[INDONESIA-L] Berita KOMPAS 30 Des

From: apakabar@Radix.Net
Date: Wed Dec 29 1999 - 13:57:00 EST


----- Forwarded message from apakabar@Radix.Net -----

From owner-indonesia-l@indopubs.com Wed Dec 29 17:52:06 1999
Return-Path: <owner-indonesia-l@indopubs.com>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA06481
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:52:05 -0500 (EST)
Received: from indopubs.com (indopubs.com [192.41.9.64])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA13378
        for <apakabar@saltmine.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:52:03 -0500 (EST)
Received: from localhost (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA27460; Wed, 29 Dec 1999 15:47:59 -0700 (MST)
Received: by indopubs.com (bulk_mailer v1.9); Wed, 29 Dec 1999 15:47:59 -0700
Received: (indopubs@localhost) by indopubs.com (8.8.5) id PAA27447; Wed, 29 Dec 1999 15:47:52 -0700 (MST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 15:47:52 -0700 (MST)
Message-Id: <199912292247.PAA27447@indopubs.com>
To: indonesia-l@indopubs.com
From: apakabar@Radix.Net
Subject: [INDONESIA-L] Berita KOMPAS 30 Des 99
Sender: owner-indonesia-l@indopubs.com

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:33:54 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04678
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:33:54 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11010
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:33:55 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA04674;
        Wed, 29 Dec 1999 17:33:52 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:33:52 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292233.RAA04674@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: takk01.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/utama/takk01.htm
Status: O

   [LINK] Survey Internet
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Tele Access
   Oto Multiartha
   Satunet
   Kompas Cyber Media Webstore
   News on East Timor
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Presiden tentang Pertikaian di Maluku
   Takkan Ada Keadaan Darurat
   Jakarta, Kompas
   
   Pertikaian antarwarga yang terjadi di Ambon sampai hari Kamis, atau
   hari keempat, masih saja berlangsung tanpa ada yang bisa
   menghentikannya. Bentrokan juga terjadi di Ternate antarpasukan
   Kesultanan Ternate dan Tidore. Meski demikian, Presiden KH Abdurrahman
   Wahid (Gus Dur) menegaskan, tak akan memberlakukan keadaan darurat di
   Maluku. Presiden lebih cenderung mengerahkan pasukan tambahan."Saya
   tidak berpikir untuk memberlakukan keadaan darurat, tetapi dalam satu
   dua hari ini, intervensi militer diperlukan di sana," kata presiden
   menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers rutin di Bina Graha,
   Jakarta, Rabu (29/12) siang.
   
   Kepala Negara menjelaskan, intervensi militer ke Ambon itu untuk
   menengahi bentrokan antara dua pihak yang berseteru, sementara
   penyelesaian persoalan di sana tetap harus dilakukan oleh kedua pihak
   yang bertikai.
   
   Menurut Gus Dur, kedatangan militer ke Maluku itu juga atas permintaan
   pemerintah daerah. "Memang belum diketahui apa efek intervensi militer
   ini. Itu akan diketahui nantinya apakah kedatangan mereka diterima
   atau tidak," tutur presiden.
   
   Masih berkecamuk
   
   Hingga kemarin, pertikaian di Ambon masih terus berkecamuk. Korban
   meninggal pun sudah 70 orang lebih, termasuk seorang aparat keamanan.
   Sementara 150-an lainnya mengalami luka berat/ ringan. Pertikaian hari
   Rabu itu masih berlanjut di sekitar kawasan Jl AM Sangadji, Jl Said
   Perintah, Jl Diponegoro, Jl Urimeseng dan Jl Dr Sutomo.
   
   Pertikaian yang dibarengi ledakan granat, bom maupun senjata api
   rakitan itu, mengakibatkan satu unit toko elektronik di kawasan Tugu
   Trikora terbakar. Akibatnya, masyarakat di sekitar lokasi kejadian,
   terutama ibu-ibu dan anak- anak, lari menyelamatkan diri dengan
   pakaian seadanya.
   
   Kepulan asap masih terlihat membubung di atas Kota Ambon yang
   aktivitas perkantorannya mati. Gubernur Saleh Latuconsina beserta staf
   serta unsur Muspida lainnya berkantor di rumah dinas.
   
   Massa kedua kelompok terlihat terkonsentrasi di sekitar lokasi
   pertikaian, termasuk daerah-daerah rawan, dengan membawa aneka
   perlengkapan "perang".
   
   Aparat keamanan, kendati telah dilengkapi tujuh unit panser, tampak
   tidak mampu mengendalikan pertikaian sehingga kondisi ibu kota
   Propinsi Maluku ini sangat mencekam.
   
   Barikade yang dipasang di jalanan, termasuk di sejumlah kawasan,
   membuat jalanan tidak bisa dilewati karena dikuasai masing-masing
   kelompok, sedangkan transportasi alternatif laut melalui teluk dalam
   Ambon pun rawan pertikaian.
   
   Aksi penyerangan di laut kurang mendapat perhatian Satuan Kepolisian
   Air Kepolisian Daerah Maluku dan Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur,
   serta Pangkalan AL Ambon, yang sebenarnya telah dilengkapi tiga unit
   KRI, yakni KRI Hasan Basri, KRI Kakap, dan KRI Rencong. Akibatnya,
   Selasa sore, salah seorang pemuda tewas tertembus peluru tajam di
   bagian dada.
   
   Bentrok antarkesultanan
   
   Dari Ternate, dilaporkan telah terjadi pertikaian antara pasukan
   Kesultanan Ternate (Maluku Utara) dan pasukan Kesultanan Tidore
   (Kabupaten Halmahera Tengah). Bentrok sejak Senin malam itu masih
   berlangsung hingga Rabu, dan mengakibatkan sejumlah orang mati dari
   kedua pihak.
   
   Keterangan yang diperoleh Antara di Posko Kewaspadaan Komando Distrik
   Militer (Kodim) 1501 Maluku Utara menyebutkan, korban tewas yang
   terdata hingga Selasa tercatat tujuh orang. Puluhan lainnya luka berat
   dan ringan. Jumlah yang tewas itu masih merupakan data sementara.
   Kemungkinan jumlah itu lebih dari 20 orang, karena sampai kemarin
   masih terjadi kontak senjata.
   
   Selain korban jiwa manusia, puluhan rumah penduduk di Kelurahan
   Kampungpisang dibakar perusuh, termasuk fasilitas pendidikan dan
   jembatan keresidenan di depan kantor Gebernur Maluku Utara.
   
   Bentrok fisik itu berawal dari pembakaran gedung sekolah SMP RK dan
   SMA RK di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Selatan, oleh warga
   Kampungpisang. Timbul rasa tidak puas dari pasukan Sultan Ternate yang
   sehari-harinya membantu aparat mengamankan Kota Ternate dan Tidore
   sejak kerusuhan 3-6 November 1999.
   
   Pada Selasa sekitar pukul 03.30, pasukan Sultan Ternate menyerbu warga
   Kelurahan Kampungpisang sekaligus membakar rumah-rumah. Pagi harinya,
   datang bantuan pasukan dari Kesultanan Tidore. Terjadilah baku hantam.
   
   Pasukan dari Tidore yang datang dengan kapal laut itu membawa bom
   molotov, senjata rakitan, panah, tombak dan parang, demikian pula
   pasukan Kesultanan Ternate. Kedua pihak yang bertikai tak bisa
   dikendalikan aparat keamanan dan Pemda Maluku Utara meski beberapa
   kali terjadi negosiasi. Ribuan warga mengungsi ke instalasi militer,
   seperti Markas Kepolisian Resor (Polres) Maluku Utara, Kodim 1501, dan
   kompi bantuan Batalyon 732/Banau Ternate.
   
   Gubernur Maluku Utara Surasmin dan muspida berusaha mempertemukan
   Sultan Ternate Mudaffar Syah dan Sultan Tidore Djafar Syah di pendopo
   Kadaton Kesultanan Ternate. Kepala Polres Maluku Utara Drs Letkol
   (Pol) Drs Didik Prijandono dan Komandan Kodim 1501 Maluku Utara Letkol
   (Inf) Slamet Riyadi belum berhasil dikonfirmasi karena masih berada di
   lapangan.
   
   Pengalihan Kodal
   
   Komando Pengendalian (Kodal) kerusuhan sejak pukul 06.00 hari Rabu
   dialihkan dari tangan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku
   Brigjen (Pol) Dewa Astika kepada Panglima Kodam (Pangdam) XVI/
   Pattimura Brigjen Max Tamaela.
   
   Pangdam Tamaela kepada wartawan di Ambon, mengatakan, pengalihan Kodal
   itu berdasarkan surat Panglima TNI No TR/1291/1999 tanggal 28 Desember
   1999, tentang penerimaan Kodal Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
   Umum (Kamtibum) di Maluku dari Kapolda Astika, terhitung sejak 29
   Desember 1999 pukul 06.00.
   
   Dialihkannya Kodal dari Kapolda Astika kepada Pangdam Tamaela,
   menyusul surat yang dilayangkan Gubernur Maluku Saleh Latuconsina,
   yang meminta Bantuan Militer (Banmil) sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
   No 16 Tahun 1960.
   
   Berdasarkan surat perintah Panglima TNI itu, Pangdam Pattimura
   diperintahkan memberikan Banmil di seluruh wilayah Maluku, termasuk
   Propinsi Maluku Utara, sampai ada perintah pencabutan. Selain itu,
   Pangdam Tamaela juga akan menerima semua unsur pasukan, baik organik
   maupun non-organik TNI dan Polri yang diserahkan kendali operasinya ke
   Kapolda, guna dimanfaatkan mengatasi tragedi kemanusiaan, yang hingga
   kemarin petang, masih terus berkecamuk.
   
   Geledah rumah
   
   Pangdam Tamaela mengatakan, dengan pemberlakuan Banmil maka akan ada
   akibat dan risiko yang dirasakan masyarakat di antaranya,
   penggeledahan kampung-kampung dan rumah-rumah penduduk, menyita semua
   barang yang tidak boleh digunakan masyarakat sipil, penahanan
   oknum-oknum pelaku kerusuhan, serta melumpuhkan masyarakat yang
   mencoba melawan perintah aparat keamanan.
   
   "Selaku pemegang komando Banmil, saya bisa melaksanakan tugas khusus
   untuk mengoptimalkan penanganan serta tindakan penertiban, di
   antaranya pembatasan keluar malam, pembatasan melanggar suatu daerah,
   serta pembatasan orang masuk Ambon," tegas Pangdam.
   
   Guna mendukung tugas-tugas tersebut, juga telah tiba dua batalyon
   pasukan, masing-masing Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat
   (Kostrad) 509 Jember, Jatim, dan Kostrad 405 dari Jateng, sehingga
   total pasukan yang diterjunkan untuk mengatasi pertikaian sebanyak 12
   batalyon (satu batalyon sekitar 700-1.000 personel).
   
   Sementara itu, Ketua Keluarga Besar Masyarakat Maluku Tenggara (KBMT)
   Thaher Hanubun dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, meminta agar
   kerusuhan di Tual, Maluku Tenggara, juga mendapat perhatian serius
   dari pemerintah. Selama ini, perhatian pemerintah dan masyarakat hanya
   tertuju pada kerusuhan di Ambon saja.
   
   Menurut Hanubun, hingga saat ini masih ada sekitar 20.600 pengungsi di
   Tual yang tidur di dalam tenda-tenda dan beralaskan daun kelapa.
   Kerusuhan di Tual ini, katanya, telah menewaskan 142 orang meninggal
   dunia, 115 luka berat, dan 123 luka ringan. (rie/sir/joe/Antara)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                 Get The Latest News at Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:34:09 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04697
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:34:08 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11031
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:34:09 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA04693;
        Wed, 29 Dec 1999 17:34:07 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:34:07 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292234.RAA04693@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: peme.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/utama/peme.htm
Status: O

   [LINK] Survey Internet
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Tele Access
   Oto Multiartha
   Satunet
   Kompas Cyber Media Webstore
   News on East Timor
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Berlarutnya Pertikaian di Ambon
   Pemerintah Jangan Ragu Bertindak Tegas
   Jakarta, Kompas
   
   Demi tegaknya hukum dan ketertiban di Ambon, pemerintah tidak boleh
   ragu-ragu dalam bertindak dan membuat keputusan. Namun ketegasan itu
   harus diimbangi oleh sikap aparat keamanan di lapangan yang tidak
   memihak, dan mampu bersikap tegas terhadap pelaku perusakan dari
   kelompok mana pun.
   
   Demikian intisari pernyataan petinggi TNI, Letjen TNI Hendropriyono
   dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno yang dihubungi secara
   terpisah di Jakarta, serta Ketua DPR Akbar Tandjung kepada pers di
   Kupang, Rabu (29/12). Mereka diminta pendapatnya mengenai penyelesaian
   konflik berdarah di Ambon yang berlarut-larut.
   
   Sementara Panglima Komando Daerah Militer VII/Wirabuana, Mayjen Agus
   Wirahadikusumah berpendapat, pembentukan Kodam Pattimura bukan jawaban
   atas penyelesaian kasus Ambon. Demikian juga dengan penggunaan
   kekuatan militer, karena kasus Ambon hanya bisa diselesaikan dengan
   menumbuhkan kesadaran-kesadaran baru terhadap mereka yang bertikai.
   
   Pemisahan wilayah Maluku ke dalam wilayah Kristen dan Muslim, menurut
   sosiolog Universitas Indonesia asal Maluku, Dr Thamrin Amal Tomagola,
   harus dijadikan alternatif paling akhir. Alasannya, secara jangka
   pendek maupun jangka panjang upaya itu potensial memicu konflik yang
   lebih frontal dan habis-habisan.
   
   Harus berani
   
   Menurut Hendropriyono, pemerintah harus berani menyatakan pemberlakuan
   keadaan darurat atau membuat pemisahan daerah tinggal antara kedua
   kelompok bertikai. Sementara masyarakat harus memberikan dukungan
   moral dan psikologis agar aparat keamanan tidak ragu-ragu menghentikan
   pertikaian.
   
   Secara umum, dalam pandangan Hendro, pemerintah dan aparat keamanan
   dilanda keraguan. "TNI sendiri saat ini didera hujatan yang dirasakan
   telah melampaui batas kepatutan, sebab sudah apriori dan sepihak
   menyalahkan TNI dalam menjalankan tugas negara yang dipercayakan
   kepadanya. Serba salah TNI sekarang. Ini harus dihentikan agar aparat
   keamanan berani dan kuat," kata mantan menteri di era Soeharto dan BJ
   Habibie itu.
   
   Secara konkret, lanjutnya, bentrokan fisik dapat diredam dengan
   membuat zona bebas permusuhan yang semakin lama semakin diperlebar dan
   di dalam zona itu diberlakukan keadaan darurat, entah sipil ataupun
   militer. "Ini diikuti dengan jam malam. Siapa pun yang melanggar,
   tembak! Tidak ada lagi permasalahan hak asasi manusia," kata Hendro.
   
