[INDONESIA-L] PMB - Pelanggaran HAM

From: apakabar@Radix.Net
Date: Mon Dec 06 1999 - 15:37:00 EST


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Mon Dec 6 19:34:30 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id TAA16654
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Mon, 6 Dec 1999 19:34:30 -0500 (EST)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id TAA21186
        for <apakabar@saltmine.radix.net>; Mon, 6 Dec 1999 19:34:30 -0500 (EST)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id RAA06057; Mon, 6 Dec 1999 17:32:19 -0700 (MST)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Mon, 6 Dec 1999 17:32:18 -0700
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id RAA06045; Mon, 6 Dec 1999 17:32:16 -0700 (MST)
Date: Mon, 6 Dec 1999 17:32:16 -0700 (MST)
Message-Id: <199912070032.RAA06045@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] PMB - Pelanggaran HAM di Aceh, Mahkamah Internasional Alternatif
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

X-URL: http://www.suarapembaruan.com/News/1999/12/061299/Politik/po04/po04.html

   SUARA PEMBARUAN DAILY
     _________________________________________________________________
   
Pelanggaran HAM di Aceh

                       Mahkamah Internasional Alternatif
                                       
   Jakarta, 6 Desember
   
   Guru besar hukum pidana Loebby Loqman menilai kekerasan dan
   pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh didasari pada landasan
   dasar pihak TNI terhadap pengertian keamanan. Ada atau tidaknya
   pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, didasari dengan
   landasan keamanan yang ukurannya dilihat dengan standar keamanan TNI.
   
   Di dalam konsep militer, orang yang mengganggu adalah musuh, maka
   musuh harus dibunuh sebelum membunuh. Jadi apabila para pemimpin
   militer menganggap suatu gerakan atau kelompok tertentu sebagai musuh
   yang harus dilawan karena dianggap mengganggu keamanan, maka pihak
   bawahan akan menerjemahkan perintah itu dengan melakukan berbagai
   tindakan yang bertujuan untuk menghabisi musuh, papar Loebby pada
   seminar nasional bertema Kekerasan Terhadap Kemanusiaan yang diadakan
   oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Sabtu
   (4/12), di Jakarta.
   
   Karenanya, menurut dia, kebanyakan kejahatan terhadap kemanusiaan
   (crimes against humanity) dilakukan oleh orang-orang atau institusi
   yang dari segi yuridis mempunyai kapasitas untuk melakukan kejahatan
   HAM tersebut seperti pihak militer dan kepolisian. Kejahatan
   pelanggaran HAM yang terberat adalah pembunuhan massal dan penghapusan
   suatu ras tertentu (genocide), jelasnya.
   
   ''Kuatnya rezim militer pada masa Orde Baru, maka segala tindakan
   kekerasan yang dilakukan pihak militer dianggap masih dalam kerangka
   tindakan militer, dan itu tidak dilihat oleh dunia internasional yang
   menganggap tindakan militer di Timtim dan Aceh sebagai suatu kejahatan
   HAM,'' katanya
   
   Apabila kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dianggap
   sebagai suatu kejahatan internasional dan harus diadili oleh Mahkamah
   Internasional, tuturnya, berarti tidak ada penghargaan terhadap
   batas-batas kedaulatan suatu negara dan pengakuan terhadap penegakan
   hukum di negara tersebut.
   
   ''Mahkamah Internasional harus menjadi alternatif terakhir, kalau
   peradilan HAM yang akan dilakukan oleh Indonesia tidak dapat berjalan
   sebagaimana mestinya,'' tandas Loebby.
   
   Dia mengemukakan, terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan suatu
   peradilan HAM, seperti tidak berlakunya secara retroaktif UU HAM
   sehingga sulit untuk mengadili suatu pelanggaran yang terjadi pada
   masa sebelum berlakunya UU mengenai HAM ini (UU No 39/1999 dan Perpu
   No 1/1999).
   
   Untuk dapat menghindari asas hukum berlaku surut ini, Ketua Program
   Magister Ilmu Hukum Unkris dan pakar hukum perdata internasional, Prof
   Dr Sunaryati Hartono melihat perlunya ada suatu kekhususan tertentu
   untuk dapat memberlakukan UU HAM dalam peradilan HAM. Seperti tidak
   melihat kepada tindak pidananya saja, tapi juga harus dilihat pada
   dampak yang terjadi hingga kini.
   
   Menurut mantan Kepala BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) itu,
   apabila masyarakat menuntut dan mengharuskan untuk melakukan
   pengadilan terhadap seluruh kasus yang pernah terjadi, maka Indonesia
   dalam waktu yang sangat lama tidak akan dapat menyelesaikan seluruh
   kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. Belum lagi selama masa
   pengadilan HAM berlangsung akan timbul perpecahan di dalam masyarakat
   karena terus menerus marah akibat luka-luka lama yang terpendam
   dibongkar kembali.
   
   Dia mengingatkan, nantinya di dalam pemeriksaan di pengadilan HAM,
   seyogianya ada suatu usaha perdamaian dari pengadilan bagi kedua belah
   pihak yang berperkara.
   
   Usaha perdamaian ini akan menjadi suatu bentuk administrasi yang dapat
   dikompensasikan dengan pemberian ganti rugi atau rehabilitasi.
   (SL/M-7)
     _________________________________________________________________
   
   Last modified: 12/6/99

----- End of forwarded message from John A MacDougall -----

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----