[INDONESIA-L] PRAJNAVIRA - Manipula

From: apakabar@Radix.Net
Date: Thu Sep 23 1999 - 08:10:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Thu Sep 23 11:04:30 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id LAA17919
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Thu, 23 Sep 1999 11:04:30 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id LAA02875
        for <apakabar@saltmine.radix.net>; Thu, 23 Sep 1999 11:04:29 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id IAA19290; Thu, 23 Sep 1999 08:44:30 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Thu, 23 Sep 1999 08:44:30 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id IAA19240; Thu, 23 Sep 1999 08:44:15 -0600 (MDT)
Date: Thu, 23 Sep 1999 08:44:15 -0600 (MDT)
Message-Id: <199909231444.IAA19240@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] PRAJNAVIRA - Manipulasi Informasi ttg Agama Buddha kpd ICW
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

From: "prajnavira prajnavira" <prajnavira@hotmail.com>
To: pemuda_buddhis@egroups.com, apakabar@saltmine.radix.net
Subject: Manipulasi Informasi tentang Agama Buddha kepada ICW
Date: Thu, 23 Sep 1999 11:03:07 GMT

Manipulasi informasi tentang agama kepada ICW
Oleh Letkol (Pur) drg Nakulianto

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaklumi bahwa agama Buddha di Indonesia terdiri dari
bermacam-macam sekte, keaneka-ragaman sekte tersebut merupakan suatu
kenyataan yang harus kita syukuri sebagai kekayaan bangsa. namun di samping
itu kemajemukan atau keaneka-ragaman dalam agama Buddha juga mengandung
kerawanan yang dapat memunculkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok
yang berbeda.

Meskipun telah di upayakan oleh berbagai pihak untuk meredam berbagai
perbedaan, berbagai kepentingan, konflik dalam agama Buddha akhirnya keluar
dan merebak terbuka pada saat penentuan utusan golongan di KPU.

Dalam menghadapi era reformasi dan upaya meredam konflik serta guna
mewujudkan kebhinekaan, keharmonisan, kebersamaan dan persatuan umat Buddha,
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Bapak Mayor Jenderal Ir I Wayan Gunawan telah
melakukan langkah-langkah pembinaan dengan mengundang tokoh-tokoh Buddhis
diluar WALUBI lama seperti NSI yang pernah dikeluarkan tahun 1987 dan SAGIN
serta MBI dikeluarkan tahun 1994. Pertemuan itu menghasilkan konsensus umat
Buddha tanggal 20 Agustus l998 yang akan membubarkan Walubi lama dan
dibentuk WALUBI Baru dengan prinsip Non Intervensi.

Undangan yang ditujukan kepada SAGIN dan MBI merupakan bukti penghormatan
dan sikap toleransi beliau dalam rangka pembinaan terhadap terciptanya
kerukunan intern umat Buddhis. Dalam dialog-dialog yang dilaksanakan
sebanyak 3 (tiga) putaran, mereka menyatakan bersedia untuk masuk kedalam
Wadah Kebersamaan Musyawarah Bagi Umat Buddha, bersedia memberikan
penjelasan tertulis tentang sinkritisme yang dilakukan. Dan sebaliknya
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha bersedia untuk mencabut semua surat tersebut,
apabila SAGIN dan MBI bergabung kedalam WALUBI.

Tetapi kenyataannya mereka banyak membuat pernyataan yang tidak menyejukkan
suasana, seperti mempolitisir pohon beringin menjadi kasus agama,
kepedulian sosial didiskredikan menjadi mencari popularitas dan kasus lain
yang merecoki WALUBI, namun KASI yang seharusnya netral malah melindungi
SAGIN dan MBI yang masih bermasalah sinkritisme. Bahkan salah satu Bhiksu
KASI menjadi Sekjen PARBUDI, hal tersebut sangat bertentangan dengan Dharma
dan Vinaya dan pembentukan KASI, maka Dirjen menyimpulkan SAGIN, MBI dan
KASI tidak dibina Depag RI, Organisasi mereka lebih baik dibina Dirjen
Sospol Depdagri atau PAKEM.

