[INDONESIA-L] FRONT PEJUANG - Apa S

From: apakabar@Radix.Net
Date: Wed Aug 25 1999 - 10:34:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Aug 25 13:33:46 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id NAA17209
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 25 Aug 1999 13:33:44 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id NAA06284
        for <apakabar@saltmine.radix.net>; Wed, 25 Aug 1999 13:33:45 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id LAA23711; Wed, 25 Aug 1999 11:31:10 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Wed, 25 Aug 1999 11:31:10 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id LAA23685; Wed, 25 Aug 1999 11:30:56 -0600 (MDT)
Date: Wed, 25 Aug 1999 11:30:56 -0600 (MDT)
Message-Id: <199908251730.LAA23685@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] FRONT PEJUANG - Apa Sih ... Kata Wiranto ttg RUU KKN & Ratih
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

From: "deris love" <frontpejuang@hotmail.com>
To: apakabar@saltmine.radix.net
Cc: webmaster@tempo.co.id
Subject: APA SIH... KATA WIRANTO TENTANG RUU KKN & RATIH
Date: Wed, 25 Aug 1999 19:27:02 JAVT

APA KATA MENHANKAM
MENJAWAB PANDANGAN PARA WAKIL RAKYAT DI DPR
PADA TANGGAL 23-24 AGUSTUS 1999
TENTANG : RUU RAKYAT TERLATIH & RUU KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGARA

Assalammuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

        Pada awal penyampaian jawaban ini, marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta
perlindungan-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rakyat Terlatih dan
Rancangan Undan-Undang (RUU) tentang Keselamatan Dan Keamanan Negara yang
telah dimulai dengan penyampaian Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat
Paripurna DPR-RI pada tanggal 19 Juli 1999.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan-Nya, sehingga kita dapat
menghasilkan Undang-undang yang kita perlukan keberadaannya karena memiliki
nilai yang sangat strategis bagi kelangsungan dan keselamatan bangsa dan
negara Republik Indonesia.

        Selanjutnya atas nama Pemerintah kami menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Yang Terhormat,
khususnya kepada Fraksi-Fraksi yang melalui juru bicaranya masing-masing
telah menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RUU tentang Rakyat Terlatih
dan RUU tentang Keselamatan dan Keamanan Negara di hadapan Rapat Paripurna
DPR-RI pada tanggal 19 Agustus 1999.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

        Setelah mengikuti dan mencermati Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
dengan seksama, Pemerintah sangat menghargai usaha yang sungguh-sungguh
dari setiap fraksi untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang cukup jelas
singkat dan padat namun tetap berbobot dan komprehensif atas aspek
filosofis, sosiologis, yuridis, dan psikologis terhadap substansi RUU
tentang Rakyat Terlatih dari RUU tentang Keselamatan dan Keamanan Negara
tersebut.

        Dari berbagai pendekatan yang digunakan masing-masing Fraksi,
nampak adanya kesamaan pemikiran yang mendasari Pemandangan Umum tersebut,
yaitu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan. Hal ini merupakan indikator adanya kepedulian dan tanggung
jawab semua lapisan masyarakat Indonesia terhadap kelangsungan hidup
bangsa dan negara melalui fraksi-fraksi tersebut.

        Berdasarkan Pemandangan Umum tersebut, Fraksi-Fraksi telah
mengutarakan pula materi muatan yang perlu mendapat perhatian kita semua
secara cermat, teliti, dan mendalam.

Saudara Pimpinan dan anggota Dewan Yang Terhormat,

        Setelah mendengar, mencermati, dan mempelajari Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi, pada pokoknya dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

Pertama, terhadap RUU tentang Rakyat Terlatih :

1. Adanya pendapat hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara
hanya diterapkan dalam keadaan memaksa atau memerlukan.

2. Bahwa sistem wajib dalam penugasan Rakyat Terlatih untuk mengemban fungsi
Kepolisian kurang sesuai dengan prinsip dasar pembentukan Kepolisian.

3. Tidak jelasnya pengorganisasian, fungsi, pembinaan dan penggunaan Rakyat
Terlatih.

4. Perbedaan dan hubungan antara Perlindungan Masyarakat sebagai komponen
khusus dan Perlindungan Rakyat sebagai fungsi Rakyat Terlatih sebagai
komponen dasar.

