[INDONESIA-L] KMP - Pasal 510 KUHP

From: apakabar@Radix.Net
Date: Tue Apr 06 1999 - 10:55:00 EDT


Forwarded message:
From owner-indonesia-l@indopubs.com Tue Apr 6 13:49:32 1999
Date: Tue, 6 Apr 1999 11:47:45 -0600 (MDT)
Message-Id: <199904061747.LAA15648@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KMP - Pasal 510 KUHP tidak Dapat Diterapkan untuk Pengunjuk Rasa
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

   Selasa, 6 April 1999
   Pasal 510 KUHP tidak Dapat Diterapkan untuk Pengunjuk Rasa
   
   Jakarta, Kompas
   
   Penerapan pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak
   sesuai dengan UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
   di Muka Umum karena pasal 510 mengatur masalah perizinan. Sementara
   itu, UU No 9/1998 hanya mengatur masalah pemberitahuan kepada aparat
   yang perlu dilakukan pengunjuk rasa. Oleh karena itu, pasal 510 secara
   implisit sudah dihapuskan dengan adanya UU tersebut.
   
   Demikian benang merah diskusi panel bertema "Undang-Undang Unjuk Rasa,
   Penerapan, Pelaksanaan, dan Permasalahannya" yang diselenggarakan
   Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Jakarta, Senin (5/4). Tampil
   sebagai narasumber Kepala Divisi Sipil dan Politik LBH Jakarta Daniel
   Panjaitan, Direktur Pidana Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko,
   Kriminolog UI Harkristuti Harkrisnowo, dan Ketua Pengadilan Negeri
   Jakarta Barat Soeparno.
   
   Dikatakan Panjaitan, dalam menangani kasus penangkapan terhadap
   mahasiswa karena melakukan unjuk rasa, pengunjuk rasa dituduh
   melanggar ketentuan UU No 9/1998 dan pasal 510 KUHP. Ia
   mempertanyakan, apakah kedua pasal itu dapat diterapkan.
   
   Menurut Soeparno, penerapan pasal 510 KUHP tidak sesuai dengan UU No
   9/1998 karena UU No 9/1998 hanya mengatur masalah pemberitahuan. Dalam
   pasal 10 ayat 1 UU No 9/1998, disebutkan penyampaian pendapat di muka
   umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara
   tertulis kepada Polri.
   
   Akan tetapi, jelas Soeparno, pasal 510 mengatur masalah perizinan.
   Dalam pasal 510 KUHP dinyatakan, diancam dengan denda paling banyak
   dua puluh lima rupiah, barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau
   pejabat yang ditunjuk untuk itu mengadakan pestaan atau keramaian
   untuk umum atau mengadakan arak-arakan di jalan umum. "Kalau konsekuen
   dengan UU itu, tidak perlu ada izin yang perlu dimintakan. Penerapan
   pasal 510 tidak cocok karena UU itu hanya menyangkut pemberitahuan,"
   katanya.
   
   Ia menambahkan, secara yuridis tidak dapat dikatakan pasal 510 tidak
   berlaku karena pasal tersebut tidak dicabut. Namun, secara implisit
   pasal itu tidak efektif lagi.
   
   Harkristuti mempertanyakan, apa fungsi UU No 9/1998 kalau pasal 510
   masih diterapkan. "Dalam pasal 510 disebutkan kalau tidak pakai izin,
   yang berunjuk rasa bisa dihukum. Namun, dalam UU No 9/1998 tidak
   disebutkan bahwa tanpa pemberitahuan merupakan tindak pidana dan hanya
   disebutkan dapat dibubarkan," katanya.
   
   Oleh karena itu, menurut Harkristuti, pasal 510 secara implisit
   dihapuskan sebagai aturan pidana dengan adanya ketentuan yang mengatur
   masalah pemberitahuan dalam UU No 9/ 1998. Penerapan dua standar
   ketentuan itu sebetulnya tidak boleh terjadi dalam hukum pidana.
   "Kalau menyangkut hukum pidana, harus jelas, limitatif, dan uniform,
   bukan kabur. Tidak boleh memberlakukan dua standar hukum," katanya.
   
   Sementara itu, Djoko mengatakan, berkaitan dengan pemeriksaan di
   pengadilan terhadap para pengunjuk rasa, perlu ada ketentuan hukum
   acara untuk perkara cepat atau tindak pidana ringan agar terdakwa
   dapat menggunakan hak-haknya. "Dalam perkara cepat atau tipiring,
   seolah-olah hak terdakwa terkurangi untuk menyatakan pembelaan,"
   katanya. Oleh karena itu, perlu ada hukum acara yang khusus mengatur
   ketentuan mengenai perkara cepat dan tipiring. (bb)