[INDONESIA-L] Masalah Disintegrasi (r)

From: apakabar@Radix.Net
Date: Sat May 08 1999 - 14:08:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Sat May 8 17:01:21 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [209.48.224.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04393
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Sat, 8 May 1999 17:01:20 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA19432
        for <apakabar@radix.net>; Sat, 8 May 1999 17:01:20 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA02201; Sat, 8 May 1999 15:00:38 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Sat, 8 May 1999 15:00:37 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA02146; Sat, 8 May 1999 15:00:09 -0600 (MDT)
Date: Sat, 8 May 1999 15:00:09 -0600 (MDT)
Message-Id: <199905082100.PAA02146@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] Masalah Disintegrasi Bangsa dan Alternatif Negara Federal (2/2)
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

Date: Sat, 8 May 1999 03:20:43 +0200 (MET DST)
To: apakabar@saltmine.radix.net
From: K.PRAWIRA@caiw.nl (K.Prawira)
Subject: MASALAH DISINTEGRASI BANGSA DAN ALTERNATIF NEGARA FEDERAL (2/2)

MASALAH DISINTEGRASI BANGSA DAN ALTERNATIF NEGARA FEDERAL (2/2)

Oleh M.D.KARTAPRAWIRA*)

# Gagasan Negara Federal suatu blunder dalam gerakan reformasi #

     Kemelaratan rakyat di seluruh wilayah Indonesia yang dipengapi oleh
udara disintegrasi bangsa, di satu sisi, dan pemerintahan yang pusat sentris
dan penuh KKN, di sisi lain, menyebabkan ketidakpuasan dan antipati rakyat
di daerah-daerah terhadap Pemerintah Pusat. Ini adalah suatu gejala yang
logis. Ditambah lagi suatu fakta bahwa daerah-daerahlah yang sesungguhnya
memberi sebagian besar pendapatan kepada Pusat (Jakarta), sedang
daerah-daerah bersangkutan hanya menerima kembali sebagian kecil saja dari
pendapatan tersebut. Fakta ketidak-adilan di depan mata. Tapi apakah untuk
mengatasi masalah-masalah itu harus mengambil way out dengan mendirikan
Negara Federal?

     Kalau kita ibaratkan negara kita ini suatu manusia, maka sekarang ini
manusia tersebut dalam keadaan sakit parah. Untuk menentukan obatnya
sipasien harus diperiksa dengan teliti agar bisa menentukan penyakitnya.
Kesalahan diagnose akan berakibat fatal. Jadi singkatnya, apakah benar
pembentukan negara-federal merupakan obat mujarab untuk menghilangkan
penyakit-kemelaratan dan kesengsaraan rakyat Indonesia pada umumnya, dan
rakyat di daerah-daerah pada khususnya?

     Kalau dicermati sesungguhnya masalahnya berinti pada: bagaimana
menciptakan sistim pembagian pendapatan antara pusat dan daerah secara adil.
Tetapi hal ini sesungguhnya bukan satu-satunya masalah yang mengakibatkan
kemelaratan dan kesengsaraan rakyat. Penyebabnya adalah sangat kompleks,
yang bersumber pada kekuasaan rezim Suharto yang diktatorial dan otoriter
bersama "Sistim Orde Baru"-nya.

     Di dalam situasi krisis ekonomi dan politik dewasa ini tidaklah layak
untuk mengkobar-kobarkan ide Negara Federal di Indonesia. Sebab hal ini akan
mendorong adanya disintegrasi persatuan bangsa kearah disintegrasi
territorial negara. Meskipun kita juga harus mengakui bahwa dengan adanya
Negara Federal territori Indonesia secara kwantitas tidak berkurang, sebab
hanya terbagi-bagi menjadi negara-negara-bagian. Tapi dalam situasi rawan
dewasa ini pembentukan negara federal di Indonesia merupakan satu langkah
yang berbahaya, satu langkah pertama untuk menuju kejurang disintegrasi
territorial seperti yang dikehendaki kaum separatisme.

     Secara teori kita tidak bisa mengatakan bahwa Negara Federal lebih baik
dari pada Negara Kesatuan, atau sebaliknya. Semuanya tergantung kepada
sejarah bangsa dan negara dalam menata hubungan pusat dengan daerah secara
'baik' dan kematangan pembudayaan demokrasi.

