[INDONESIA-VIEWS] MTI - Hasil Diskusi Panel: Menyorot Akuntabilitas ...

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Mar 31 2000 - 15:50:34 EST


From: "Masyarakat Transparansi Indonesia" <mti@centrin.net.id>
To: apakabar@radix.net dll
Subject: Hasil Diskusi Panel: MENYOROT AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
Date: Fri, 31 Mar 2000 21:06:24 +0700

*******************************************************
Masyarakat Transparansi Indonesia
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Ciasem I No. 1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
Telp: (021)724-8848 ; 724-8849
Fax : (021)724-8849
email: mti@centrin.net.id
http://www.transparansi.or.id
*******************************************************
 (Untuk Disiarkan Segera)

HASIL DISKUSI PANEL MTI BEKERJA SAMA DENGAN BPKP:

MENYOROT AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

Kalimantan & Maluku Room, Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat,
Pukul 14.30 - 17.00 WIB, tanggal 31 Maret 2000

Bersama:
Sjahrudin Rasul (Deputi BPKP)
Ismail Mohammad (Deputi LAN)
Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI)
Mas Achmad Santosa (Direktur ICEL)

 
Moderator: M. Ichsan Loulembah

(atau lihat di:
http://www.transparansi.or.id/agenda/agenda2/seri_dialog/diskusi_panel.html)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pembukaan oleh Ketua MTI, Mar'ie Muhammad:Saya mengucapkan terima kasih
kepada BPKP yang telah membantu kami dalam diskusi ini. Ini bagian
daripada upaya kita untuk membangun suatu sistem yang bersahabat dengan
good governance. Pada saat ini yang disorot adalah corporate
accountability. Saya kira yang terpenting adalah tindak lanjut dari
diskusi ini. MTI hanya berupaya membuka jalan dan selanjutnya terserah
masyarakat. Terima Kasih.

Sambutan BPKP, Suhardi Suhendro:

Seminar yang bekerjasama dengan BPKP ini seiring dengan harapan memerangi
KKN sesuai dengan TAP MPR No. IX/1998 dan UU Nomor 28/1999 mengenai
Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. Dalam menanggapi tuntutan ini
pemerintah telah mengambil kebijakan dan keg iatan untuk memenuhi harapan
tersebut. Keinginan yang baik ini dapat dilihat dengan keberhasilan pemilu
yang lalu yang secara transparan telah memilih Presiden dan Wakil Presiden
yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam upaya memerangi praktek KKN, BPKP, telah membuat kesepakatan dengan
DPR mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Upaya
memasyarakatkan program ini telah dilakukan dengan cara sosialisasi ke
departemen-departemen dan juga universitas-unive rsitas dan telah
mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif. Kemauan untuk mewujudkan
pemerintah yang baik ini dapat disosialisasikan-salah satunya-oleh diskusi
panel seperti ini.

Moderator (M. Ichsan Loulembah, Penyiar Radio Trijaya):

Salah satu langkah yang mungkin bisa didiskusikan pada kesempatan kali ini
adalah pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia ini. Selama ini, BPKP,
selalu kita kenal dengan kinerja yang jauh dari publik. Berbicara kepada
publik pada kali ini, mungkin kesempat an yang sangat penting. Ismail
Muhammad yang berasal dari LAN akan menjelaskan posisi pemerintah dari hal
birokrasi. Selanjutnya Muhaimin Iskandar, salah satu Wakil Ketua DPR.
Dalam konteks seperti itulah kita mencoba membahas akuntabilitas.

Sjahrudin Rasul, Deputi Kepala BPKP:

Akuntabilitas jelasnya tidak ada di kamus. Selama ini semua orang
berbicara sesuai dengan seleranya. Tetapi, setelah kita mengadakan
penelitian terdapat hasil yang menyatakan bahwa kita tidak sesuai dengan
akuntabilitas sebenarnya. Dari segi filosofinya, akuntabilitas adalah
amanah. Pengalaman di BPKP, amanah itu dilaksanakan dengan tidak utuh.
Dalam UUD 45 disebutkan pada pasal 33, tidak boleh ada kebijaksanaan yang
menyatakan bahwa penggunaan sumber daya tidak boleh masuk ke kantong
pribadi. Pejabat pub lik harus bermuara pada self accountability. BPKP
bersama LAN melakukan koreksi agar kita kembali, alias tobat nasional.
Tidak semua birokrasi yang ingin melakukan KKN terus. Kita harus melakukan
koreksi total. Terima kasih.