   Alternatif lain tanpa keadaan darurat adalah memisahkan wilayah hidup
   kelompok yang bertikai dan merelokasi diri. "Misal kelompok A di
   utara, kelompok B di selatan," katanya. Ini alternatif terburuk karena
   perlu kerja keras seperti proyek transmigrasi dan reinteraksi sosial
   tidak mudah.
   
   Hendro berharap agar masyarakat kompak dan bersikap dewasa dalam
   mendukung pemerintah. Pemerintah juga tidak perlu takut jika bertindak
   tegas di Ambon, misal kekhawatiran bahwa dengan keadaan darurat, akan
   membuat investor keluar dari Indonesia.
   
   Apabila pertikaian semakin berlarut, kredibilitas pemerintah justru
   menjadi taruhannya, termasuk juga kredibilitas wakil rakyat. "Saya
   pribadi menyayangkan ditolaknya usul Mayjen Suaidi Marasabessy (Ketua
   Tim Mabes TNI untuk Ambon-Red) soal perlunya pemisahan masyarakat.
   Usul yang berdasarkan pengamatan lapangan kok ditolak dengan logika
   yang diambil di belakang meja," katanya.
   
   Jangan dipisah
   
   Namun, Thamrin Tomagola tidak setuju bila pemisahan Maluku menjadi
   kawasan Muslim dan Kristen segera diterapkan. Menurut dia, keputusan
   itu harus menjadi alternatif paling akhir, karena hal itu potensial
   memicu konflik yang lebih frontal dan habis-habisan.
   
   "Sebelum alternatif pemisahan wilayah itu dilakukan, sebaiknya dicoba
   dulu Maluku diisolasi dari luar. Semua pasokan bahan makanan dan
   obat-obatan dilakukan oleh TNI AL, untuk mencegah pasokan segar
   amunisi dan senjata," kata Tomagola.
   
   Menurut Koordinator Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian Indonesia
   (Lerai) itu, penyelesaian masalah Maluku sebenarnya telah mengalami
   kemajuan sejak kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wapres
   Megawati Soekarnoputri ke wilayah itu.
   
   Pertikaian yang terjadi saat ini, kata Tomagola, dipicu oleh peristiwa
   seorang anak yang ditabrak oleh kelompok yang berlawanan. Kasus ini
   sebenarnya tengah ditengahi oleh Tim 24, yang terdiri atas tokoh-tokoh
   pemuda Muslim dan Kristen.
   
   "Namun tiba-tiba saja aparat mengobral peluru sehingga menyebabkan
   banyak jatuh korban. Ulah aparat seperti ini yang membikin susah,"
   kata Thamrin Amal Tomagola.
   
   Jangan memihak
   
   Senada dengan Tomagola, Akbar Tandjung dan Soetardjo Soerjogoeritno
   juga meminta agar aparat yang bertugas di Ambon betul-betul mampu
   bertugas secara seimbang dan tidak memihak, serta bersikap tegas
   terhadap para pelaku perusakan fasilitas keagamaan.
   
   "Siapa pun pelakunya harus segera diambil tindakan tegas. Sikap tegas
   inilah yang saya pikir penting ditegakkan di Maluku dengan tidak
   memihak," kata Tandjung di Kupang, seperti dikutip Antara.
   
   Sehubungan itu, pimpinan kesatuan yang melaksanakan tugas pengamanan
   di Ambon harus betul-betul memberikan perintah yang tegas, agar
   aparatnya tidak memihak dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan
   terhadap pelaku perusakan fasilitas umum maupun keagamaan.
   
   "Pemerintah tidak boleh ragu-ragu. Pemerintahan yang ragu-ragu akan
   hancur," tutur Soetardjo di Gedung DPR, Rabu.
   
   Mengenai pengalihan komando keamanan dari polisi ke militer di Ambon,
   secara pribadi Soetardjo mengatakan apa boleh buat jika memang tidak
   ada jalan atau alternatif lain.
   
   "Yang penting bagi saya, sebagai orang yang cinta damai, cinta
   ketenteraman, stabilitas itu lebih penting. Kalau tidak ada jalan lain
   ya, apa boleh buat," katanya lagi.
   
   Bukan penyelesaian
   
   Agus Wirahadikusumah berpendapat, penggunaan kekuatan militer dan
   pembentukan Kodam Pattimura bukan jawaban penyelesaian kasus
   Ambon."Kekerasan-kekerasan dan sebagainya tidak bisa diselesaikan
   dengan militer. Mereka (militer) itu manusia-manusia yang punya
   kelemahan untuk bersikap netral. Tidak gampang menjadi orang netral,"
   katanya di Makassar, Rabu.
   
   Menurut dia, bangsa Indonesia terutama tentara sudah sangat akrab
   dengan kekerasan. Kekerasan sudah sangat biasa, tidak hanya di rumah
   dan di kantor, tetapi juga di lapangan. "Waktu kita kecil, salah
   sedikit dipukul, terlambat ke sekolah dipukul, ketika menjadi prajurit
   taruna dijadikan bulan-bulanan seniornya dan seterusnya," katanya.
   
   Karakter itu kemudian dibawa ke lingkungan operasi. Karena tidak
   sabar, aparat melakukan kekerasan dengan cara menyetrum atau memukul.
   Kesalahan ini sudah terjadi sejak awal sehingga kekerasan telah
   menjadi kultur organisasi.
   
   Agus berpendapat, dalam perubahan zaman ini, harus dibangun kesadaran
   baru terhadap hak asasi manusia, hukum dan demokrasi. Untuk itu,
   bangsa ini harus melakukan tobat nasional atau rekonsiliasi.
   
   Selain itu, kegiatan-kegiatan bernuansa religius harus sering kali
   digelar untuk mempererat persaudaraan dan keakraban, seperti yang
   dilakukan masyarakat Makassar dengan kegiatan Wirid '99 untuk
   merayakan pergantian tahun dan gema takbir untuk perayaan Lebaran.
   (drm/rus/joe/wis)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                 Get The Latest News at Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:34:21 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04721
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:34:21 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11049
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:34:22 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA04712;
        Wed, 29 Dec 1999 17:34:19 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:34:19 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292234.RAA04712@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: sjaf01.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/utama/sjaf01.htm
Status: O

   [LINK] Survey Internet
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Tele Access
   Oto Multiartha
   Satunet
   Kompas Cyber Media Webstore
   News on East Timor
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Sjafrie Mengaku Berada di Mabes TNI
   Kompas/johnny tg
   [BUTTON]
   Jakarta, Kompas
   
   Mantan Staf Ahli Panglima TNI Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin membantah
   kesaksian yang menyebutkan dirinya berada di sekitar kediaman Uskup
   Dili Carlos Filipe Ximenes Belo pada tanggal 6 September 1999, saat
   kediaman pemenang hadiah Nobel itu diserang sekelompok orang dan
   dibakar. Pada tanggal tersebut, Sjafrie mengaku sedang mengikuti rapat
   staf di Mabes TNI Cilangkap.
   
   Bantahan itu disampaikan Sjafrie kepada Komisi Penyelidikan
   Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) maupun kepada pers di Komnas
   HAM, Rabu (29/12). Sjafrie dimintai keterangan selama sekitar 35 menit
   oleh anggota KPP HAM, Zumrotin, Munir, Todung Mulya Lubis, dan Albert
   Hasibuan.
   
   "Esensinya, saya membantah informasi yang disampaikan oleh KPP HAM,
   yang mengatakan bahwa saya berada di Timtim (Timor Timur-Red) pada
   tanggal 6 September 1999. Padahal, pada tanggal yang sama, waktu yang
   sama, saya berada di Markas Besar TNI, sedang melaksanakan tugas saya
   dan khususnya sedang melakukan suatu kegiatan staf rutin. Jadi saya
   tidak tahu dan tak berada di tempat kejadian itu," jelasnya.
   
   Sementara pada hari yang sama KPP HAM juga memeriksa Kolonel Sunarko,
   Asisten Intelijen Kopassus, mantan Komandan Satgas Sektor A Timtim
   yang membawahi empat kabupaten, yaitu Baucau, Manatuto, Los Palos, dan
   Viqueque. Namun, Sunarko menyatakan, tidak tahu menahu tentang apa
   yang terjadi di Timtim, karena sudah meninggalkan Timtim tanggal 21
   Juni 1999.
   
   Dua kali
   
   Sjafrie mengaku dua kali datang ke Timtim dalam kapasitasnya sebagai
   staf dalam organisasi yang melakukan tugas pengawasan staf, untuk
   mencek sejauh mana kesiapan jajaran TNI dalam melaksanakan penentuan
   pendapat. Tim gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri serta wartawan,
   berangkat ke Timtim tanggal 27 Agustus.
   
   Pada tanggal 27 Agustus itu, lanjut Sjafrie, didapat laporan bahwa ada
   suatu kondisi di mana sedang terjadi kebuntuan dalam rangka
   kesepakatan damai antara Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) dan Falintil.
   Ketika itu, ketua tim saat itu, yaitu Asisten Intelijen Kepala Staf
   Umum TNI Laksamana Muda Yoost Mengko, meminta dirinya untuk berangkat
   bersama-sama Misi PBB di Timtim (Unamet) dan beberapa perwira untuk
   menuju markas Falintil. Di markas Falintil ada dua batalyon pasukan
   Falintil bersenjata lengkap yang menerima kedatangan Sjafrie dan
   rombongannya.
   
   "Risiko tugas ini kita ambil dengan tujuan agar terjadi suatu
   pencairan hubungan dalam rangka kesepakatan damai antara PPI dan
   Falintil, dan itu berhasil. Terjadilah kesepakatan perdamaian tanggal
   28 Agustus di Baucau. Ketika kejadian itu, tanggal 28 Agustus kita
   sudah tidak berada di sana, sudah pulang," jelasnya.
   
   Di "airport"
   
   Kedatangan kedua kalinya, menurut Sjafrie, adalah tanggal 11 September
   ketika ada kunjungan dari utusan Dewan Keamanan PBB untuk melihat
   situasi di Timtim. Sebelumnya ada tim pendahulu, dan dirinya termasuk
   dalam tim pendahulu tersebut. "Tim saya dua jam mendahului ke sana.
   Setelah koordinasi di airport, timnya datang, tamunya datang, kita
   pulang. Enggak ada lagi cerita tentang Timtim, habis. Jadi saya
   sendiri tidak melihat dan mengetahui apa yang terjadi dan apa yang
   telah terjadi," ungkapnya.
   
   Ketika ditanya apakah saksi yang menyatakan melihat dirinya di
   kediaman Uskup Belo telah salah melihat, ataukah ada orang lain yang
   mirip dirinya, Sjafrie menjawab, "Saya tidak mempunyai pretensi
   terhadap itu. Saya serahkan kredibilitas itu kepada KPP HAM," katanya.
   
   Ketika ditanya apakah dia merasa TNI dipojokkan, Sjafrie mengatakan,
   "Kalau kita cermat dan kita jernih dalam membaca situasi, kita tidak
   akan mempunyai kesan seperti itu. Tetapi kalau kita keruh, ya itu bisa
   saja," tandasnya.
   
   Cek silang
   
   Ketua KPP HAM Albert Hasibuan menjelaskan, Sjafrie memang membantah
   keberadaannya di sekitar kediaman Uskup Belo ketika penyerangan
   terhadap rumah uskup itu dilakukan. "Terhadap itu kita akan
   meng-cross-check lagi. Kita akan ke sana atau mereka (para saksi-Red)
   akan kemari, itu belum kita putuskan. Namun, apa yang diutarakan oleh
   saksi itu berbeda dengan keterangan yang diutarakan Pak Sjafrie, bahwa
   dia mengatakan tidak berada pada waktu penyerangan di rumah Belo,"
   jelasnya.
   
   Hasibuan memastikan saksi yang melihat keberadaan Sjafrie itu ada
   beberapa atau lebih dari satu, dan mereka mengenal dekat sosok
   Sjafrie. Namun, diakui keterangan para saksi itu belum secara resmi
   dibuatkan berkas acaranya.
   
   Pada kesempatan itu, Hasibuan juga menjelaskan, rapat pleno Komnas HAM
   memutuskan untuk memperpanjang mandat KPP HAM satu bulan lagi guna
   memberikan kesempatan kepada KPP HAM untuk menyelesaikan tugasnya. KPP
   HAM akan memanggil mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas, pada 5
   Januari 2000.
   
   Tidak perlu takut
   
   Sementara Staf Ahli Bidang Polkam Menteri Pertahanan Mayjen Alberth F
   Paruntu kepada Kompas menjelaskan, para jenderal tidak perlu takut
   mengadakan perjalanan ke luar negeri, sebab Komisi Tinggi HAM PBB
   tidak mungkin sembarangan menangkap jenderal yang disebut-sebut
   terkait dengan pelanggaran HAM pascapenentuan pendapat di Timtim.
   
   Paruntu menjelaskan, Komisi Tinggi HAM PBB sesuai prosedur standar
   akan mengacu kepada hasil kerja KPP HAM. "Jadi, Komisi Tinggi HAM PBB
   tidak akan sembarangan merekomendasikan penangkapan jenderal kita yang
   lagi berada atau bertugas di luar negeri," ujar Paruntu.
   
   Ia menjelaskan, Komisi Tinggi HAM baru akan melaporkan ke Sekjen PBB
   bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Timtim apabila KPP HAM tidak
   membawa ke pengadilan para pelaku pelanggaran HAM pascapenentuan
   pendapat di Timtim. Itu pun, lanjut Paruntu, KPP HAM harus lebih dulu
   membuktikan semua dugaan-dugaan pelanggaran serta nama-nama para
   pelakunya.
   
   "Jadi, kalau sudah ditemukan bukti berikut nama pelakunya dan kemudian
   KPP HAM mendiamkan serta tidak membawanya ke pengadilan dalam negeri,
   barulah Komisi Tinggi HAM melaporkan pelanggaran tersebut ke Sekjen
   PBB. Selanjutnya oleh Sekjen PBB diteruskan ke Dewan Keamanan untuk
   dilakukan penindakan," ujar paruntu lagi. (oki/fr)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                 Get The Latest News at Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:34:37 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04757
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:34:36 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11067
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:34:37 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA04748;
        Wed, 29 Dec 1999 17:34:35 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:34:35 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292234.RAA04748@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: bise01.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/utama/bise01.htm
Status: O

   [LINK] Survey Internet
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Tele Access
   Oto Multiartha
   Satunet
   Kompas Cyber Media Webstore
   News on East Timor
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Terhadap Hasil Audit BPK
   BI Sedia Payung Sebelum Hujan
   Jakarta, Kompas
   
   Bank Indonesia (BI) menunjukkan sikap sedia payung sebelum hujan
   terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas BI, yang
   menurut rencana akan diserahkan BPK kepada DPR akhir pekan ini. Sikap
   BI itu jelas terlihat pada pernyataan Gubernur BI Syahril Sabirin,
   Deputi Senior BI Anwar Nasution, dan jajaran Dewan Gubernur BI, pada
   jumpa pers yang diselenggarakan Rabu (29/12) di Jakarta.
   