Oleh karena itu dalam rangka penetapan calon utusan Golongan dari agama
Hindu dan Buddha, Beliau memberikan rekomendasi kepada KPU tanggal 2
Agustus 1999, tentang Lembaga Tertinggi Umat Hindu dan Buddha serta mohon
kiranya pengusulan PHDI dan WALUBI yang dijadikan dasar pertimbangan KPU
untuk mengambil keputusan dalam menentukan utusan golongan dari unsur agama
Hindu dan Buddha.

WALUBI menganggap keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dengan memberikan
rekomendasi ke KPU untuk mempertimbangkan PHDI dan WALUBI, merupakan
langkah yang tepat dan patut dihormati, karena bertujuan memelihara
kerukunan dan stabilitas nasional.

Penetapan utusan siapa yang berhak mewakili umat Buddha duduk di MPR adalah
masalah nasional, maka sah-sah saja bila penyelesaiannya pun harus
mendapatkan petunjuk dari pembina teknis, sehingga hasil keputusan KPU
nantinya merupakan solusi yang bisa diterima dan kondisi Tri rukun
kehidupan beragama dapat dipertahankan. Sebagai sesama warga umat Buddha
sudah sepatutnya KASI, SAGIN dan MBI menerima keputusan pleno KPU tersebut

Sementara prakarsa Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dalam mengemban tugas
membina kerukunan umat Buddha belum menampakkan hasil yang optimal, ICW
secara resmi menyampaikan pers release bahwa kemelut yang tengah berkembang
didalam masyarakat Buddha adalah merupakan intervensi dari pemerintah
(abuse of power) yang dapat dilihat dari dikeluarkannya surat oleh Depag
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang patut dipertanyakan

Selanjutnya ICW menyatakan bahwa penetapan utusan golongan dari KPU
ternyata sesuai dengan rekayasa dari Depag, dan selaku Komite Pemantau
Legislatif melihat bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip
demokrasi dan hak azasi umat untuk memilih wakil mereka, tidak ada otoritas
negara dalam menentukan soal-soal masyarakat beragama demikian isi
pernyataan ICW yang ditanda tangani oleh Irma Hutabarat, serta dalam
konferensi pers Irma Hutabarat mengancam akan me-PTUN KPU bila
keputusan-nya tentang utusan agama Buddha tak segera dicabut.

Tetapi secara arif beliau mohon kepada ICW yang sudah mempunyai
kredibilitas, agar dalam menyikapi permasalahan agama, bisa bersikap
netral, pernyataan ICW yang didasarkan atas laporan secara subyektif para
Bhiksu KASI dan MBI tanpa mengadakan cek dan recek terlebih dahulu akan
sebab dan akibat timbulnya kondisi obyektif masalah umat Buddha yang
dihadapi Ditjen Bimas Hindu dan Buddha, terkesan menerapkan standard ganda
dalam melihat permasalahan agama Buddha.

Mengapa yang dipermasalahkan hanya Buddha (WALUBI), yang lain tidak dan para
Bhiksu KASI serta SAGIN yang seharusnya sesuai dengan Dharma dan Vinaya
bersikap netral, berpihak pada persatuan dan kesatuan, tetapi secara
terang-terangan berpolitik praktis, kasak kusuk ke-KPU dan membuat surat
pernyataan bersama tanggal 06 Agustus 1999 yang ditanda tangani Bhiksu
Prajnavira, Aryamaitri, Dharmasagaro dan Bhikkhu Sukhemo mendukung MBI serta
mengunakan Vihara untuk konsentrasi demo tidak menjadi masalah bagi ICW

Pemungutan suara (Voting) yang telah dilaksanakan Wakil Partai dan Wakil
Pemerintah di KPU merupakan proses demokratis, keputusan telah mencerminkan
suara rakyat Indonesia, maka usaha penjegalan tidak selayaknya dilakukan
oleh ICW (pihak ketiga yang Non Buddhis). Voting sudah dilaksanakan dan
kursi utusan agama Buddha diserahkan kepada WALUBI yang mendapat suara
terbanyak. Karena voting itu bagian dari demokrasi, maka bila ICW
memaksakan kehendak dan tidak bisa demokratis, maka konflik di agama Buddha
makin sukar diselesaikan. Memang keputusan tidak dapat bisa menyenangkan
semua pihak, pasti ada pihak yang kalah.
B. Ketentuan mengenai keberadaan organisasi kemasyarakatan :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ( UUD 1945 ps 28)
Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi Kemasyarakatan
berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis (UU No
8/1985 ps 8)

