[INDONESIA-NEWS] KMP - Presiden Perlu Keluarkan Perpu Pengangkatan Hakim Ad Hoc

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon Apr 10 2000 - 17:10:29 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0004/11/NASIONAL/pres08.htm

   Selasa, 11 April 2000
   Presiden Perlu Keluarkan Perpu Pengangkatan Hakim "Ad Hoc"
   Jakarta, Kompas
   
   Ketidakpercayaan kelompok masyarakat terhadap para hakim, bisa
   dijembatani pemerintah dengan mengangkat hakim ad hoc, khususnya untuk
   kasus niaga, dan kasus-kasus korupsi. Akan tetapi usulan pengangkatan
   hakim ad hoc sekarang ini terbentur dengan mekanisme di Mahkamah Agung
   (MA) dan perundangan yang ada. Karena keadaannya mendesak maka
   presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
   Undang-undang (Perpu) untuk mengangkat hakim ad hoc, termasuk juga
   bila perlu meminta hakim asing sebagai penasihat para hakim.
   
   Hal tersebut disampaikan praktisi hukum yang juga anggota Komisi Hukum
   Nasional, Frans Hendra Winarta, dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan
   Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto, Minggu
   (9/4), di Jakarta.
   
   Frans Winarta menguraikan, pemerintah sebenarnya sudah sejak lama
   mengusulkan calon hakim ad hoc yang bukan hakim karier untuk
   Pengadilan Niaga, akan tetapi sampai saat ini mereka belum juga
   diangkat oleh MA sehingga Pengadilan Niaga kini menjadi salah satu
   tempat menjamurnya mafia peradilan. "Setahu saya pemerintah sudah
   mengusulkan tak kurang dari 10 nama, antara lain Bagir Manan,
   Sunaryati Hartono, kebanyakan memang untuk Pengadilan Niaga karena di
   sana yang paling parah. Tetapi pengangkatan mereka belum dilakukan
   oleh MA. Itu karena MA-nya memang memble," jelasnya.
   
   Melihat tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang begitu tinggi
   terhadap para hakim, lanjut Frans Winarta, cukup alasan jika presiden
   mengeluarkan Perpu tentang pengangkatan hakim ad hoc. Hakim ad hoc
   tersebut hendaknya juga bukan hanya untuk Pengadilan Niaga, tetapi
   juga untuk kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Sebelum kita
   meminta hakim asing, kita perlu mencoba dulu pakar hukum yang ada di
   negeri ini. Itu yang sebenarnya belum kita coba," ungkapnya.
   
   Hal senada disampaikan Bambang Widjojanto. Menurut dia, mekanisme
   pembentukan hakim ad hoc seharusnya dibuka untuk berbagai jenis kasus,
   bukan hanya Pengadilan Niaga dan usulan Pengadilan HAM yang saat ini
   masih dalam pembahasan. Terlebih untuk kasus korupsi atau lebih luas
   lagi KKN, terbukti bahwa putusan banyak hakim dalam kasus ini tidak
   memuaskan masyarakat sama sekali, sehingga masyarakat makin tidak
   percaya dengan institusi pengadilan.
   
   Meski demikian, Bambang mengingatkan, hakim ad hoc ini pun harus
   dipilih dengan sangat hati-hati sehingga akseptabilitas, kapabilitas,
   dan kredibilitasnya tidak diragukan masyarakat.
   
   Putus asa
   
   Frans Winarta menegaskan, usulan untuk mendatangkan hakim asing adalah
   satu ekspresi keputusasaan di masyarakat terhadap para hakim. Namun
   usulan ini tentu saja sulit dipenuhi karena peraturan perundangannya
   tidak memungkinkan, dan di sisi lain ada kaitannya juga dengan harga
   diri bangsa. Akan tetapi di sisi lain, dibangunnya supremasi hukum ini
   sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi, politik, sosial
   dan budaya. "Kalau pembangunan hukumnya tidak berjalan, maka
   pembangunan ekonomi yang ada adalah semu sebagaimana terjadi pada
   zaman Soeharto," jelasnya.
   
   Sebagai jalan tengahnya, Frans Winarta mengusulkan, bisa saja para
   hakim asing itu dijadikan penasihat atau konsultan para hakim di
   Indonesia, terutama di Pengadilan Niaga dan kasus KKN, dan kepada para
   hakim asing itu juga ditugaskan untuk membuat legal drafting putusan
   pengadilan.
   
   "Itu mungkin saja dilakukan karena jika melihat kenyataan yang ada,
   para hakim kita sebenarnya tidak mempunyai waktu untuk membuat legal
   drafting putusannya, sehingga mereka terbiasa menyerahkan pembuatan
   putusan kepada pihak lain. Tetapi di pengadilan, hakim kita yang
   membacakannya," papar Frans Winarta. (oki)

---
RETURN TO Mailing List Center - <http://www.indopubs.com>
---