      Kebanyakan orang hanya melihat sisi positif bentuk Negara Federal
seperti di Amerika Serikat dan Jerman, tetapi melupakan negara-negara
federal lainnya. Kalau dihadapkan pada praktek dalam sejarah Federal di Uni
Soviet dan Yugoslavia maka akan melihat kenegatifan yang serius. Padahal di
Uni Soviet secara konstitusional desentralisasinya lebih maju sekali
ketimbang negara-negara lain di dunia ini. Sebab Negara Uni Soviet
desentralisasinya tidak hanya sebatas pada eksistensinya Negara-negara
bagian (Republik Anggota Federasi), tapi Negara bagian tersebut pada
gilirannya juga mendesentalisir lagi ke bawah dengan pembentukan
Republik-Republik Otonom (misalnya di negara Bagian Rusia, Uzbekistan,
Georgia dan Azerbaidzan). Jelasnya suatu Republik (negara bagian) di
dalamnya terdapat beberapa Republik Otonom. Misalnya Rusia/Federasi-Rusia
(salah satu negara bagian dari Uni Soviet) mempunyai Republik-Republik
Tatarstan, Baskiria, Dagestan, Kabardin-Ingusetiya, Kalmik, Yakutia dll.,
yang masing-masing mempunyai Konstitusi dan Alat Perlengkapan Negaranya
sendiri-sendiri. Bahkan dulu orang-orang Jerman yang bermukim di sekitar
lembah bengawan Wolga pernah mempunyai Republik Otonom sendiri. Apakah di
Amerika Serikat, yang juga Negara Federal, pernah ada keinginan memberikan
daerah khusus yang berstatus seperti model "Republik Otonom" kepada
orang-orang Indian dan Negro? Paling-paling orang-orang Indian itu hanya
dikonservasikan di daerah tertentu saja, hanya sebagai obyek turisme. Tapi
toh Uni Soviet akhirnya mengalami kehancuran. Adalah suatu kebodohan kalau
orang mengatakan kehancuran Uni Soviet karena eksistensinya sebagai Negara
Federal.
Kalau kehancuran negara Uni Soviet mengakibatkan krisis ekonomi bagi
negara-negara baru bekas Uni Soviet, maka kehancuran Federasi Yugoslavia
mengalami nasib yang lebih tragis dan dramatis dengan pertumpahan darah
puluhan ribu manusia dan musnahnya hartabenda.
Beruntunglah rakyat (Federasi) Chekoslovakia yang bisa menyelesaikan
pembubaran federasinya dengan jalan damai antara rakyat Cheko dan Slovakia.

     Tapi sebaliknya Negara Kesatuan tidaklah berarti mesti adanya pemusatan
kekuasaan, yang mengabaikan kepentingan daerah-daerah. Hal itu juga
tergantung bagaimana pengaturan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah
dan kematangan pembudayaan demokrasi.
Pemusatan kekuasaan bisa terjadi baik di Negara Kesatuan maupun di Negara
Federal. Contoh pemusatan kekuasaan di Negara Kesatuan adalah Republik
Indonesia di zaman rezim Orde Baru, yang kita rasakan bersama pahit
getirnya. Sedang pemusatan kekuasaan di dalam Negara Federal contohnya
adalah Uni Soviet yang lampau. Meskipun di Uni Soviet secara konstitusional,
hak-hak negara bagian diatur indah sekali, tapi pada prakteknya
segala-galanya ditentukan secara ketat oleh pusat kekuasaan yang berada di
Kremlin-Moskwa, yaitu oleh belasan pimpinan partai yang bernama Politbiro
Partai Komunis Uni Soviet di bawah pimpinan Sekretaris Jendral. Praktis
semua kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di pusat maupun di
daerah-daerah tunduk pada kekuasaan Politbiro PKUS. Kalau di zaman Orba sang
diktatornya adalah presiden Suharto, maka di Uni Soviet sang diktatornya
adalah Sekretaris Jendral Politibiro PKUS.

     Di suatu negara yang budaya demokrasinya sudah begitu tinggi,
kekuatiran pemusatan kekuasaan di dalam Negara Kesatuan tidak akan terjadi.
Ambillah contoh negara Belanda misalnya, yang menjalankan desentralisasi
secara baik. Maka di sana tidak mengalami masalah-masalah serius mengenai
pergolakan daerah melawan pusat. Titik berat kehidupan dalam negara pada
dasarnya terletak pada Gemeente-gemeente (daerah swatantra, daerah otonom).
Bahkan tidak jarang kehendak-kehendak Pemerintah Pusat terhalang
pelaksanaannya, karena ditentang oleh Pemerintah Daerah di Gemeente
tersebut, sebab dianggap merugikannya.

