[INDONESIA-L] KMP - GBHN 1999, Hara

From: apakabar@Radix.Net
Date: Fri Oct 29 1999 - 14:19:00 EDT


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Fri Oct 29 17:13:38 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA22495
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Fri, 29 Oct 1999 17:13:38 -0400 (EDT)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA01890
        for <apakabar@saltmine.radix.net>; Fri, 29 Oct 1999 17:13:36 -0400 (EDT)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA11180; Fri, 29 Oct 1999 15:13:02 -0600 (MDT)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Fri, 29 Oct 1999 15:13:02 -0600
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA11125; Fri, 29 Oct 1999 15:12:35 -0600 (MDT)
Date: Fri, 29 Oct 1999 15:12:35 -0600 (MDT)
Message-Id: <199910292112.PAA11125@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] KMP - GBHN 1999, Harapan Penegakan Hukum ...
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9910/30/nasional/gbhn09.htm

   Sabtu, 30 Oktober 1999
   GBHN 1999, Harapan Penegakan Hukum...
   DANIEL S Lev, Guru Besar Hukum Politik dan seorang Indonesianis dari
   Washington University, Seattle, Amerika Serikat (AS) menyatakan
   kegembiraannya atas pilihan figur yang masuk dalam Kabinet Persatuan
   Nasional 1999-2004. Pilihan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan Wakil
   Presiden Megawati Soekarnoputri-yang digaransi pula oleh Jenderal
   Wiranto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung, dan Ketua
   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais-pasti belum memuaskan
   semua orang. Namun dari kabinet itu terbersit harapan baru akan
   datangnya perubahan, terutama di bidang penegakan hukum.
   
   "Yusril (Ihza Mahendra-Red) itu orang yang pintar. Saya kenal dia.
   Pengetahuan hukumnya pun sangat baik. Sedangkan Marzuki Darusman, saya
   kenal dia, adalah yang berani dan jujur. Sebab itu, ada harapan baru
   dalam bidang hukum di Indonesia," ungkapnya kepada Kompas, Rabu
   (27/10), yang menghubungi melalui saluran internasional.
   
   Lev pun mengatakan, penegakan hukum-khususnya penegakan hak asasi
   manusia (HAM)-di Indonesia semakin menjanjikan, sebab kini ada
   kementerian khusus yang menangani HAM. Walau mengaku tak begitu
   mengenal Hasballah M Saad yang memegang jabatan Menneg HAM, namun Lev
   yakin sebagai aktivis HAM, khususnya mengenai Aceh, Hasballah pasti
   bisa melakukan tugasnya menegakkan HAM. Itu juga berarti menegakkan
   hukum.
   
                                    ***
                                      
   HARAPAN akan sebuah penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah,
   seperti yang tertangkap dengan penempatan personal kabinet, diharapkan
   bisa mendekati kenyataan. Presiden Gus Dur ketika melantik anggota
   Kabinet Persatuan Nasional, Jumat, mengisyaratkan political will dalam
   bidang penegakan hukum yang tegas serta tidak pandang bulu. Bahkan,
   digarisbawahi pejabat negara harus mampu menjadi teladan dalam
   penegakan hukum itu.
   
   Presiden mengingatkan, menteri maupun Panglima Tentara Nasional
   Indonesia (TNI) untuk siap mengundurkan diri dari jabatan, kalau
   mereka diproses secara hukum oleh Jaksa Agung, karena terkait suatu
   perkara. Anggota kabinet-tentu saja beserta jajarannya-harus jujur,
   berintegritas, dan sederhana, sehingga dipercaya rakyat.
   
   Penegasan Presiden yang lebih diarahkan kepada Marzuki Darusman
   sebagai Jaksa Agung baru tersebut sejalan dengan Ketetapan (Tap) MPR
   tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada Tap No IV/ MPR/ 1999
   mengenai GBHN 1999-2004 itu disebutkan, arah kebijakan pembangunan
   hukum salah satunya, adalah meningkatkan integritas moral dan
   keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik
   Indonesia (Polri) untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan
   meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum,
   pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
   
   Selain itu, GBHN 1999-2004 yang harus dilaksanakan Presiden Gus Dur
   serta kabinetnya pun menegaskan perlunya penegakan hukum secara
   konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran,
   supremasi hukum, serta menghargai HAM. Menyelesaikan berbagai proses
   peradilan terhadap pelanggaran hukum maupun HAM yang belum ditangani
   secara tuntas.
   
