[INDONESIA-L] PANJI - Soal HAM, Mem

From: apakabar@Radix.Net
Date: Tue Apr 13 1999 - 15:17:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Tue Apr 13 17:56:33 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [209.48.224.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA24225
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Tue, 13 Apr 1999 17:56:32 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA05504
        for <apakabar@radix.net>; Tue, 13 Apr 1999 17:56:31 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id QAA10809; Tue, 13 Apr 1999 16:07:05 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Tue, 13 Apr 1999 16:07:05 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id QAA10787; Tue, 13 Apr 1999 16:07:00 -0600 (MDT)
Date: Tue, 13 Apr 1999 16:07:00 -0600 (MDT)
Message-Id: <199904132207.QAA10787@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] PANJI - Soal HAM, Memang Takut
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.panji.co.id/edisi101/pansus2.html

   Soal HAM, Memang Takut
   
   Pelanggaran HAM
   : Setumpuk persoalan hak asasi manusia ada di depan pemerintah.
   Mengapa penanganannya lamban?
   
   Dengan gaya berapi-api, Presiden B.J. Habibie berpidato di depan
   ribuan warga Aceh. "Saya instruksikan kepada aparat keamanan untuk
   menghentikan semua tindakan kekerasan dan pertumpahan darah. Saya juga
   minta diambil tindakan terhadap oknum ABRI, birokrat, dan masyarakat
   yang melaksanakan perbuatan melanggar hukum dan melanggar hak asasi
   manusia," tegasnya yang disambut tepuk warga di Masjid Baiturrahman,
   dua pekan lalu.
   
   Namun, lain di bibir, lain pula dalam pelaksanaan. Hanya beberapa hari
   setelah ia mengumbar perintah, beberapa ratus meter dari Istana Negara
   terjadi lagi tindak kekerasan terhadap mahasiswa Trisakti yang
   berdemonstrasi ke Departemen Hankam. Hampir satu tahun Habibie
   memegang tampuk pimpinan negara. Pelanggaran demi pelanggaran justru
   kian sering terjadi. Jumlah kasus pelanggaran HAM bahkan mengikuti
   deret ukur, sementara proses penyelesaian justru bagaikan berjalan di
   tempat.
   
   Ironisnya, ABRI sebagai pengemban ketertiban nasional tak jera membuat
   tambahan angka tindak pelanggaran. Aparat keamanan malah memperlebar
   konflik dengan masyarakat. Meski perlakuan aparat dinilai lebih
   manusiawi dibandingkan di era Soeharto berkuasa, namun kritik tetap
   saja berdatangan. Ini karena banyaknya kejadian yang terus dilakukan
   aparat keamanan.
   
   Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
   Kekerasan (Kontras), Munir, pelanggaran HAM di bawah Kabinet Habibie
   ini jauh lebih kurang dibanding zaman rezim Soeharto. "Sebelumnya kan
   pelanggaran yang paling banyak adalah langsung tindakan (aparat)
   negara terhadap masyarakat. Tapi zamannya Habibie jadi berkurang
   meskipun tindakan kekerasan masih terjadi," ujarnya. Yang cukup parah
   dari pemerintahan transisi ini, kata Munir, pemerintah tidak mampu
   melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan. "Tampaknya
   pemerintah gagal mengkonsolidasi diri dengan kekuatan-kekuatan
   internal sehingga fungsi dan kewajiban dia sebagai penanggung jawab
   kondisi masyarakat gagal dimainkan," katanya.
   
   Apa yang dikatakan Munir, yang sukses membuka kasus penculikan itu,
   benar adanya. Sejak memangku jabatan presiden sampai April ini, roda
   kepemimpinan Habibie masih sering dicabik-cabik soal pelanggaran HAM.
   Sedikitnya, hingga bulan ini, ada delapan kasus/insiden besar yang
   melibatkan pelanggaran aparat keamanan.
   
   Pertama
   , tragedi Banyuwangi pada Oktober 1998. Aparat keamanan dan pemerintah
   tidak bisa menyelesaikan dengan tuntas peristiwa pembunuhan kiai--yang
   dituduh dukun santet--di beberapa daerah di Jawa Timur. Habibie dan
   Menhankam/Pangab Wiranto terkesan mengunci begitu saja peristiwa itu.
   
