[INDONESIA-L] TI - Analisa Politik Militer

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Sun Mar 12 2000 - 17:25:11 EST


X-URL: http://www.tempo.co.id/harian/analisa/index.asp?file=ana-09032000

   Analisa
   Politik Militer
   MT Arifin
   Pengamat militer
   
   Kekuatan politik pemerintah akan memegang politik militer. Tetapi
   bagaimana implementasi hubungan militer dengan jaringan
   kekuatan-kekuatan sipil?
   
   
   Mutasi yang melibatkan pergeseran 74 perwira militer akhir Februari
   lalu, telah menjadi pusat perhatian publik, polemik-polemik, dan
   mendorong perlunya mengkaji kembali wacana tentang ketentaraan.
   Munculnya nama Agus Wirahadikusumah (yang disebut-sebut dititipkan
   Presiden kepada Panglima TNI) sebagai Pangkostrad menggantikan Djadja
   Suparman, kembali membuka persoalan mengenai kewenangan Presiden
   terhadap tentara, serta persoalan politik militer sebagai bagian dari
   wacana kenegaraan. Namun yang juga perlu memperoleh sorotan lebih
   lanjut adalah bagaimana pemikiran yang tumbuh dalam lingkungan
   ketentaraan dalam melihat perubahan-perubahan politik sipil dan
   hubungannya dengan militer secara institusional.
   
   Dalam kehidupan negara demokratis, saya melihat, kekuatan politik
   pemerintah akan memegang politik militer. Presidenlah yang mengangkat
   Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, menentukan perang dan damai,
   serta menentukan keputusan akhir tentang personel, peralatan dan
   pembiayaannya. Sehingga hal-hal berkaitan dengan politik militer,
   sebenarnya merupakan kebijaksanaan pemerintah menyangkut perencanaan
   dan pelaksanaan pertahanan keamanan nasional yang prosesnya
   berlangsung dalam mekanisme politik sipil. Kenyataan demikian
   menyebabkan lahirnya prinsip politik yang sering dikemukakan AH
   Nasution, bahwa politik militer berinduk kepada politik nasional, dan
   sebaliknya politik nasional didukung oleh politik militer.
   
   Namun hingga pada taraf ini, seringkali banyak persoalan, terutama
   berkaitan dengan implementasi hubungan antara militer dengan jaringan
   kekuatan-kekuatan sipil, baik Presiden, DPR maupun kekuatan politik
   lainnya. Seperti dalam kasus Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat yang
   menyatakan bahwa Presiden bukanlah Panglima Tertinggi TNI, yang oleh
   banyak pihak diartikan sebagai gambaran ketidakharmonisan hubungan
   tentara dengan Kepala Negara. Dengan dilatari teguran Presiden kepada
   Panglima TNI berkaitan dengan penjelasan-penjelasan politis Kapuspen
   (menyangkut kebijakan politik nasional dengan pandangan berbeda dengan
   politik pemerintah), telah memicu upaya perubahan hubungan
   Presiden-TNI, melalui dekonstruksi konseptual.
   
   Demikian pula pada saat Presiden sebagai Kepala Negara (yang inheren
   Panglima Tertinggi TNI) secara serius mempersoalkan Pangkostrad Djadja
   Suparman mengenai pernyataannya, bahwa prajurit akan marah jika
   jenderalnya diadili (berkaitan dengan penyelidikan KPP HAM terhadap
   Jenderal Wiranto dalam kasus Timtim paska jajak pendapat). Hal itu
   menimbulkan sikap kurang senangnya beberapa petinggi militer -- karena
   dianggap terlalu mencurigai solidaritas korp -- mencermati sikap
   Presiden yang seakan-akan mulai banyak mencampuri urusan ketentaraan.
   
   "Dalam kehidupan negara demokratis, saya melihat, kekuatan politik
   pemerintah akan memegang politik militer"Pihak TNI sendiri,
   sebagaimana dikemukakan oleh beberapa perwira tinggi, sebenarnya dalam
   hubungan kenegaraan memang tidak mengenal istilah Panglima Tertinggi.
   Istilah itu hanya dikeluarkan oleh Bung Karno pada saat berkuasa.
   Berdasarkan UUD1945 dan UU No. 20/1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan
   Negara hal itu tidak dikenal. UUD dan UU itu menyebutkan, presiden
   adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU, dan Polri.
   Presiden hanya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan aspek politis
   militer, sedang aspek militernya diserahkan kepada panglima. Bahkan
   sebagian dari perwira mengingatkan kembali relatif perlunya ada jarak
   antara militer dengan petinggi negara, jika memang diperlukan --
   sebagaimana pernah terjadi pada saat terdapat perbedaan sikap antara
   Jenderal Soedirman dengan Soekarno-Hatta, di Yogyakarta dalam masa
   Perang Kemerdekaan.
   
