti tak akan banyak. Sehingga dengan sendirinya akan menghemat
     biaya. Tapi, karena ada anggapan pemilu tidak demokratis kalau
     hanya diikuti beberapa gelintir parpol, maka pilihannya adalah
     proporsional.
     
     Pelaksanaan pemilu itu sendiri, seusai dengan implementasi dari Tap
     MPR No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan.
     Menkeu menjelaskan, untuk penyelenggaraan Pemilu 1999 telah
     diterbitkan Kepmendagri/Ketua KPU No. 19 tahun 1998.