   Kedua
   , peristiwa Semanggi pada 13-14 November. Tragedi nasional yang
   berawal dari aksi mahasiswa menentang Sidang Istimewa MPR itu
   mengakibatkan 22 nyawa melayang, 84 luka berat, 20 hilang, dan sekitar
   500-an orang mengalami cedera diterjang pasukan keamanan. Penyelesaian
   kasus itu pun sampai saat ini masih tanda tanya.
   
   Ketiga
   , insiden Ketapang, Jakarta. Aksi massa yang diprovokasi itu
   mengakibatkan lenyapnya nyawa enam preman di daerah tersebut. Memang
   betul aparat keamanan telah menahan puluhan orang yang diduga terlibat
   dalam aksi kerusuhan itu. Tapi, mengenai hasilnya bagaimana? Tak ada
   penjelasan sama sekali.
   
   Keempat
   , insiden di Karawang pada 8 Januari 1999. Pada peristiwa ini dua
   warga tewas dan 19 tertembak aparat keamanan. Akar persoalannya
   sebetulnya sangat sederhana. Gara-gara oknum polisi yang menilang
   tukang ojek dan diisukan si tukang ojek itu ditempeleng. Ribuan massa
   lantas melakukan kerusuhan di Kota Karawang pada hari itu. Meski aksi
   tersebut bisa diredakan, paling tidak aparat keamanan kembali kena
   getahnya.
   
   Kelima
   , peristiwa Januari Kelabu di Aceh. Aparat keamanan melakukan
   penyiksaan terhadap 40 orang warga Aceh yang berada di tahanan. Akibat
   peristiwa itu, sekitar empat warga tewas dan 23 luka berat. Di
   penghujung bulan itu, tercatat enam warga tewas kena tembakan timah
   panas aparat dan puluhan luka-luka. Peristiwa itu terjadi karena warga
   melakukan perlawanan terhadap operasi ABRI bersandi Satgas Wibawa 98.
   
   Keenam
   , kasus Ambon yang menelan ratusan (bahkan mungkin ribuan) korban
   mati. Meski pimpinan ABRI mengirimkan tim khusus ke daerah itu,
   hasilnya patut dipertanyakan. Soalnya, kerusuhan malah melebar. Paling
   akhir menimpa Tual, Maluku Tenggara, yang menyebabkan tewasnya
   beberapa warga di sana. Aparat pun tak bisa berbuat banyak.
   
   Ketujuh
   , penembakan oleh aparat di Sambas, Kalbar. Sedikitnya 14 orang mati
   dan puluhan ribu warga harus eksodus ke daerah lain. Akar masalah
   sebetulnya konflik SARA antara penduduk asli di sana dengan etnis
   Madura. Penanganan konflik yang lamban dari aparat membuat
   keharmonisan kehidupan warga di sana jadi terganggu.
   
   Kedelapan
   , peristiwa Trisakti. Kejadian ini pada akhir Maret lalu. Rombongan
   mahasiswa Universitas Trisakti yang mau audiensi dengan Menhankam soal
   follow-up Peristiwa Trisakti Mei 1998 itu bentrok dengan pasukan
   pengendali huru-hara (PHH). Akibatnya, tiga mahasiswa dilarikan ke
   rumah sakit karena menderita luka cukup serius.
   
   Lucunya, dalam kasus ini mahasiswa sebetulnya telah mengantongi surat
   izin untuk berunjuk rasa dari Kadit Intelpam Polda Metro Jaya dan
   mendapat pengawalan dari Kapolresta Jakarta Pusat. Sayangnya, aparat
   keamanan (dari ABRI) bersikap sangat represif. Karena itu, bentrokan
   pun tak terhindarkan.
   
   Terlepas ada provokator dan kepentingan politik yang bermain di air
   keruh, namun sejumlah pelanggaran HAM itu tetap saja tidak bisa
   dianggap sebagai persoalan sepele. Menurut Munir, banyaknya
   pelanggaran HAM itu muncul karena ketidakmampuan pemerintah melindungi
   masyarakat dari berbagai kekerasan. Dengan kata lain, justru budaya
   kekerasan itu dilestarikan untuk menopang kekuasaan.
   
