[INDONESIA-L] GJA - Gajah dengan Gajah Berlaga, Orang Maluku Mati di Tengah

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Sun Jan 23 2000 - 10:09:50 MST


Date: Sun, 23 Jan 2000 21:26:18 +1100
From: George Aditjondro <aditjond@psychology.newcastle.edu.au>
Subject: Re: artikel GJA ttg Maluku
To: Admin GSJ <gsj@nettaxi.com>

GAJAH DENGAN GAJAH BERLAGA,
ORANG MALUKU MATI DI TENGAH-TENGAH
---------------------------------------
Oleh George J. Aditjondro

TRADISI TNI untuk merekayasa kerusuhan sosial, dan secara sefihak berusaha
menggemboskan dinamika masyarakat sipil yang sudah ada dengan menciptakan
atau mendukung organisasi-organisasi baru yang berkiblat pada kepentingan
tentara, semakin relevan saat ini.

Belakangan ini, setelah ABRI terpaksa meninggalkan bumi Timor Loro Sa'e
yang sudah mereka jarah selama hampir seperempat abad, dan setelah
kesuksesan untuk menghapus doktrin dwifungsi ABRI begitu mempengaruhi
legitimasi sosial rezim Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri,
cara-cara lama untuk mengobarkan 'konflik horizontal' semakin digalakkan.

Sudah lebih dari setahun, penduduk kepulauan Maluku, yang baru saja dipecah
dua menjadi propinsi Maluku yang berpusat di Ambon dan propinsi Maluku
Utara yang berpusat di Ternate, terlibat dalam 'perang saudara' antara kaum
Muslimin dan Nasrani. Korban jiwa sudah mencapai 2.000 jiwa, cukup tinggi
untuk kepulauan yang hanya berpenduduk dua juta jiwa.

Sesudah berita bisik-bisik selama setahun, apa yang sudah lama tersebar di
internet akhirnya mencuat juga ke media umum. Rangkaian kerusuhan antar
kelompok agama di Maluku -- yang kini sudah merembet ke Sulawesi,
Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa -- dipicu dan terus diberi
amunisi oleh sejumlah provokator yang dibiayai oleh keluarga dan sejumlah
kroni Suharto. Begitulah hasil pantauan sosiolog asal Halmahera, Thamrin
Amal Tomagola, yang juga dosen FISIP UI, serta dua organisasi hak-hak asasi
manusia, KONTRAS dan Komnas HAM. Sinyalemen itu semakin santer, setelah
Komnas HAM menemukan dokumen-dokumen palsu di jalan-jalan di kota Ambon
yang berisi hasutan perang antar agama, setelah beberapa kejadian berdarah
di sana (Sydney Morning Herald , 15 Januari 2000).

Tiga orang provokator di Maluku yang banyak disebut-sebut adalah Butje
Sarpara, Dicky Wattimena dan Yorris Raweyai. Sarpara adalah seorang bekas
guru di Maluku Utara, yang pernah juga menjabat sebagai kepala Dinas
Agraria di Jayapura (kini: Port Numbay) di Papua Barat. Kolonel Wattimena
adalah seorang bekas anggota PASWALPRES yang pernah menjabat sebagai
Walikota Ambon. Yorris Raweyai, adalah wakil ketua Pemuda Pancasila, dan
akrab dengan Bambang Trihatmodjo, putera kedua bekas Presiden Suharto
(Jakarta Post , 18 Januari 2000; Sydney Morning Herald , 19 Januari 2000).

Para provokator itu tentunya tidak bekerja sendirian. Lebih-lebih Yorris
Raweyai, yang resminya bertempat tinggal di Jakarta, tapi bersama ketuanya,
Yapto Suryosumarno juga diberitakan terlibat adu domba antar kelompok etnis
di berbagai propinsi lain, misalnya di Kalimantan Barat, di mana kelompok
etnis Melayu dan Dayak -- yang tahun lalu sama-sama angkat senjata melawan

migran Madura -- kini sudah mulai terlibat konflik berdarah (Siar , 16
April 1999).