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada
diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang
ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 ( dua) tahun setelah
tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini (UU no 8/1985 ps 18)

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:
a) Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga;
b) Menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;
c) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (UU No 8/1985 ps 7)

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan [UU No.
8/1985 ps. 12 (1) ]. Dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah [UU.No. 8/1985 ps. 12 (2) ]

Guna meningkatkan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah melakukan
pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bimbingan, pengayoman, dan
pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan
mandiri serta melaksanakan fungsinya dengan baik [ PP. No. 18/1986 ps.13 (2)
].

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan
pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya
(PP.No. 18/ 1986 ps.14 ).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menggalang persatuan
dan kesatuan bangsa. Diantara upaya tersebut adalah pembinaan kerukunan
antar umat beragama melalui suatu proyek di Departemen Agama yaitu: Proyek
peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Istilah “Kerukunan Hidup Umat Beragama” secara formal muncul sejak
diselengarakan Musyawarah Antar Agama 30 Nopember 1967. Oleh Pemerintah dan
berlangsung di DPA.

Kerukunan hidup umat beragama yang dinamis baik intern umat beragama, antar
umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah, bagi bangsa
Indonesia merupakan faktor yang tak dapat diabaikan dalam upaya memelihara
stabiltas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai syarat mutlak
keberhasilan dan kesinambungan pembangunan nasional.

Dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama Depag RI selaku
pimpinan proyek peningkatan kerukunan hidup umat beragama berkewajiban
menyusun berbagai peraturan dan beberapa kebijaksanaan yang dikeluarkan
pemerintah, tidaklah berarti pemerintah ingin mencampuri persoalan intern
umat beragama. Pemerintah hanya mengatur dan berkepentingan untuk menjamin
kebebasan beragama yang mengarah pada terwujudnya kerukunan hidup umat
beragama dan selaras dengan Pancasila.

C. Kredibilitas ICW menurun

Akibat ulah para Bhiksu politik dan tokoh MBI yang dengan secara sengaja
melakukan manipulasi, memberikan keterangan tentang keberadaan
organisasi-organisasinya yang seolah-olah tidak dibina Depag tanpa masalah,
manipulasi tersebut merupakan erosi moral/pergeseran sikap dan bila ICW
memperjuangkan kepentingan sekelompok umat Buddha yang mengunakan otoritas
para Bhikksu, akan membuat kredibilitasnya menurun drastis.

Dalam budaya demokrasi boleh saja kita berkomentar atau mengkritik sepanjang
sifatnya membangun, proporsional dan dalam batas yang wajar, namun apabila
komentar tersebut sudah menjurus pada hal-hal yang negatif, tidak
proporsional, membiaskan informasi serta bertujuan mendiskreditkan upaya
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dalam membina kerukunan yang selama ini telah
dilaksanakan dengan baik komentar-komentar yang negatif itu sebaiknya jangan
diucapkan.

Menurut Wakil Sekjen DPP Walubi Drs Yohandhi rekomendasi Depag ke KPU
merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja karena kapasitas tugas Dirjen
Bimas Hindu dan Buddha Depag RI adalah membina Tri rukun hidup beragama dan
rekomendasi yang disampaikan hanya sebatas informasi yang perlu
dipertimbangkan bukan informasi yang harus dilaksanakan

Oleh karena itu pernyataan ICW perlu dicermati oleh WALUBI agar segera bisa
diselesaikan secara profesional dan tuntas dengan memberikan informasi yang
benar kepada Ibu Irma Hutabarat, tentang situasi dan kondisi Tri Kerukunan.

Kerukunan umat Buddha saat ini ada sedikit bereskalasi dan sudah sejak lama
disinyalir ada tanda-tanda krisis identitas, krisis kepercayaan dalam
kehidupan beragama Buddha dari sebagian para Bhiksu dan tokoh Buddhis namun
dilindungi peran para Bhiksu KASI yang berpolitik praktis.

