[INDONESIA-NEWS] GAMMA - Cegah Otoritarianisme

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon Apr 24 2000 - 18:07:27 EDT


X-URL: http://www.gamma.co.id/artikel/pustaka/GM10004-54.shtml
                                                                         
   Nomor: 09-2 - 25-04-2000
   
Cegah Otoritarianisme

Duet Gus Dur-Megawati tak ubahnya kontinuitas Demokrasi Terpimpin dan Orde
Baru. Indonesia menjadi negara hukum demokratis atau otoriter?

   JUDUL BUKU 1 : ZAMAN KESEMPATAN
   
   Penulis
   : Eep Saefulloh Fatah
   
   Penerbit : Mizan, Bandung, Februari 2000, 340 halaman
   
   JUDUL BUKU 2 : MENUNTASKAN PERUBAHAN
   
   Penulis
   : Eep Saefulloh Fatah
   
   Penerbit : Mizan, Bandung, Februari 2000, 454 halaman
   
   DEMOKRATISASI di Indonesia terjadi sebagai sebuah peristiwa mendadak
   karena paksaan keadaan. Ia dijalankan tanpa ada kesiapan dari para
   pelaku politik untuk membangun sikap saling percaya. Kata
   demokratisasi pun menjadi mencemaskan. Perubahan memang berjalan
   sangat cepat. Namun, kearifan setiap pelaku yang terlibat di dalamnya
   tidak terbangun secepat jalannya perubahan. Tak heran bila akhirnya
   yang muncul adalah ancaman disintegrasi, baik vertikal maupun
   horisontal.
   
   Kedua buku ini mendudukkan demokratisasi dalam makna sebenarnya,
   seraya mencatat sejumlah bahaya yang bisa membelokkan masa transisi ke
   arah rekonsolidasi otoriterisme.
   
   Proses demokratisasi, menurut Eep, dengan dasar elaborasi teori Samuel
   Huntington (1991) serta Guillermo o'Donnel dan Phillip Schmitter
   (1993), berjalan melalui empat tahap. Pertama, yang disebut
   pratransisi, berjalan sebelum rezim otoriter runtuh. Tahap ini
   ditandai varian resistensi rakyat terhadap rezim semakin kuat, rezim
   mengalami perpecahan internal, militer mengalami disorientasi politik,
   dan terakhir rezim menghadapi krisis ekonomi dan politik yang makin
   tak terkelola.
   
   Kedua disebut liberalisasi politik awal. Ini ditandai dengan jatuhnya
   rezim lama, redefinisi hak-hak politik rakyat, terjadinya
   ketidaktertataan pemerintahan, ketidakpastian berkesinambungan di
   pelbagai bidang kehidupan, dan terjadinya ledakan partisipasi politik
   rakyat. Tahap ini biasanya ditutup dengan pemilu yang relatif
   demokratis dan pergantian pemerintahan.
   
   Tahap ketiga adalah transisi. Ini berlangsung setelah muncul
   pemerintahan baru yang bekerja dengan legitimasi memadai. Pemerintahan
   baru inilah yang menata kembali seluruh infrastruktur dan
   suprastruktur penyokong sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya
   guna menutup peluang siapa pun untuk menjadi diktator. Pemerintahan
   baru juga berusaha menjadi preseden moral bagi perbaikan mentalitas
   dan tabiat masyarakat yang menyeleweng dan korup.
   
   Keempat, konsolidasi demokrasi. Tahp ini ditandai dengan tampilnya
   orang-orang baru yang bersih dalam pemerintahan, amandemen konstitusi,
   partai politik, dan parlemen yang bekerja relatif demokratis. Selain
   itu, pemilu berikutnya terselenggara secara demokratis, sehingga
   menghasilkan pemerintahan yang basis legitimasinya makin kukuh. Tahap
   ini biasanya berlangsung lama karena harus menghasilkan pembenahan
   pola pikir (paradigma) dan perilaku menyimpang masyarakat.
   
   Pada pertengahan tahun 90-an, Indonesia sudah memasuki tahap
   pratransisi. Puncaknya saat Soeharto lengser pada 21 Mei 1998.
   Indonesia mengalami tahap liberalisasi politik awal pada masa
   pemerinta~han Habibie. Pada pemerintahan Habibie, kekuasaan mengalami
   desakralisasi dan degradasi kredibilitas, pembangunan mengalami
   demitologisasi, hak-hak politik rakyat diredefinisi, sejarah
   direinterpretasi, dan informasi mengalami pluralisasi. Tahap ini
   ditutup dengan Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999. Tampilnya Gus Dur
   dan Megawati sebagai pengendali pemerintahan menandakan masuknya
   Indonesia ke tahap transisi menuju demokrasi.
   
   Sayangnya, belum ada jaminan transisi demokrasi bergerak secara
   otomatis ke arah instalasi demokrasi, apalagi masuk ke tahap
   konsolidasi demokrasi. Indonesia pasca-Soeharto- lazimnya berbagai
   negara yang mengalami kegagalan sistem otoriterisme-tengah memasuki
   episode negosiasi demokrasi di antara berbagai kekuatan politik
   militer, mahasiswa, mosleem politics, dan grassroot politics.
   
   Episode ini bisa berakhir dengan berjayanya kembali sistem otoriter.
   Tapi, bisa pula melangkah ke arah instalasi demokrasi - untuk kemudian
   berproses menuju konsolidasi demokrasi. Harapannya, Indonesia menjadi
   the world 's third largest democracy, setelah India dan Amerika
   Serikat.
   
   Kini, pemerintahan Gus Dur ibarat mendayung sampan di antara dua
   karang kecenderungan: menjadi negara hukum yang demokratis atau malah
   terperosok kembali ke dalam kubangan kekuasaan otoriter. Duet Gus Dur
   - Mega dalam mewujudkan demokrasi, penegakan hak asasi manusia,
   supremasi hukum, good governance, dan stabilitas politik justru
   terganjal diri mereka sendiri. Mereka berdua tak ubahnya kontinuitas
   Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru karena punya kecenderungan otoriter
   dan patrimonial.
   
   -Arief Fauzi Marzuki, mahasiswa Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah
   Surakarta (UMS)
   

---
RETURN TO Mailing List Center - <http://www.indopubs.com>
---