Di Ambon sendiri, para provokator itu tinggal "menggosok" kelompok-kelompok
pemuda brandalan (gang ) yang Nasrani maupun yang Muslim untuk memicu
pertempuran. Kelompok-kelompok itu sendiri, pada gilirannya juga punya
"boss" di Jakarta, yang pada gilirannya berusaha "merayu" anak-anak Suharto
untuk mendukung mereka.

Kelompok brandal Nasrani bernama Cowok Keristen, disingkat Coker, bermarkas
di gereja Protestan Maranatha. Di Jakarta, koneksi mereka adalah dua orang
pemuda Maluku Kristen, Milton Matuanakota dan Ongky Pieters. Kelompok
pemuda Maluku Kristen itu menguasai pusat perbelanjaan, lapangan parkir,
dan sarang judi di Jakarta Barat Laut. Setelah peristiwa Ketapang di
Jakarta, bulan November 1998, ratusan anakbuah Milton dan Ongky hijrah ke
Ambon.

Lawan kelompok Milton dan Ongky di Jakarta adalah Ongen Sangaji, aktivis
Pemuda Pancasila yang juga koordinator satu kelompok mahasiswa Muslim
Maluku. Anggota kelompok ini banyak direkrut dalam PAM Swakarsa yang
dikerahkan oleh Pangab Jenderal Wiranto dan Pjs. Presiden Habibie untuk
membentengi gedung parlemen dari para mahasiswa yang menentang Sidang
Istimewa MPR, bulan November 1998. Sementara Ongen dikabarkan punya
hubungan dekat dengan Bambang Trihatmodjo, Milton dikabarkan lebih dekat
dengan Siti Hardiyanti Rukmana (van Klinken, n.d.; HRW 1999: 8).

Konflik berdarah di Maluku itu tentu saja tidak hanya melibatkan berbagai
tokoh sipil serta bekas walikota Ambon itu. Tentara -- dan polisi -- aktif
juga dicurigai Tamagola terlibat dalam kegiatan kasak-kusuk berdarah ini.
Makanya dia berpendapat, bahwa ujung-ujungnya, jaringan provokator itu juga
punya hubungan dengan bekas Menhankam dan Pangab Jenderal Wiranto (Sydney
Morning Herald , 19 Januari 2000).

Tiga oknum anggota TNI/Polri berhasil diamankan petugas yang sedang
melakukan razia pembatasan jam ke luar malam di Ambon, Sabtu malam, 15
Januari lalu. Ketiga oknum tersebut adalah; satu orang anggota Kopassus dan
dua anggota Polri. "Diamankannya tiga orang aparat itu karena kedapatan
masih berkeliaran di jalanan saat diberlakukan pembatasan jam ke luar malam
pukul 22.00 WIT hingga pukul 06.00 WIT," kata Pangdam XVI/Pattimura Brigjen
TNI Max Tamaela kepada wartawan di Ambon (Jawa Pos , 17 Januari 2000).

Celakanya, bukan hanya satu dua orang 'oknum ABRI' itu saja yang terlibat.
Menurut seorang sumber saya di Ambon, awal Desember 1999, setelah kunjungan
Presiden dan wakilnya ke Ambon, Panglima TNI mengirim 500 orang tentara ke
sana. Setiba di tempat tujuan, mereka beristirahat di beberapa barak. Namun
sesungguhnya hanya sekitar 200 orang yang sampai ke barak -- 300 yang
berangkat sekapal lenyap, lengkap dengan senjata mereka.

Ke mana mereka? Ternyata mereka telah membaur di tengah-tengah masyarakat
dengan berpakaian sipil. Tidak lama kemudian, meletuslah 'pembunuhan
massal' akhir Desember 1999. Indikasi bahwa pembunuhan massal itu ikut
dipicu oleh tentara yang menghilang dari pelabuhan itu adalah ditemukannya
orang-orang sipil yang membawa senjata, persis dengan senjata yang dimiliki
oleh ke 200 orang yang masih tetap bertugas menjaga keamanan. Kejadian ini

sudah dilaporkan ke Panglima ABRI, tapi hingga kini masih sangat
dirahasiakan.