Mereka mengaku beragama Buddha dan berpedoman pada kitab suci Tripitaka,
tetapi dalam kenyataannya mereka mengajarkan dan menyembah pada
simbol-simbol tradisionil seperti Semar Mesem, Gajah Mada Mendem, Hanoman,
Pangeran Surya Kencana dan berfaham Sai Baba dari pada melaksanakan ritual
Budhis.

Akibat mencampur adukan agama satu dengan yang lain banyak umat Non Buddhis
terutama umat beragama Islam yang terbawa pada aliran Sai Baba..Keadaan ini
menimbulkan pertanyaan dan ketidak senangan tokoh Islam dan mereka
mengirimkan tim untuk pergi menyelidiki ke tempat asal pusat aliran ini di
India untuk klarifikasi. Dan hasil Klarifikasi disampaikan kepada Menag RI
untuk ditindak lanjuti.

Melihat situasi dan kondisi yang cukup rawan terhadap Tri Rukun kehidupan
beragama maka Walubi-lama melalui sidang pleno dengan terpaksa menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 141/SK/DPP-WLB/1.8/X/94 tanggal 15 Oktober l994
tentang SAGIN dan MBI, kedua organisasi ini dikeluarkan dari WALUBI-lama
dengan alasan SAGIN dan MBI mengembangkan ajaran sinkretisme dan selalu
memecah belah persatuan umat Buddha.

Keputusan DPP WALUBI ini diperkuat dengan Surat keputusan Widhayaka Sabha
Perwalian Umat Buddha Indonesia No : 001/WS – WLB/III/1995 tanggal 30 Maret
1995, tentang Sangha Agung Indonesia (SAGIN) dan Majelis Budhayana Indonesia
(MBI) menyatakan bahwa Sagin secara terang-terangan melaksanakan ajaran Sai
Baba melalui kegiatan ritual Bajan serta mencampur adukan
kepercayaan-kepercayaan setempat dalam bentuk kegiatan ritual lainnya.

Bahwa Skep No: 001/WS – WLB/III/1995 dari Widhayaka Sabha Perwalian Umat
Buddha Indonesia tersebut yang ditanda tangani a.l oleh Bhikkhu Sukhemo,
Attimedho, Subhapanno dan Herman S Endro SH memutuskan dan menetapkan:
1. SAGIN dan MBI adalah aliran kepercayaan bukan organisasi keagamaan di
lingkungan agama Buddha
2. Vihara/Cetiya sebagai tempat ibadah Buddha dan kelembagaan dilingkungan
umat Buddha tidak dibenarkan melaksanakan ritual Bajan dan ritual aliran
kepercayaan lainnya.
3. Kepada Umat Buddha yang telah terpengaruh oleh ajaran sai Baba dan aliran
kepercayaan lainnya diminta untuk meninggalkan ajaran/paham tersebut dan
kembali sesuai dengan ajaran ritual agama Buddha.

Berdasarkan hal tersebut diatas Dirjen Bimas Hindu dan Buddha telah
menerbitkan surat :
1. Nomor H/BA.01.2/1548/X/94 tanggal 15 Oktober 1994 perihal Pemberhentian
Sagin dan MBI
2. Nomor H/BA.01.2/1765/XII/RHS/94 tanggal 13 Desember 1994 perihal
pemberhentian dan pemberitahuan Depag memberikan dukungan politik
kepengurusan WALUBI agar WALUBI dapat menata dirinya, SAGIN dan MBI di luar
WALUBI.
3. Nomor H/BA.01.2/1810/XII/94 tanggal 23 Desember 1994 perihal
Pemberhentian Organisasi SAGIN dan MBI yang antara lain berisikan bahwa
SAGIN dan MBI dibina oleh Departemen Dalam Negeri dan PAKEM Kejaksaan Agung
RI

