[INDONESIA-L] IBRAHIM ISA - Apa Gus Dur Melakukan Nepotisme?

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri May 19 2000 - 16:54:12 EDT


From: "Ibrahim Bramijn" <herri@worldonline.nl>
To: <herri@worldonline.nl>
Subject: Kolom IBRAHIM ISA: APA GUS DUR MELAKUKAN NEPOTISME?
Date: Fri, 19 May 2000 21:24:39 +0200

Kolom: IBRAHIM ISA
--------------------------
19 Mei, 2000

APA GUS DUR MELAKUKAN _NEPOTISME_?
Sejak berdirinya Republik Indonesia (1945), segala sesuatu yang bersangkutan
dengan pemerintahan Republik, baik itu kabinet parlementer Syahrir, begitu
juga kabinet-kabinet parlementer sesudah pemilihan umum pertama yang
demokratis di Indonesia, pada tahun 1954; selanjutnya kabinet presidensil
yang dipimpin oleh mantan presiden Sukarno, sesudah Dekrit Presiden Kembali
Ke UUD-45; pada masa-masa itu masalah n e p o t i s m e, tidak pernah
jadi persoalan besar. Dalam periode tsb nepotisme bukannya tidak ada
samasekali. Ketika itu nepotisme tidak merupakan masalah meluas yang begitu
sibuk dan serius dipersoalkan, seperti halnya pada periode Orba.
Sampai-sampai ada singkatan (acronym) yang amat populer sekarang ini, yaitu
KKN, yang diantaranya dimaksudkan n e p o t i s m e (N). Sebab yang pokok,
mengapa huruf <N> itu begitu _populer_, karena memang, adalah sejak
berdirinya Orba itulah , nepotisme itu dipraktekkan, dengan begitu luas,
begitu menyeluruh, menyolok dan merajalela. Nepotisme merupakan instrumen
politik dan kekuasaan yang penting dari Orba. Pada era Orba, nepotisme telah
sempat merusak moral dan mental bangsa dan sendi-sendi mekanisme
pemerintahan, sehingga tidak dapat lagi berfungsi secara normal dan efisien.

Nepotisme, seperti halnya _Dwifungsi ABRI_, menjadi salah satu cara dan
sistim kekuasaan Orba. Nepotisme berkembang menjadi kultur dari kehidupan
berpolitik dan bernegara Orba, menjadi salah satu ciri khas kultur Orba.
Kalau dipertanyakan, apakah ciri-ciri dari kekua-saan Orba, maka jawabnya
a.l. adalah: Lahir, berkembang, terkonsolidasi dan berkuasanya sistim
nepotisme. Yang parah ialah, bahwa nepotismenya Orba itu , khususnya
nepotisme
nya Suharto, itu dimanfaatkan terutama untuk melakukan hal-hal yang
melanggar hukum. Teristimewa untuk memperkaya diri, keluarga, kroni-kroni
dan klik mereka, melalui korupsi besar-besaran atas kerugian masyarakat,
negeri dan negara. Periksa saja keluarga Cendana. Dari kekayaan orang
perorangnya, fungsi politik dan ekonominya, akan jelas, betapa hebatnya
nepotisme dipraktekkan oleh mantan presiden Suharto dan kliknya. Juga bisa
diperiksa keadaan keluarga tokoh-tokoh dan elite politik dan militer
lainnya. Pada pokoknya serupa.

Nepotisme digunakan sebagai instrumen untuk melestarikan kekuasaan, dengan
menindas dan mempersekusi warganegara yang menuntut transparansi, serta
hak-hak demokratis dan HAM-nya, yang memberikan kritik terhadap penguasa.
Nepotisme pada era Orba bisa berlangsung begitu lama, selain karena bertumpu
pada _Dwifungsi Abri_, juga karena tiadanya pembatasan masa jabatan presiden
RI. Nepotismenya Orba eksis di atas dasar ketiadaan _rule of law_.

                                                                  *

N e p o t i s m e adalah suatu cara yang dipraktekkan sejak terbentuknya
kekuasaan perorangan atau keluarga-keluarga yang merajai sesuatu wilayah
tertentu. Hal itu berlaku, baik di zaman perbudakan, feodalisme (terutama),
kapitalisme, dalam periode ketika berdiri negeri-negeri yang digolongkan
_blok-sosialis_, sampai pada era _globalisasi_, sekarang ini. Tetapi,
nepotisme, kongkritnya mulai meluas digunakan oleh penguasa, pada zaman
perte-
ngahan dan era renaissance oleh kaum penguasa. Khususnya dilakukan oleh para
paus. Sering sekali, jabatan-jabatan kekuasaan penting _dihadiahkan_ kepada
_para kemenakan_ paus, yang sebenarnya adalah anak kandung paus-paus itu,
yang dirahasiakan.