   Dalam "Pokok-pokok Penjelasan Gubernur BI pada Pertemuan dengan
   Wartawan, tanggal 29 Desember 1999" yang dibagikan kepada pers,
   Syahril menutup pokok-pokok penjelasan tersebut dengan tulisan
   bercetak tebal, bahwa "hasil penilaian BPK dan Badan Pengawas Keuangan
   dan Pembangunan (BPKP) terhadap BI merupakan sesuatu yang seharusnya
   tidak terjadi".
   
   Mengenai hasil audit terhadap BI, BPK antara lain menyimpulkan,
   terdapat kelemahan dalam internal control di BI, terutama berkaitan
   dengan pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada
   bank-bank, yang tidak sesuai dengan prosedur penggunaan dan tujuan
   pemberian BLBI. Selain itu, BPK juga mengungkapkan, terdapat sejumlah
   BLBI yang tidak dapat dialihkan kepada pemerintah.
   
   Dewan Gubernur BI menjelaskan, BI sebagai bank sentral telah menyusun
   pedoman khusus bagi BI, karena kegiatan BI sebagai bank sentral
   berbeda dengan kegiatan bank komersial. Dewan Gubernur BI berpendapat,
   audit yang dilakukan BPK dan BPKP tidak berpegang pada pedoman khusus
   bagi BI itu, melainkan mencampuradukkannya dengan pedoman untuk bank
   komersial biasa. Hal itu, menurut Dewan Gubernur BI, menyebabkan hasil
   audit BPK dan BPKP berbeda dengan catatan BI.
   
   Syahril Sabirin dan Anwar Nasution menyatakan, hingga saat ini masih
   terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria mengenai BLBI antara BI
   dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan.
   
   "Tidak beralasan dan tidak tepat jika ada pihak-pihak yang mengatakan,
   BLBI tersebut (berkisar Rp 50 trilyun-Rp 60 trilyun-Red) tidak layak
   diberikan, atau tidak dapat dialihkan kepada pemerintah, atau telah
   diberikan sewenang-wenang tanpa didasarkan pada kriteria BLBI yang
   disepakati Menteri Keuangan dan Gubernur BI. BI merasa diperlakukan
   tidak adil jika dianggap bersalah, padahal kriteria pemberian BLBI
   masih belum ditetapkan," kata Syahril.
   
   BI, menurut Anwar Nasution, hingga 17 Mei 1999 telah menerima Rp 164
   trilyun dari obligasi yang diterbitkan pemerintah berkenaan dengan
   pemberian BLBI. "Inilah yang menjadi persoalan sampai hari ini, karena
   antara Departemen Keuangan dan BI belum ada suatu kesepakatan
   bagaimana kriteria BLBI itu. Ini menjadi pertanyaan juga, kriterianya
   belum ada, kok auditor (BPK dan BPKP) menyatakan, ha-ha-ha... itu
   tidak diakui," kata Nasution sambil terbahak.
   
   Mengenai implikasi atas penggunaan BLBI yang tidak semestinya,
   Nasution menyatakan, BI mendukung dilaksanakannya special audit
   terhadap bank-bank penerima BLBI, untuk mengetahui apa yang dilakukan
   bank-bank itu terhadap BLBI yang diterima.
   
   Ditutup pemerintah
   
   Nasution mengakui, semua lembaga yang diwarisi dari orde lampau,
   termasuk BI, mempunyai masalah. "Jadi kalau BI mempunyai kekurangan,
   itu bukan hanya monopoli BI. Coba lihat ABRI dan TNI kita!" katanya.
   
   Hasil audit atas BI yang dilakukan BPK dan BPKP, kata Nasution,
   merupakan audit terhadap past history (sejarah masa lalu) BI. "Apa pun
   yang Anda sebut dalam media massa, bahwa BPKP dan BPK telah memberikan
   predikat disclaimer (tidak memberikan kesimpulan apa-apa) pada BI, itu
   bukan berarti dunia kiamat, bukan berarti BI akan dilikuidasi," kata
   Nasution.
   
   "Kalau auditor menyebut disclaimer, tidak berarti BI bangkrut. Kita
   masih bisa memenuhi kewajiban luar negeri kita. Menurut UU No 23/1999
   tentang BI, semua kerugian BI ditutup pemerintah. Artinya, apa pun
   opini yang akan disampaikan para auditor, apakah BPKP maupun BPK,
   tidak akan mengganggu operasi normal BI," tambah Nasution.
   
   Ketika pers menanyakan bagaimana sistem informasi di BI, yang
   menyebabkan auditor tidak bisa memastikan data yang diterima benar
   atau salah, dan tidak mengetahui apa penyebab kesalahan itu, Nasution
   menjawab, "Pertanyaan seperti itu tidak masuk akal."
   
   Nasution mengatakan, ia dan Syahril Sabirin belum ada di BI ketika
   pemberian BLBI kepada bank-bank umum berlangsung. Waktu itu, kata
   Nasution, setelah penutupan 16 bank pada November 1997, perintah yang
   dikeluarkan pemerintah c/q Presiden dan Dewan Pemantapan Ketahanan
   Ekonomi dan Keuangan (DPKEK) kepada BI adalah tidak boleh membubarkan
   bank dan tidak boleh membuat suatu bank kalah kliring.
   
   "Itu berlangsung dari November 1997 hingga Februari 1998. Di mana
   Syahril Sabirin waktu itu? Masih di Washington, sama Bank Dunia. Di
   mana Anwar Nasution waktu itu? Ya masih bersama Anda-anda," katanya.
   
   Telah dipersiapkan
   
   Secara terpisah, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan, suatu
   rangkaian persiapan menyangkut pengumuman hasil audit BPK terhadap BI
   yang rencananya akan diserahkan kepada Ketua DPR, Jumat (31/12), telah
   dilakukan. "Pengumuman itu diperlukan untuk menghindari spekulasi
   berkelanjutan, sekaligus untuk menegaskan bahwa pemerintah
   sungguh-sungguh dalam mengatasi masalah perbankan," ujar Marzuki pada
   acara buka puasa bersama GP Ansor di Jakarta, Rabu.
   
   Berdasarkan hasil audit, kata Marzuki, Kejaksaan Agung akan menelusuri
   sejauh mana terdapat indikasi tindak pidana. "Terlebih dulu kita akan
   fokuskan pada pengucuran BLBI," ujarnya.
   
   Menurut Marzuki, Presiden hari Rabu memanggil Jaksa Agung bersama
   Menteri Keuangan, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua BPK. "Jaksa Agung
   diikutsertakan agar bisa mengetahui terlebih dahulu kalau-kalau dari
   hasil audit itu ada indikasi tindak pidana," tegasnya.
   
   Marzuki menambahkan, rangkaian pertemuan beberapa pejabat berkaitan
   dengan pengumuman itu telah dilakukan. "Para pejabat sepakat bagaimana
   menangani akibat negatif sekecil mungkin dari pengumuman ini,"
   ujarnya.
   
   Presiden Abdurrahman Wahid dalam jumpa pers mingguan dengan wartawan
   di Bina Graha, Rabu, mengatakan, BI telah menyampaikan kepadanya bahwa
   mereka sudah siap menghadapi apa pun pendapat dari luar.
   
   "Ini 'kan ada keinginan supaya BI dinyatakan dengan dikategorikan
   sebagai disclaimer. Bagi saya bukan soal disclaimer atau tidak
   disclaimer-nya, kita tak boleh menutup-nutupi hal itu.
   
   Tetapi itu jangan sampai membuat dampak yang besar atau keguncangan
   bagi dunia usaha kita," ujar Presiden.
   
   Tak mengejutkan
   
   Pengamat ekonomi, Dr Sjahrir, mengatakan, jika hasil audit BI
   menyebabkan BI bangkrut atau tidak, dirinya tidak akan merasa
   terkejut. Hal itu karena BI memang "sarang penyamun" seperti yang
   pernah dilansir Anwar Nasution sebelum menjadi Deputi Senior Gubernur
   BI.
   
   "Audit BI itu sebenarnya tidak banyak gunanya, kecuali hanya akan
   menyuburkan saling tuding satu sama lain, sementara tak ada satu orang
   pun yang bersalah itu diseret ke pengadilan," katanya. Apalagi, lanjut
   Sjahrir, BPK yang sekarang mengaudit BI adalah BPK yang bermasalah,
   karena pada zaman pemerintahan Presiden BJ Habibie, BPK tidak mau
   membuka laporan lengkap (long form) hasil audit Bank Bali.
   
   Salah satu bentuk penyimpangan BI di masa lalu, jelas Sjahrir,
   pemberian KLBI terhadap bank-bank tertentu yang pemiliknya diganti.
   "Banyak tokoh BI yang terlibat dalam masalah ini," tambahnya.
   
   Menurut UU No 23 Tahun 1999 tentang BI, kata Sjahrir, BI memang telah
   independen, tetapi apakah benar BI telah benar-benar independen, kasus
   Bank Bali menunjukkan BI tidak independen. "Itu jelas merupakan
   kampanye bagi Habibie," ujarnya. (fey/gun/rie/mba)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                 Get The Latest News at Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:35:48 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04835
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:35:48 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11168
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:35:49 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA04826;
        Wed, 29 Dec 1999 17:35:46 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:35:46 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292235.RAA04826@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: cent04.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/opini/cent04.htm
Status: O

   Get The Latest News at Kompas Cyber Media [INLINE] [LINK] [INLINE]
   Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Koran Daerah
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   "Centraphobia", Refleksi Menjelang Abad ke-21
   
                          Oleh Yasraf Amir Piliang
                                      
   KONDISI sosial-politik di Indonesia menjelang datangnya Abad ke-21
   diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan, permusuhan, dan separatisme,
   yang seakan-akan tidak ada akhirnya. Berbagai bentuk bentrok massa,
   pembunuhan, pembantaian, perusakan, dan pembakaran, terus saja
   berlangsung, seperti yang terjadi di Ambon, Seram, Lampung, Aceh, dan
   terakhir di kompleks Doulos Jakarta.
   
   Selain itu, kondisi sosial-politik juga ditandai oleh berbagai gerakan
   pemisahan diri atau 'separatisme', yang akhir-akhir ini justru semakin
   kuat pengaruhnya. Mulai dari Gerakan Aceh Merdeka, Riau Merdeka,
   Indonesia Timur Merdeka, Papua Merdeka, sampai Sulawesi Merdeka.
   
   Berbagai bentuk kekerasan dan separatisme tersebut merupakan
   anti-tesis dari kecenderungan dunia dewasa ini, yang kini tengah
   'berlari' ke arah perubahan super-cepat; ke arah berbagai bentuk
   unifikasi dan integrasi (unifikasi Eropa, unifikasi Cina, unifikasi
   Rusia), ke arah pola kehidupan kosmopolitanisme.
   
   Sebaliknya, bangsa kita justru disibukkan oleh berbagai bentuk
   permusuhan, perpecahan, dan disintegrasi; oleh berbagai bentuk
   provokasi, teror, dan adu domba; oleh berbagai kekuatan dekonstruksi,
   pembongkaran dan perusakan; oleh berbagai bentuk narcisisme kekuasaan,
   eksklusivisme kelompok, dan egoisme daerah. Bangsa kita justru sibuk
   mendekonstruksi organ tubuhnya sendiri (suku, daerah, agama) sehingga
   menjadi 'sang asing bagi dirinya sendiri'.
   
   Berbagai bentuk kekerasan dan separatisme tersebut terus merebak,
   disebabkan komponen-komponen bangsa ini telah kehilangan kemampuan
   berdialog, kemampuan merasakan perasaan orang lain, kemampuan memahami
   satu sama lain.
   
   Semuanya seakan-akan asyik dengan perasaannya sendiri; tenggelam dalam
   pembicaraan sepihak dengan diri sendiri; terjebak di dalam perangkap
   salah pengertian satu sama lainnya.
   
                                    ***
                                      
   KONDISI sosial-politik akhir-akhir ini juga diwarnai oleh berbagai
   bentuk ketakutan, kebencian atau phobia di antara organ-organ tubuh
   bangsa ini. Ada kebencian dan ketakutan terhadap pusat-macam
   centra-phobia (centra = pusat + phobia = takut). Kebencian terhadap
   Pusat (baca: Jakarta) disebabkan oleh karena ia selama ini dianggap
   tak lebih dari sebuah mesin 'dispenser kekuasaan', yang 'menyedot' apa
   pun dari daerah-kalau perlu lewat cara kekerasan-untuk kepentingan
   kelompok tertentu di pusat-the dispenser machine.
   
   Ada lagi phobia terhadap 'pendatang' (suku, daerah, agama, atau bangsa
   lain), yang semuanya dianggap sebagai 'sang asing'-inilah xenophobia.
   Apa yang terjadi di Aceh, Ambon, atau Sambas, misalnya, adalah sebuah
   proses menjadikan setiap pendatang sebagai 'sang
   asing', yang kemudian digeneralisir menjadi 'sang musuh'. Berbagai
   bentuk phobia tersebut mengkondisikan berbagai proses 'perenggangan',
   pengasingan, pengklaiman wilayah, dan akhirnya pemisahan diri
   (separation) di antara organ-organ tubuh bangsa ini. Orang yang dulu
   menjadi saudara, kini menjadi 'sang asing'; tali persaudaraan yang
   dulunya erat kini merenggang; orang yang dulunya menjadi 'sang kita',
   kini menjadi sang asing (the other).
   
   Sebagaimana yang dikatakan oleh Julia Kristeva, di dalam Strangers to
   Ourselves (1991), kita menciptakan berbagai pihak-yang sebetulnya
   'tidak
   asing'-menjadi 'sang asing'. Dan, dalam proses 'menjadi asing'
   tersebut, yang tercipta adalah 'generalized other', Jakarta (baca:
   Cendana), digeneralisir menjadi 'Jawa' atau 'Indonesia'; orang Madura
   digeneralisir menjadi 'perampas ekonomi'; 'kejahatan' oknum tentara
   digeneralisir menjadi 'kejahatan TNI'.
   
   Menurut Kristeva-terlepas apakah ia merupakan pilihan, atau takdir
   politik-keinginan manusia untuk memisahkan diri, tidak terlepas dari
   tujuan utamanya untuk memperlihatkan eksistensi mereka sebagai 'orang
   yang berbeda'. Persoalan eksistensi ini, misalnya, berkembang di dalam
   masyarakat Aceh, ketika mereka merasa tidak pernah diberikan peran
   (ekonomi, sosial, politik, kultural) oleh pusat. Mereka merasa tidak
   pernah dianggap 'ada' (exist).
   
   Perasaan 'keterasingan eksistensi' atau ketidakamanan ontologis
   semacam inilah yang tampaknya menumbuhkan berbagai benih kebencian di
   antara komponen-komponen bangsa ini, yakni kebencian orang Aceh
   terhadap 'pusat', orang Sambas terhadap orang Madura, orang Ambon
   terhadap orang Bugis.
   