Ismail Muhammad, Deputi Kepala LAN:

Di MTI ini merupakan forum yang transparan. Jadi tidak mungkin ada
bisik-bisik. Saya tidak akan banyak lari dari kerangka acuan yang saya
buat. Kerangka yang pertama adalah mengenai Inpres Tahun 1999 mengenai
corporate governance. Secara pendekatan konsep , tidak akan lepas dari
pemerintah dan masyarakat. Perkembangan yang terakhir memerlukan
langkah-langkah dengan tujuan yang tertuang dalam Inpres itu sendiri.
Bagaimana meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah. Kesulitan
yang timbul adalah kesuli tan mengukur kinerjanya. Dari beberapa
penelitian tidak akan mugkin ada kinerja apabila tidak didasarkan oleh
visi dan misi.

Sejauh mana instansi pemerintah sudah mendapatkan visi dan misinya? Sejauh
penelitian yang dilakukan BPKP, tidak banyak departemen yang mempunyai
visi dan misi yang baik. Penentuan misi dan visi tidak terlepas dari
kemauan dari instansi itu sendiri.

Dalam konsep ini, saya memfokuskan manager accountability dengan tujuan
kita tidak bergantung pada stakeholders tetapi menjadi stakeholders. Fokus
lain selama ini ialah input dan output, dalam mengukur kinerjanya, kita
mengukur dari income. Dengan hal ini diharapkan instansi pemerintah mampu
menghasilkan income. Dalam pengukuran kinerja ini adalah mendorong
instansi untuk membangun sistem yang strategis. Dengan pola demikian kita
mengharapkan kinerja dari instansi pemerintah itu. Perubahan moral itu
membu tuhkan proses selama 20 tahun. BPKP bersama LAN selalu mengadakan
trial and error yang dilaksanakan secara kongkrit dan nyata.

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI:

Saya semakin yakin perjuangan untuk menegakkan akuntabilitas ini semakin
membutuhkan waktu yang sangat panjang. Termasuk sistem yang terus menerus
diperbaharui. Reformasi kemudian pemilu menghasilkan pemerintahan yang
memiliki daya dukung yang cukup bagus , ada semacam etika baru yang sedang
dicari oleh semua pihak sehingga timbul eforia etika di dalamnya.
Contohnya dalam menaikkan tunjangan bagi pejabat negara khususnya pejabat
struktural, membuat kita sulit untuk melangkah untuk menjadi lebih baik.
Kita harus mengasuh reformasi sehingga tidak timbul kontra produktif.

Sesungguhnya apa yang menjadi keinginan bagi pemerintahan kita adalah
momentum yang sangat berbahaya. Apalagi, kalau kita di DPR yang melakukan
reformasi terus menerus di dalam dirinya. Fungsi pembuat UU dan fungsi
kontrol serta pembuat anggaran. Pembuat UU tentunya sudah menjadi
preseden. Apa yang menjadi pengalaman, moralitas yang dibangun tidak bisa
diketahui secara umum. Public relation yang paling buruk adalah yang ada
di pemerintah. Selama Orba PR yang ditampilkan adalah penguatan kekuasaan.
Tentu s aja DPR sangat menunggu untuk pembuatan UU yang berhubungan dengan
akuntabilitas.

Apa yang menjadi pengalaman birokrasi, ketertutupan dan korupnya yang
selama ini tidak terdengar oleh publik, kini sedang diusahakan untuk
dilakukan. Kinerja dewan sendiri terus mengalami perbaikan. Banyaknya
masalah yang masuk dan sedemikian kompleksnya masalah yang dihadapi tatib
dewan hampir kedodoran. Apalagi, banyak orang yang menyatakan bahwa DPR
merupakan solusi akhir. Masih banyak kesalahpahaman yang terjadi selama
ini. Kinerja kita sangat disorot karena semua ingin diselesaikan pada hari
ini juga .