   Dalam konteks yang lebih aktual dan konsepsional, persoalan-persoalan
   demikian akhirnya mengerucut pada persoalan bentuk hubungan
   sipil-militer. Banyak pihak yang melihat persoalan ini dari vis a vis
   militer dengan sipil, karena berdasarkan atas perspektif Oxford yang
   melihat kebebasan manusia memiliki pengaruh terhadap volonte general,
   yakni semua unsur struktural yang melandasi dan menunjang orde, tertib
   dan kestabilan sosial. Sehingga melahirkan istilah supremasi sipil
   menurut pandangan Spencer yang membedakan dikotomi ideal-types antara
   masyarakat "militaristis" dan masyarakat "industri". Pada pihak lain,
   terutama militer, menolak substansi dikotomis demikian, karena melihat
   hubungan sipil-militer sebagai interaksi timbal-balik angkatan
   bersenjata dengan pelbagai segmen masyarakat dimana militer tersebut
   berfungsi. Pandangan mereka lebih mendasarkan pada formulasi hubungan
   sebagaimana model-model dari Elliot A Cohen.
   
   Dengan demikian pendefinisian supremasi sipil (menurut perspektif
   Spencer) dianggap menimbulkan kerancuan dalam percaturan sistem
   politik. Sebab yang menjadi prinsip dalam kehidupan bernegara adalah
   kedaulatan rakyat, yang tidak mengenal prinsip dikotomik dan
   antagonistik antara sipil-militer. Disini militer menolak persepsi
   umum tentang pemahaman masyarakat-sipil sebagai suatu kehidupan
   politik dan kekuasaan, untuk membangun suatu supremasi dari
   pemerintahan sipil yang dikaitkan dengan society of civilians.
   
   Jenderal Wiranto berpandangan, format hubungan sipil-militer berangkat
   dan dilandasi nilai moral dan sikap mental yang mencerminkan saling
   menghargai, saling mempercayai dan kehendak yang kuat untuk bekerja
   sama. Militer menghargai kewenangan sipil, tunduk kepada hukum dan
   sistem nasional, serta bersikap non partisipan dalam arti tidak
   memihak salah satu parpol dan tidak melibatkan diri dalam politik
   praktis. Sebaliknya sipil menghargai tentara nasional sebagai komponen
   yang sah dalam negara demokrasi; menghargai dan mendukung peran dan
   misi TNI; memahami masalah pertahanan dan budaya militer; tidak
   mencampuri operasional dan manajemen internal ketentaraan; dan merasa
   memiliki tentara nasional.
   
      "Istilah itu (Panglima Tertinggi) hanya dikeluarkan oleh Bung Karno
                                                     pada saat berkuasa."
                                                                         
   Namun kemudian persoalannya terletak pada bentuk-bentuk implimentasi,
   yang memang sering berlangsung pincang dan inkonsisten. Seperti
   tercermin dalam keinginan redifinisi hubungan TNI-Presiden, juga
   berkehendak lebih jauh melibatkan kekuatan politik. Sebagaimana
   seorang pengamat (yang dekat Akbar Tanjung) yang mendukung gagasan
   itu, agar Panglima TNI dan Kepala-Kepala Staf Angkatan yang akan
   diangkat Presiden perlu diatur dengan persetujuan DPR, sementara bagi
   jabatan di bawahnya sepenuhnya urusan Panglima TNI, dan Presiden tidak
   boleh terlibat.
   
   Pendapat demikian mungkin memang ada benarnya, karena persoalaan
   internal akan lebih dapat diselesaikan oleh prosedur-prosedur yang ada
   dalam ketentaraan. Namun hal itu juga mengabaikan dua hal: pertama,
   seringkalinya persaingan antar kepentingan orang per orang atau
   kelopok perwira yang membangun hubungan dari poros-poros ekstra
   militer. Kedua, pelibatan lembaga politik seperti DPR dalam persoalan
   kepemimpinan TNI tentu mengabaikan pengalaman mosi Manai Sophian
   dekade 1950-an, yang mengubah persoalan intern tentara menjadi isu
   politik setelah merasa urusannya dicampuri sipil, padahal bagian dari
   lahan kerja eksekutif.
   