   Pekerjaan yang diamanatkan GBHN itu memang semata-mata terarah kepada
   Jaksa Agung dan jajarannya saja, karena aparat penegak hukum yang
   dimaksud dalam Tap itu pun termasuk hakim, advokat, dan polisi. Tetapi
   pekerjaan berat memang tertumpu di pundak Marzuki Darusman, terutama
   terkait dengan perampungan kasus pelanggaran hukum dan HAM yang belum
   tuntas, seperti skandal Bank Bali, kasus dugaan korupsi, kolusi dan
   nepotisme (KKN) yang melibatkan mantan Presiden Soeharto yang sudah
   di-SP3-kan.
   
                                    ***
                                      
   SECARA tegas, GBHN 1999-2004 mengungkapkan keprihatinan dalam bidang
   penegakan hukum pada masa lalu, baik pada masa pemerintahan Orde Baru
   maupun saat pemerintahan BJ Habibie. Dalam kondisi umum, digambarkan
   terjadi perkembangan yang kontroversial dalam bidang hukum. Di satu
   sisi materi hukum, pembinaan aparatur, sarana serta prasarana hukum
   menunjukkan peningkatan, tetapi di sisi lain masih memprihatikan.
   Integritas moral serta profesionalime aparat hukum, kesadaran hukum,
   dan mutu pelayanan hukum belum meningkat. Hal itu mengakibatkan
   ketakpastian hukum dan keadilan semakin menjadi-jadi.
   
   Kondisi hukum yang seperti itu mengakibatkan perlindungan serta
   penghormatan HAM masih memprihatinkan. Walaupun begitu, Presiden Gus
   Dur saat melantik anggota kabinet tidak menegaskan tugas khusus yang
   harus dilaksanakan Yusril sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan
   maupun Hasballah selaku Menteri Negara HAM. Tetapi GBHN memberikan
   arahan yang jelas, meski sekarang tidak setebal dan membingungkan
   seperti GBHN pada masa lalu.
   
   Selain tetap memerintahkan pemerintah mengedepankan penegakan dan
   penghormatan HAM, Tap No IV/MPR/1999 pun meminta pemerintah
   melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan
   dengan HAM, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam
   membentuk UU. Pada arah kebijakannya, GBHN menegaskan perlunya
   peningkatan pemahaman dan penyadaran HAM dalam seluruh aspek kehidupan
   masyarakat.
   
   GBHN mengungkapkan, kebijakan bidang hukum harus diarahkan pada
   pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, menata sistem
   hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan mengembangkan aturan
   hukum yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menyongsong era
   perdagangan bebas. Terkait dengan peradilan, Tap No IV/MPR/1999 itu
   pun menyebutkan perlunya diwujudkan peradilan mandiri serta bebas dari
   pengaruh penguasa dan pihak mana pun, dan menyelenggarakan proses
   peradilan secara cepat, mudah, murah, terbuka, dan bebas KKN dengan
   tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
   
   Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang dibentuk Presiden Gus Dur
   memang tak lagi menangani persoalan administrasi peradilan. Ini paling
   tidak akan mengecilkan kemungkinan campur tangan pemerintah
   (eksekutif) dalam kekuasan kehakiman. Walaupun belum menjamin
   kekuasaan kehakiman tak akan terkontaminasi oleh kekuasaan yang lain,
   misal kekuasaan uang.
   
                                    ***
                                      
   PEMERINTAHAN Gus Dur dan kabinetnya, dengan arahan GBHN 1999-2004,
   memang memberikan harapan baru akan terjadinya penegakan hukum yang
   lebih adil dan terbuka. Harapan itu semakin "tergaransi" dengan
   munculnya figur anggota kabinet yang selama ini memang menjadi orang
   yang terdepan dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Namun, itu semua
   masih harus dibuktikan.
   
   Sekalipun demikian, apakah harapan itu akan menjadi nyata tidak hanya
   tergantung kepada Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, serta Jaksa Agung
   dan anggota kabinet lainnya. Namun juga tergantung pada rakyat maupun
   lembaga lain yang bertugas di bidang hukum, misalnya Mahkamah Agung
   (MA). GBHN pun menegaskan, seluruh lembaga tinggi negara wajib
   menjalankan Tap No IV/MPR/1999 sesuai dengan fungsi, tugas dan
   wewenang yang dimilikinya berdasarkan UUD 1945. Lembaga tinggi negara
   itu pun wajib menyampaikan laporannya kepada MPR.
   
   Jika MA dan peradilan selama ini dinilai sebagai institusi yang belum
   tersentuh gerakan reformasi, akankah penegakan hukum yang adil akan
   terwujud? Harapan itu tetap ada... (tri agung kristanto)
   

----- End of forwarded message from John A MacDougall -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----