Dari mana para provokator itu memperoleh 'dana operasional'? Selain dari
keluarga Suharto, mereka juga mendapat dana dari dua orang kroni Suharto
yang punya bisnis di Maluku Utara, yakni Eka Cipta Widjaja dan Prajogo
Pangestu (Jakarta Post , 18 Januari 2000).
Memang, keluarga Eka Tjipta Widjaja adalah pemilik kelompok Sinar Mas, yang
salah satu anggotanya, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART)
Corporation dipimpin oleh Jenderal Yoga Sugama, kerabat dan partner bisnis
keluarga Suharto. Salah satu anak SMART, PT Global Agronusa Indonesia.
sejak Desember 1991 membuka perkebunan pisang seluas 2.000 hektar di
Halmahera, berpatungan dengan raksasa buah-buahan AS, Del Monte (IEFR,
1997: 82-83; Swa , 7-27 November 1996: 86-87).

Sedangkan Prajogo Pangestu adalah pemilik kelompok Barito Pacific, di mana
dua orang anak Suharto (Tutut dan Bambang), seorang menantu Suharto (Indra
Rukmana) dan dua adik (alm) Nyonya Tien Suharto (Ibnu Hartomo dan Bernard
Ibnu Hardoyo) ikut punya saham atau kedudukan. Kelompok ini adalah pemilik
HPH yang terbanyak di Indonesia (52 areal) dengan luas total lebih dari 5
juta hektar.

Prajogo Pangestu juga tercatat sebagai salah satu kontributor klik Suharto
yang terbesar. Dalam pemeriksaan Kejaksaan Agung ternyata bahwa di tahun
1990, Indoverbank NV di Negeri Belanda menerima AS$ 225 juta, a/n tiga
yayasan yang diketuai Suharto --Supersemar, Dharmais, Dakab -- dari Prajogo
Pangestu, yang ditransfer dari rekening Prajogo di Citibank Cabang
Singapura dan BDN, Jakarta (Waspada, 22 May 1999, dikutip dari Antara).
Boss Barito Pacific Group itu juga memberikan sumbangan sebesar Rp 80
milyar untuk kampanye Golkar bulan Juni 1999, atau hampir lebih dari
seperempat dari seluruh biaya kampanye sebesar Rp 350 milyar. Selain itu,
ia juga ikut "menyumbang" Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) melalui
rekening pribadi Jaksa Agung waktu itu, Andi Ghalib (Brown, 1999: 16).

Pundi-pundi Prajogo Pangestu di Maluku sungguh banyak, sebab Barito Pacific
menguasai PT Green Delta (HPH seluas 124.000 Ha -- jatuh tempo, Desember
2000); PT HBI Buntu Marannu (HPH seluas 48.000 Ha -- jatuh tempo, Juli
2007); PT Mangole Timber Producers (HPH seluas 191.800 Ha & pabrik kayu
lapis di P. Mangole -- sebagian jatuh tempo Oktober 2010, sisanya April
2013); PT Seram Cahaya Timber (HPH seluas 58.000 Ha di P. Seram -- jatuh
tempo, Januari 2012); PT Taliabu Timber (HPH seluas 100.000 Ha & pabrik
kayu lapis di P. Mangole -- jatuh tempo, Juli 2009); PT Trio Maluku Pacific
Raya (HPH seluas 105.000 Ha -- jatuh tempo, Februari 2001); PT Tunggal
Agathis Indah Wood Industry (HPH seluas 125.000 Ha & pabrik kayu lapis di
P. Jailolo -- jatuh tempo, Agustus 2012); PT Tunas Forestra (HPH seluas
42.300 Ha -- jatuh tempo, April 2012); PT Wana Adhi Guna (HPH seluas 64.000
Ha -- jatuh tempo, Maret 2009); pabrik lem PT Wiranusa Trisatya di P.
Taliabu dan pabrik kayu lapis PT Yurina Wood Industry di Ternate (Brown,
1999: 14-16, 40, 62; PDBI, 1994: 83-84, 114).

Klik Cendana dan kelompok jenderal ekstrem kanan juga punya seorang cukong
lain yang punya bisnis besar di Maluku, yakni Tommy Winata, boss kelompok
Artha Graha, yang juga dikabarkan sangat dekat dengan Yorris Raweyai
(Tempo, 31 Mei - 6 Juni 1999: 39-50). Ia adalah seorang pemegang saham
perusahaan perikanan PT Ting Sheen Bandasejahtera bernilai investasi AS$
200 juta, yang direncanakan dapat menangkap 2,5 juta ton ikan setahun.
Armada kapal ikan yang berpangkalan di Desa Ngadi, Tual, ini berkongsi
dengan Bambang Trihatmodjo dan sebuah perusahaan Taiwan (Swa, 22 Agustus-11
September 1996: 128-129).

