[INDONESIA-L] KMP - Kegiatan Pemilu

From: apakabar@Radix.Net
Date: Sun Apr 11 1999 - 18:37:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Sun Apr 11 20:57:39 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [209.48.224.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id UAA17969
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Sun, 11 Apr 1999 20:57:39 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id UAA05012
        for <apakabar@radix.net>; Sun, 11 Apr 1999 20:57:31 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id SAA25501; Sun, 11 Apr 1999 18:44:38 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Sun, 11 Apr 1999 18:44:38 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id SAA25480; Sun, 11 Apr 1999 18:44:33 -0600 (MDT)
Date: Sun, 11 Apr 1999 18:44:33 -0600 (MDT)
Message-Id: <199904120044.SAA25480@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KMP - Kegiatan Pemilu Terancam di Sambas
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

   Senin, 12 April 1999
   Kegiatan Pemilu Terancam
   
   Kompas/asa
   
   Jakarta, Kompas
   
   Sekretaris Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten Sambas (Kalbar),
   Sarullah mengatakan, jika kerusuhan di kabupaten itu terus
   berlarut-larut, kegiatan pemilu terancam tertunda. Masyarakat di
   kantung-kantung konflik antarsuku di situ sampai sekarang masih trauma
   dan belum mau memikirkan pendaftaran pemilih.
   
   "Bagaimana mau mendaftar kalau keamanan tidak terjamin? Di dalam Kota
   Singkawang misalnya, sewaktu-waktu bisa terjadi serangan balik. Kalau
   kelihatan massa berkumpul, aparat datang menangkapi mereka," kata
   Sarullah.
   
   Sejumlah warga yang ditemui sepanjang hari Minggu (11/4) juga enggan
   memikirkan pendaftaran pemilih karena masih memikirkan keamanan
   wilayah sendiri. "Mau keluar rumah saja takut," kata Sumadi, warga
   Desa Semelagi Kecil, Kecamatan Tujuhbelas.
   
   Bupati Sambas Tarya Aryanto mengakui, kerusuhan yang berkepanjangan
   telah mempengaruhi kegiatan pendaftaran pemilih. Hingga hari Minggu,
   formulir daftar pemilih dan formulir daftar caleg belum
   didistribusikan ke semua kecamatan di Kabupaten Sambas. Itu terjadi
   akibat transportasi belum berjalan normal.
   
   Sarullah mengatakan, keterlambatan distribusi formulir daftar pemilih
   juga akibat terlambatnya pembentukan Panitia Pemilihan Daerah (PPD)
   setempat. "PPD ini terbentuk 3 April, dan baru mendapat pinjaman
   kantor sekretariat 9 April," katanya.
   
   Ia menambahkan, kerusuhan di Sambas yang tak kunjung selesai sangat
   berpengaruh pada kegiatan pendaftaran pemilih dan pada keinginan
   masyarakat untuk memilih. "Kalau terus berlarut-larut, pemilu di
   Kabupaten Sambas terancam tertunda," katanya lagi.
   
   Tidak serentak
   
   Tarya Aryanto berharap pemilu di wilayahnya tidak tertunda. "Harus
   tetap dilaksanakan sesuai jadwal nasional. Tetapi mungkin hasilnya
   bisa saja tidak maksimal. Jumlah pemilih, misalnya, tidak sesuai
   target," jelasnya.
   
   Menurut Tarya, pendaftaran pemilih tidak dilakukan serentak. "Yang
   bisa dilaksanakan segera, jalan dulu, seperti di daerah Singkawang.
   Sedangkan di kecamatan yang jadi kantung konflik seperti Jawai, Tebas,
   Sambas, dan Pemangkat yang suasananya masih panas, pelaksanaan
   pendaftaran pemilih ditunda," ujarnya.
   
   Jumlah pemilih di Kabupaten Sambas sekitar 50 persen dari jumlah
   seluruh penduduk wilayah itu yang 880.000 jiwa. Setelah dikurangi
   jumlah warga yang mengungsi, pemilih di Kabupaten Sambas diperkirakan
   sekitar 400.000 orang.
   
