[INDONESIA-NEWS] KMP - LeIP: Hakim Agung Diangkat dan Diberhentikan DPR

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Thu Mar 23 2000 - 17:47:20 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0003/24/nasional/haki08.htm

   Jumat, 24 Maret 2000
   Usulan LeIP
   Hakim Agung Diangkat dan Diberhentikan DPR
   Jakarta, Kompas
   
   Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
   mengusulkan agar hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR
   berdasarkan rekomendasi terbatas dan mengikat dari Komisi Yudisial,
   dengan membuka peran serta masyarakat dan transparansi dalam
   prosesnya.
   
   Komisi Yudisial sendiri merupakan suatu institusi baru yang fungsinya
   memberikan rekomendasi kepada DPR mengenai pengangkatan dan
   pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung.
   Komisi Yudisial yang bersifat mendiri tersebut beranggotakan sembilan
   orang dengan komposisi; mantan hakim agung (3), profesi advokat (2),
   tokoh masyarakat dan atau agama (2), dan akademisi (2).
   
   LeIP menuangkan gagasan ini dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)
   Mahkamah Agung yang disampaikan kepada Kepada Komisi II DPR, Kamis
   (23/3). Hadir dari LeIp antara lain Adnan Buyung Nasution dan Todung
   Mulya Lubis, Frans Hendra Winarta, dan Mas Achmad Santosa. Rapat
   dengar pendapat umum dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Deddy
   Sudarmadji.
   
   Prinsip
   
   Dalam draf RUU tentang Mahkamah Agung di dalamnya mengedepankan
   delapan prinsip yang seharusnya ada pada lembaga MA. Kedelapan prinsip
   itu adalah independen dan tidak memihak, kompeten, check and balances,
   akuntabilitas, partisipasi, transparansi, mudah diakses dan cepat, dan
   kepastian hukum. Para pakar hukum yang tergabung dalam LeIP
   memperingatkan, reformasi di tubuh MA ini harus terlaksana karena
   tanpa MA yang kredibel, independen dan profesional supremasi hukum
   takkan pernah terwujud.
   
   Baik Winarta, Lubis, Nasution, maupun Santosa mengungkapkan
   keprihatinannya atas kinerja MA dan jajaran hakim di bawahnya yang
   selama ini yang tidak mampu menjadi penegak sekaligus penjaga
   supremasi hukum di Indonesia. Para hakim agung pun selama ini tidak
   mampu menunjukkan independensinya, juga tidak menghasilkan
   putusan-putusan hukum yang baik. "Selama 30 tahun tidak ada substansi
   hukum dari putusan hakim agung yang memberikan kontribusi bagi
   perkembangan hukum di Indonesia," tegas Lubis.
   
   Sementara di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA)
   Pranowo mengharapkan, DPR memperhatikan pula calon hakim agung dari
   kalangan hakim karier. Walaupun mereka tak dikenal masyarakat, tetapi
   harus dipertimbangkan puncak karier seorang hakim, adalah menjadi
   hakim agung. Keternamaan bukan merupakan ukuran seorang calon layak
   atau tidak menjadi hakim agung.
   
   "Hakim itu 'kan bukan celebrities atau politisi yang terkenal. Jadi,
   wajar kalau mereka tak terkenal. Tetapi harapan seorang hakim karier,
   adalah menjadi hakim agung. Karena itu, diharapkan DPR juga
   memperhatikan calon hakim agung dari kalangan karier," tutur Sekjen MA
   kepada wartawan di Jakarta hari Kamis.
   
   Sementara Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dalam surat
   tertanggal 20 Maret dan ditandatangani Koordinator TPDI Petrus
   Selestinus menyerukan DPR untuk menolak 24 nama calon hakim agung dari
   kalangan hakim karier yang diusulkan MA. (oki/pep/tra)

---
INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
INDONESIA-POLICY - <http://www.indopubs.com/tarchives>
INDONESIA-DOCS - <http://www.indopubs.com/darchives>
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
SEARCH OLD POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net>
RETURN TO Mailing List Center - <http://www.indopubs.com>
---