   Persoalan HAM ini memang sangat pelik. Secara substantif, menurut
   Mayjen TNI (Purn.) Samsudin, anggota Komite Nasional Hak Asasi Manusia
   (Komnas HAM), ada beberapa macam pelanggaran HAM. "Mulai dari yang
   bersifat benturan fisik, yang berkaitan dengan terganggunya the right
   of property seseorang, sampai pada terganggunya the right of economy
   atau kehilangan mata pencaharian," ujarnya. Menurut dia, pelanggaran
   yang marak saat ini bersifat horizontal, lebih banyak terjadi antara
   sesama masyarakat.
   
   Begitupun menurut Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman, dalam piagam HAM
   dicantumkan, salah satu indikasi pelanggaran HAM adalah adanya
   kekerasan. "Bahwa itu kemudian menjadi masalah hukum atau tetap
   menjasi masalah HAM sangat bergantung pada beberapa faktor," kata
   Marzuki. Kalau tidak ada cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM atau
   kekerasan yang melanggar hukum, itu termasuk pelanggaran HAM.
   "Pelanggaran HAM terjadi karena ada pihak yang dominan yang
   mengalahkan pihak yang tidak berdaya," kata Ketua DPP Partai Golkar
   itu.
   
   Secara universal (berdasarkan ketentuan normatif mengenai HAM), yang
   disebut pelanggaran HAM ada dua. Pertama, ketika negara melakukan
   pelanggaran terhadap hak-hak orang. Seperti aparat menembak orang,
   melarang orang berorganisasi, dan melarang orang menggelar pertemuan.
   Kedua, ketika negara gagal melindungi orang per orang agar bebas dari
   berbagai macam bentuk ketakutan, penindasan, intimidasi, dan berbagai
   perlakuan tidak manusiawi lainnya. Kejadian di Sambas dan Ambon
   agaknya masuk dalam kategori yang kedua ini.
   
   Mengapa pemerintah gagal melindungi masyarakat sipil? Munir menyebut
   empat faktor. Pertama, karena Habibie kurang didukung aparaturnya
   sendiri sehingga dari segi politik ia dipandang tidak punya cukup
   kekuatan untuk mengkonsolidasikan diri. Kedua, kesulitan
   mengkonsolidasi kekuatan di pemerintahan sehingga dia tidak maksimal
   memainkan peranan. Ketiga, di masa pemerintaha Habibie banyak kekuatan
   elite yang main sendiri-sendiri. Bahkan mereka memainkan peranan lewat
   kerusuhan-kerusuhan. Keempat, Habibie sendiri masih dekat dengan rezim
   Soeharto sehingga ia tidak bisa memisahkan diri secara utuh. "Tuntutan
   masyarakat atas berbagai pertanggungjawaban itu menjadikan eskalasi
   ketidakpuasan makin meluas, dan memupuk ketidakpercayaan masyarakat
   terhadap alat negara. Itu membuat aparat pun tidak maksimal untuk
   melindungi masyarakat," kata Munir.
   
   Dalam pandangan Ketua FPP DPR-RI Zarkasih Nur, Habibie sangat lambat
   dalam bertindak dan gagal memberikan perlindungan pada warga sipil.
   Dia mengakui bahwa itu persoalan yang cukup sulit karena kompleksnya
   penyebab. "Pertama, adanya kesenjangan sosial. Karena terpuruknya
   ekonomi. Kedua, emosi mereka makin tinggi. Ketiga, ketidakpuasan
   masyarakat terhadap keadaan di bidang politik dan ekonomi," katanya.
   
   Apakah semua pelanggaran itu menjadi beban yang harus dipikul
   pemerintah? Munir memastikan itu. Menurut dia, pemerintah harus
   bertanggung jawab atas semua pelanggaran yang dilakukan. "Bisa dalam
   bentuk tanggung jawab sosial, hukum, dan politik. Jika Habibie melihat
   Wiranto tidak becus melaksanakan tugas-tugasnya kenapa tidak dicopot
   saja," kata Munir tegas. Pertanggungjawaban politik pun sebenarnya
   tetap bisa dilakukan pemerintah karena aparat keamanan merupakan satu
   kesatuan dengan eksekutif. "ABRI itu kan cuma satu bagian saja dari
   pemerintah," ujarnya. Repotnya, rekomendasi-rekomendasi yang dibuat
   Komnas HAM pun sampai sekarang banyak yang diabaikan pemerintah.
   Terutama yang menyangkut ABRI. Bagaimana Pak Presiden?
   
   Dudi Rahman
   
   Laporan: Elly Burhaini Faizal, Almaidha Sitompul, dan Agung Y. Achmad

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----