5. Perlunya pelibatan DPR dalam menetapkan kebijaksanaan umum pembentukan
dan penugasan Rakyat Terlatih.

Kedua, terhadap RUU tentang Keselamatan dan Keamanan Negara :

1. Peninjauan judul dari RUU.

2. Perlunya DPR/DPRD dilibatkan dalam penilaian dan penentuan suatu keadaan.

3. Materi RUU terkesan represif tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, multi
interpretatif, tidak sejalan dengan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia.

4. Tataran kewenangan di daerah.

5. Dasar pemikiran ditiadakannya keadaan darurat sipil sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959.

6. Perlunya jaminan agar penguasa darurat militer maupun penguasan darurat
perang tidak melanggar hak-hak Asasi Manusia.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

        Dalam penyusunan RUU tentang Rakyat Terlatih dan RUU tentang
Keselamatan dan Keamanan Negara, pemerintah telah berusaha dengan
sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan serta mengikuti
prinsip-prinsip penyusunan RUU ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis,
filosofis dan psikologis.

        Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan
pokok-pokok Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi, dapat dijelaskan hal-hal
sebagai berikut :

Pertama, terhadap RUU tentang Rakyat Terlatih :

1. Berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela
negara, maka berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 dan
Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan
Negara, ditegaskan bahwa Rakyat Terlatih merupakan salah satu bentuk
keikutsertaan warganegara dalam upaya bela negara secara wajib. Dari
ketentuan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan bahwa kewajiban
warga negara dalam upaya bela negara hanya berlaku dalam keadaan bahaya dan
memaksa, akan tetapi berlaku juga dalam keadaan biasa. Dengan kata lain
upaya bela negara tidak selalu dikaitkan dengan ada tidaknya ancaman.

2. Mengenai sistem wajib dalam penugasan Rakyat Terlatih untuk mengemban
fungsi Kepolisian, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 20
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 keanggotaan Rakyat Terlatih bersifat wajib
bagi warga negara yang memenuhi persyaratan, baik yang mengemban fungsi
Kepolisian maupun fungsi-fungsi lainnya dalam lingkup pertahanan keamanan
negara.

3. Pandangan terhadap ketidakjelasan pengorganisasian, fungsi, pembinaan,
dan penggunaan Rakyat Terlatih, kiranya perlu kita cermati bersama rumusan
dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 beserta penjelasannya dalam RUU ini
dipandang cukup jelas. Namun demikian materi muatan yang dirumuskan dalam
pasal-pasal tersebut, dapat dibahas lanjut dalam rangka penyempurnaan.

4. Selanjutnya mengenai adanya pertanyaan tentang perbedaan dan hubungan
antara Perlindungan Masyarakat dengan Perlindungan Rakyat, dapat dijelaskan
bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982,
Perlindungan Masyarakat merupakan komponen khusus kekuatan pertahanan
keamanan negara yang melaksanakan fungsi menanggulangi akibat bencana
perang, bencana alam atau bencana lainnya, sedangkan Perlindungan Rakyat
merupakan salah satu fungsi Rakyat Terlatih sebagai komponen dasar kekuatan
pertahanan keamanan negara.

5. Adapun mengenai usulan pelibatan DPR dalam menetapkan kebijaksanaan umum
pembentukan dan penugasan Rakyat Terlatih, perlu dijelaskan bahwa penetapan
kebijaksanaan umum, pembentukan dan penugasan Rakyat Terlatih merupakan
bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan negara sebagai salah satu
fungsi pemerintahan negara, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 35
dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.

Kedua, terhadap RUU tentang Keselamatan dan Keamanan Negara :