Tentu saja kita mengetahui bahwa keterbatasan di DPR membuat
kesalahpahaman. Kritik terhadap lemahnya anggota DPR tentu itu bagian dari
kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Bagaimana infrastruktur dan sumber
yang ada di DPR harus betul-betul dibenahi. Kua litas anggotapun merupakan
pertimbangan bagi kita untuk pembenahan selanjutnya. DPR juga sangat
tergantung kepada kecenderungan masyarakat pada umumnya. Kalau tidak ada
hubungan dengan lembaga yang lain, DPR akan mendapatkan
kesulitan-kesulitan. Namun, sa ya optimis dengan perubahan-perubahan yang
dilakukan oleh DPR membuat proses akuntabilitas terus berjalan.

Mas Ahmad Santosa, (Direktur Indonesian Centre for Environment Law):

Hak masyarakat akan informasi, jenis-jenis apa yang bisa diakses oleh
masyarakat, bagaimana prosedur dan tatacara mengaksesnya, adakah upaya
hukum jika akses itu ditutup? Merupakan pertanyaan yang harus saya jawab.

Saya akan mengkaitkan dengan open government. Karena good government tidak
akan terwujud jika tidak ada open government. Seluruh aktivitas
pemerintahan harus bisa dipengaruhi oleh publik, Keputusan pemerintahan
juga harus bisa di sanggah oleh masyarakat.

Di Indonesia, apakah ada jaminan hukum tentang publik akses yang
memungkinkan, adakah jaminan hukum kepada masyarakat. Saya ambil contoh:
UU dimana memberikan hak kepada publik untuk melakukan observasi dari
kegiatan-kegiatan. Di Amerika ada ribuan komisi yang harus men-disclose
kepada publik.

Mungkin di DPR sekarang ini masyarakat sudah dapat mengikuti rapat-rapat
yang dilakukan oleh DPR. Di negara-negara yang menganut faham demokrasi
hal seperti adalah hal yang biasa.

Akses publik terhadap informasi tidak akan ada artinya. Contohnya di AS,
Kanada dan lainnya.. Yang memiliki kebebasan mendapatkan informasi,
seluruh instansi federal wajib membuka akses pasif jika diminta oleh
masyarakat. Kecuali pada beberapa hal tertent u seperti rahasia
pertahananan, rahasia dagang dan lainnya.

Di ASEAN yang menarik dikaji adalah official information act. Informasi
yang dibawah kontrol instansi negara di Thailand misalnya. Wajib
menginformasikan akses informasi pasif atas permintaan masyarakat dalam
jangka waktu tertentu. Yang menarik adalah pen gecualian ini
diinpretasikan dengan macam-macam. Di Thailand ada dua instansi untuk
menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Memang ada kelemahan yang saya
lihat.

Konteks Indonesia, Public Information Act seperti yang ada di AS tidak ada
disini. Hal ini perlu dipikirkan oleh DPR. Komisi BIAK (Badan Independen
Anti Korupsi) akan mengambil alih kewenangan Jaksa Agung, kecuali ada
pengecualian-pengecualian secara tert ulis. Sebelum sampai di DPR, draft
UU dicap sebagai dokumen rahasia. DPR harus mempunyai UU pembentukan UU
sehingga akuntabilitas akan terwujud.

Saya melihat ada 17 Peraturan UU mengenai hak publik untuk mengakses
informasi secara umum.

UU No. 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok Kearsipan, harus diperhatikan
bahwa UU ini akan menghambat akses publik. Ada beberapa syarat untuk
mengakses informasi: Kejelasan tentang kerahasiaan, Personal and Privacy,
pembenahan publik mengenai public reco rd, mekanisme masyarakat untuk
mengakses, harus ada sanksi, dan budaya masyarakat. Saya ingin mengusulkan
bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas diperlukan UU mengenai hak publik.

Pertanyaan Sessi Pertama:

Jill (Telkom, Aceh):

Sekarang orang sering berlindung dibalik instansi. Bagaimana jika
kesalahan justru pada instansi?