   Pada pihak lain, inkonsistensi yang banyak disuarakan oleh para
   perwira TNI juga terlihat dalam bentuk ketidaksenangan mereka terhadap
   Presiden Abdurrahman Wahid, karena tidak memberi perlindungan terhadap
   tentara dari upaya-upaya yang memojokkannya. Seperti pada saat Pak
   Wiranto dan jenderal-jenderal lainnya "di-KPP-HAM", yang melahirkan
   sikap sentimentil sedang terjadi proses sipilisasi yang berjalan
   meminggirkan TNI. Sehingga dalam posisi seperti itu, muncul tuntutan
   agar TNI meminta perlakuan yang seimbang dengan berbagai cara yang
   mampu dilakukannya. Caranya, menurut seorang pengamat (yang dekat
   Habibie), memberikan peringatan yang lebih vulgar lagi, seperti berupa
   kudeta.
   
   Sebenarnya, sikap demikian tampaknya juga mengabaikan dua hal:
   pertama, sebagian dari fakta lapangan menunjukkan bahwa terdapat
   langkah kekerasan paska jajak pendapat yang melibatkan militer pada
   saat Presiden Habibie mengakui kemenangan prokemerdekaan. Yang berarti
   bahwa terdapat "kebijakan tersembunyi" yang berada di luar kontrol
   politik, dan tentu merupakan bagian dari tanggungjawab manajemen di
   lingkungan ketentaraan (bukan oleh institusinya).
   
   "Yang menjadi prinsip dalam kehidupan bernegara adalah kedaulatan
   rakyat, yang tidak mengenal prinsip dikotomik dan antagonistik antara
   sipil-militer"
   
   Kedua, jika memang terjadi pelanggaran HAM di lapangan, tentu
   merupakan pelanggaran terhadap doktrin-doktrin militer (seperti
   Delapan Wajib TNI), sehingga memang harus dipertanggungjawabkan.
   Dengan demikian jika ada tudingan Presiden tidak memberikan
   perlindungan terhadap beberapa petinggi militer pada saat berhadapan
   dengan dunia internasional, tentu sebenarnya lebih merupakan cerminan
   dari apa yang dikemukakan Mayjen Kiki Syahnakri, bahwa para petinggi
   tentara selama ini memang terlalu lama dalam kemanjaan.
   
   Akhirnya kita dapat melihat, bahwa persoalan politik militer memiliki
   kaitan erat dengan format hubungan sipil-militer, perlu dikaji secara
   lebih memadai sebagai bagian dari wacana kenegaraan kita. Setidaknya
   itu akan mampu menghasilkan hubungan yang lebih jernih pada tiga
   tingkat teknis, yakni pada tingkat pemegang kendali pertahanan
   nasional dan lembaga ketentaraan, pada tingkat politik militer yang
   mengatur kebijaksanaan-kebijaksanaan ketentaraan, serta pada tingkat
   pelaksanaan teknis program-program kemiliteran.
   
   Tentu saja hal demikian membutuhkan keberanian, baik dari pihak sipil
   atau militer, untuk merasa saling bertanggungjawab, sebab persoalan
   pertahanan keamanan adalah masalah rakyat. Kita belum berani
   menyatakan lebih lanjut tentang bagaimana langkah-langkah militer yang
   lebih reformis di bawah jajaran pimpinan yang baru, meski banyak pihak
   mengharapkan kerjasama yang maju dari tim Widodo AS dan Tyasno
   Sudarto, dengan masuknya orang seperti Agus Wirahadikusumah dan
   Djamari Chaniago. Itu perlu ditunggu untuk pembuktian-pembuktian lebih
   lanjut.
   
   Persoalannya kemudian adalah pada sisi sipil, yang sering juga
   mengalami "bias liberal". Yakni sikap ketidakperdulian normatif dari
   wilayah politik bebas terhadap ketentaraan dimana
   pengaturan-pengaturan tentang kontestasi politik guna memperoleh
   kontrol atas kekuasaan pemerintah dan aparat negara dengan disertai
   penyingkiran tentara dari format politik, karena penafsiran
   "naturalis" terhadap identifikasi tentara dengan kekerasan. Padahal
   yang lebih menjadi persoalan utama, justru pandangan Gramcian yang
   mengkuatirkan terhadap tumbuhnya "dominasi" dalam kehidupan
   demokratis, sebab merupakan sebuah hegemoni dan coersi. Sehingga
   mereka menjadi bersikap "anti-militer" , namun dengan mentolerir
   berlangsungnya kekerasan politik oleh kekuatan sipil dalam
   lembaga-lembaga politik secara luas.
   

---
INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
INDONESIA-POLICY - <http://www.indopubs.com/tarchives>
INDONESIA-DOCS - <http://www.indopubs.com/darchives>
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
SEARCH OLD POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net>
RETURN TO Mailing List Center - <http://www.indopubs.com>
---