[INDONESIA-NEWS] KMP - 29 Anggota DPRD Kalteng Terlibat Suap

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon May 29 2000 - 17:54:41 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0005/30/nasional/angg06.htm

   Selasa, 30 Mei 2000
   29 Anggota DPRD Kalteng Terlibat Suap
   Jakarta, Kompas
   
   Hasil investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap proses
   pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)
   periode 2000-2005 menunjukkan, 29 dari 45 anggota DPRD Kalteng,
   terindikasi kuat terlibat suap.
   
   Setiap anggota DPRD itu, menerima uang sebesar Rp 100 juta hingga Rp
   150 juta. Bahkan, mereka juga menerima suap dari semua kandidat
   Gubernur dan Wagub yang nilai antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta.
   
   Hal itu diungkapkan Koordinator Badan Pekerja (KBP) ICW Teten Masduki
   didampingi Koordinator Program ICW sekaligus ketua tim investigasi
   Donny Ardyanto dalam konferensi pers, Senin (29/5), di Jakarta.
   
   Selain itu, menurut Teten, ICW juga menemukan bukti baru berupa
   kuitansi pembayaran dari Asmawi Agani (Gubernur Kalteng) kepada Ketua
   Majelis Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalteng Rangkap I Nau
   sebesar Rp 150 juta. Kuitansi tertanggal 15 Februari 2000 itu,
   bertuliskan, "Untuk pembayaran, dukungan atas tercalonnya saya menjadi
   Gubernur Kalteng".
   
   Menurut Teten, berdasarkan berita acara interogasi (BAI) Kejaksaan
   Tinggi Kalteng tertanggal 26 Februari 2000, D (terperiksa-Red) kepada
   tim pemeriksa Kejati Kalteng, Burhan Ali (Asisten Intelijen Kejati
   Kalteng) dan Abu Chaer Azis (Kasi Politik Asintel Intel Kejati
   Kalteng) mengaku tanggal 21 Januari 2000, didatangi seorang anggota
   DPRD minta tolong untuk mencairkan dana dari rekening salah seorang
   pengusaha di Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 500 juta
   untuk 10 dari 29 anggota DPRD yang akan mencairkan dana suap tersebut.
   
   Karena itu, kata Teten, ICW akan mendesak Dewan Pimpinan Partai, baik
   yang ada di daerah maupun pusat segera mengambil tindakan tegas
   terhadap anggota partainya yang terlibat suap itu. Menteri Dalam
   Negeri (Mendagri) harus bersikap tegas mengenai Surat Keputusan (SK)
   yang dibuatnya agar tidak menimbulkan konflik horizontal di
   masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan
   Agung) segera melakukan penyidikan terhadap kasus suap di Kalteng itu.
   (aji)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---