        Sebelum menanggapi pokok-pokok Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
mengenai RUU tentang Keselamatan dan Keamanan Negara, terlebih dahulu kita
meninjau tentang Hukum Darurat (Noodrecht) secara universal. Di seluruh
bidang hukum terdapat hukum darurat yaitu suatu perbuatan yang dilarang
dalam keadaan biasa, tetapi dibenarkan dalam keadaan darurat. Dalam bidang
hukum pidana orang yang melakukan perbuatan karena terdorong oleh sesuatu
paksaan, tidak dipidana. Dalam hal ini, seseorang dapat menyampingkan hak
orang lain untuk melindungi jiwanya sendiri. Dalam bidang hukum perdata,
jika dalam suatu perjanjian, karena keadaan terpaksa (force majeur), salah
satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam
perjanjian, maka ia dibenarkan untuk tidak memnuhi kewajibannya tersebut.
Dalam bidang hukum dagang, apabila suatu kapal berada dalam keadaan bahaya
karena kapal bocor atau diterpa angin topan, maka untuk menyelamatkan
kapal tersebut, nakhoda dibenarkan membuang sebagian atau seluruh
barang-barang muatan kapal ke laut. Dalam bidang hukum Islam, keadaan
darurat ini diatur dalam surat Al Baqarah ayat 173 yang artinya “Barang
siapa dalam keadaan darurat, diluar kehendaknya, dan tidak melampaui
batas, maka ia tidak berdosa.” Disamping itu ada kaidah usul fiqih yang
berbunyi “Keadaan darurat menghalalkan hal-hal yang terlarang dilakukan”.
Dalam dalam bidang Hukum Tata Negara dikenal juga Hukum Tata Negara
Darurat (Staatsnoodrecht), yang merupakan rangkaian pranata dan wewenang
negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya menghapuskan keadaan darurat dan meniadakan bahaya
yang mengancam, sehingga kembali dalam kehidupan biasa menurut hukum yang
berlaku umum.

Pelaksanaan wewenang negara secara luar biasa untuk menghadapi bahaya yang
mengancam tersebut, dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan
harus ada keseimbangan antara bahaya yang mengancam dengan kewenangan yang
diberikan, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang besar itu.

Prof. MR. R. Kranenburg mengemukakan teori keseimbangan (evenwichts theorie)
bahwa keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang abnormal, sehingga untuk
mengatasinya memerlukan hukum yang luar biasa, yang dalam keadaan normal
mungkin tindakan penguasa termasuk sebagai perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige), akan tetapi karena dalam keadaan bahaya tindakan penguasa
itu sah dan dapat dibenarkan (gerechtvaardigd). Namun demikian, tindakan
tersebut hanya dilakukan dalam waktu yang singkat dan sementara, bukan untuk
selama-lamanya. Dengan demikian unsur-unsur yang terutama harus ada dalam
Hukum Tata Negara Darurat adalah :

1. Adanya bahaya yang mengancam kehidupan negara yang patut di hadapi dengan
upaya luar biasa.

2. Upaya biasa, pranata yang umum dan lazim sudah tidak mampu lagi untuk
menanggulangibahaya yang mengancam tersebut.

3. Kewenangan luar biasa yang diberikan oleh hukum kepada pemerintahan
negara untuk secepatnya mengakhiri keadaan darurat tersebut, sehingga
kembali ke dalam khidupan normal.

4. Wewenang luar biasa itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan
darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

Sebagai ilustrasi di kemukakan tindakan Presiden Abraham Lincoln yang
memberlakukan keadaan darurat (staatnoodrecht) pada waktu menghadapi perang
saudara di Amerika Serikat, sehingga terpaksa mengambil tindakan yang tidak
konstitusional dalam upaya memulihkan persatuan dan kesatuan bangsa dan
negara Amerika.
Makna yang terkandung dari uraian tersebut bahwa kepentingan tertinggi
negara adalah eksistensi negara itu sendiri (salus publica suprema lex), dan
oleh karena itu keberadaan peraturan darurat sangat mutlak diperlukan.

Di Indonesia sejak awal kemerdekaan telah dikenal adanya undang-undang
keadaan bahaya, yaitu Regeling op de Staat van Orloog en van Beleg (Stb.
1939 Nomor 582), Undang-undang Nomor 6 Tahun 1946, Undang-undang Nomor 74
Tahun 1957, dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang
Keadaan Bahaya. Undang-undang Keadaan Bahaya tersebut pernah diberlakukan
baik di seluruh maupun di sebagian wilayah negara Indonesia, terakhir dengan
Keppres Nomor 315 Tahun 1959. Namun demikian, mengingat Undang-undang
Keadaan Bahaya tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
dan ketatanegaraan dewasa ini, maka perlu diganti, dan materi muatannya yang
masih relevan dijadikan bahan penyusunan RUU ini.

