[INDONESIA-L] KMP - Hasnan Habib: A

From: apakabar@Radix.Net
Date: Wed Apr 07 1999 - 15:04:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Apr 7 17:57:52 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [209.48.224.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA20049
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 7 Apr 1999 17:57:51 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA06925
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 7 Apr 1999 17:57:52 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA26159; Wed, 7 Apr 1999 15:56:21 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Wed, 7 Apr 1999 15:56:21 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA26036; Wed, 7 Apr 1999 15:56:03 -0600 (MDT)
Date: Wed, 7 Apr 1999 15:56:03 -0600 (MDT)
Message-Id: <199904072156.PAA26036@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KMP - Hasnan Habib: ABRI tak Cukup Hanya Minta Maaf
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

   Kamis, 8 April 1999
   Hasnan Habib:
   ABRI tak Cukup Hanya Minta Maaf
   
   Jakarta, Kompas
   
   Mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Letjen (Purn) A Hasnan
   Habib menilai, ABRI sekarang sadar akan penyelewengan-penyelewengan
   konstitusional, hukum dan hak-hak asasi manusia yang dilakukannya
   selama rezim Orde Baru. Untuk tindakan-tindakan tak terpuji itu,
   pimpinan ABRI telah minta maaf kepada masyarakat dan para keluarga
   korban.
   
   "Namun minta maaf saja tidak cukup. Perlu ditindaklanjuti seperti
   mengusut tuntas penyelewengan-penyelewengan secara hukum, menindak
   pimpinan dari para penyeleweng itu, yang mengetahui tetapi tidak
   mencegahnya. Pimpinan ABRI harus memegang prinsip militer di dunia
   bahwa komandan bertanggung jawab terhadap segala yang dilakukan atau
   tidak dilakukan oleh bawahannya. Kecuali itu, perlu pula diberi
   kompensasi entah dalam bentuk apa, kepada para keluarga korban," ujar
   Hasnan Habib ketika menyampaikan pandangannya pada seminar nasional
   Pemilu 1999: Menuju Indonesia Baru, di Jakarta, Rabu (7/4).
   Diselenggarakan bagian hukum tata negara fakultas hukum Universitas
   Trisakti, seminar menampilkan pula pakar hukum tata negara FHUI, Prof
   Dr Harun Alrasid.
   
   Dalam upaya pemulihan citra, paling penting dituntaskan, semua
   komitmen pimpinan ABRI yang telah diberikan mengenai
   peristiwa-peristiwa kerusuhan selama perjuangan reformasi, seperti
   peristiwa berdarah Trisakti, kerusuhan-kerusuhan besar disertai
   pemerkosaan dan penjarahan, Mei 1998, peristiwa berdarah jembatan
   Semanggi, menghentikan kerusuhan-kerusuhan di Ambon dan Sambas
   disertai pembukaan tabir isu-isu provokator yang selalu disebut-sebut.
   
   "Ini semua hendaknya selesai sebelum Pemilu 1999," ujar Hasnan.
   Ditambahkan ABRI harus segera menghilangkan kesan ragu-ragu dan tidak
   percaya diri menghadapi tindakan yang terang-terangan melanggar hukum,
   merusak ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
   
   Reformasi ke dalam
   
   Hasnan mengingatkan ABRI sendiri harus melakukan reformasi ke dalam,
   terutama ihwal dwifungsinya yang sangat disoroti tajam. ABRI sendiri
   sadar, dwifungsinya itu, khususnya fungsi sosial politiknya telah
   terlalu berlebihan dan menimbulkan ekses-ekses. Oleh karena itu ABRI
   mengambil inisiatif mulai memikirkan secara sungguh-sungguh reposisi,
   redefinisi dan reaktualisasi tidak hanya dwifungsinya tetapi juga
   masalah-masalah struktur, personel, dan konsep-konsep hankamneg.
   
   Soal krusial lainnya, tambah Hasnan, ABRI harus membuktikan janji
   ketidakberpihakan dalam Pemilu Juni 1999. Komitmen ABRI untuk tidak
   berpihak dalam Pemilu Juni 1999 mendapat sambutan beragam. Ada yang
   percaya, tetapi juga banyak yang tidak percaya. Menurut informasi,
   pernyataan pimpinan ABRI mengenai itu, telah ditindaklanjuti dengan
   instruksi dan ketentuan-ketentuan tertulis. ABRI harus betul-betul
   membuktikan bahwa ia jujur dalam hal ini, dan pimpinan ABRI harus
   tanpa ragu-ragu menindak bawahannya yang melanggar ketentuan tersebut.
   
   Sementara itu, Prof Dr Harun Alrasid mengemukakan, yang menjadi
   klimaks peristiwa politik pascapemilu 1999, ialah pemilihan presiden.
   Menurut perkiraan politik tidak ada parpol yang akan dapat mencapai
   mayoritas tunggal seperti pada enam pemilu yang lalu. Hal ini pasti
   akan menimbulkan koalisi antara beberapa parpol yang komposisinya
   tergantung hasil pemilu. Mungkin antara dua parpol saja, mungkin juga
   lebih, demi mencapai mayoritas sekurang-kurangnya 351 suara. (as)
   

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----