   Untuk wilayah terpencil di kabupaten sebelah utara Kalbar itu, Tarya
   mengatakan, panitia pendaftaran pemilih akan melakukan "jemput bola".
   Artinya, petugas akan mendatangi masyarakat yang tinggal di pelosok.
   Daerah ini antara lain adalah Sungkung di Kecamatan Jagoibabang yang
   terisolasi. Untuk mencapai daerah itu dibutuhkan waktu 24 jam berjalan
   kaki mendaki gunung dan menyusuri sungai. Demikian pula di daerah
   Sungaibening (Sajingan), Pareh (Seluas), Tanahhitam (Paloh), Senangi,
   dan Sungaibaru (Telukkeramat).
   
   Sementara itu, Ketua PPD I Kalbar, Hubertus Tekuwaan Oeray
   mengemukakan, keluhan soal honorarium yang diberikan pemerintah
   (Depdagri) kepada Ketua PPD I yang ditetapkan Rp 60.000 per bulan atau
   Rp 2.000 per hari. Padahal, Indonesia mendapat bantuan dari berbagai
   negara dan lembaga dunia.
   
   Dalam percakapan dengan Kompas di Pontianak, Sabtu lalu, Tekuwaan
   tidak terlalu mempermasalahkan besarnya honor yang diterima. "Akan
   tetapi kalau saya baca di koran dan dengar dari radio dan televisi,
   Indonesia mendapat bantuan demikian besar dari luar negeri, tetapi ke
   daerah kok tidak nyalur?," tanya Tekuwaan. Di samping itu, fasilitas
   yang kini tersedia di Sekretariat PPD Kalbar di Jl Ahmad Yani 109
   Pontianak, sangat minim.
   
   Baru mulai
   
   Sampai hari keenam pendaftaran pemilih, Sabtu, Panitia Pemilihan
   Kecamatan di Kodya Palu dan Kabupaten Donggala (Sulteng) baru memasuki
   tahapan pembentukan Panitia Pemungutan Suara. Hal itu terjadi akibat
   PPK baru terbentuk tanggal 8 April. Masalah serupa juga terjadi di
   Tasikmalaya dan Ciamis (Jabar) serta Banda Aceh.
   
   Kepala Sekretariat PPK pada empat kecamatan di Kodya Palu, M Ridwan
   Salewangeng, menyatakan belum bisa melakukan kegiatan sebelum PPS
   terbentuk. "Seluruh PPS diharapkan sudah terbentuk Senin ini agar
   pendaftaran pemilih efektif bisa dimulai Selasa," katanya.
   
   Para Kepala Sekretariat PPK mengaku belum menerima dana
   penyelenggaraan pemilu, sehingga untuk meringankan pekerjaan
   administrasi, PPK menempati sekretariat di Kantor Kecamatan.
   
   Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala.
   Seluruh PPK masih menyiapkan pembentukan PPS di tiap desa, dan
   diperkirakan sudah rampung pada hari Senin.
   
   Petani
   
   Di Tasikmalaya dan Ciamis, menurut laporan, kegiatan pendaftaran baru
   dimulai Sabtu dan Minggu. Ini pun masih terlihat belum adanya kesiapan
   baik dari petugas maupun sarana termasuk masih adanya kecamatan dan
   kelurahan/desa yang belum memiliki PPK dan PPS.
   
   Selain karena belum mengerti, juga banyak pemilih pemula yang belum
   memiliki KTP. Di Tasikmalaya dan Ciamis tidak ada pembuatan KTP
   gratis. Di Ciamis, biaya pembuatan KTP yang ditetapkan Rp 1.000.
   
   Ketua PPD I Aceh, Ahmad Farhan Hamid mengatakan, pihaknya sedang
   melakukan berbagai upaya untuk mengejar tugas-tugas gastarlih.
   Misalnya pelayanan malam hari bagi petani yang pulang dari ladang pada
   sore dan malam hari. Ia menjelaskan, sebanyak 142 PPK baru efektif
   bekerja tanggal 4 dan 5 April lalu. (gun/jan/ksp/lam/ren/nj)
   

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----