        Dari uraian prinsip-prinsip Hukum Darurat secara universal dan
Hukum Tata Negara Darurat positif yang pernah dan yang masih berlaku di
Indonesia hingga saat ini, maka dalam penyusunan RUU ini sama sekali tidak
dikandung maksud untuk memberi kekuasaan yang berlebihan kepada pemerintah
atau sebagai rekayasa pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya dan
juga bukan dalam rangka dominasi militer dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

        Untuk lebih meyakinkan kita semua, perlu dikemukakan bahwa
undang-undang semacam itu bukan hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga
telah dimiliki oleh banyak negara, antara lain :

1. Di Amerika Serikat, Malaysia dan Singapura diatur dalam Internal
Security Act (ISA).

2. Di Filipina, disamping diatur dalam The Martial Law atau The Emergency
Law, juga diatur secara khusus dalam Dekrit Presiden Nomor 885 tentang
Outlawing Subversive Organizations, Penalizing Membership Therein And For
Other Purposes;

3. Di Pakistan diatur dalam Prevention of Anti National Activities Act 1974
Nomor VIII;

4. Di Jepang diatur dalam Crimes Concerning Insurection, sedangkan di RRC
diatur dalam Undang-undang tentang Kejahatan Kontra Revolusi.

Mengalir dari uraian tersebut di atas dikaitkan dengan pokok-pokok
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Keselamatan dan Keamanan
Negara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai usul peninjauan judul RUU merupakan masukan yang sangat berharga
untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam.

2. Mengenai pelibatan DPR/DPRD dalam penilaian dan penentuan suatu keadaan,
pemerintah dapat memahami usulan tersebut. Namun demikian berdasarkan Pasal
12 Undang-undang Dasar 1945, bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya, tanpa
atau tidak perlu menunggu persetujuan dari DPR.

3. Terhadap pandangan bahwa materi RUU ini terkesan represif tidak sesuai
dengan prinsip demokrasi, multi interpretatif, tidak sejalan dengan
Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia, kiranya kita perlu menyimak kembali
keberadaan dan prinsip-prinsip hukum darurat khususnya Hukum Tata Negara
Darurat yang telah diuraikan di atas.

4. Mengenai usul pendelegasian tataran kewenangan di daerah Pemerintah dapat
memahami, bahwa disamping Pangdam ada juga pejabat TNI yang lain di daerah
yang bersangkutan yang pangkat dan atau jabatannya lebih tinggi dari
Pangdam. Hal ini merupakan masukan yang berharga untuk dibahas lebih lanjut
secara mendalam.

5. Terhadap adanya pernyataan tentang ditiadakannya tingkatan keadaan
darurat sipil dalam RUU ini, didasarkan atas pertimbangan bahwa tanggung
jawab dan pengelolaan pertahanan keamanan negara merupakan lingkup
kewenangan Departemen Pertahanan Keamanan yang tidak masuk dalam otonomi
pemerintah daerah.

6. Adapun mengenai perlunya jaminan agar penguasa darurat militer maupun
penguasa darurat perang tidak melanggar Hak-hak Asasi Manusia, hal ini telah
diatur di dalam ketentuan Pasal 39 RUU ini. Namun demikian perlu dipikirkan
bersama pengembangan pengawasan agar pejabat tersebut dapat diawasi secara
efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

        Demikian jawaban Pemerintah yang dapat kami sampaikan sehubungan
dengan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat yang telah
disampaikan di hadapan Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 19 Agustus 1999
terhadap RUU tentang Rakyat Terlatih dan RUU tentang Keselamatan dan
Keamanan Negara, dengan harapan dapat memberikan kejelasan terhadap
substansi yang ditanyakan. Kami menyadari bahwa jabatan yang disampaikan
jauh dari sempurna dan belum memuaskan kita semua, namun inilah hasil
maksimal yang dapat dicapai.

        Atas nama Pemerintah kami menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan rasa terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya
dalam mengikuti jawaban kami ini. Demikian pula rasa terima kasih yang
sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada media massa baik cetak maupun
elektronik dan segenap lapisan masyarakat yang telah memberikan ulasan,
pendapat, dan tanggapan terhadap kedua RUU ini sebagai bahan masukan untuk
penyempurnaannya. Hal ini menandakan adanya kepedulian dan kecintaan yang
sangat besar terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.

        Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam
menyelesaikan tugas yang sangat mulia ini.

Sekian dan terima kasih.
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Agustus 1999

A.n. PEMERINTAH
MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN

WIRANTO
JENDERAL TNI

----- End of forwarded message from deris love -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----