Sadar bahwa SAGIN, KASI dan MBI masih saja arogan dan berusaha memecah belah
kebhinekaan yang sudah harmonis dalam Walubi maka Dirjen Hindu dan Buddha
menerbitkan Surat No H/BA.01.1/452/IV/99/RHS 19 April 199 menyatakan KASI,
SAGIN dan MBI tidak dilayani Depag dan harus mendapat rekomendasi dari
WALUBI dalam menyelenggarakan kegiatannya dan kembali ditegaskan oleh
Menteri Agama tanggal 4 Agustus 1999 bahwa dalam upaya memelihara
kerukunan Depag akan melayani semua organisasi agama Buddha sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sampai saat ini MBI hanya sebanding dengan salah satu dari 7 majelis besar
agama Buddha Indonesia dan ada ratusan Vihara, Cetiya, Yayasan Arama yang
bergabung dalam Lembaga Keagamaaan Buddha Indonesia salah satu anggota
WALUBI. Oleh karena itu MBI tidak mempunyai

Munas MBI bulan September di Lampung, yang dihadiri oleh Dirjen Hindu dan
Buddha atas rekomendasi DPP Walubi telah memutuskan untuk bergabung kembali
dalam Walubi yang ternyata sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Ketua DPP
MBI yang bersifat presidium 7 orang Ketua al Dr Parwati Soepangat, dr
Krisnanda W dst-nya dan pada Pasamuan Agung I tanggal 29-30 Desember 1999
yang dibuka oleh Presinden RI seluruh Majelis Agama Buddha Indonesia hadir
kecuali MBI yang hanya mengirimkan rangkaian bunga ucapan Selamat Pasamuan
Agung Umat Buddha Indonesia..( baca : “Sejarah Perkembangan Organisasi
Keagamaan Buddha di Indonesia”)

D. RESIKO POLARISASI SIKAP PARA BHIKSU :
(Baca: “Bali post 30 Agustus 1999”)

Bila dicermati secara detail saat ini nyaris tidak ada Bhiksu yang
independen, alias bhiksu yang tidak menerjunkan diri dalam kancah politik
praktis. Misalnya Prajnavira, Sukhemo*, Aryamaitri banyak terjun membela
MBI, bahkan Gunabadra menjadi Sekjen Partai Buddhis Demokrat Indonesia
(PARBUDI). Sebuah partai yang tak ikut Pemilu 99 karena tidak lulus
verifikasi Tim 11, mereka ikut-ikutan mendukung MBI ini mewakili siapa?

Apalagi *Bhikkhu Sukhemo tahun 1995, sebagai Ketua Persidangan Widyaka Sabha
menandatangani pengeluaran MBI dan SAGIN, tetapi tahun 1999 ternyata
berbalik mendukung pencalonan MBI sebagai utusan golongan agama Buddha di
MPR-RI.

Akibat ulah para Bhiksu yang mengumbar Vaci-duccarita (Kejahatan dari
ucapan, yaitu berdusta, menfitnah, bicara kasar dan omong kosong) itulah
polarisasi terjadi secara politik maupun secara pemikiran. Dan dalam situasi
penentuan utusan golongan dari agama Buddha polarisasi itu sangat terasa
sekali, yang secara amat ketara bertendensi mengusung kepentingan kelompok
atau tokoh tertentu dalam mencari legitimasi.

Sikap ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apabila komunikasi para Bhiksu
dengan para Majelisnya berjalan dengan baik. Komunikasi yang sengaja dibuat
kurang baik oleh sekeompok Bhiksu politik yang melanggar vinaya itu,
menyebabkan terjadinya kesalah pahaman dan prasangka buruk yang timbal balik
diantara para Bhiksu pengikut KASI dengan tokoh-tokoh WALUBI

Peristiwa ini harus dijadikan pelajaran yang mahal harganya, bagi kalangan
umat Buddha baik itu kelompok Mahasiswa, Pemuda dan Wanita Buddhis dalam
melangkah kedepan karena pandangan salah sikap para Bhiksu politik, yang
belum mau meninggalkan kehidupan duniawi (Kama-tanha) ini bukan tanpa
resiko. Ada 5 (Lima) resiko yang harus dihadapi :
1. Resiko perpecahan umat
2. Resiko menguatnya subyektifitas politik praktis membuat umat
terkotak-kotak.
3. Resiko tekurasnya energi umat kepersoalan-persoalan non substansial.
4. Resiko kegagalan/kurang produktif dalam menghadapi tantangan
5. Resiko merosotnya wibawa kultural (Umat merasa tercoreng) dan krisis
kepercayaan umat terhadap Bhiksu.

