[INDONESIA-L] KMP - Banser dan PDI-P akan Hilangkan Sifat Militeristik

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed May 10 2000 - 16:28:14 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/11/utama/bans01.htm

   Kamis, 11 Mei 2000
   Banser dan PDI-P akan Hilangkan Sifat Militeristik
   Jakarta, Kompas
   
   Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P)
   dan Barisan Serba Guna Nahdlatul Ulama (Banser NU) sedang merancang
   pola dan fungsi baru untuk menghilangkan sifat militeristik dari
   satuan tugas (satgas)-nya. Mereka, antara lain, akan mengubah atribut
   dan seragam yang mencerminkan ciri-ciri militer.
   
   Hal itu dikemukakan Imam Mundjiat, Ketua DPP PDI-P Bidang Kader dan
   Lembaga Nonstruktural yang mengurusi Satgas PDI-P, dan Ketua GP Ansor
   Syaifullah Yusuf, yang dihubungi Kompas secara terpisah hari Selasa
   dan Rabu (10/5).
   
   Menurut Imam, DPP PDI-P mengakui banyak fungsi dari Satgas PDI-P yang
   disalahgunakan. Saat ini, salah satu departemen yang sedang dibentuk
   DPP PDI-P, yakni Departemen Satgas dan Pos Komando (Posko), akan
   membuat pola penyempurnaan fungsi Satgas PDI-P. "Departemen ini akan
   membuat pola, bagaimana bentuk satgas, mekanisme kerja, pendataan, dan
   bagaimana pendidikannya. Akan tetapi, yang penting, ada pembedaan
   fungsi supaya tidak tumpang tindih dengan fungsi militer," kata Imam.
   
   Setelah menyusun pola tersebut, DPP PDI-P akan meminta masukan dari
   seluruh cabang PDI-P, komponen masyarakat lain, serta dari kalangan
   militer dan kepolisian, bagaimana sebaiknya pola dan fungsi Satgas
   PDI-P.
   
   Penyempurnaan pola dan fungsi itu dilakukan, kata Imam, karena pada
   masa lalu banyak fungsi Satgas PDI-P yang disalahgunakan, baik oleh
   beberapa pengusaha maupun oleh kalangan partai sendiri. Padahal,
   sesungguhnya, Satgas PDI-P itu hanya digunakan untuk keperluan
   internal partai, yakni untuk menjaga ketertiban dan keamanan
   pelaksanaan kegiatan organisasi.
   
   "Ada personel satgas yang menyalahgunakannya untuk memeras pengusaha
   atau teman-teman PDI-P sendiri untuk meminta uang. Kami menyadari
   memang itu bukan total kesalahan teman-teman Satgas. Akan tetapi,
   masalahnya kami sendiri (DPP PDI-P) belum jelas membuat polanya,"
   katanya.
   
   Beberapa pola yang akan dikembangkan antara lain pembatasan jumlah
   satgas di tiap cabang, sehingga tertib dan terdata. Juga ditunjuk
   penanggung jawab Satgas PDI-P di masing-masing cabang. Demikian pula
   dengan seragam, akan dicarikan seragam yang tidak tumpang tindih
   dengan seragam militer.
   
   "Sebaiknya, seragam jangan menyerupai seragam militer. Untuk itu, kami
   memikirkan untuk mempertahankan warna hitam-hitam, sehingga masyarakat
   tahu itu berbeda dengan militer atau Banser. Sebetulnya, kami sudah
   mencoba, misalnya dengan satgas pecalang di Bali dan satgas jagabaya
   di Jawa Tengah, yang memakai pakaian adat lokal," kata Imam.
   
   Situasi kritis
   
   Ketua Umum GP Ansor Syaifullah Yusuf juga mengatakan hal senada. PP GP
   Ansor akan mengusulkan perubahan atribut dan seragam Banser dengan
   meninggalkan ciri-ciri militer. "Kami sudah lama berniat mengubah
   seragam Banser, tetapi itu tidak bisa dilakukan seketika. Sebab, 90
   persen seragam itu dibeli sendiri oleh anggota," ujarnya.
   
   Perubahan atribut dan seragam, kata Syaifullah, memang sangat mendesak
   dilakukan agar gejala militerisme tidak berkembang di tubuh Banser.
   "Saya sendiri menginginkan Banser lebih didayagunakan pada situasi
   kritis seperti bencana alam dan sejenisnya. Kami sudah menurunkan
   Banser untuk memberi bantuan kemanusiaan di Kalimantan Barat, ketika
   terjadi kasus SARA di sana," ujarnya.
   