     Di Indonesia sementara orang mengkhawatirkan timbulnya disintegrasi
bangsa/negara sebagai akibat adanya ketidak adilan pusat terhadap daerah, di
samping adanya kesengsaraan rakyat akibat krisis total. Mereka ini
memunculkan gagasan didirikannya negara federal sebagai jalan keluar untuk
mencegah proses disintegrasi yang sedang berjalan. Dengan gagasan tersebut
berarti menjatuhkan vonis terhadap bentuk Negara Kesatuan sebagai penyebab
segala malapetaka yang menimpa bangsa dan negara Indonesia dewasa ini. Ini
adalah gagasan blunder, sebab: salah melihat sebab-musabab timbulnya
penyakit yang menyangsarakan rakyat Indonesia, sehingga salah pula
pengobatannya. Bukan bentuk negara Kesatuan yang salah, tetapi sistim
penyelenggaraan kenegaraan rezim Suharto atau sistim Orde Baru yang salah
(lih. di atas). Maka sistim Orde Baru inilah yang harus dikikis habis,
kemudian diganti dengan sistim lain yang demokratis, yang mematuhi tegaknya
Pancasila, kedaulatan rakyat, hukum, HAM, dan keadilan sosial.
Seperti halnya MPR/DPR-nya Orde Baru yang hanya merupakan perpanjangan
tangan rezim Orde Baru, untuk mengatasinya tidaklah mesti lembaga MPR/DPR
itu yang harus diganti. Tetapi perangkat hukumnyalah yang harus diganti,
sehingga betul-betul MPR/DPR merupakan wakil-wakil rakyat yang membawakan
aspirasi rakyat yang diwakilinya. Begitu juga halnya masalah lembaga-lembaga
negara lainnya.

     Bagaimanapun orang mengkritik rezim Sukarno (1959-1965), tetapi harus
diakui bahwa pada waktu itu tidak pernah terjadi suatu permusuhan/kerusuhan
yang bermuatan SARA. Tidak ada pembakaran-pembakaran tempat ibadah,
permusuhan antar etnis, antar suku, antar golongan. Kalau terjadi kerusuhan
etnis (anti-Tionghoa) sifatnya eksidentil dan hanya berskala kecil, yang
kalau ditelusuri maka penggerak-penggeraknya sampai sekarang ya tetap
orang-orang yang itu-itu saja, yang ingin melihat Indonesia di bawah Sukarno
kacaubalau. Bagaimanapun juga Pemerintah Sukarno bisa mengatasinya dengan
baik. Dengan kata lain disintegrasi kesatuan bangsa bisa dielakkan. Justru
Persatuan dan Kesatuan bangsa inilah yang selalu dijaga sebagai kekuatan
perjuangan mendirikan masyarakat adil makmur, sesuai dengan Sumpah Pemuda,
Pancasila, Preambul UUD'45 dan ajaran-ajaran Sukarno yang tertuang dalam
Marhaenisme. Kemunculan rezim diktator-militer Orde Barulah yang telah
menghancurkan nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Dan sistim itulah
yang secara langsung atau tidak langsung telah menanam benih-benih
disintegrasi yang dibungkus dengan semboyan-semboyan persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara, Pancasila dan UUD'45 dsb. Tapi kenyataan di depan mata
menunjukkan bahwa penjarahan dan pengobralan kekayaan alam di daerah-daerah
tanpa ada imbalan yang memadai untuk kemakmuran rakyat di daerah-daerah
bersangkutan telah mengakibatkan timbulnya rasa tidak-puas yang mendalam
dari rakyat bersangkutan. Ini adalah salah satu wujud konkret dari
disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebabkan oleh
sistim Orde Baru. Persoalannya menjadi lebih kompleks dan runyam lagi dengan
diabaikannya demokrasi, hukum, HAM dan keadilan oleh rezim Orde Baru.
Keberhasilan pemerintahan Sukarno dan kegagalan pemerintahan Orde Baru dalam
menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, kedua-duanya tidaklah disebabkan
existensinya bentuk negara kesatuan.