Ferdinand (LSM) :

Berbicara mengenai kontrol (Akuntabilitas), apakah proses akuntabilitas
ini bisa lebih disederhanakan?

Tisna (Lawyer):

Kalau kita melihat kata akuntabilitas, mungkinkah kita bisa menyorot
akuntabilitas pemerintah diluar birokrasi? Adakah Indonesia Baru dengan
UUD 1945? Karena tidak ada Indonesia Baru tanpa konstitusi baru!
Akuntabilitas akan lebih akurat jika kita merekon struksi UUD 45.

Jawaban:

Sjahrudin Rasul:

Saya ingat ketika di Maros, Sulawesi Selatan. Kita secara konseptual sudah
melontarkan satu ide. Kita sudah berusaha. Usaha bukanlah seperti lampu
Aladin. Karena dengan pengertian yang benar dengan akuntabilitas,
perlahan-lahan ketika kita duduk di pemeri ntahan maka akan kita bisa
terapkan secara perlahan-lahan. Secara konsep kita sudah melontarkan
tetapi mengenai aplikasinya kita akan terus berdo'a agar bisa terus
bergulir di setiap instansi pemerintah.

Ismail Mohammad:

Semua saling terkait. Kesalahan masa lalu selalu dikait-kaikan. Dalam hal
ini yang kita coba tanamkan adalah satu instansi tidak akan berjalan tanpa
bantuan krunya. Apabila masing-masing commited dengan yang lainnya maka
akan menjadi satu kesatuan. Kita m enyadarkan bahwa pegawai dibayar untuk
berprestasi. Inti pengembangan akuntabilitas ini adalah keterkaitan antara
sektor publik harus seimbang dengan sektor pemerintahannya. Fokus kita
masih kepada pemerintah. Kita masih berusaha mengembalikan dahulu kebe
radaan instansi itu sendiri. Apa yang kita kembangkan belum merangkum apa
yang dimaksud sejauh mana partisipasi publik?

Intinya adalah bagaimana kita merubah paradigma yang lama yang harus kita
singgung. Hal-hal seperti itulah yang disoroti oleh BPKP. Dalam amandemen
dan UUD itu bukan bidang saya.

Muhaimin Iskandar:

Bagaimana semua yang dilakukan pemerintah secara informasi maupun data
bisa diakses. Banyak dari sistem Orba yang tersembunyi membangun
kinerja-kinerja yang su;it diakses oleh publik. Pada dasarnya apa yang
diberikan oleh BPKP yang bisa diketahui oleh pub lik, itulah yang membuat
masyarakat bisa mengontrol secara baik tanpa da hal yang anarkis. Yang
terjadi adalah kesadaran kontrol dibarengi oleh ketidakjelasan aspek
konstitusi dari sebuah mekanisme kontrol itu sendiri. Dari seluruh body
bangsa yang disebu t Indonesia baru memang sedang berproses. Diskusi
seperti ini merupakan rekomendasi untuk melakukan pembenahan terhadap apa
yang belum ada dan apa yang sudah ada. Saya kira kuncinya ada didiri kita
untuk mereformasi diri kita sendiri. Karena beban ini mer upakan beban
kita semua. Paling tidak kita masih banyak punya waktu untuk membenahi
semuanya.

Mas Ahmad Santosa:

Saya kira persoalannya apakah disoal penumpukkan kasus. Saya melihat
adalah soal independensi dan integritas kejaksaan. Sekarang ini dalam
rangka mewujudkan akuntabilitas dibentuklah komisi ombudsman. Sayangnya,
dibentuk oleh kepres dan bertabrakan oleh U U No. 28/1999 yang mempunyai
kesamaan wewenang. Saya lebih cenderung kepada Ombudsman. Dibentuk jangan
oleh kepres melainkan oleh UU. Peran jaksa agung yang lamban, bagaimana
membersihkan kejaksaan agung itu sendiri.

Pertanyaan Sessi Kedua:

Jasofi Bachtiar (Pemred Rakyat Merdeka):

Akuntabilitas tidak tergantung dengan UU. Apalagi UU yang dibentuk untuk
memberantas KKN tetapi tidak memberantas KKN: Itu omong kosong.
Pemberdayaan anggota legislatiflah yang pertama harus diperhatikan.