Tidak tertutup kemungkinan bahwa ia juga ikut membiayai kegiatan provokator
di Maluku Tenggara, mengingat bahwa kerusuhan antar-agama di seluruh Maluku
diawali tanggal 15 s/d 17 Januari 1999 di Dobo (Kec. PP. Aru), dan pada
tanggal 31 Maret 1999 kembali ke Tenggara, yakni di kota Tual (Kei Kecil)
dan pada tanggal 6 April 1999 telah melebar ke Kei Besar.

Jelasnya, konflik di Maluku itu sesungguhnya lebih merupakan ekor
pertikaian politik di Jakarta. Sejumlah jenderal yang merasa kekuasaannya
kini disunat dengan pengangkatan Pangab dari Angkatan Laut, berusaha
menunjukkan betapa sang Pangab tidak dapat mengendalikan situasi di Maluku.
Kelompok tersebut, yang paling berkepentingan untuk mempertahankan
dwifungsi ABRI, berusaha menunjukkan bahwa ABRI -- khususnya AD -- masih
tetap diperlukan sebagai juru damai di tengah-tengah masyarakat sipil yang
suka bertikai. Hal itu memang terbukti di Maluku, di mana belasan ribu
pasukan kini diturunkan untuk "melerai" kedua belah fihak yang sudah
sama-sama terbakar oleh dendam kesamat dan semangat jihad.

Lalu, kelompok-kelompok Islam yang merasa kurang mendapat bagian dalam
pemerintahan Wahid & Megawati juga berusaha memelihara situasi perang di
Maluku, agar dapat memobilisasi massanya demi 'menekan' -- atau kalau bisa,
menjatuhkan -- presiden yang setengah buta dan wakil presiden yang tidak
mampu berbicara.

Akhirnya, di balik itu semua, yang paling diuntungkan oleh gejolak di
Maluku itu adalah Suharto beserta keluarga dan para kroni mereka, yang
semakin dijauhkan dari usaha-usaha menyeret mereka ke pengadilan, guna
mempertanggungjawabkan kejahatan politik dan ekonomi mereka. Jelas mereka
diuntungkan oleh gejolak-gejolak keamanan yang punya tendensi melanggengkan
dwifungsi ABRI. Apalagi setelah ABRI, lewat puluhan yayasan dan
purnawirawannya sudah jauh merasuk ke dalam gurita bisnis keluarga Suharto
(lihat Samego, 1998; Aditjondro, 1998: 32-36).

Newcastle, 23 Januari 2000

Bibliografi:
---------------
Aditjondro, G.J. (1998). Dari Soeharto ke Habibie -- Guru kencing berdiri,
murid kencing berlari: kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim
Orde Baru. Jakarta: Pijar Indonesia & Masyarakat Indonesia untuk
Kemanusiaan.
Brown, David W. (1999). Addicted to Rent: Corporate and Spatial
Distribution of Forest Resources in Indonesia -- Implications for Forest
Sustainability and Government Policy. Jakarta: Indonesia-UK Tropical Forest
Management Programme, Provincial Forest Management Programme.
HRW [Human Rights Watch] (1999). Indonesia: The violence in Ambon. New

York: Human Rights Watch.
van Klinken, Gerry (n.d.) What caused the Ambon violence? Perhaps not
religious hatred, but a corrupt civil service sparked the bloodletting.
Artikel di Internet.
PDBI [Pusat Data Business Indonesia] (1994). Forestry Indonesia. Jakarta:
Pusat Data Business Indonesia.
Samego, Indria et al (1998). Bila ABRI berbisnis. Bandung: Mizan.

----- End of forwarded message from Admin GSJ -----

---
INDONESIA-L ('apakabar') - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
---
Lifetime subscription to all 3 lists now available
_by email_ for a one-time donation of US$250 to support
Indonesia Publications' online projects.  Email
apakabar@radix.net to make all arrangements quickly.
---