Nepotisme adalah suatu kebijaksanaan yang mempreoritaskan pemberian
(biasanya jabatan-jabatan penting) kepada sanak keluarga atau orang-orang
terdekat para penguasa. Praktek serupa itu, kecuali sebagai pemberian
kedudukan atau semacam hadiah kepada sanak keluarga, atau orang-orang dekat
dengan penguasa, juga semacam cara yang merupakan salah satu bagian dari
paket untuk melestarikan kedudukan kekuasaannya. Nepotisme ditujukan untuk
menjamin kesetiaan terhadap penguasa utama, dari orang-orang bawahan ataupun
pembantu-pembantu penguasa, dalam urusan pemerintahan, militer, dll.

                                                                       *

Pemerintahan Suharto dan Habibie beserta birokrasi dan militernya, telah
_mewariskan_ kepada Gus Dur dan Megawati, suatu struktur dan sistim
kekuasaan yang bobrok, korup, konspiratif, yang dicirikan oleh a.l.
nepotisme. Pemilihan umum 7 Juni 1999, yang pertama kali dilakukan secara
transparan dan demokratis sejak periode Orba-nya Suharto, telah secara
_otomatis_ sedikit banyak melakukan pengkoreksian atas warisan nepotisme
pada lembaga DPR/MPR. Ini suatu langkah, yang disambut masyrakat sebagai
langkah menuju ke arah alam demokrasi.

Namun, bila dipertanyakan tanpa tedeng aling-aling:Apakah praktek nepotisme
yang selama ini merupakan hal yang _normal_ dilakukan oleh setiap penguasa,
bisa dihapuskan samasekali, umpamanya dalam suatu _clean government_? Maka
jawaban yang harus diberikan secara jujur, ialah: TIDAK!. Tidak mungkin
samasekali menghilangkan praktek yang samasekali bebas dari nepotisme.

Apakah nepotisme yang dipraktekkan pada derajat dan intensitas yang
berbeda-beda itu, bukannya sesuatu yang inheren pada setiap kekuasaan,
apapun dasar ideologi dan prinsip politiknya? Maka (kemungkinan besar)
jawabannya adalah_ Ya!. YA BESAR!

Karena setiap pemimpin yang baru memegang tampuk kekuasaan pemerintahan atau
badan kekuasaan lainnya, memerlukan orang-orang yang bisa sepenuhnya
dipercayainya, untuk membantu sang pemimpin itu, dalam pekerjaan
pemerintahan. Ini terjadi setiap kali, ada penggantian pemerintahan. Ini
terjadi sesudah setiap pemilu di negeri yang betapa majunyapun perkembangan
sistim demokrasinya. Tengoklah Amerika Serikat, yang dianggap _embah-nya_
demokrasi. Setiap kali sesudah pemilihan presiden yang dilakukan setiap
empat tahun sekali, pergantian personil itu terjadi. Sang pemimpin baru,
memerlukan orang-orang yang ia tahu betul akan mampu melaksanakan program
politiknya, dan yang bisa dijagakan kesetiaannya terhadap sang pemimpin tsb.
Di AS, itu dilakukan Roosevelt, Truman, Eisenhower, dan belakangan dengan
Bill Clinton. Sesudah Bill Clinton turun nanti, pasti akan ada lagi
pergantian personalia pemerintahan di bidang-bidang kekuasaaan yang
penting-penting, sesuai dengan penilaian presiden yang baru terpilih nanti.
Tetapi, kiranya praktek ini, belum bisa, bahkan tidak tepat bila dikatakan
sebagai nepotism, seperti nepotisme yang dilakukan oleh mantan presiden
Suharto dan pejabat-pejabat tinggi Orba.