   Kebencian mendalam ini telah melunturkan semangat kosmopolitanisme,
   yang telah diwariskan oleh agama-agama besar dan peradaban modern
   selama berabad-abad. Prinsip dasar semangat kosmopolitanisme adalah
   'keramahan' (hospitality), yaitu perhatian terhadap hak orang asing
   untuk tidak diperlakukan sebagai musuh ketika ia datang ke tanah
   perantauan, tetapi justru disambut dengan ramah.
   
   Di dalam agama Islam ada tradisi hijrah, di mana kaum pendatang
   (muhajirin) diterima dengan ramah oleh tuan rumah (anshar). Di dalam
   agama Kristen ada tradisi caritas, yaitu menerima tamu asing sebagai
   saudara sendiri, yang dilayani dengan baik di dalam semacam rumah
   tamu-xenodochia.
   
   Akan tetapi, mengapa yang berkembang akhir-akhir ini di antara
   komponen-komponen bangsa ini bukanlah 'keramahan', akan tetapi malah
   'kebencian' terhadap sang asing? Tampaknya, semuanya ini tidak dapat
   dilepaskan dari faktor struktural, yaitu sistem sosial yang diciptakan
   oleh negara (khususnya Orde Baru), yang mengandung di dalam berbagai
   bentuk ketidakadilan struktural.
   
                                    ***
                                      
   KETIDAKPASTIAN eksistensi, kebencian mendalam, phobia-semuanya menjadi
   energi pendorong bagi munculnya berbagai gejolak politik pada tingkat
   mikro akhir-akhir ini, yakni politik kedaerahan, politik kesukuan,
   politik wilayah, politik sumberdaya, politik keagamaan, dan politik
   gender-the micro-politics.
   
   Persoalan utama yang melandasi berbagai bentuk politik mikro ini,
   adalah persoalan hubungan sosial dan segmentasi sosial.
   Setidak-tidaknya terdapat tiga model hubungan dan segmentasi: (1)
   hubungan pusat dan daerah: kasus Aceh, Riau, Irian Jaya (2) hubungan
   antar-daerah: kasus Ambon, Sambas, Batam. (3) hubungan antar (sub-)
   kultur (agama, ideologi): kasus Ketapang, Kupang, Doulous.
   
   Gilles Deleuze & Claire Parnet di dalam Dialogue (1993), mengatakan,
   bahwa kekuatan politik cenderung membagi sebuah masyarakat melalui
   'garis-garis pemisah' tertentu, sehingga menciptakan berbagai
   'segmen-segmen' sosial. Garis pemisah tersebut ada yang bersifat kaku,
   statis, dan total (rigid segmentary), ada juga yang bersifat lentur,
   berubah, dan dinamis (supel segmentary).
   
   Negara, kita sampai kini masih dibentuk oleh sistem segmentasi sosial
   warisan Orde Baru, yang membagi masyarakat berdasarkan tiga model
   garis sementasi. Pertama, adalah garis biner (binary line), yang
   mengelompokkan masyarakat ke dalam dua kubu yang dipisahkan oleh garis
   pemisah besar, yakni pusat/daerah, kebangsaan/separatisme,
   pejuang/pengacau keamanan, komponen bangsa/ ekstrimis,
   Pancasila/anti-pancasila.
   
   Kedua, garis melingkar (circular line). Di sini, masyarakat dan
   teritorialnya diatur seperti sebuah gelombang magnit raksasa, di mana
   Jakarta (dulu Cendana) menjadi pusat gelombangnya, yang menarik atau
   'menghisap' apa pun dari daerah. Semakin jauh sebuah daerah dari
   lingkaran pusat, semakin kecil ia memperoleh hasil daerahnya sendiri.
   Inilah yang dialami oleh Aceh, Riau, dan Irian Jaya.
   
   Ketiga, adalah garis linear (linear segmentary). Di sini, masyarakat
   dikonstruksi ke dalam kompartemen-kompartemen ruang/waktu yang
   bersifat serial dan akumulatif, yang di sepanjangnya terbentuk proses
   brain-washing secara terus-menerus, di sepanjang hidup (P4, penelitian
   khusus).
   
   Berbagai gerakan 'mikro politik' yang berkembang akhir-akhir ini dapat
   dilihat sebagai gerakan melepaskan diri dari penjara-penjara
   segmentasi warisan Orde Baru yang kaku tersebut. Ada beberapa model
   deteritorialisasi yang muncul, upaya Aceh membuat lingkaran kekuasaan
   sendiri (opsi merdeka); upaya Riau membentuk lingkaran lokal yang
   relatif berdaulat (opsi federalisme); upaya Kalimantan Timur membentuk
   lingkaran lokal yang otonom (opsi otonomi diperluas)-the micro
   politics of deteritorialisation!
   
                                    ***
                                      
   ABAD 21 akan ditandai oleh semakin menguatnya proses globalisasi
   ekonomi, informasi dan budaya. Lenyapnya batas-batas negara, bangsa
   dan budaya-sebagai dampak globalisasi-telah menyebabkan semakin
   menguatnya tuntutan bagi semangat kosmopolitanisme dalam pola
   pergulatan global.
   
   Pengakuan akan 'perbedaan' merupakan jantung dari kosmopolitanisme
   'sahabat' yang mengakui eksistensinya secara global, maka akan semakin
   kuat posisi tawar-menawarnya di dalam pergaulan global.
   
   Dunia global, sebagaimana yang dikatakan Deleuze, akan semakin
   terbentuk seperti sebuah 'jaringan besar akar' (global rhizome), yang
   di dalamnya terjadi tarik-menarik di antara berbagai kekuatan,
   sehingga setiap bangsa harus mampu mengembangkan strategi menarik
   garis yang tepat. Bangsa yang tidak mampu menarik garis (baca:
   terisolir) hanya akan menjadi 'korban' dari proses tarik-menarik
   global yang semakin kompleks.
   
   Oleh sebab itu, pemisahan diri dan separatisme hanya akan menciptakan
   posisi-posisi kawasan yang lemah dalam percaturan global; sebaliknya
   akan semakin memperkukuh hegemoni negara adi-kuasa (seperti Amerika).
   Dalam hal ini, hakikat dari unifikasi Eropa-dan akhir-akhir ini upaya
   unifikasi kawasan yang dilakukan Rusia dan Cina-dapat dilihat sebagai
   keinginan untuk memperkuat posisi kawasan dalam konstelasi global
   tersebut.
   
   Memang, kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Akan tetapi,
   kecenderungan global di atas kiranya dapat menjadi sebuah bahan
   refleksi bagi setiap gerakan 'mikro-politik' (Aceh, Riau, Irian Jaya,
   dan sebagainya) dalam menentukan pilihan masa depan yang tepat di Abad
   21-the better future.
   
   (* Yasraf Amir Piliang, Dosen Program Magister Seni dan Desain ITB.
   Peserta Program Doktor Sosiologi Unpad.)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:35:59 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA04859
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:35:58 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11177
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:35:59 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA04854;
        Wed, 29 Dec 1999 17:35:56 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:35:56 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292235.RAA04854@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: dile04.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/opini/dile04.htm
Status: O

   Get The Latest News at Kompas Cyber Media [INLINE] [LINK] [INLINE]
   Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Koran Daerah
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Dilema Reformasi TNI
   
                           Oleh M Alfan Alfian M
                                      
   BELAKANGAN ini ada dua ide menarik yang dilemparkan Mayjen Agus
   Wirahadikusumah, Panglima Kodam Militer VII/Wirabuana. Pertama,
   Jenderal Agus menyatakan bahwa prajurit TNI bukan prajurit hulubalang
   rezim dan bukan prajuritnya jenderal. Kedua, dalam konteks
   pemberlakuan otonomi daerah, ia tidak sepakat dengan gagasan pemekaran
   Kodam, justru sebaliknya ia melontarkan ide tentang penciutan fungsi
   teritorial TNI. Menurut dia, kalau TNI tidak melakukan penyesuaian
   peran dalam pembinaan teritorial, itu bisa menghambat otonomi daerah.
   Karena, otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan terutama di
   bidang politik dan ekonomi.
   
   Apa makna lontaran-lontaran di atas? Dua lontaran Jenderal Agus
   tersebut memiliki makna signifikan bagi upaya perwujudan civil
   society, yang dalam konteks ini bermakna pemberdayaan masyarakat sipil
   dan tentu saja pengurangan peran militer di dunia politik dan
   wilayah-wilayah sipil lainnya. Yang pertama Jenderal Agus seolah
   menekankan bahwa tidak ada yang perlu dikeramatkan (disakralkan) dalam
   melihat hubungan antara prajurit TNI dan komandannya, kecuali dalam
   konteks kepentingan bangsa dan negara. Pengalaman masa Orde Baru jelas
   sekali memperlihatkan betapa telah terjadi kecenderungan yang
   signifikan antara "tugas TNI" dengan kepentingan rezim yang berkuasa
   (TNI adalah alat rezim). Inilah yang tidak relevan di masa sekarang,
   apalagi di masa depan.
   
   Sementara lontaran kedua, seolah menegaskan bahwa sebagai konsekuensi
   logis dari pandangan reformis, sesuai dengan paradigma civil society,
   pemekaran pembinaan teritorial TNI adalah merupakan langkah mundur
   semata. Dalam konteks ini, para petinggi TNI tidak sepakat dengan
   pendapat Jenderal Agus, walaupun tidak bisa menyalahkannya. Sementara
   itu, pemekaran Kodam pun tetap dilakukan, menjadi 17 di seluruh Tanah
   Air.
   
   Dilema
   
   Uraian di atas, mengesankan bahwa sampai saat ini TNI masih belum bisa
   keluar dari berbagai dilema yang dihadapinya. Dilema itu secara
   sederhana, sebenarnya bisa diringkas ke dalam sebuah kalimat, TNI
   sepakat untuk mendukung civil society, namun di lain pihak kondisi
   sosial-politik pasca-Soeharto menggoda TNI untuk lagi-lagi melakukan
   pendekatan keamanan.
   
   Pemekaran Kodam, jelas merupakan satu jalan pendekatan keamanan.
   Barangkali TNI punya alasan yang tepat untuk itu, misalnya hal ini
   "terpaksa" dilakukan karena potensi disintegrasi bangsa amatlah
   serius, bila tidak didekati dengan pendekatan ala Orde Baru tersebut.
   
   Dalam konteks ini masih terlihat kental, bahwa di benak para petinggi
   TNI (tentu saja minus tokoh-tokoh seperti Jenderal Agus), pola pikir
   lama masih begitu kuat untuk dipakaikan dalam menghadapi setiap
   persoalan. Ini bisa dipahami, setidaknya oleh dua sebab.
   
   Pertama, pengaruh kuat budaya politik Orde Baru yang sentralistik,
   masih begitu kuat di dalam benak mereka. Yang berkembang saat itu,
   utamanya adalah adanya satu pikiran yang berasal dari naluri militer
   bahwa cara-cara penyelesaian militeristik merupakan cara penyelesaian
   yang dipandang efektif. Ini klop dengan kepentingan rezim yang
   berkepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka, ketemulah pandangan
   militeristik tersebut dengan kecenderungan otoritarianisme negara.
   
   Kedua, yang jelas ada nuansa ketidaksabaran kolektif yang menghinggapi
   mereka untuk melakukan pendekatan civil society dalam memecahkan
   kompleksitas persoalan yang ada. Ketidaksabaran kolektif ini mudah
   sekali menjangkiti mereka, apalagi kondisi sosial-politik di tanah air
   menunjukkan berbagai gejolak yang tak kunjung reda (misalnya, Aceh,
   Ambon, Irian Jaya, dan sebagainya). Selanjutnya, barangkali ada
   benarnya juga bahwa faktor "pengadilan" alias "penyelidikan" para
   petinggi TNI yang diduga melakukan pelanggaran HAM, khususnya dalam
   kasus Timor Timur dan Aceh, bisa menjadi inspirasi bagi para prajurit
   TNI - meminjam kalimat Pangkostrad Letjen Djaja Suparman - "sakit
   hati" dan "bersikap membabi buta".
   
   Dalam relasinya dengan masyarakat, sesungguhnya TNI tidak hanya
   memiliki problem pendekatan penanganan masalah (apakah militeristik
   ataukah civil society), juga persoalan empati, dalam arti persoalan
   yang amat manusiawi. Memang selama ini timbul kekecewaan yang begitu
   parah dari masyarakat (terutama masyarakat Aceh, misalnya) terhadap
   TNI. Citra TNI begitu buram, dan eksesnya masyarakat mudah apriori
   dengan segala tingkah dan perilaku TNI. Namun demikian, agaknya kini
   hujatan-hujatan yang dilemparkan ke TNI, membuat para prajurit TNI
   merasa kurang "dimanusiakan".
   
   Oleh sebab itulah sesungguhnya penting bagi masyarakat dan juga TNI
   untuk mengupayakan suatu pendekatan yang sifatnya kemanusiaan,
   mengedepankan empati daripada emosi. Dalam konteks ini, pendekatan
   dialogis dan saling keterbukaan mutlak adanya. Syaratnya, TNI harus
   mampu melebur ke tengah-tengah masyarakat, sebagai tentara rakyat,
   bukan tentara rezim dan "hulubalangnya jenderal". Dan, masyarakat
   harus pula melepas sikap apriorinya terhadap TNI. Hal ini bisa
   dilakukan bila kedua belah pihak melakukannya dengan kesungguhan hati
   dan tulus, demi masa depan bangsa.
   
   Refleksi
   
   TNI di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agaknya semakin
   banyak dijadikan wacana oleh masyarakat untuk dikritisi, apakah
   komitmennya terhadap masa depan reformasi dilakukannya dengan baik dan
   benar. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan situasi
   dan pola pikir masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya makna
   civil society dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
   Dari kalangan dalam TNI sendiri, agaknya mulai tumbuh budaya
   kritisisme, yang ditandai keinginan kuat alias tumbuhnya ide-ide segar
   untuk memperbaiki citra dirinya, yang selama ini terpuruk.
   
   Namun demikian, ide-ide segar itu agaknya masih perlu waktu untuk
   menemukan persemaiannya di dataran realitas. Untuk merubah budaya yang
   selama ini telah berkembang jauh dalam institusi militer kita, ke
   dalam budaya civil society memang kerapkali tidak mudah dilakukan,
   alias tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Dalam konteks
   inilah kekritisan masyarakat dalam memantau sejauh mana komitmen
   reformasi TNI dilakukan, amatlah signifikan.
   
   Masyarakat hanyalah elemen yang mampu menyuarakan kesetujuan dan
   ketidaksetujuannya terhadap segala kebijakan yang ditelorkan institusi
   TNI (tentu dengan segala macam argumentasinya). Apa yang berkembang di
   tengah-tengah masyarakat itu hendaknya dirasakan betul oleh TNI,
   sehingga kebijakan-kebijakan yang dimunculkannya tidak bertentangan
   alias bertabrakan dengan kehendak masyarakat.
   