     Gagasan pilihan Negara Federal akan menjumpai beberapa masalah krusial:

Pertama, tidak ada jaminan bahwa Negara Bagian akan bisa memberikan
kemakmuran kepada rakyatnya dan demokrasi akan bisa berjalan baik. Bahkan
sebaliknya, akan memberi peluang besar bagi para pendukung Orbaisme-setempat
untuk dengan mudah menanamkan kekuasaannya di daerah tersebut berkat money
politics-nya.
Kalau sekarang ini para pendukung Orbaisme bisa berbuat apa saja di seluruh
wilayah Indonesia, tentu tidak ada masalah sama sekali untuk berbuat yang
sama di wilayah negara yang lebih sempit.

Kedua, akan terdapat kesukaran mengenai dasar kriteria untuk menentukan
sesuatu daerah menjadi Negara Bagian. Kriteria: Provinsi, Suku-Bangsa, Agama
atau apa lagi?
Atau mau mencontoh kriteria ala Van Mook yang "awur-awuran", di mana suatu
'negara bagian NIT' (Negara Indonesia Timur) yang terdiri atas wilayah
sangat luas - Sulawesi, Maluku,Halmahera, dan semua kepulauan Nusatenggara,
di samping ada 'negara bagian Madura' yang baik territori maupun jumlah
penduduknya sangat kecil?

Ketiga, dengan kriteria apapun di dalam negara bagian tidak akan luput dari
adanya masalah etnis, agama, suku-bangsa, budaya yang plural. Kalau terjadi
kerusuhan yang bermuatan SARA, penyelesaiannya akan lebih sukar sekali.
Pengalaman kerusuhan di Ambon dan Kalimantan Barat akhir-akhir ini
menunjukkan betapa sukarnya menentramkan kembali, padahal telah dikerahkan
aparat keamanan dari pusat. Tidak bisa dibayangkan betapa lebih sukarnya
situasi demikian itu bisa diatasi di dalam negara bagian yang mempunyai
tatanan setempat sendiri.

Keempat, tidak ada jaminan bahwa kekayaan alam setempat akan digunakan untuk
kepentingan rakyat setempat, seperti yang didengung-dengungkan oleh
pendukung federalisme. Sebaliknya, timbulnya rezim Orba-setempat yang akan
memeras habis kekayaan daerah, berKKN dengan kapital multi-nasional,
bukanlah suatu hal yang tidak mungkin terjadi.

Kelima, sangat dikhawatirkan bahwa proyek atau gagasan pembentukan Negara
Federasi ini bahkan akan mengalihkan persoalan pokok perjuangan reformasi,
yaitu pembasmian secara tuntas Sistim Orde Baru yang merupakan sebab musabab
malapetaka yang menimpa bangsa dan negara. Sebab mafia sistim Orde Baru ini
bisa beraksi di dalam Negara federasi manapun.

     Meskipun demikian kita harus jujur mengakui dan menyadari, bahwa
timbulnya persoalan "pusat-daerah" dewasa ini memang mempunyai sebab-sebab
yang logis. Kita ketahui bahwa pada zaman kekuasaan rezim Suharto tampak
sekali kerakusan pusat dalam mengeruk kekayaan daerah untuk kepentingan
keluarga dan kroni-kroninya. Bukan untuk kepentingan rakyat pada umumnya,
bahkan bukan untuk rakyat pulau Jawa. Rakyat pulau Jawa sudah lama diperas
habis-habisan oleh Orde Baru, sampai tanah-tanah rakyat pun akhirnya
digusuri untuk dijadikan proyek-proyek yang menggelembungkan kantongnya dan
untuk melampiaskan surga-dunia. Bicara mengenai kerakusan, penulis teringat
gurauan almarhum Subadio Sastrosatomo di Nederland pada th. 1997 yang
mengatakan, bahwa "Suharto itu bukan manusia lagi, sebab dia tidak mengenal
kenyang". Adalah suatu kenyataan pilu bahwa bertriliun-triliunan rupiah
mengalir dari daerah-daerah ke pusat (baca; pusat kekuasaan Orde Baru), tapi
yang mengalir balik ke daerah hanya 1% (satu prosen). Inilah suatu ketidak
adilan dan ketidak-berprikemanusiaan yang tak beradab (lih. Ummat No.37, 29
Maret '99).
Meskipun demikian, kenyataan penjarahan pusat terhadap daerah-daerah
(termasuk Jawa) tersebut di atas, belum membuktikan bahwa bentuk Negara
Kesatuan adalah jelek, maka harus diganti dengan Negara Federal.
 