Maka, apakah Gus Dur dan juga Mega, dan para pejabat tinggi lembaga
kenegaraan di DPR seperti Akbar Tanjung , di MPR seperti Amien Rais,
sedikit banyak, juga melakukan semacam nepotisme? Bisa dipastikan, bahwa
hal itu mereka lakukan juga. Tentu, tidak persis sama antara apa yang
dilakukan Gus Dur dengan apa yang dilakukan oleh Suharto. Antara praktek
_nepotismenya_ Gus Dur dengan nepotismenya Suharto, misalnya, itu
perbedaannya seperti api dengan air. Sama-sama merupakan enerzi alamiah,
tetapi kwalitasnya amat berbeda.. Dan, disini masih boleh dipertanyakan,
apakah, apa yang dilakukan Gus Dur itu, sudah merupakan cara penting dari
sistim management beliau? Sehingga sudah bisa dirumuskan sebagai suatu n e
p o t i s m e. Dan yang lebih penting lagi, praktek menempatkan pada jabatan
penting, orang yang bisa dipercaya; hal itu diabdikan pada kepentingan
politik yang yang bagaimana? Kepentingan keseluruhan, kepentingan umum,
ataukah kepentingan pribadi atau sekelompok?

                                                                      *

Kita teruskan memasuki masalah ini: Gus Dur dipilih menjadi prsiden, dan
dengan itu harus mengurus negara dengan bersandar pada birokrasi dan aparat
militer warisan Orba. Suatu warisan yang sarat muatan dengan praktek-praktek
kolusi, korupsi, nepotisme, oportunisme, _asal bapak senangisme_, intrik,
konspirasi dan segala macam atribut jahil lainnya lagi. Gus Dur harus
membereskan semua ketidak beresan itu. Itu tugas dia, sebagai kepala negara
dan kepala pemerintah yang dipercayai dan didukung oleh rakyat. Dimana
rakyat meletakkan harapan yang teramat besar pada Gus Dur dan Mega.

                                                                    *

Dihadapkan pada tugas nasional yang amat berat dan di bawah sikon yang
demikian itu, bisakah Gus Dur bersandar pada warisan Orba itu? Bisakah Gus
Dur bersandar pada kabinetnya yang _harap dimaklumi_ itu? Yang terdiri dari
tidak sedikit _orang-orang lama_. Pasti tidak. Jelas, diantara anggota MPR,
yang punya hak kedaulatan tertinggi itu, masih cukup besar jumlahnya
anggota-anggota yang sesungguhnya bukan Reformis ataupun Demokrat. Banyak
yang gadungan, yang oportunis, yang amat peka dengan _money politics_.
Karena Gus Dur bisa menjadi presiden, berkat topangan suara dari
parpol-parpol dan anggota-anggota MPR semacam itu, maka tidak bisa lain
beliau harus melakukan kompromi tertentu. Kabinet Gus Dur, yang
sesungguhnya menurut Konstitusi adalah kabinet presidensiil, tetapi dalam
menyusunnya , memerlukan _jaminan_ empat orang lainhnya, yaitu Megawati,
Wiranto, Amien Rais dan Akbar Tanjung. Dilihat secara kongkrit Amien Rais,
sandarannya sebenarnya banyak orang-orang asal Orba. Apalagi Akbar Tanjung,
dari Golkar. Bukankah Golkar adalah partai sandarannya Orba dari awal
sampai akhir. Kabinet Gus Dur juga harus dapat jaminan Jendral Wiranto pula,
dedengkotnya Abri, yang setia pada mentornya, mantan presiden Suharto.

Kabinet Gus Dur itu populernya, atau sinisnya dibilang orang sebagai produk
dari praktek _dagang sapi_. Terbentuklah kabinet _koalisi nasional_ yang
menurut kata-kata Gus Dur, adalah merupakan kabinet _yang harap dimaklumi_.
Maksudnya , pemerintah yang terbentuk itu, bukanlah suatu team
manager-manager yang ideal untuk melaksanakan tugas Reformasi,
Demokratisasi dan pemulihan ekonomi negeri. Ditambah lagi, dengan adanya
tugas nasional yang amat krusial, yaitu, mencegah terbalkanisasinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, bagaimana mau kiprah dalam keadaan demikian. Karena, terus terang
saja, Gus Dur tidak mungkin dan tidak bisa bersandar pada kabinet _jaminan_
itu, maka beliau mulai melakukan _operasi canggih_, agar ada syarat riil
pada beliau untuk melakukan tugas-tugas berat itu. Tanpa syarat yang
dimaksudka itu, Gus Dur tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin berhasil,
jika harus besandar pada menteri-menteri yang _jaminan_ 4 tokoh elite
lainnya itu..