   Dalam konteks ini, DPR, sebagai institusi wakil rakyat menemukan peran
   signifikan, yakni menghimpun segala macam aspirasi masyarakat, lantas
   memperjuangkannya. Dalam konteks kebijakan TNI, DPR sudah sepatutnya
   kritis dan tetap menjaga wibawanya, bahwa sebagai insitusi wakil
   rakyat ia mampu memberikan masukan, termasuk menyatakan kesetujuan dan
   ketidaksetujuannya pada kebijakan yang akan dan tengah ditempuh TNI.
   Penting kiranya bagi masyarakat (juga DPR) untuk memberi masukan yang
   berharga bagi TNI, agar ia tidak terjerembab pada berbagai macam
   persoalan yang dilematis itu. Masyarakat harus bisa menawarkan solusi
   alias alternatif pemecahan masalah terhadap dilema yang dihadapi TNI,
   dan justru ini untuk menghindari sikap apriori.
   
   Penting untuk dilakukan TNI pada saat ini adalah menunjukkan
   kesungguhan mereka untuk kukuh dijalur yang benar. Kasus-kasus
   "pelanggaran HAM" memang perlu digelar, dan hendaknya para petinggi
   TNI mampu melakukannya secara fair dan jujur, serta berani
   mempertanggungjawabkan segala "tugas negara" yang pernah mereka
   lakukan tempo dulu. Masyarakat juga harus mampu menciptakan kondisi
   obyektif yang kondusif bagi TNI untuk benar-benar mau memperbaiki
   citra dirinya. Wallahu a'lam.
   
   (* M Alfan Alfian M, Redaktur Eksekutif Jurnal Madani PB HMI.)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:36:46 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05008
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:36:45 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11318
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:36:46 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05000;
        Wed, 29 Dec 1999 17:36:43 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:36:43 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292236.RAA05000@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: meng15.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/meng15.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Usulan Pejabat BPPN Kebal Gugatan
   Mengingkari Prinsip Negara Hukum
   Jakarta, Kompas
   
   Usulan Dewan Pengembangan Usaha Nasional (DPUN) kepada Presiden
   Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agar membebaskan pejabat Badan Penyehatan
   Perbankan Nasional (BPPN) dari gugatan atas keputusan yang pernah
   dibuatnya, jelas mengingkari asas negara hukum dan melecehkan makna
   pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Untuk itu, Presiden Gus Dur
   harus menolak usulan DPUN itu untuk menghindari terjadinya anarkisme
   hukum. Demikian pendapat Ketua bidang Hubungan Luar Negeri Ikatan
   Advokat Indonesia (Ikadin) Frans Hendra Winarta dan anggota Komisi II
   DPR A Teras Narang yang dikemukakan secara terpisah kepada Kompas,
   Rabu (29/12), untuk menanggapi usulan DPUN soal perlunya kekebalan
   hukum terhadap pejabat BPPN.
   
   Sementara Kepala Departemen Hubungan Luar Negeri DPP Partai Amanat
   Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyatakan, apa yang diusulkan Wakil
   Ketua DPUN Aburizal Bakrie sangat kental berbau kepentingan kinerja
   perusahaannya yang menjadi obligor. "Tidak ada satu pun warga negara
   Indonesia yang boleh diberikan kekebalan hukum. Kami menolak usulan
   DPUN itu," tegas Hasibuan.
   
   Frans juga mengingatkan, usulan DPUN semacam ini secara jelas
   mengingkari proses law abiding society. "Usulan DPUN tidak mendidik
   rakyat untuk patuh pada hukum. Asas law abiding society (masyarakat
   yang patuh hukum) akan terabaikan jika usulan DPUN diterima Presiden
   Gus Dur," ucapnya.
   
   Asas kehati-hatian
   
   Frans dengan tegas menolak adanya usulan DPUN kepada Presiden Gus Dur
   yang meminta agar pejabat BPPN dibebaskan dari gugatan. "Usulan
   semacam ini jelas mengingkari cita-cita supremasi negara hukum. Usulan
   DPUN ini juga mengingkari asas equality before the law atau kesamaan
   di depan hukum. Presiden Gus Dur harus tidak menerima usulan semacam
   ini," tegasnya.
   
   Kalau usulan DPUN ini diterima, menurut Frans, maka akan muncul
   super-institusi yang kebal hukum, dan kondisi demikian tidak memberi
   pendidikan kepada rakyat. "Lalu asas negara hukum dan supremasi hukum
   yang dicita-citakan akan menjadi dipertanyakan," paparnya.
   
   BPPN, menurut Frans, justru jangan menghindari kemungkinan munculnya
   gugatan dari para debitor atau obligor jika kelak keputusannya digugat
   di badan peradilan. "Dengan kemungkinan menghadapi gugatan dari
   debitor dan obligor, BPPN diharapkan dapat menerapkan asas prudential
   atau kehati-hatian dalam bekerja," paparnya.
   
   Jadi, menurut Frans, supaya tidak digugat maka BPPN harus benar dan
   berhati-hati dalam bekerja. "Jadi jangan menghindar dengan alasan apa
   pun. Saya menolak dengan tegas alasan apa pun yang mendasari agar
   pejabat BPPN diberi hak kekebalan hukum untuk tidak digugat,"
   tegasnya.
   
   Salahi GBHN
   
   Sementara itu, Teras Narang, anggota Komisi II DPR mengingatkan,
   usulan DPUN jelas sangat melecehkan supremasi hukum sekaligus dan
   Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Usulan DPUN bertentangan
   dengan dua ketentuan dasar bangsa kita. Pasal 27 UUD 1945 dan GBHN.
   Secara tidak langsung juga melecehkan cita-cita supremasi hukum di
   Tanah Air kita," paparnya.
   
   Pasal 27 (1) UUD 1945 menyebutkan, Segala warga negara bersamaan
   kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
   hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
   
   Teras Narang melihat GBHN jelas mengatur soal pentingnya supremasi
   hukum sekaligus penegakan hukum itu sendiri. Adanya usulan DPUN ini
   cenderung melecehkan supremasi hukum dan upaya untuk menegakkan
   hukum," tegasnya.
   
   Ia juga melihat apa yang dilakukan DPUN juga mengingkari cita-cita
   reformasi soal perlunya penegakan hukum. "Usulan DPUN soal kekebalan
   hukum bagi pejabat BPPN jelas mengingkari juga cita-cita gerakan
   reformasi yang menginginkan tegaknya supremasi hukum," demikian Teras
   Narang. (bw)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:37:12 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05041
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:11 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11381
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:11 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05035;
        Wed, 29 Dec 1999 17:37:08 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:37:08 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292237.RAA05035@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: benj15.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/benj15.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Benjamin Diproyeksikan Jadi Hakim Peradilan HAM
   Semarang, Kompas
   
   Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Benjamin
   Mangkoedilaga diproyeksikan untuk menjadi hakim pada Peradilan HAM
   yang akan dibentuk pemerintah. Namun, pembentukan Peradilan HAM
   sendiri masih lama karena masih akan dibahas DPR dan Pemerintah.
   
   "Saya memang diproyeksikan Komnas HAM untuk menjadi salah seorang
   hakim ad hoc dalam Peradilan HAM," ujar Benjamin kepada Kompas, Rabu
   (29/12). Namun, proses ke arah itu masih panjang karena Perpu No
   1/1999 sendiri masih harus mendapat persetujuan DPR. Jika Perpu No
   1/1999 ditolak DPR, pemerintah masih akan mengajukan RUU Pengadilan
   HAM.
   
   Sementara ahli sosiologi hukum Universitas Diponegoro Satjipto
   Rahardjo yang disebut-sebut akan menjadi salah seorang hakim peradilan
   koneksitas atau peradilan HAM mengaku belum mengetahui penugasan itu.
   
   Kepada Kompas yang menghubunginya di Semarang, Rabu, ia menyatakan
   bersedia kalau memang ditugaskan. Namun ia belum tahu persis penugasan
   itu, kecuali kemungkinan menjadi anggota majelis yang bisa dimintai
   pertimbangan dari teori dan pengetahuan hukum.
   
   Sesuai dengan Perpu No 1/1999 tentang Pengadilan HAM dimungkinan
   adanya hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu diusulkan oleh Mahkamah Agung
   dan akan diputuskan oleh Presiden selaku Kepala Negara. (bdm/dth)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:37:28 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05074
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:28 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11437
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:29 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05068;
        Wed, 29 Dec 1999 17:37:26 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:37:26 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292237.RAA05068@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: gusd16.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/gusd16.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Gus Dur Klarifikasi Wiranto
   Jakarta, Kompas
   
   Peninjauan ulang pemberian visa secara bebas terhadap 48 negara
   seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
   Jenderal Wiranto masih merupakan usulan, bahan pemikiran dan belum
   menjadi keputusan final pemerintah, kata Presiden Abdurrahman Wahid
   (Gus Dur) dalam jumpa pers mingguan di Bina Graha, Jakarta, Rabu
   (29/12). Gus Dur didampingi Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian
   Hidayat Djaelani serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril
   Ihza Mahendra. Gus Dur meminta kehadiran wartawan kali ini untuk
   mengklarifikasi pernyataan Wiranto tentang peninjauan kembali
   pemberian visa terhadap 48 negara serta masalah kepergian Wakil
   Presiden Megawati Soekarnoputri ke Hongkong.
   
   Menurut Gus Dur, pers maupun masyarakat telah menyalahartikan
   pernyataan Wiranto. Kata peninjauan ulang yang diucapkan Wiranto,
   katanya, dianggap sebagai pembatalan pemberian visa secara bebas.
   Kondisi itu menimbulkan keluhan dari pihak Persatuan Hotel dan
   Restoran Indonesia (PHRI) karena khawatir mengurangi arus wisatawan ke
   Indonesia.
   
   Setelah mendengar penjelasan Djaelani dan Yusril, Gus Dur menegaskan,
   pernyataan Wiranto itu masih merupakan usulan atau pemikiran dari
   pendekatan keamanan dan peningkatan devisa.
   
   "Ini usul dari Pak Wiranto kepada pemerintah secara keseluruhan dan
   belum sebagai keputusan. Belum, masih akan dirapatkan lagi. Karena itu
   nanti akan ditentukan. Pendapat pemerintah belum final dalam hal ini,"
   katanya.
   
   Mega ke Hongkong
   
   Gus Dur juga menjelaskan kepergian Megawati ke Hongkong. "Yah memang
   banyak salah paham tentang Mbak Mega dari dulu. Disangkanya ini urusan
   pribadi, melancong. Ini urusan dinas, yaitu bahwa dia mau ke sana
   untuk mendorong terjadinya investasi yang lebih besar di Indonesia,"
   kata Gus Dur. Menurut Presiden, Wapres setidaknya akan bertemu tiga
   pihak di Hongkong, termasuk salah satu manufaktur.
   
   "Ini urusan kerja. Bahkan kalau mau terus terang, kita adil dan jujur
   lho. Justru di saat prei perkara pekerjaan, Mbak Mega tetap mengurusi.
   Itu menunjukkan sebaliknya, yakni concern beliau terhadap perkembangan
   keadaan di negeri kita. Jadi jangan salah paham seolah-olah dia
   menggunakan peluang seenaknya saja," ujarnya.
   
   "Tetapi ... kebetulan 31 Desember itu ulang tahun suami. Jadi jangan
   dibalik. Itu saya minta dimengerti betul. Kadang-kadang kita ini suka
   mengomentari, padahal belum tahu urusannya," lanjut Presiden tentang
   keberangkatan Mega dan suaminya ke Hongkong itu.
   
   Koncoisme Dephutbun
   
   Menjawab pertanyaan tentang unjuk rasa di Departemen Kehutanan yang
   menolak penunjukan Soeripto sebagai Sekjen Dephut dan tuduhan
   masyarakat adanya koncoisme atau penunjukan orang-orang dekat dengan
   para pejabat, Gus Dur mengatakan, tuduhan itu datang dari orang-orang
   yang mempunyai kepentingan pribadi.
   
   "Orang-orang yang melakukan tuduhan itu adalah orang-orang yang
   dibayar oleh orang dalam. Sama saja dengan Departemen Sosial dulu,
   yang protes supaya Depsos (tak) dilikuidasi segala macam," katanya.
   
   Sekali lagi Gus Dur menjelaskan, kejadian di Dephut tersebut didukung
   orang-orang yang mempunyai minat pribadi dan ingin mempertahankan
   kedudukan. "Orang-orang Dephut yang murni, yang benar-benar prihatin,
   tidak demikian sikapnya," kata Presiden.
   
   Gus Dur menegaskan, mendukung alasan pemilihan tersebut, meski ia
   sendiri mengaku tidak mengenal siapa sebenarnya Soeripto. "Jadi, ini
   masalah orang mau menegakkan kejujuran. Boleh saja kita tak setuju
   dengan Saudara Soeripto. Saya juga tak kenal dia kok. Jadi
   kedengarannya juga agak naif. Bapak Presiden kok mempertahankan orang
   yang dia tidak kenal. Tetapi saya bukan bermaksud mempertahankan
   (Soeripto), melainkan saya mempertahankannya sebab penunjukan dia oleh
   Pak Nurmahmudi. Itu saja," ujar Gus Dur. (rie)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:37:47 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05095
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:47 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11465
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:47 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05089;
        Wed, 29 Dec 1999 17:37:45 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:37:45 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292237.RAA05089@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: peme16.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/peme16.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Pemerintah Harus Serius Tangani Disintegrasi
   Jakarta, Kompas
   
   Pemerintah harus serius menanggapi masalah disintegrasi nasional yang
   merupakan ancaman bagi kesatuan RI. Meski demikian, pembentukan negara
   federal bukan satu-satunya solusi, karena bentuk negara apa pun tidak
   menjamin kemakmuran rakyat.
   
   "Bentuk negara federal, republik, atau kerajaan bukan jaminan bagi
   tercapainya kemakmuran dan keadilan rakyat. Disintegrasi bisa
   dihindarkan jika rakyat di daerah sudah merasakan keadilan sekaligus
   kemakmuran," kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) DPR
   Taufikurrahman Saleh, saat menyampaikan refleksi akhir tahun F-KB.
   Dalam memberikan keterangannya, Taufik didampingi Sekretaris F-KB
   Abdul Kholik Ahmad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/12).
   
   Menyinggung soal pelanggaran HAM, Taufik meminta pemerintahan Presiden
   KH Abdurrahman Wahid segera mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya
   lewat pengadilan yang transparan tanpa intervensi pihak mana pun.
   "Masalah HAM merupakan masalah aktual yang sampai sekarang nasibnya
   masih terkatung-katung, tidak jelas. Masalah ini harus segera
   ditangani," ujarnya.
   
   Tentang pelanggaran HAM di Timtim pascapenentuan pendapat, Taufik
   mengatakan, F-KB sangat mendukung langkah pemerintah yang membentuk
   KPP HAM. "Demi supremasi hukum, saya berharap semua pihak bisa
   mengesampingkan kepentingan politik sesaat," ujarnya.
   
