[INDONESIA-NEWS] KMP - Forum Mahkejapol Sebaiknya Dibubarkan

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Wed Feb 23 2000 - 15:16:05 MST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0002/24/nasional/foru08.htm

   Kamis, 24 Februari 2000
   Forum Mahkejapol Sebaiknya Dibubarkan
   Surabaya, Kompas
   
   Forum Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian
   (Mahkejapol) yang selama ini berfungsi sebagai ajang koordinasi
   antarinstasi penegak keadilan, sebaiknya dibubarkan saja. Alasannya,
   dalam praktik forum ini justru ditengarai menjadi ajang praktik kolusi
   di kalangan penegak hukum.
   
   Demikian dikemukakan pengacara Trimoelja D Soerjadi saat acara coffee
   morning Muspida dengan jajaran penegak hukum di Pengadilan Negeri (PN)
   Surabaya, Senin (21/2). Menurut Trimoelja, forum Mahkejapol juga
   menimbulkan kedekatan antar pejabat penegak hukum itu sendiri.
   "Kedekatan pejabat itu bisa menimbulkan perasaan sungkan saat
   menjalankan proses peradilan di pengadilan, apalagi jika menyangkut
   kepentingan sesama pejabat," katanya.
   
   Forum Mahkejapol itu, kata Trimoelja, sudah lama tidak berfungsi,
   termasuk Diljapol (Pengadilan, Kejaksaan, dan Polisi) di tiap
   propinsi. Macetnya kegiatan Mahkejapol dan Diljapol diakui Ketua PN
   Surabaya Arsyad Sanusi. "Forum itu memang sebaiknya dihapus saja
   soalnya tidak ada action-nya," kata Arsyad.
   
   Dalam rapat konsultasi antara kamah Agung, antara lain juga
   diungkapkan soal kedudukan Ketua Pengadilan yang merangkap menjadi
   anggota Muspida atau penasihat Muspida. "Tidak ada dasar hukum yang
   menetapkan hal tersebut," demikian kesepakatan MA-DPR. Kedua lembaga
   tinggi negara ini juga sepakat agar lembaga Muspida ditinjau kembali
   untuk disesuaikan dengan pemerintahan baru.
   
   Tugas masing-masing
   
   Arsyad mengemukakan, forum yang selama ini dimanfaatkan sebagai ajang
   koordinasi antarinstansi penegak hukum, bisa ditempuh melalui rapat
   koordinasi bila diperlukan. "Semua instansi sudah memiliki tugas dan
   tanggung jawab masing-masing, di mana tugas itu sudah dijabarkan dalam
   undang-undang, jadi memang tidak perlu lagi Mahkejapol itu," tegasnya
   sembari menambahkan, Mahkejapol hanya untuk mengefektifkan mekanisme
   dan komunikasi antarinstansi penegak hukum.
   
   Ketua Ikadin Surabaya Ernanto Soedarno berpendapat, sampai saat ini
   dirinya belum pernah mengetahui apa saja hasil kerja Mahkejapol dan
   Diljapol. "Buat apa Mahkejapol, wong masyrakat tidak terwakili dalam
   lembaga itu sehingga sulit memantau hasil kerjanya," katanya.
   
   Baik Trimoelja maupun Ernanto mengatakan, jika forum Mahkejapol
   diteruskan dan diaktifkan kembali, sebaiknya unsur dari pengacara yang
   juga terlibat dalam penegakan hukum dilibatkan. Sebab kata Trimoelja,
   selama ini dalam praktiknya Mahkejapol atau Diljapol itu ditengarai
   justru lebih menyuburkan perkolusian dalam penegakan hukum.
   
   Trimoelja menilai eksekutif yang meminta saran atau nasihat kepada
   pengadilan dalam mencari penanganan perkara, merupakan kesalahan
   besar. Sebab, tak jarang penyelesaian masalah di jajaran eksekutif
   sesuai dengan usulan dari pengadilan. "Problem baru muncul ketika
   perkara di jajaran eksekutif digugat ke pengadilan, hakim kesulitan
   dalam menentukan sikap. Demi tegaknya keadilan, eksekutif tidak perlu
   memita saran atau masukan dari pengadilan," katanya. (eta)

---
INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
RETURN TO Mailing List Center - <http://www.indopubs.com>

Lifetime _email_ subscription to all 3 lists now available for a one-time donation of US$250 to support Indonesia Publications' online projects. Email apakabar@radix.net to make all arrangements. ---