Maka Gus Dur mulai, dengan mengangkat orang-orang terdekat, yang bisa
disandari dan dipercayainya, yang punya komitmen Reformasi dan
Demokratisasi serta HAM yang mantap. Gus Dur mengangkat Marsilam
Simanjuntak, lalu menempatkan Bondan Gunawan di Sekretariat Negara. Beliau
mempekerjakan puterinya, Yeni, yang berfungsi sebagai _mata Gus Dur_ karena
beliau tidak bisa membaca. Lalu beliau memberhentikan menteri Hamzah Haz,
selanjutnya memberhentikan Jendral Wiranto. Sebelumnya telah menempatkan
Laksamana Widodo dari ALRI menjadi Pangab, sesuatu yang merupakan
penerobosan terhadap mitos bahwa ABRI harus dengan sendirinya dipangabi oleh
jendral AD.

Juga sekaligus beliau menggaris bawahi bahwa Indonesia, sesungguhnya
merupakan negara maritim, di mana angkatan laut dan angkutan laut merupakan
masalah yang jadi garis hidup penting kehidupah bangsa dan negeri..Yang
paling belakangan ini, Gus Dur menggantikan menteri-menteri Laksamana
Sukardi dan Jusuf Kalla dengan Rozi Munir dan Panjaitan. Meskipun pasti Gus
Dur punya alasan kuat untuk tindakannya itu, namun banyaknya reaksi orang
terhadap langgam memimpin Gus Dur dalam masalah ini, patut menjadikan orang
prihatin. Lalu Gus Dur menempatkan Gus Im, adiknya sendiri, sebagai staf
akhli di BPPN. Gus Dur sedang sibuk mengubah yang semula adalah kabinet
_jaminan_ lima orang, menjadi kabinet presidensiil.

Apa yang beliau kerjakan itu adalah konstitusional. Termasuk dalam
batas-batas haknya sebagai presien. Termasuk hak prerogatifnya. Perlu
ditekankan disini, bahwa masalah prerogatif memamg penting. Tetapi yang
lebih penting lagi, ialah bahwa team manager-manager dalam kebinetnya, harus
terjamin setia padanya sebagai presiden, bertanggung-jawab sepenuhnya kepada
presiden, dan bukan kepada partai-partainya masing-masing. Gus Dur bermaksud
untuk bisa mengkelola negeri ini dengan suatu kabinet presidensiil yang bisa
disandarinya. Yang kompak dan bisa saling bekerjasama dengan harmonis. Dalam
merealisasinya, berlangsunglah disini, kalau tokh mau dibilang begitu,
praktek semacam nepotisme. Yang penting ialah, bahwa yang dikerjakannya itu
tetap dalam batas-batas hak-hak beliau sebagai presiden. Namun, lebih
penting lagi ialah: Langkah-langkah dan kebijaksanaan beliau itu benar-benar
ditujukan agar pemerintahannya bisa berjalan lebih lancar, terbanding dengan
susunan yang dapat _ jaminan_itu.

Gus Dur telah dipilih untuk melaksanakan tugas sesuai dengan GBHN dan atas
dasar UUD-45, untuk masa kerja lima tahun lamanya. Memberikan kesempatan
kerja kepada pemerintahan Gus Dur yang tugasnya begitu berat, bukan saja
sesuatu yang pantas, tetapi juga sesuatu yang merupakan kewajiban setiap
warganegara. Selama Gus Dur tidak membelakangi GBHN, tidak melanggar UUD
negara, tidak melakukan tindakan kriminil, maka selama itu beliau harus
diberi kesempatan kerja. Mengajukan kritik terhadap setiap kekurangan
pemerintah juga adalah tugas penting, tidak saja dari DPR dan MPR, tetapi
juga dari seluruh masyarakat. Kritik masyrakat tidak saja harus ditujukan
kepada Gus Dur sebagai presiden, begitu beliau melakukan tindakan yang
merugikan. Kritik-kritik juga perlu ditujukan kepada anggota-anggota
DPR/MPR, dan pimpinan-pimpinannya, yang sudah dipilih rakyat untuk jangka
waktu lima tahun, apabila ternyata para anggota DPR/MPR itu tidak, atau
kurang bertanggung jawab dalam pekerjaannya atau kalau melakukan tindakan
keliru.* * * *

----- End of forwarded message from Ibrahim Bramijn -----

---
Lifetime _email_ subscription to all 5 (five) lists now available for a
one-time donation of US$250 to support Indonesia Publications' online
projects. Email apakabar@radix.net to make all arrangements.

INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives> INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives> INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives> INDONESIA-POLICY - <http://www.indopubs.com/tarchives> INDONESIA-DOCS - <http://www.indopubs.com/darchives>

SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html> SEARCH YEAR 2000 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net> SEARCH 1990-1999 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net/search-all.html>

RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com> ---