     Dalam situasi politik yang sangat rawan bagi kehidupan negara dan
bangsa saat ini, tidaklah tepat mereklamekan gagasan Negara Federal sebagai
alternatif dari Negara Kesatuan. Bisa dikhawatirkan ide tersebut menjadi
suatu bentuk baru usaha pecah-belah dari anasir-anasir yang menginginkan
Indonesia terjerembab total ke dalam rawa-rawa ketergantungan
politik-ekonomi kepada modal multi-nasional atau neo-kolonialisme di era
globalisasi.

     Sangat disangsikan kebenaran pernyataan Mar'ie Muhammad, bahwa
"Memikirkan bentuk negara federal .. dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan
riil, tidak semu, dan tidak artifisial" (Kompas, 13 April 1999). Dengan
demikian bisa ditafsirkan bahwa Negara Kesatuan yang sudah berjalan dari
tahun 1945 sampai detik ini adalah kesatuan yang tidak riil, semu dan
artifisial. Tapi dia lupa bahwa perang Indonesia-Belanda 1945-1949 adalah
untuk memperjuangkan Negara Kesatuan yang oleh Van Mook ingin dikubur
diganti dengan Negara Federal; jadi kesatuan itu riil dikehendaki seluruh
bangsa Indonesia. Dia lupa bahwa perubahan Negara federal RIS menjadi Negara
Kesatuan kembali adalah penolakan bentuk Negara Federal yang
artifisial-tulen dan bersifat memecah belah bangsa Indonesia; jadi negara
kesatuan tersebut murni tuntutan hatinurani seluruh rakyat Indonesia bukan
artifisial.
Juga sangat disayangkan bahwa Mar'ie Muhammad tidak melihat
pengalaman/peristiwa besar dalam sejarah dunia tentang hancurnya Negara
Federal Uni Soviet dan Yugoslavia (lih. di atas), dimana persatuan dan
kesatuan bangsa-bangsa tercerai-berai dengan tragis. Dus, pernyataannya
bahwa 'Di beberapa negara federal, rasa persatuan justru terasa lebih kental
dan membumi' tidaklah sesuai dengan kenyataan dan karenanya tidak patut
diangkat sebagai dasar untuk mempromosikan negara federal sebagai alternatif
bagi persatuan bangsa Indonesia dewasa ini.

     Maka dari itu Negara Kesatuan harus dipertahankan dan di dalamnya
diperjuangkan tercapainya cita-cita masyarakat adil dan makmur seperti yang
didengung-dengungkan oleh Bung Karno. Harus diakui memang ide tersebut
selama Indonesia merdeka (54 tahun) belum pernah terlaksana. Tapi ini
bukannya disebabkan oleh adanya bentuk Negara Kesatuan, melainkan oleh
sebab-sebab lain sebagai berikut:
Pertama, dalam periode tahun 1945-1965 rakyat Indonesia disibukkan oleh
perjuangan melawan come backnya kolonialisme Belanda (1945-1949) dan
perjuangan untuk penyatuan bangsa dan negara (1949-1963), yang terlaksana
secara tuntas setelah Irian Barat berhasil direbut kembali. Di sini sejarah
mencatat jasa Bung Karno dalam memimpin perjuangan untuk kesatuan dan
persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perjuangan-perjuangan tersebut
meminta pengorbanan yang cukup berat, yaitu terganggunya pembangunan
ekonomi. Tapi perlu dicatat: kekayaan alam Indonesia masih utuh dan utang
Indonesia terhadap luar negeri hanya sekitar 3 milyar USD. Jumlah uang itu
pun jelas kemana larinya, yaitu sebagian besar untuk biaya perjuangan
merebut Irian Barat.
Kedua, dalam periode 1965-1998 (pasca G30S sampai Lengsernya Suharto)
strategi "pembangunan" yang digelar berdasarkan sistim Orde Baru ternyata
hanya merupakan pembangunan bagi elit kekuasaan beserta keluarganya dan
kroni-kroninya yang penuh KKN. Indonesia menanggung hutang segunung,
kekayaan alamnya habis ludes, sedangkan rakyatnya tetap saja melarat tak
pernah merasakan apa yang dinamakan pembangunan. Jadi pembangunan selama itu
adalah pembangunan semu.

