[INDONESIA-NEWS] KMP - Seluruh Fraksi MPR Tolak Pencabutan Tap No 25/MPRS/1966

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon May 29 2000 - 17:53:54 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/30/nasional/selu06.htm

   Selasa, 30 Mei 2000
   Rapat PAH II BP MPR tentang Tap No XXV/MPRS/1966
   Seluruh Fraksi Tolak Pencabutan
   Jakarta, Kompas
   
   Usul Presiden Abdurrahman Wahid soal pencabutan Ketetapan (Tap) MPRS
   Nomor XXV/MPRS/1966 yang menjadi polemik publik selama dua bulan
   terakhir, akhirnya kandas. Hal itu terjadi setelah seluruh Fraksi MPR
   yang ada di Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja (PAH II BP) MPR menolak
   usulan pencabutan Tap MPRS tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia
   dan Pelarangan Penyebaran Ajaran Komunisme dan Maxisme/Leninisme itu.
   Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB) akhirnya ikut menolak usulan
   itu. Rapat yang dipimpin Ketua PAH II BP MPR Rambey Kamarulzaman
   berlangsung, Senin (29/5). Anggota Fraksi Utusan Golongan Syafrin
   Romas yang mendukung usulan F-KB soal pencabutan Tap MPRS XXV/ 1966
   itu sempat mengusulkan adanya penambahan pasal pada Tap tersebut, yang
   intinya agar tidak ada lagi sikap diskriminatif pemerintah terhadap
   anak-cucu PKI. Tetapi usul ini pun akhirnya ditolak seluruh Fraksi.
   
   Hajriyanto Y Thohari, tokoh muda Muhammadiyah yang kini duduk di
   Fraksi Partai Golkar (F-PG) menegaskan, pihaknya menolak usul F-KB
   karena tidak hanya PKI saja yang mengalami diskriminasi oleh
   pemerintah, tetapi juga Masyumi dan PSI. "Ingat, Sjahrir harus mati di
   tahanan oleh pemerintah dan itu tidak dipersoalkan," katanya.
   
   Hajriyanto yang dikenal sebagai kolumnis ini menjelaskan lebih lanjut,
   kalau usulan F-KB itu diakomodir, maka terkesan memperlakukan PKI
   sebagai anak emas. "Karena tidak ada yang istimewa dari usulan F-KB
   itu, maka kami (F-PG) menolaknya. Subtansinya sih oke-oke saja, tetapi
   FKB bisa mengusulkan pasal itu di Tap MPR tentang Hak Asasi Manusia,"
   katanya.
   
   Chozin Chumaidy dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR
   dalam rapat itu sempat membacakan sikap fraksinya. F-PPP, menurut
   Chozin, sama sekali tidak melihat adanya diskriminasi atau semangat
   diskriminasi dalam pasal atau butir-butir Tap MPRS. "Justru Tap MPRS
   tersebut untuk menegakkan demokrasi dan melindungi HAM," ujarnya.
   
   Chozin menambahkan, kalau pada masa lalu terjadi perlakuan yang
   diskriminatif terhadap keluarga atau putra-putri PKI adalah bukan
   terletak pada substansi dan butir-butir Tap MPRS tersebut, akan tetapi
   lebih pada tindak dan perilaku aparat yang tidak lepas dari kebijakan
   politik yang harus dilakukannya pada waktu itu, yang berorientasi pada
   pendekatan preventif.
   
   "Secara jujur warga PPP pun pernah merasakan adanya perlakuan
   diskriminatif, khususnya diskriminasi politik. Itulah kebijakan
   politik pada masa lalu," kata Chozin seraya menambahkan, tidak ada
   alasan kuat dan signifikan untuk meninjau dan mencabut Tap MPRS itu.
   
   Peluang terbuka
   
   Taufikurrahman Saleh dari F-KB mengaku tidak merasa "dikeroyok" atau
   "dikerjain" fraksi-fraksi lain soal penolakan usul pencabutan Tap MPRS
   itu. "Biar sajalah, ini kan namanya demokrasi," katanya di sela-sela
   rapat. Tetapi dia memberi alasan mengapa fraksinya tetap mengusulkan
   agar usul Presiden Abdurrahman Wahid yang mengusulkan pencabutan Tap
   MPRS itu diakomodir.
   
   "Sudah waktunya kita mengadakan rekonsiliasi nasional dengan keluarga
   atau anak-cucu PKI yang menjadi korban diskriminasi pemerintahan masa
   lalu. Untuk itu F-KB mengusulkan pasal tambahan dalam Tap MPRS itu
   untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh
   komponen bangsa. Negara tidak boleh lagi intervensi terhadap persoalan
   HAM dan demokratisasi," papar Taufikurrahman.
   
   Ditanya apakah penolakan ramai-ramai terhadap usul F-KB menncerminkan
   satu bentuk "hukuman" fraksi-fraksi lain terhadap FKB, Taufikurrahman
   tidak melihat ke arah itu. "Dibilang mereka memvonis kita (F-KB) juga
   tidak enak. Tetapi intinya kita ingin demokratis sajalah jangan sampai
   terkesan adanya politicking baik dalam mengajukan usul maupun
   penolakan terhadap usul itu," katanya.
   
   Apakah ini salah satu kelemahan dari lobi F-KB yang tidak bisa
   meyakinkan fraksi lain, Taufikurrahman juga menolak anggapan itu.
   Ditegaskan, pihaknya tidak akan putus asa memperjuangkan usul
   pencabutan Tap MPRS itu di rapat gabungan BP MPR yang akan dilakukan
   menjelang Sidang Umum MPR Agustus 2000. "Kemungkinan masih terbuka
   buat F-KB," katanya dengan nada optimis.
   
   Tetapi Ketua PAH II BP MPR Rambey Kamarulzaman usai rapat menegaskan,
   sebenarnya keinginan F-KB untuk memperjuangkan pencabutan Tap MPRS itu
   sudah tidak ada lagi. Alasannya, apa yang diusulkan pada rapat
   gabungan BP MPR itu hanya yang menyangkut rancangan-rancangan
   ketetapan (Rantap) yang sudah digodok di PAH II BP MPR. "Tidak mungkin
   dalam rapat gabungan BP MPR itu ada usul penambahan Rantap baru,"
   tandasnya. (pep)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---