   Syaifullah tidak menolak kesan bahwa Banser bertingkah laku seperti
   militer. "Makanya, sejak awal saya selalu mengingatkan bahwa dengan
   terpilihnya Abdurrahman Wahid, tidak berarti Banser menjadi anak emas
   yang hanya ikut apa kata pemerintah. Banser tetap harus kritis dan
   tidak bertindak sewenang-wenang," ujarnya.
   
   Di beberapa daerah, seperti Blitar dan Jombang, kata Syaifullah,
   penampilan Banser sudah tidak lagi bersifat militeristik. "Mereka
   punya seragam hitam, hanya di bagian saku dan lengan yang
   loreng-loreng," ujarnya.
   
   Apel Kokam
   
   Sementara itu, di tengah kritik merebaknya militerisme di tubuh sipil
   seperti yang ditunjukkan satgas partai politik (parpol), Korps
   Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) siap menggelar apel
   akbar di Stadion Utama Senayan, 8 Juli mendatang, saat berlangsungnya
   Muktamar Muhammadiyah, lengkap dengan seragam lorengnya ala militer.
   "Ini yang sedikit saya sesalkan. Sebab, mungkin, seragam Kokam belum
   sempat diganti seragam sipil dan masih memakai seragam loreng-loreng,"
   kata Joko Susilo, anggota Komisi I DPR yang juga kader Muhammadiyah,
   Rabu.
   
   Susilo mengakui, Kokam atau Simpatik (satgas Partai Amanat
   Nasional-Red) akan mengalami redefinisi program, antara lain dengan
   menghapus seragam loreng ala militer dan akan diganti menjadi seragam
   sipil. Bahwa sebaiknya satgas partai/ ormas dibubarkan, kata Susilo,
   hal itu tergantung kepada pimpinan parpol/ormas yang bersangkutan.
   
   Menurut Susilo, tidak mudah membubarkan Satgas Banser ataupun Kokam
   dengan alasan kedua satuan tugas itu lahir karena berkaitan dengan
   sejarah penumpasan orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI).
   
   Koordinasi aparat
   
   Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Adhyaksa
   mengusulkan, satgas parpol maupun ormas menanggalkan atribut berbau
   militer. Namun, mereka yang sudah biasa menggunakan atribut militer
   itu sekalian saja "diserahkan" kepada aparat dan dilatih dasar-dasar
   kemiliteran untuk bertugas mengamankan masyarakat.
   
   "Lebih baik mereka dikoordinasikan langsung oleh aparat. Mereka kan
   bisa menjadi seperti kamra (keamanan rakyat) dan bertugas membantu
   masyarakat. Atau, dengan dilatih itu mereka bisa menjadi pasukan
   cadangan nasional. Namun koordinasi satgas itu dilakukan oleh aparat,
   terutama kepolisian," tuturnya lagi.
   
   Adhyaksa mengakui dirinya sudah berbicara dengan beberapa pengurus
   ormas kepemudaan yang anggotanya mengenakan seragam mirip militer.
   Mereka setuju untuk segera mengganti seragam itu. "Namun, yang lebih
   sulit adalah mengubah mental mereka. Ini harus dilakukan bertahap,"
   ucapnya lagi. (bur/mba/tra/pep)

---
Now available!  Indonesia Publications' Briefing Books:

1) Aceh (154 pp., $44) 2) The Indonesian Military Elite (115 pp, $34) 3) The Petition of 50 Group and the Tanjung Priok Incident (100 pp, $30) 4) Political Islam in Indonesia (170 pp, $51) 5) Irian Jaya (126 pp, $38) 6) Indonesia's Economy (369 pp, $102) 7) Law and Political Liberty in Indonesia (679 pp, $202) 8) Transmigration, Environment, and Indigenous Peoples (301 pp, $86) 9) East Timor (843 pp, $222) 10) Recent Dissertations on Indonesia (788 pp, $222 )

Postage fee $4 _each_ surface, $12 airmail. Briefing Books not sent by surface outside US/Canada. Payment by Visa or Mastercard preferred. Please email orders to apakabar@radix.net or send by post to Indonesia Publications, 7538 Newberry Lane, Lanham, Maryland 20706, USA. An online order form is available if needed. ---