Zulkarnain (Kantor Wapres):

Saya melihat ada Komisi Ombudsman Nasional. Ada perbedaan dengan tromol
pos 5000. Sayangnya, tindak lanjut dari laporan tromol pos itu tidak ada.
Bagaimana dengan tindak lanjut KON itu sendiri? Akuntabilitas para menteri
kepada Presiden dan Wapres. Bagaim ana dengan akses masyarakat terhadap
hal tersebut?

Amien Sunaryadi:

Freedom of information menurut saya masih jauh untuk Indonesia. Ide yang
dilontarkan Mas Ahmad bisa diberikan kepada skup yang lebih kecil. Inpres
harus lebih diperkuat yang bisa memaksa instansi pemerintah. Perlu dibuat
UU berisikan hak kepada masyarakat .

Jawaban:

Mas Ahmad Santosa:

Ingat juga bahwa negara kita adalah negara hukum. Tidak bisa tanpa
legalitas. Jika tidak dengan UU, maka hak untuk publik tidak bisa
dipaksakan. Public record harus bisa terlaksana. Dalam konteks reformasi
saya melihat konstitusi reform harus dilakukan. L egislative reform dan
juga Judicial Reform. Bagaimana Mahkamah Agung harus dibersihkan dahulu
walaupun banyak resistensinya. Berikutnya reformasi penegak hukum itu
sendiri yang harus direformasi. Harus ada pembenahan public reform.

Muhaimin Iskandar:

Problem yang paling real adalah penegakkan hukum. Termasuk kontradiksi
dengan UU yang ada. Di banyak negara banyak perundang-undangan yang dibuat
dibandingkan di Indonesia. Meskipun pemberdayaan sudah dilakukan. Darimana
kita mulai perbaikan ini? Dari huk um.

Karena dengan hukum yang bisa ditegakkan maka kita bisa melakukan
semuanya. Pers, NGO dan pemerintah sendiri memang harus terus dilakukan
pemberdayaan. Mengenai usul Pak Amien Sunaryadi, saya sudah melakukan
pembicaraan dengan Pak Rasul mengenai inpres.

Ismail Mohammad:

Action. Merupakan tindak lanjut. Saya kaitkan konsep akuntabilitas ini
dengan waskat (pengawasan melekat). Dalam konsep akuntabilitas ini lebih
bersifat umum. Mencoba untuk memasyarakatkan apa itu akuntabilitas. Kita
ingin meberdayakan aparatur kita terle bih dahulu. Paling tiak kita
menginginkan instansi pemerintah mempunyai visi. Dengan demikian kita
tidak akan mengukur. Dalam konteks ini, dalam mengukur indikator saja kita
masih kewalahan. Kekhawatiran kita adalah yang akan tercipta adalah
formalitas se mata. Departemen tidak bisa memberikan informasi secara
menyeluruh karena konstitusi kita masih melarang hal itu. Dalam hal ini
sifatnya dalah membangun komitmen antara yang diatas hingga yang dibawah.

Sjahrudin Rasul:

Sudah ada paradigma baru di BPKP. Mengenai UU Akuntabilitas, sudah
disosialisasikan sejak tahun 1997. Laporan akuntabilitas ini harus
dikoreksi dengan aturan yang jelas. Minimal kita yang dipemerintahan harus
dipercaya dahulu dengan pelaksanaan akuntabili tas ini. Kita tidak
berbicara mengenai output saja melainkan income juga harus dibicarakan.
Jika ada UU nanti maka baru bisa dipertanggungjwabkan.

Jakarta, 31 Maret 2000

*******************************************************
Masyarakat Transparansi Indonesia
The Indonesian Society for Transparency
Jl. Ciasem I No. 1, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12180
Telp: (021)724-8848 ; 724-8849
Fax : (021)724-8849
email: mti@centrin.net.id
http://www.transparansi.or.id
*******************************************************

----- End of forwarded message from Masyarakat Transparansi Indonesia -----

---
RETURN TO Mailing List Center - <http://www.indopubs.com>
---