     Situasi-situasi ketiadaan kemakmuran tersebut di atas bisa terjadi baik
di dalam negara kesatuan maupun negara federal (bahkan juga dalam
pemerintahan presidensial ataupun pemerintahan parlementer). Jadi jelaslah
bukan bentuk negara yang menjadi sebab ketiadaan kemakmuran. Maka tidaklah
tepat, kalau pembenahannya diarahkan kepada perubahan bentuk negara. Sebab
tidak terdapat korelasi antara bentuk negara dan ketiadaan kemakmuran. Maka
perjuangan demi penanggulangan disintegrasi bangsa dewasa ini, agar tidak
merambah ke disintegrasi negara secara territorial (separatisme) haruslah
sistim otonomi daerah disempurnakan sedemikian rupa sehingga terjadi
keharmonisan dan keadilan hubungan pusat-daerah di bidang politik dan ekonomi.

     Rezim Habibie, meskipun dianggap kepanjangan tangan dari rezim Suharto,
ternyata bermain cukup lihai dalam menghadapi tuntutan-tuntutan situasi
dewasa ini. Bahwa pada saat ini di DPR sudah digarap Rencana Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Undang-Undang tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang akan menguntungkan kepentingan-kepentingan
daerah, adalah suatu bukti Habibie telah memenangkan satu punt. Kedua RUU
tersebut dimaksudkan untuk meredam ketidak-puasan daerah yang bertendensi
kepada tuntutan pembentukan Negara Federal atau bahkan pembentukan negara
merdeka lepas dari Republik Indonesia. Tampak presiden Habibie mengambil
momentum sebaik-baiknya untuk menunjukkan dirinya sebagai pemain rol
reformator yang baik, tidak mau jadi figurant. Dengan demikian kalau dia
terpaksa harus lengser (sesudah pemilu 7 Juni nanti), toh telah meninggalkan
gading dalam sejarah negara Indonesia, yang akan memulas nama-jeleknya
sebagai anak didik Orde Baru Suharto, yang diktatorial dan penuh KKN.

     Sungguh membesarkan hati bahwasanya sebagian besar partai-partai
politik di Indonesia dewasa ini berposisi tetap memperjuangkan bentuk Negara
Kesatuan. Misalnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan
dalam pidatonya pada pembukaan Kongres PDI Perjuangan di Bali 08 Oktober
1998 yang memuat Lima Sikap Politik PDI dengan jelas dan tegas menempatkan
pembangunan Negara Kesatuan pada urutan sikap politik yang paling atas:
"Pertama: PDI tetap setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila
dalam membangun bangsa dan NEGARA KESATUAN Republik Indonesia yang
berdasarkan hukum, sebagaimana cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945" (SiaR
News Service/Istiqlal 09.04.1998).

Kesimpulan:
* - Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil perjuangan
rakyat Indonesia selama gerakan pembebasan nasional melawan kolonialisme
Belanda dan usaha-usaha come back-nya.
* - Cita-cita masyarakat adil dan makmur tidak hanya belum pernah
terlaksana, tapi bahkan dewasa ini terjadi krisis di segala bidang yang
mengakibatkan disintegrasi bangsa.
* - Malapetaka tersebut disebabkan kekuasaan rezim diktatur-militer Suharto
bersama Sistim Orde Baru-nya, bukan disebabkan eksistensi dari pada bentuk
Negara Kesatuan.
* - Maka untuk membenahi disintegrasi bangsa dewasa ini perlu dikikis habis
Sistim Orde Baru di satu pihak, dan menggantikannya dengan Sistim yang
betul-betul mengabdi kepentingan rakyat ( menjunjung tinggi Pancasila dan
UUD'45, menegakkan demokrasi, hukum dan hak asasi manusia) dan
menyempurnakan desentralisasi (otonomi daerah) sedemikian rupa sehingga
tercapai perimbangan pendapatan pusat-daerah yang adil, di pihak lain.
* - Gagasan Negara Federasi dalam situasi dewasa ini adalah suatu blunder
dan berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sebab hal itu
merupakan satu langkah menuju disintegrasi territorial negara Indonesia.

( LSSPI No.89/1999; lsspi@theoffice net)
----------------------------------------

*) Penulis adalah peniliti pada Laboratorium Studi Sosial Politik Indonesia
(LSSPI) dan Stichting Azie Studies (SAS) di Nederland. Isi artikel tsb.
tidaklah mesti sesuai dengan posisi LSSPI dan SAS.

----- End of forwarded message from K.Prawira -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----