   Menanggapi merosotnya citra TNI di tengah masyarakat, menurut F-KB,
   TNI harus melakukan reposisi baik ke dalam maupun dalam kaitannya
   dengan kehidupan kebangsaan. "Profesionalisme TNI harus menjadi acuan
   utama. Dan, yang penting TNI rela meninggalkan peran-peran sosial
   politiknya," ujarnya.
   
   Upaya memandirikan polisi, kata Taufik, harus secara sungguh-sungguh
   diupayakan sehingga praktik militerisme yang berkembang dalam
   masyarakat bisa segera dihentikan. "Praktik itu terjadi 'kan antara
   lain karena polisi kita yang sangat militer. Padahal, tugas polisi
   berbeda dengan militer," tegasnya.
   
   Lamban
   
   F-KB menilai sebagian besar menteri masih bersikap menunggu perintah
   dan instruksi Presiden dalam menjalankan tugas. Padahal, menteri
   seharusnya mampu menerjemahkan kebijakan umum dan kebijakan global
   yang diambil Presiden sesuai bidang garapannya.
   
   "Para menteri mestinya pro-aktif dan kreatif menyelesaikan berbagai
   kasus dan persoalan kemasyarakatan dan merealisasikan amanat
   penderitaan rakyat sesuai bidangnya, di bawah payung keputusan
   Presiden," tegas Taufik.
   
   Selain bersikap menunggu, tambah Kholik, ada indikasi para menteri
   menggunakan kedudukannya untuk membentuk kroni baru, baik dalam
   mengangkat pejabat eselon di lingkungan kementeriannya maupun rekanan
   dan mitra kerja dalam merealisasikan proyek pembangunan. Menyinggung
   tentang pembentukan dewan-dewan, menurut F-KB, hal itu bertujuan
   mempercepat pemulihan ekonomi nasional. "Dewan memberi masukan kepada
   Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi. Dewan itu dibentuk bukan
   untuk melaksanakan program melainkan hanya memberi pertimbangan," kata
   Taufik.
   
   "Jika masukan dari dewan tersebut ternyata tidak mampu mempercepat
   pemulihan ekonomi seperti yang diinginkan, sudah barang tentu Presiden
   harus membubarkan dewan-dewan tersebut," tegasnya. (mba)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:37:56 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05107
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:55 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11480
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:37:56 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05103;
        Wed, 29 Dec 1999 17:37:54 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:37:54 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292237.RAA05103@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: refo16.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/refo16.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Reformasi PNS akan Dilakukan Bertahap
   Jakarta, Kompas
   
   Pemerintah akan mereformasi birokrasi pemerintahan dengan orientasi
   pada peningkatan kualitas pegawai negeri sipil (PNS), yang ditunjang
   dengan sistem penggajian yang cerdas. Sehubungan itu, seleksi pegawai
   harus transparan dan pembinaan karier hanya didasarkan pada
   meritokrasi.
   
   Ketua Harian Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)-sebelumnya bernama
   Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas)-Jenderal Wiranto
   mengatakan hal itu usai rapat Wantannas I yang dipimpin Presiden KH
   Abdurrahman Wahid, dan dihadiri Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri,
   serta beberapa menteri terkait dan Sekjen Wantannas Arifin Tarigan.
   
   Menurut Wiranto, rapat pertama membahas dua masalah pokok, reformasi
   birokrasi dan upaya memelihara integrasi nasional. Upaya peningkatan
   kesejahteraan PNS yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup
   minimal. "Kita menyebutkan sistem penggajian yang cerdas," tegas
   Wiranto didampingi Arifin.
   
   Wiranto, yang juga Menko Polkam, mengatakan, reformasi PNS akan
   dilaksanakan secara bertahap, tidak radikal. "Reformasi PNS akan
   berlangsung tidak drastis dan ditunjang suatu sistem pendidikan dan
   pelatihan sesuai standar kualitas yang berlaku," katanya.
   
   Reformasi yang berorientasi pada kualitas PNS, kata Wiranto, disertai
   harapan mereka dapat melaksanakan berbagai job description yang
   ditentukan. "Pada birokrasi pemerintahan sekarang, ada sebagian
   pegawai yang dipaksakan menduduki jabatan tertentu, tanpa memenuhi
   standar kualifikasi," ujarnya.
   
   Masalah yang mungkin timbul dalam kaitan sistem penggajian itu, kata
   Wiranto, bagaimana menaikkan gaji tanpa memberatkan APBN. "Asal dalam
   batas toleransi kemampuan APBN, maka keputusan politis tidak terlalu
   penting. Namun dalam situasi seperti sekarang, keputusan politis
   menjadi sangat penting karena menaikkan gaji pegawai akan membebani
   APBN," katanya.
   
   Integrasi
   
   Menurut Wiranto, sidang juga membahas integrasi nasional dihadapkan
   pada paradigma yang semula berorientasi pada negara menjadi
   berorientasi masyarakat. Juga dibahas pilihan desentralisasi kekuasaan
   yang sesuai dengan sejarah dan budaya bangsa.
   
   "Kami juga membahas secara detail berbagai pilihan, ada tiga opsi
   'kan, merdeka, otonomi atau federasi. Brain storming tadi mendapatkan
   masukan berharga, tinggal nanti pilihan mana yang paling tepat, yang
   harus kita pertahankan masa kini dan masa depan," ujarnya.
   
   Sidang juga membahas manajemen konflik mutakhir agar suatu kemungkinan
   konflik bisa dikelola sehingga tidak menjadi suatu yang merugikan
   bangsa. Tetapi, dapat dinetralisir menjadi kekuatan yang sinergi
   justru untuk kebaikan bangsa. "Manajemen konflik bukan berarti kita
   membuat konflik," tegas Wiranto.
   
   Menurut Wiranto, sidang juga mencoba memahami rekonsiliasi nasional
   sebagai suatu bentuk manajemen konflik yang berorientasi kepada
   sharing kepentingan, dan dilaksanakan secara proaktif oleh
   masing-masing pihak yang berkepentingan. "Kalau rekonsiliasi semacam
   ini dapat terwujud maka akan sangat bermanfaat di masa depan,"
   tegasnya. (mba)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:38:06 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05122
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:38:06 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11499
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:38:07 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05117;
        Wed, 29 Dec 1999 17:38:04 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:38:04 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292238.RAA05117@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: agar16.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/agar16.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Agar Dialog Berhasil, Jadikan Aceh Zona Damai
   Banda Aceh, Kompas
   
   Sebanyak 62 ulama, kalangan akademisi, mahasiswa, lembaga swadaya
   masyarakat (LSM), tokoh adat, dan budayawan mengimbau TNI/Polri dan
   Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan tindak kekerasan di
   Aceh. Imbauan tersebut disampaikan, karena dari hari ke hari korban
   terus berjatuhan, baik dari pihak TNI/Polri, GAM, maupun rakyat sipil
   biasa.
   
   Oleh karena itu, jalan terbaik yang harus dilakukan kini adalah
   membuat Aceh menjadi suatu zona damai (peace zone). Ini dipandang
   penting dalam upaya pencapaian hasil maksimal dialog antara berbagai
   elemen rakyat dengan pemerintah.
   
   Imbauan tersebut dicetuskan bersama dalam sebuah pertemuan di Banda
   Aceh, Selasa (28/12) petang. Para tokoh tersebut, termasuk kalangan
   Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), membuat pertemuan bagi
   penentuan langkah-langkah lanjutan menghadapi kondisi terakhir di
   Aceh. "Ini poin yang sangat penting bagi terlaksananya sebuah dialog
   yang diharapkan," kata Muhammad Nazar, Koordinator Presidium SIRA,
   Selasa malam.
   
   Kalangan yang mengadakan pertemuan tersebut mengulangi kembali
   kesepakatan mereka tentang tidak perlunya pendekatan militer dalam
   penyelesaian kasus Aceh. Bahkan, langkah-langkah dialog yang kini
   tengah diupayakan pemerintah bersama tokoh-tokoh Aceh dianggap terbaik
   untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul.
   
   Mereka juga berharap TNI/ Polri dan AGAM (sayap militer GAM) untuk
   menjadikan Aceh sebagai zona damai agar upaya dialog yang dilakukan
   dapat membuahkan hasil. Dalam waktu dekat, segera dilakukan pertemuan
   seluruh komponen rakyat Aceh yang menggagaskan langkah-langkah
   penyelesaian konflik. (nj)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:38:22 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05144
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:38:21 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11525
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:38:21 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05132;
        Wed, 29 Dec 1999 17:38:19 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:38:19 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292238.RAA05132@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: buka16.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/nasional/buka16.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Dewi Fortuna Anwar Soal "The Habibie Center"
   Bukan untuk Kembalikan Habibie ke Puncak Kekuasaan
   Jakarta, Kompas
   
   Pendirian The Habibie Center (THC) tidak dimaksudkan sebagai upaya
   untuk mengembalikan Habibie ke puncak kekuasaan. Sebab, THC dari awal
   dirancang tidak untuk bergerak di bidang politik praktis. Demikian
   penegasan Dr Dewi Fortuna Anwar, mantan juru bicara kepresidenan
   semasa BJ Habibie berkuasa (1998-1999).
   
   "Kalau ada orang-orang yang terlibat dalam THC itu mempunyai keinginan
   berpolitik praktis, silakan saja. Tetapi dia tidak boleh membawa nama
   THC, dan dia melakukan hal itu dalam kapasitas pribadi," kata Dewi
   usai acara Presentasi Akhir Tahun Cides, Selasa (28/12). Dewi
   sekaligus menepis anggapan bahwa berdirinya THC adalah upaya Habibie
   membangun kekuatan politik baru.
   
   Banyaknya tuduhan yang dilayangkan atas pendirian THC, dikatakan Dewi,
   sebagai bukti bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum begitu
   terbiasa terhadap organisasi-organisasi di luar pemerintahan dan masih
   terlalu berorientasi kepada kekuasaan. Sehingga, tambahnya, hidup di
   luar kekuasaan seolah-olah tidak berarti, dan orang yang sudah keluar
   dari pemerintah pun dicurigai ingin kembali ke dalam kekuasaan.
   
   "Saya tahu persis Pak Habibie sendiri sudah berusia 64 tahun. Untuk
   apa beliau memikirkan untuk kembali ke puncak kekuasaan? Saya kira
   kalau orang menuding macam-macam, itu hak oranglah," kata Dewi seraya
   menambahkan, "Upaya pendirian LSM (lembaga swadaya masyarakat-Red)
   serupa bisa saja dilakukan Gus Dur bila nanti sudah tidak menjadi
   presiden."
   
   Tentang pendirian THC, menurut Dewi, sudah dipikirkan pada masa
   Habibie masih menjabat presiden dan sudah dibicarakan sejak lama pula.
   Bila Habibie sudah tidak jadi presiden, katanya, Habibie ingin
   mendirikan sebuah LSM seperti yang didirikan oleh bekas-bekas presiden
   Amerika Serikat yang banyak bergerak di bidang ilmu sosial dan
   penelitian, tetapi tidak bergerak di bidang politik praktis.
   
   Jadi "think tank"
   
   Soal tidak tertutup kemungkinannya aktivis THC yang berpolitik
   praktis, Dewi tidak menyangkalnya. Dia menunjuk Marwah Daud Ibrahim
   yang kini sebagai salah seorang Ketua DPP Partai Golkar. "Soal dia
   berpolitik praktis, itu urusan Ibu Marwah, yang penting dia tidak
   boleh membawa nama THC," katanya.
   
   Dewi mengingatkan, THC sejak awal merupakan bentuk pengabdian Habibie
   yang selama ini dikatakan sudah terlalu lama atau banyak bergerak di
   bidang pemerintahan. Karena Habibie memiliki kemampuan dan waktu yang
   lebih banyak untuk mengembalikan apa yang didapat dari masyarakat
   untuk dikembalikan kepada masyarakat, katanya, maka berdirilah THC.
   "Salah satu tujuannya untuk memperkuat masyarakat madani. Dan, THC
   merupakan LSM atau think tank (dapur pemikiran- Red) yang merupakan
   bagian dari masyarakat madani itu," ujar Dewi.
   
   Bahwa nantinya THC berubah menjadi think tank semacam CSIS yang
   menjadi sandaran kekuasaan, kata Dewi, itu biasa terjadi dan merupakan
   hal yang lumrah. Dewi mengakui pula, CSIS berkaitan dengan kekuasaan
   pada masa itu (Orde Baru). Berbeda dengan THC, katanya, karena tidak
   ada penguasa dari THC. Tetapi bila suatu saat ada orang aktif di THC
   tetapi juga aktif di dunia politik praktis -asalkan tidak atas nama
   THC- dan orang itu berhasil duduk di pemerintahan, lanjut Dewi, dia
   bisa saja meminta masukan dari THC.
   
   "Think tank yang berhubungan dengan tokoh-tokoh politik itu suatu hal
   yang sangat biasa, sebab tokoh politik memerlukan analisis yang dalam,
   yang mungkin tidak didapatkan dari partai atau birokrasi di mana dia
   bekerja. Itu hal biasa dan tidak perlu dicurigai. Ini menunjukkan
   bahwa hidup kita sekarang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan
   analisis yang lebih kompleks pula. Semakin banyak analisis yang
   berbeda, itu semakin baik karena akan menambah wacana," papar Dewi.
   (pep)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:38:50 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05168
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:38:50 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11572
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:38:50 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05163;
        Wed, 29 Dec 1999 17:38:48 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:38:48 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292238.RAA05163@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: pers06.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/metro/pers06.htm
Status: O

   Kompas Cyber Media [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media
   Koran Daerah
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   60 Persen Taman Kota Rusak
   Jakarta, Kompas
   
   Saat ini 60 persen taman kota dalam kondisi rusak tidak terawat akibat
   berkurangnya anggaran pemeliharaan dan biaya penegakan hukum.
   Taman-taman yang rusak tersebut sebagian berlokasi di kawasan
   strategis yang selama ini menjadi daya tarik Ibu Kota.
   
   "Bentuk kerusakan semisal tanamannya mati, tumbuh secara liar, dan
   diduduki oleh manusia untuk berbagai kegiatan," ujar Syafril
   Zainuddin, Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI kepada
   Kompas hari Rabu (29/12) di Balaikota usai menghadap Gubernur Sutiyoso
   menyampaikan dibangunnya bunga dekorasi di bundaran HI dan BI.
   
   Menurut Syafril, taman-taman yang rusak terutama berlokasi di kawasan
   Slipi, Semang-gi, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan beberapa taman
   lainnya. Untuk taman-taman yang rusak akibat kerusuhan, diperlukan
   anggaran perbaikan sebesar Rp 35 juta.
   
   Sedangkan untuk merawat taman yang rusak, Menurut Syafril, dibutuhkan
   anggaran Rp 9 milyar per tahun, namun sejak dua tahun lalu diturunkan
   menjadi hanya Rp 2,7 milyar. Dengan demikian, sekitar 60 taman kota
   tidak bisa dirawat. Menurut catatan Kompas, luas taman di Ibu Kota
   saat ini 3.200 hektar yang tersebar di 1.442 lokasi.
   
