[INDONESIA-L] WSPD - Wiranto: Temba

From: apakabar@Radix.Net
Date: Sat Feb 06 1999 - 18:37:00 EST


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Sat Feb 6 22:37:12 1999
Date: Sat, 6 Feb 1999 20:36:49 -0700 (MST)
Message-Id: <199902070336.UAA23681@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] WSPD - Wiranto: Tembak di Tempat Perusuh
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.waspada.com/020799/nasional/nas1.htm

                          BERITA NASIONAL WASPADA
   
                          MINGGU, 7 FEBRUARI 1999
     _________________________________________________________________
   
                          Tembak Di Tempat Perusuh
   
   JAKARTA (Waspada): Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto
   menginstruksikan kepada aparat keamanan untuk tidak mentolerir sama
   sekali tindakan pelanggaran hukum apapun bentuknya dan dimanapun
   dilaksanakan.
   
   "Jangan ragu-ragu bertindak tegas untuk melindungi masyarakat dari
   perbuatan-perbuatan perorangan, kelompok-kelompok tertentu yang
   nyata-nyata tidak mengindahkan hukum, namun jelas merugikan
   masyarakat," ujar Menhankam/Pangab dalam keterangannya seusai Rapim
   Terbatas ABRI di jakarta Sabtu (6/2).
   
   Menurutnya, hal ini dilakukan karena situasi yang berkembang saat ini
   mengisyaratkan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang
   dilakukan oleh masyarakat di beberapa wilayah. Sebab hukum yang
   seharusnya ditaati dan dipatuhi saat ini banyak yang dilecehkan. Kalau
   ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan mengganggu proses reformasi
   maupun proses penyehatan kembali berbagai permasalahan bangsa yang
   dihadapi saat ini.
   
   Tindakan itu dalam bentuk apa? Menhankam/Pangab menjelaskan sebagai
   contoh pada saat pengamanan jalur Pantura, dimana tindakan tegas itu
   diisyaratkan perintah tembak di tempat oleh Kapolda setempat untuk
   melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi distribusi sembako
   yang sangat penting.
   
   Dalam hal ini perintah tersebut tentunya berlaku di daerah lain
   terhadap siapapun yang nyata-nyata jelas merusak, membakar,
   menghancurkan aset nasional, dan melawan aparat penegak hukum.
   
   "Instruksi ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Republik
   Indonesia, terutama tempat-tempat rawan pelanggaran hukum yang saat
   ini dapat disaksikan bersama," katanya.
   
   Selain itu juga, ujar Menhankam/Pangab, dalam rapat tersebut telah
   diputuskan bahwa ABRI akan melaksanakan suatu langkah pro aktif
   sehubungan beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, terutama di
   daerah-daerah terpencil seperti Kupang, Ambon, Seram dan beberapa
   tempat di Irian Jaya.
   
   Untuk masalah ini, memerlukan suatu terapi serta penanganan yang
   khusus. Sebab kalau hanya menghandalkan aparat penegak hukum di
   wilayah itu sangat kewalahan sekali. Oleh karena itu akan dibentuk
   suatu satuan tugas.
   
   Dijelaskan dalam Rapim Terbatas ABRI tersebut telah dijelaskan kepada
   seluruh Pangdam, Kapolda dan seluruh jajaran ABRI di daerah mengenai
   netralitas ABRI dalam kehidupan sosial politik terutama menghadapi
   Pemilu yang akan datang.
   
   Dalam hal ini banyak penilaian yang berbeda dari apa yang dilakukan
   ABRI mengenai netralitas ini. "Telah berulang-ulang dikatakan bahwa di
   dalam pelaksanaan politik yang akan datang terutama di dalam Pemilu,
   ABRI akan menempatkan dirinya pada posisi yang sama pada semua
   kekuatan politik. ABRI tidak akan membantu atau menguntungkan salah
   satu kontestan. Bahkan ABRI akan menempatkan diri bersama-sama dengan
   institusi lainnya yang berperan sebagai pengawas dan bersama-sama
   dengan pihak-pihak yang mendorong agar Pemilu ini berjalan secara
   jurdil dan luber, disitu ABRI akan menempatkan dirinya dan tidak masuk
   dalam permainan partai-partai itu," katanya.
   
   Karena itu pada kesempatan Rapim Terbatas ABRI telah diinstruksikan
   kepada seluruh jajaran ABRI dari tingkat pusat sampai yang terendah
   untuk melaksanakan kebijaksanaan baru yaitu netralitas ABRI dalam
   pelaksanaan Pemilu yang akan datang.
   
   Sementara itu Dankorserse Polri Mayjen Pol. Da,i Bachtiar menjelaskan
   dalam kasus dukun santet yang terjadi di Banyuwangi, telah berhasil
   diungkap sebanyak 265 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, melibatkan
   tersangka sebanyak 448 orang, dimana 124 kasus sudah diajukan kepada
   jaksa penuntut umum dan diantaranya ada yang sudah divonis.
   
   Sedangkan kasus Ketapang, saat ini ada dua orang tersangka yang
   terlibat tindak pidana dan 11 orang tersangka yang terlibat
   penyerangan. SEkarang sedang dalam proses. Dalam kasus Kupang, ada
   sekitar 61 orang tersangka yang sedang menjalani proses, dimana 32
   berkas lainnya ada yang sudah disidangkan. (j04)
     _________________________________________________________________