Rekomendasi para Bhiksu KASI tanpa konsultasi dengan pimpinan majelisnya,
yang ditujukan kepada KPU, mendukung salah satu Majelis merupakan pemicu
konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi. Selain rekomendasi itu tidak
efektif karena terbukti MBI kalah pada sidang pleno KPU. Berbagai kalangan
memandang bahwa langkah tersebut tidak mendukung proses demokrasi, terkesan
melecehkan majelisnya, cenderung memecah intern umat dan melanggar Vinaya
kebhikuan.

Dengan tidak golnya MBI, meskipun didukung KASI menunjukkan peranan dan
kemampuan para Bhiksu-nya itu tidak berhasil mejakinkan Wakil institusi yang
duduk di KPU, karena mereka tahu bahwa masyarakat Buddhis di Indonesia saat
ini lebih melihat pimpinan Majelis-nya ketimbang para ulamanya. Dan banyak
majelis agama Buddha yang belum/tidak mempunyai Bhiksu seperti Tridharma,
Maitreya, NSI. Apabila para Bhiksu ikut-ikutan berpolitik praktis tidak lagi
dapat menjadi culture broker bagi umatnya

Mereka harus disadarkan bila ingin menjadi anggota MPR, harus berjuang
dengan kebajikan (suatu yang ditanam baik pasti buahnya akan baik, karena
menurut ajaran Buddha Dharma pada suatu saat karma akan berbuah, tidak ada
tanam kacang berbuah duren), maka tidak usah iri hati (Lobha) dan kasak
kusuk melibatkan pihak ketiga yang non Buddhis. Bila saatnya tiba semua
perbuatan baik yang disumbangkan untuk agama, bangsa dan negara pasti akan
berbuah kebaikan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas cukup jelas bagi semua pihak bahwa pada dasarnya
Pemerintah tidak ingin mencampuri urusan masing-masing umat beragama. Malah
sebaliknya, pemerintah akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
umat beragama untuk menyelesaikan masalah diantara mereka sendiri.

Krisis identitas yang berkembang dengan mencampur adukkan agama Buddha
dengan aliran kepercayaan dan simbol-simbol tradisionil telah memicu konflik
dan merupakan embrio perpecahan intern umat Buddha dan antar umat beragama

Meskipun begitu Dirjen Bimas Hindu dan Buddha tetap toleransi dan memberikan
penghormatan dengan mengundang mereka serta memberikan kesadaran dalam
hidup beragama agar berpegang teguh pada kitap suci Tripitaka.

Tetapi kenyataannya SAGIN, MBI tetap belum mau membuat surat pernyataan
tidak berfaham sinkritisme dan seolah-olah independen diluar WALUBI bahkan
KASI melindungi sekte tersebut, tetap membiarkan para Bhiksunya berpolitik
praktis, mengunakan vihara untuk persiapan demo, membiarkan Bhiksu Gunabadra
menjadi Sekjen partai, belum bisa meninggalkan 3 (tiga) TA (Harta, Tahta dan
Wanita) dan mereka belum menyadari budaya tandingan merupakan sumber
konflik

Institusi agama berkewajiban untuk membantu terciptanya kerukunan antara
sesama umat beragama juga dengan pemerintah serta mampu menerima kekalahan,
mampu menahan diri agar tidak hanyut oleh arus kepentingan pribadi atau
kelompok yang dapat mengganggu kerukunan sesama umat beragama yang
berlain-lainan.dan segera melakukan pendekatan, bersilaturahmi, berdialog
dengan sesama komponen Buddhis.

ICW sebagai organisasi non Buddhis, agar lebih jeli dan sensitif memilih
anggotanya yang diterjunkan dalam melihat dan menangani permasalahan yang
berkembang pada agama, karena konflik-konflik yang terjadi dalam
perkembangan agama Buddha pada dasarnya bukan pertama kali terjadi. Kita
dapat merujuk misalnya kasus dikeluarkannya NSI tahun 1987. Bila ICW kurang
bisa mencermati beragama akibatnya niat baik yang diusung menjadi pemicu
konflik umat

----- End of forwarded message from prajnavira prajnavira -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----