   Menurut pengamatan Kompas, taman yang dibangun di jalur pemisah Jalan
   MH Thamrin, Jakarta Pusat nyaris rusak diinjak-injak pejalan kaki yang
   menggunakan jalur itu untuk menyeberang. Kini sudah dibangun pagar
   kawat, sehingga pejalan kaki tak bisa lagi melewatinya.
   
   Sedangkan taman Semanggi mulai dibangun kembali setelah rusak akibat
   kerusuhan massa selama Sidang Istimewa MPR 1998 dan SU MPR 1999.
   Tanaman lama dibongkar dan diganti tanaman baru. (xta)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:39:03 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05179
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:39:02 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11601
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:39:03 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05175;
        Wed, 29 Dec 1999 17:39:01 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:39:01 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292239.RAA05175@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: pers06.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/metro/pers06.htm
Status: O

   Kompas Cyber Media [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media
   Koran Daerah
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   60 Persen Taman Kota Rusak
   Jakarta, Kompas
   
   Saat ini 60 persen taman kota dalam kondisi rusak tidak terawat akibat
   berkurangnya anggaran pemeliharaan dan biaya penegakan hukum.
   Taman-taman yang rusak tersebut sebagian berlokasi di kawasan
   strategis yang selama ini menjadi daya tarik Ibu Kota.
   
   "Bentuk kerusakan semisal tanamannya mati, tumbuh secara liar, dan
   diduduki oleh manusia untuk berbagai kegiatan," ujar Syafril
   Zainuddin, Kepala Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota DKI kepada
   Kompas hari Rabu (29/12) di Balaikota usai menghadap Gubernur Sutiyoso
   menyampaikan dibangunnya bunga dekorasi di bundaran HI dan BI.
   
   Menurut Syafril, taman-taman yang rusak terutama berlokasi di kawasan
   Slipi, Semang-gi, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan beberapa taman
   lainnya. Untuk taman-taman yang rusak akibat kerusuhan, diperlukan
   anggaran perbaikan sebesar Rp 35 juta.
   
   Sedangkan untuk merawat taman yang rusak, Menurut Syafril, dibutuhkan
   anggaran Rp 9 milyar per tahun, namun sejak dua tahun lalu diturunkan
   menjadi hanya Rp 2,7 milyar. Dengan demikian, sekitar 60 taman kota
   tidak bisa dirawat. Menurut catatan Kompas, luas taman di Ibu Kota
   saat ini 3.200 hektar yang tersebar di 1.442 lokasi.
   
   Menurut pengamatan Kompas, taman yang dibangun di jalur pemisah Jalan
   MH Thamrin, Jakarta Pusat nyaris rusak diinjak-injak pejalan kaki yang
   menggunakan jalur itu untuk menyeberang. Kini sudah dibangun pagar
   kawat, sehingga pejalan kaki tak bisa lagi melewatinya.
   
   Sedangkan taman Semanggi mulai dibangun kembali setelah rusak akibat
   kerusuhan massa selama Sidang Istimewa MPR 1998 dan SU MPR 1999.
   Tanaman lama dibongkar dan diganti tanaman baru. (xta)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:40:06 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05255
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:40:05 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11715
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:40:06 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05251;
        Wed, 29 Dec 1999 17:40:03 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:40:03 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292240.RAA05251@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: pend17.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/daerah/pend17.htm
Status: O

   Kompas Cyber Media [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media
   Koran Daerah
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Pendatang ke Batam Perlu Dibatasi
   Batam, Kompas
   
   Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Erna Witoelar setuju bila
   arus pendatang ke Pulau Batam dibatasi dengan perangkat hukum yang
   pasti. Pertumbuhan penduduk di daerah ini sudah tidak seimbang dengan
   fasilitas permukiman untuk pendatang. Erna Witoelar, di sela-sela
   peninjauan ke perumahan rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah susun
   (rusun) Tanjung Piayu Batam, yang dibangun Otorita Batam untuk
   membebaskan Pulau Batam dari rumah liar, Rabu (29/12), mengatakan,
   upaya pemindahan penduduk dari permukiman liar tetap diikuti dengan
   upaya pembatasan penduduk, sesuai perkembangan fasilitas yang ada.
   
   Selama lima tahun terakhir jumlah rumah liar meningkat 59 persen. Pada
   tahun 1994 hanya sekitar 22.000 unit tetapi tahun 1999 sudah mencapai
   37.000 unit. Setiap rumah dihuni sedikitnya empat orang sehingga
   diperkirakan 37 persen dari 400.000 penduduk Batam, menghuni rumah
   liar.
   
   Dalam perkembangan Pulau Batam sebagai kawasan industri, sebenarnya
   ide membatasi arus pendatang sudah ada sejak tahun 1998 dengan cara
   pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP). Namun, pada waktu itu
   ditentang berbagai pihak dengan alasan, setiap warga negara Indonesia
   bebas masuk ke daerah mana saja di wilayah Indonesia.
   
   Menurut Erna, harus segera dibentuk aturan main yang jelas dan yang
   mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga tidak bertentangan dengan
   hak setiap warga negara. Namun ia mengingatkan, agar warga Batam
   melalui DPRD dilibatkan pada saat peraturan pembatasan pendatang
   disusun. Sebab, penduduk Pulau Batam sendiri yang merasakan dampak
   dari padatnya Pulau Batam.
   
   Setelah berkeliling Pulau Batam, Erna mengatakan, rumah liar yang
   berada di kawasan yang rawan longsor atau berada di daerah sumber air
   bersih, harus segera dipindahkan.
   
   Ketika ditanya apakah Batam kemudian akan tertutup bagi pembukaan
   lahan permukiman, Erna dengan tegas mengatakan bahwa kawasan
   permukiman tak dapat dilepaskan dari kawasan industri. Industri
   membutuhkan tenaga kerja dan tenaga kerja membutuhkan perumahan.
   
   Pembangunan sosial
   
   Kini Otorita Batam telah mencanangkan program social development
   dengan memberikan permukiman yang lebih sehat kepada penduduk yang
   tinggal di rumah liar. Menurut Ketua Otorita Batam Ismeth Abdullah,
   sedikitnya sudah dibangun sebanyak 2.000 rumah untuk penduduk
   dimaksud.
   
   Rumah itu disewakan atau dijual kepada penduduk yang dipindahkan dari
   kawasan permukiman liar. Hingga saat ini, 1.500 unit rumah sudah siap
   huni dan 3.500 unit lainnya dalam proses pembangunan pada lahan seluas
   50 hektar di Tanjung Piayu Batam. Warga yang tinggal di permukiman
   ini, cukup mencicil Rp 60.000 per bulan selama sepuluh tahun, untuk
   mendapat rumah permanen.
   
   Menurut Ismeth, meskipun biayanya sangat mahal, namun upaya tersebut
   tetap harus diambil oleh Otorita Batam. Sebab, sebuah kawasan industri
   tidak mungkin bisa tumbuh dengan sehat bila dikelilingi dengan
   pemukiman rumah liar.
   
   Secara terpisah, Wali Kota Batam Nazief Soesilo Dharma mengatakan,
   dari pengamatannya selama tiga bulan, terlihat pendatang sudah semakin
   berani membangun rumah liar seenaknya di berbagai tempat. (boy)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:41:26 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05372
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:41:25 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11887
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:41:25 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05337;
        Wed, 29 Dec 1999 17:41:21 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:41:21 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292241.RAA05337@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: inef03.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/ekonomi/inef03.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Inefisiensi Dana Reboisasi 5,2 Milyar Dollar AS
   Jakarta, Kompas
   
   Selama lima tahun (1 April 1993-31 Maret 1998) telah terjadi
   inefisiensi dana reboisasi (DR) yang dipungut dari setiap kubik kayu
   hasil hutan, sebesar 5,252 milyar dollar AS atau sekitar Rp 36
   trilyun. Inefisiensi itu timbul akibat penerimaan atau pemungutan yang
   tidak lazim, sehingga menimbulkan kerugian pokok dan kerugian
   kesempatan di samping pengunaan dan manajemen DR yang tidak
   semestinya. Sementara DR yang tercatat di Dephutbun hingga Oktober
   1999 hanya Rp 4,1 trilyun.
   
   Demikian keterangan pemerintah yang disampaikan Menko Ekuin Kwik Kian
   Gie di Jakarta, Rabu (29/12). Data tersebut merupakan hasil auditor
   internasional Arthur Andersen Australia dibantu Ernst & Young (E & Y).
   
   E & Y juga melaporkan te-muan kualitatif dalam pengelolaan hasil
   hutan, yakni merebaknya penebangan liar, kurang akuratnya laporan
   produksi hingga lemahnya pengawasan terhadap realisasi pengeluaran
   yang menggunakan dana DR. Laporan E & Y mendefinisikan inefisiensi
   sebagai kerugian po-kok dan kerugian kesempatan.
   
   Kerugian pokok adalah biaya atau kerugian yang seharusnya tidak perlu
   terjadi jika pemungutan DR dilakukan sesuai dengan praktik-praktik
   terbaik yang lazim diterapkan. Kerugi-an kesempatan adalah kerugian
   bunga yang dialami atas kerugian pokok tersebut.
   
   Berdasarkan perhitungan potensi kayu dari survei dan benchmark
   auditor, diperkirakan hasil produksi kayu 60 meter kubik per hektar,
   sehingga terdapat indikasi hilangnya kesempatan memperoleh DR sebesar
   4,174 milyar dollar AS. Perinciannya, kerugian pokok 2,658 milyar
   dollar dan kerugian kesempatan 1,516 milyar dollar. Hasil produksi
   tersebut telah mempertimbangkan tingkat volume kayu yang bisa
   dimanfaatkan (recovery rate) sebesar 70 persen, yaitu setelah
   memperhitungkan terrain dan aksesibilitas (safety) serta bentuk dan
   kerusakan kayu. Hasil produksi kayu tersebut berbeda dengan benchmark
   yang digunakan Dep-hutbun yaitu sebesar 35 meter kubik per hektar yang
   memperhitungkan recovery rate 56 persen.
   
   Inefisiensi penggunaan DR
   
   Menko Ekuin juga mengungkapkan inefisiensi dalam kaitan dengan
   penggunaan atau manajemen DR yang berasal dari tiga sumber. Pertama,
   penggunaan DR untuk tanaman industri (HTI/ Hutan Tanaman Industri)
   sebesar 223 juta dollar AS. Angka ini terdiri dari kerugian pokok
   sebesar 151,8 juta dollar dan kerugian kesempatan 71,2 juta dollar.
   
   Inefisiensi ini timbul akibat kelemahan kebijakan pembangunan HTI,
   metoda pengukuran HTI serta kriteria penilaian kemajuan pengembangan
   HTI (176 juta dollar AS). Pinjaman serta penyertaan modal pemerintah
   yang berpotensi tidak dapat dikembalikan (37,3 juta dollar AS) dan
   penggunaan DR yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan
   pelaksanaan HTI (9,7 juta dollar AS).
   
   Kedua, penggunaan DR yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan DR
   nilainya mencapai 734,2 juta dollar AS. Angka ini terdiri dari
   kerugian pokok 468,7 juta dollar dan kerugian kesempatan sebesar 265,5
   juta dollar AS. Inefisiensi ini timbul akibat adanya penggunaan DR
   berdasarkan Keputusan-Keputusan Presiden yang tidak sesuai dengan
   tujuan DR (669,9 juta dollar AS). Misalnya pengeluaran dana ke
   Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan SEA Games.
   
   Penggunaan DR untuk proyek-proyek anggaran tahunan di Dephutbun yang
   tidak sesuai dengan tujuan DR berjumlah 64,3 juta dollar AS. Misalnya
   proyek pembangunan sarana dan prasarana milik Dephutbun, termasuk di
   dalamnya skim kredit yang tidak terpantau secara baik, sehingga
   mengakibatkan timbulnya pinjaman yang sulit ditagih kembali (2,7 juta
   dollar AS).
   
   Ketiga, investasi DR di deposito berjangka yang menimbulkan
   inefisiensi sebesar 120,9 juta dollar AS. Inefisiensi ini timbul
   karena investasi DR di bank pemerintah sesuai dengan Keppres nomor
   29/1990 telah menghasilkan bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga
   pasar (55,7 juta dollar AS).
   
   Selain itu terdapat selisih saldo pembukuan deposito berjangka dengan
   hasil konfirmasi bank sebesar 65,2 juta dollar AS per 31 Maret 1998.
   Dalam kaitan ini auditor internasional itu memberikan berbagai
   rekomendasi. Di antaranya, Dephutbun perlu melakukan perubahan
   kebijakan dan meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) untuk
   menghindari terjadinya penebangan liar tersebut.
   
   Pemerintah telah mendapat kepastian dari Dephutbun sebagai pengelola
   DR bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari
   program restrukturisasi dan transformasi yang sedang dijalankan.
   (dmu/bur)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:41:52 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05469
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:41:52 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA11993
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:41:53 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05465;
        Wed, 29 Dec 1999 17:41:50 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:41:50 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292241.RAA05465@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: inef02.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/ekonomi/inef02.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Di Luar Kontrak Listrik Swasta
   Inefisiensi PLN Rp 5,265 Trilyun
   Jakarta, Kompas
   
   Upaya yang tidak optimal dalam operasi PT Perusahaan Listrik Negara
   (PLN) telah menyebabkan inefisiensi biaya rata-rata per tahun sebesar
   Rp 5,26 trilyun, yang terdiri atas inefisiensi biaya investasi Rp 4,14
   trilyun dan biaya operasi Rp 1,12 trilyun. Inefisiensi yang diaudit
   ini di luar kontrak-kontrak listrik swasta. Demikian diumumkan Menko
   Ekuin Kwik Kian Gie, didampingi Mentamben Susilo Bambang Yudhoyono di
   Bappenas, Rabu (29/12).Hasil audit terhadap PT PLN menunjukkan,
   terdapat peluang yang besar untuk meningkatkan efisiensi operasi di
   berbagai bidang, yang jika dilaksanakan akan menyejajarkan PLN dengan
   praktik-praktik terbaik yang digunakan dunia internasional.
   
   Audit ini merupakan komitmen dalam letter of intent(LoI) dengan Dana
   Moneter Internasional (IMF), di mana pemerintah menunjuk auditor
   Arthur Andersen (AA) yang dibantu UMS Group Australia untuk mengadakan
   audit inefisiensi terhadap PLN. Tujuan audit efisiensi ini adalah
   menilai kegiatan PLN dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
   kinerja PLN.
   
   Oleh karena itu, audit ini bukan audit laporan keuangan atau audit
   investigasi. Auditor tidak bertujuan untuk memberikan opini terhadap
   laporan keuangan PLN, dan tidak pula dimaksudkan untuk menginvestigasi
   kecurangan atau aktivitas-aktivitas yang mengandung kecurangan. Audit
   efisiensi ini tidak mencakup penelahaan atas kontrak-kontrak listrik
   swasta.
   
