[INDONESIA-NEWS] TI - Ma'rie: Cekal Wewenang Menteri Keuangan

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue May 30 2000 - 16:56:50 EDT


X-URL: http://www.tempo.co.id/harian/include/index.asp?file=3052000-638

   Marie Muhammad:
   Cekal Wewenang Menteri Keuangan
   
   TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Menteri Keuangan, Marie Muhammad,
   mengatakan, pihak yang berwenang untuk memberikan daftar cekal bagi
   seseorang ada di tangan Departemen Keuangan, dalam pelaksanaannya
   dilakukan oleh Dirjen Imigrasi Departemen Luar Negeri. Hal ini
   dikatakannya kepada TEMPO Interaktif usai menemui Ketua DPR, Akbar
   Tanjung, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/5).
   
   Itu termasuk masalah cekal untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan
   masalah keuangan negara, katanya. Hal ini dikatakan Marie berkaitan
   dengan pencekalan terhadap 127 bankir, yang salah satu di antaranya
   adalah Ketua DPUN, Sofjan Wanandi. Namun, lanjutnya, yang berhak untuk
   mengajukan nama-nama orang yang dicekal itu adalah Departemen
   Keuangan. Prosedur yang benar, mestinya ya menteri keuangan, katanya.
   
   Pendapat Marie ini bertentangan dengan kenyataan yang terjadi
   sekarang. Seperti diketahui, BPPN sudah mengeluarkan SK Pencekalan
   terhadap sejumlah bankir. Belakangan, SK yang dikeluarkan tanggal 15
   Mei itu direvisi kembali, setelah presiden Abdurrahman Wahid
   mengeluarkan kebijakan baru menyangkut masalah pencekalan. Menkeu
   Bambang Sudibyo sendiri bersikap agak sinis ketika ditanya bagaimana
   bentuk revisi SK ini nantinya. Soal itu Anda tanyakan sajalah kepada
   BPPN. Depkeu selama ini tidak pernah mengajukan pencekalan terhadap
   seseorang, katanya dingin.
   
   Masih soal wewenang, Marie Muhammad menjelaskan, soal pengajuan RUU
   BPPN sebenarnya juga wewenang Menkeu. Karena, itu kan ada kaitannya
   dengan penyehatan perbankan, jadi fungsionalnya memang Departemen
   Keuangan, katanya. (Febrina Siahaan)
   
    30-5-2000
   

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---