   Audit mencakup aspek kegiatan utama PLN yaitu pembangkit, transmisi,
   distribusi dan ritel di berbagai daerah. Pengujian juga dilakukan
   terhadap kebijakan dan praktik-praktik yang berkaitan dengan operasi,
   investasi, konstruksi, pengadaan dan layanan-layanan penunjang. Ruang
   lingkup audit mencakup data periode 1995-1998 dengan fokus utama 1
   Januari-31 Desember 1998.
   
   Dari hasil audit itu, AA menemukan, inefisiensi biaya investasi
   rata-rata per tahun sebesar 38,69 persen (Rp 4,14 trilyun) dari total
   biaya investasi Rp 10,7 trilyun (lihat tabel). Inefisiensi ini terdiri
   atas dua jenis, yakni inefisiensi perencanaan dan inefisiensi
   konstruksi.
   
   Jumlah inefisiensi dalam perencanaan investasi sebesar Rp 1,64 trilyun
   atau 15,37 persen dari total investasi, merupakan investasi yang belum
   saatnya diperlukan. Hal ini merupakan akibat dari tiga hal.
   
   Pertama, perencanaan yang konservatif, yang tidak didasarkan pada
   manajemen risiko, menyebabkan terlalu besarnya cadangan yang terutama
   terjadi dalam krisis ekonomi. Kedua, pendanaan menggunakan pinjaman
   bersyarat ketat tidak sesuai dengan perencanaan PLN. Ketiga, kurang
   terpadunya sistem manajemen dan pengendalian proyek mengakibatkan
   lemahnya pemantauan dan pengaturan biaya investasi.
   
   Jumlah inefisiensi dalam pengadaan konstruksi besarnya Rp 2,5 trilyun
   atau 23,36 persen total investasi, akibat harga perolehan yang lebih
   tinggi dibandingkan dengan harga yang lazim di dunia internasional
   (benchmark price). Hal ini disebabkan antara lain oleh lemahnya
   pengendalian dalam program investasi, lemahnya pengendalian proyek,
   cara pengadaan yang dipengaruhi oleh persyaratan sumber dana.
   
   Jumlah inefisiensi tersebut sebesar Rp 2,11 trilyun atau 51 persen
   disebabkan oleh faktor-faktor di bawah kendali PLN, dan sebesar Rp
   2,03 trilyun atau 49 persen disebabkan oleh faktor-faktor yang berada
   di luar kendali PLN yaitu antara lain pemerintah, Pertamina, pemasok,
   dan lembaga-lembaga keuangan.
   
   Inefisiensi biaya operasi rata-rata per tahun adalah Rp 1,12 trilyun
   atau 15,33 persen dari total biaya operasi Rp 7,3 trilyun. Hal ini
   disebabkan oleh faktor-faktor di bawah kendali PLN sebesar Rp 260
   milyar atau 23 persen. Sementara Rp 860 milyar atau 77 persen
   disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di luar PLN.
   
   Inefisiensi biaya operasi tersebut merupakan akibat dari empat hal.
   Pertama, terlalu mahalnya biaya angkut gas dibandingkan jarak yang
   harus ditempuh. Kedua, pasokan gas melebihi kebutuhan atau tingkat
   take or pay(pakai tidak pakai tetap bayar) kontrak pembelian gas yang
   tinggi. Ketiga, praktik-praktik pengadaan suku cadang operasi yang
   masih lemah. Keempat, produktivitas tenaga kerja yang rendah.
   
   Tindak lanjut
   
   Ditanya mengenai tindak lanjut dari hasil audit efisiensi ini, Kwik
   mengatakan, kalau inefisiensi ditemukan, tindakan lanjutnya adalah
   mencari inefisiensi dengan cara melakukan seminar, lokakarya dan
   sejenisnya. "Kalau ada indikasi yang membutuhkan investigasi atau
   penelitian lebih dalam, maka dilakukan audit investigatif. Kalau
   investigatif audit ditemukan elemen kriminal, maka itu urusan aparat
   yudikatif," kata Kwik.
   
   Susilo menambahkan, di lingkungannya ada dua BUMN yang telah auditnya
   selesai dilaksanakan, yakni Pertamina dan PLN, tetapi wewenangnya
   lebih dekat ke Pertamina, sedangkan PLN berada di bawah wewenang
   Menneg Penanaman Modal/Pembinaan BUMN.
   
   "Tadi pagi kami baru undang direksi Pertamina. Mereka sudah melaporkan
   hal-hal yang telah, sedang dan akan ditindaklanjuti dari hasil audit
   PricewaterhouseCoopers. Saya telah minta kepada Pertamina untuk
   mengadakan konperensi pers apa yang telah sedang dan akan
   ditindaklanjuti. Sebagai contoh setelah saya intip tadi, dari sekitar
   300 temuan, itu sudah 75 persen lebih ditindaklanjuti dan sisanya
   sedang dan akan," tutur Susilo.
   
   Mengenai kontrak-kontrak listrik swasta, Susilo mengatakan, pemerintah
   telah meminta kepada Jaksa Agung untuk meneliti ketidakwajaraan dalam
   proyek PLTU Paiton I. Apabila ternyata diketemukan penyimpangan,
   katakanlah terjadi KKN, maka akan ditempuh jalur pengadilan.
   
   Ditanya kemungkinan diadakannya audit terhadap Paiton I, Susilo
   mengatakan, "Posisi sekarang belum ada rencana pemerintah mengadakan
   audit di situ, tetapi itu nanti setelah kita kaji secara cermat dan
   mendalam itu lebih efektif menyelesaikan keseluruhan permasalahan
   listrik swasta ini, saya kira sebuah peluang yang terbuka." (bur/dmu)
   
   Inefisiensi PLN Rata-rata Per Tahun
   (Tahun 1995-1998) dalam Rp milyar
   No.
   
                                   Bidang
                                  kegiatan
                                      
   Inefisiensi Di bawah
   kendali
   PLN Di luar
   kendali
   PLN 1)
   I. Inefisiensi
   1. Pembangkit 970 110 860
   2. Transmisi 20 20 -
   3. Distribusi 30 30 -
   4. Ritel 60 60 -
   5. Jasa pendukung 40 40 -
   Subtotal inefisiensi biaya operasi 1.120 260 860
   % inefisiensi terhadap biaya operasi 100% 23% 77%
   % inefisiensi thd total biaya operasi 3) 15,33%
   II. Inefisiensi biaya investasi
   1. Perencanaan
   1.a. Pembangkit 750 428 322
   1.b. Transmisi 300 171 129
   1.c. Distribusi 595 339 256
   Subtotal inefisiensi perencanaan 1.645 938 707
   % inefisiensi terhadap total investasi 3) 15,37%
   2. Konstruksi
   2.a. Pembangkit 1.100 517 538
   2.b. Transmisi 993 467 526
   2.c. Distribusi 407 191 216
   Subtotal inefisiensi konstruksi 2.500 1.175 1.325
   % inefisiensi terhadap total investasi 3) 23,36%
   Subtotal inefisiensi biaya investasi 4.145 2.115 2.030
   % inefisiensi biaya investasi 100% 51% 49%
   % inefisiensi thd total biaya investasi 3) 38,69%
   III. Total inefisiensi biaya operasi/investasi 5.265 2.375 2.890
   % total inefisiensi 100%
   Catatan 1) berada di bawah kendali pihak eksternal seperti
   pemerintah, Pertamina, pemasok, lembaga-lembaga keuangan.
   Catatan 2) penghematan pengeluaran investasi tidak termasuk
   jenis-jenis aset
   nonproduksi dan jaringan, seperti peralatan kantor.
   Catatan 3) * Total biaya investasi rata-rata tahun 1995-1998 adalah Rp
   10,7 trilyun
   * Total biaya operasi tahun 1998 yakni Rp 7,30 trilyun.
   Sumber: Keterangan Menko Ekuin, 29 Desember 1999
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

>From apakabar@saltmine.radix.net Wed Dec 29 17:42:17 1999
Return-Path: <apakabar@saltmine.radix.net>
Received: from mail1.radix.net (mail1.radix.net [207.192.128.31])
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) with ESMTP id RAA05500
        for <apakabar@saltmail.radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:42:17 -0500 (EST)
Received: from saltmine.radix.net (saltmine.radix.net [207.192.128.40])
        by mail1.radix.net (8.9.3/8.9.3) with ESMTP id RAA12058
        for <apakabar@radix.net>; Wed, 29 Dec 1999 17:42:18 -0500 (EST)
Received: (from apakabar@localhost)
        by saltmine.radix.net (8.8.7/8.8.7) id RAA05495;
        Wed, 29 Dec 1999 17:42:15 -0500 (EST)
Date: Wed, 29 Dec 1999 17:42:15 -0500 (EST)
From: John A MacDougall <apakabar@Radix.Net>
Message-Id: <199912292242.RAA05495@saltmine.radix.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
To: apakabar@Radix.Net
Subject: pres02.htm
X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/9912/30/ekonomi/pres02.htm
Status: O

   Job Vacancy [INLINE] [LINK] [INLINE] Kompas Cyber Media
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
     [LINK]
   Kompas Cyber Media Webstore
   Iklan Baris
   [INLINE] [INLINE]
   [INLINE] English [INLINE] Nederlands [INLINE]
   [INLINE]
   [INLINE]
   Kamis, 30 Desember 1999
   Presiden: Keringanan Hukum Debitor, tak Masalah
   Jakarta, Kompas
   
   Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berpendapat, pemberian keringanan
   hukum terhadap para debitor yang mau menyelesaikan utangnya,
   sebagaimana diusulkan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional
   (BPPN) Glenn MS Yusuf, tidak menjadi masalah, jika itu memang
   dipandang baik.
   
   "Itu urusan Glenn, ya urusan Glenn, bukan urusan saya ya. Jadi saya
   tak tahu-menahu dengan usulan itu. Tetapi kalau memang itu dipandang
   baik, itu tak masalah. Kalau tidak, namanya juga usulan, bisa diterima
   atau bisa nggak. Tergantung pada dunia bisnisnya, sebetulnya, dan
   dunia hukum," ujarnya pada jumpa pers mingguan dengan wartawan di Bina
   Graha, Rabu (29/12).
   
   Meskipun demikian, Gus Dur memberikan penekanan khusus pada kasus
   penyimpangan megakredit Grup Texmaco yang kemudian ternyata macet.
   "Harus diingat, terus terang saja kasus Texmaco itu untuk saya adalah
   flag carrier (pembawa panji-panji) kita di bidang teknologi. Texmaco
   ini kita niatkan untuk apa namanya... pembawa teknologi yang baik
   untuk dijual keluar. Saya sudah bertemu dengan Omar Salah di Amman,
   Yordania, di mana dia sudah berjanji akan membeli 100 juta dollar
   produk-produk truk dari Texmaco. Ini 'kan tak kecil. Bisa ditambah
   lagi, jumlah-jumlah itu," ujarnya.
   
   "Jadi kita harus ngerti persislah, bahwa dalam kasus seperti Texmaco
   itu ada flag carrier. Kalau bisa seperti pendapat yang sering saya
   kemukakan di dalam pelantikan para perwira remaja ya, Jangan ganggu
   lembaganya. Kalau mau bawa ke pengadilan, bawa orangnya. Karena orang
   dan lembaga itu berbeda. Jadi jangan sampai mati lembaganya. Kita
   boleh ngambil telur emasnya, tapi jangan bunuh ayamnya," tambahnya
   lagi.
   
   Empat kategori
   
   Secara terpisah, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan
   Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Dr Sjahrir, menjawab pers
   di Jakarta, Rabu, berpendapat, perlu kesepakatan bersama untuk
   mengampuni utang para debitor yang memiliki utang kategori macet yang
   kini ditangani BPPN.
   
   Diingatkan, rencana BPPN untuk memberikan keringanan sanksi pidana
   terhadap debitor yang sanggup melunasi utang, jangan sampai
   mengabaikan aspek hukum. Sjahrir menyebut empat kategori debitor yang
   wajib diseret ke pengadilan.
   
   Pertama, debitor yang jelas-jelas telah melanggar Batas Maksimum
   Pemberian Kredit (BMPK). Kedua, debitor yang sama sekali tidak
   kooperatif. Ketiga, debitor yang mencuri uang melalui perusahaannya
   yang telah go public. Keempat, debitor yang tidak membayar utang.
   
   Keempat kategori debitor itu, kata Sajhrir, ada di BPPN, karena itu
   terhadap debitor yang seperti itu tidak perlu lagi mendapat keringanan
   sanksi pidana. "Kita juga sudah tahu, banyak bank yang melanggar BMPK
   dengan memberikan kredit di atas 20 persen dari modalnya kepada
   perusahaan dalam satu grup," katanya.
   
   "Warisan bisnis masa lalu memang brengsek tetapi kalau disamaratakan
   juga sulit," tambah Sjahrir.
   
   Sementara itu Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny
   Sutrisno, mengatakan, banyak yang mengharapkan BPPN bisa bekerja cepat
   tetapi yang terjadi justru tumbuhnya birokrasi baru. Dalam
   restrukturisasi utang sering terjadi pemaksaan kehendak, misalnya soal
   penunjukkan konsultan.
   
   "Kita misalnya sudah berulang kali melakukan negosiasi dengan
   konsultan kita, tetapi ternyata BPPN mempunyai daftar konsultan
   sendiri sehingga akhirnya yang menentukan BPPN. Kita hanya
   melaksanakan. Kalau kita melakukan perlawanan dianggap tidak
   kooperatif," kata Benny.
   
   Dengan mengatakan masalah seperti itu, kilah Benny, bukan berarti
   dirinya mengingkari adanya praktik mark up (penggelembungan nilai
   aset). Praktik seperti itu ada, hanya saja perlu cermat
   memilah-milahnya.
   
   "Membengkaknya utang bisa karena mark up, tetapi ada pula utang
   perusahaan yang meningkat karena depresiasi nilai rupiah terhadap
   dollar serta melambungnya suku bunga. Perusahaan mana pun di negeri
   ini, tidak akan sanggup membayar bunga di atas 40 persen," katanya.
   
   Terkait dengan target perolehan dana yang mesti diraih BPPN dalam
   tahun anggaran 1999/ 2000 sebesar Rp 17 trilyun, Benny Sutrisno,
   mengatakan, kalau sejak awal BPPN menetapkan kebijakan bunga rata-rata
   10 persen, maka setidaknya BPPN akan dengan cepat mendapatkan uang Rp
   20 trilyun. (rie/gun)
   
   [INLINE] [INLINE]
   
                            Kompas Cyber Media
                                      
   [INLINE]
   [- Kompas Hari Ini -] [BUTTON] [- R U B R I K -] [BUTTON]
   
                                                           KOMPAS Online
                                                                         
   [INLINE]
    C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas D e s i g n e d b y
   Agrakom

----- End of forwarded message from apakabar@Radix.Net -----