[INDONESIA-L] BAOWOLLO - Reformasi dan Mengapa Gus Dur Terpilih

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Tue Jun 06 2000 - 12:10:52 EDT


From: "Robert Baowollo"
To: apakabar@saltmine.radix.net
Subject: Reformasi dan Mengapa Gus Dur Terpilih
Date: Tue, 06 Jun 2000

REFORMASI DAN MENGAPA GUS DUR TERPILIH
Oleh Robert B. Baowollo, Universitas Hamburg
(Disampaikan sebagai pengantar diskusi ilmiah PPI Hamburg, 1 Juni 2000)

Saya akan mencoba berangkat dari teori pendidikan demokrasi (cfr.
pragmatisme John Dewei, Adorno) menjawab harapan peserta diskusi dengan
mengangkat empat pokok kajian utama masing-masing (a) Reformasi:
dekonstruksi pemahaman dan praksis pasca era Orde Baru, (b) Gus Dur: mengapa
KITA memilih Sang Kiyai?; (c) Ganti Paradigma: tak ada reformasi tanpa
pergantian paradigma politik; dan (d) A State minus Power: post-power
syndrome vs. post-oppressed syndrome.

1. Reformasi: dekonstruksi pemahaman dan praksis pasca era Orde Baru

Tidak ada gerakan reformasi yang efektif tanpa orang memahami isi, arah dan
sasaran reformasi yang operasional dan feasible. Apa yang harus di-reform,
bagaimana me-reform, dari mana titik reformasi itu ditarik dan kemana ia
harus diproyeksikan – semuanya adalah sebagian dari pertanyaan-pertanyaan
elementer dan prinsipial dalam melakukan dekonstruksi atas sebuah paham
penyelenggaraan negara-bangsa. Orang harus memiliki pemahaman secara utuh
dan netral, setidaknya pada level akademis, bagaimana konstruksi dan format
penyelenggaraan negara-bangsa oleh tangan Orde Baru, mampu melakukan
dekonstruksi, mengurai dan memilah mana yang hakiki dan bukan, mana yang
sudah benar dan mana yang menyimpang dari azas filosofi demokrasi, mana yang
mernjadi borok bahkan kanker/parasit dalam tubuh penyelenggaraan
negara-bangsa. Orang juga harus melakukan dekonstruksi atas realitas
masyarakat yang ada, bagaimana mereka memahami makna kehidupan bernegara dan
berbangsa. Hanya dengan demikian sebuah rekonstruksi pemahaman yang
menemukan proses operasionalnya dalam gerakan reformasi mampu menterjemahkan
dan mengakomodasi kecenderungan-kecenderungan yang hidup dan nyata ada pada
kedua pihak. Reformasi tidak bisa berjalan hanya pada tataran
intelektual-ideal semata. Reformasi juga taat azas pada dirinya, yaitu
menata “kembali” (“re”) dan bukannya menciptakan sesuatu yang baru (yang
pasti mahal).

Apa yang kita saksikan dewasa ini adalah potret dari beragamnya paham
tentang reformasi, bahkan paham-paham itu saling bertentangan satu sama
lain. Reformasi yang bergulir semakin jelas menunjukkan adanya berbagai
interese yang ikut membonceng kapal reformasi. Tidak jarang penumpang gelap
tersebut lebih banyak jumlahnya dan mereka bisa menghambat/merem atau bahkan
membelokkan arah reformasi.

2. Gus Dur: mengapa KITA memilih Sang Kiyai?

Orde Baru mewariskan situasi bangsa dan negara yang porak-poranda:
Pertanyaan-pertanyaan hipotetis berikut ini cukup menggoda:
- Perekonomian bangsa dalam keadaan parah akibat parasit KKN. Tetapi kenapa
kita tidak memilih seorang ekonom untuk menjadi presiden untuk menjawab
persoalan pokok negara-bangsa, yaitu masalah ekonomi?
- Pemberontakan, gerakan separatisme, tuntutan agar pusat mengurangi
campurtanganya atas daerah, konflik berdarah bernuansa SARA tidak kunjung
padam. Kenapa kita tidak memilih seorang presiden bertangan besi? Tentara,
misalnya, yang memiliki semua perangkat untuk itu?
- Pemerintahan korup, birokrasi tidak profesional, lamban dan tidak mengabdi
kepada rakyat. Kenapa kita tidak memilih seorang manajer politik atau
birokrat piawai untuk menjadi presiden?
- Selain moto ABS (Asal Bukan Megawati Sukarnoputri), kenapa bukan Amin Rais
atau Sri Sultan atau siapapun juga yang dipilih untuk menjadi presiden?

Gus Dur dipilih ketika KITA semua sepakat bahwa persoalan pokok dan mendesak
negara-bangsa kita adalah masalah disintegrasi bangsa yang membutuhkan
seorang integrator. Dan Kiyai Abdurrahman Wahid adalah figur integrator par
exellence. Disayangkan bahwa kita, terutama elite politik kita, cenderung
kurang sabar; mereka memaksa sang kiyai yang kartu truff-nya adalah
integrator untuk menjadi manajer ekonomi (sebuah harapan yang tidak saja
mustahil tetapi juga naif dan berniat tidak murni!). Mereka memaksa ia
memainkan kartu yang bukan kartunya dan terus melakukan kesalahan
profesionalisme dalam setiap langkahnnya.

3. Ganti Paradigma: tak ada reformasi tanpa pergantian paradigma politik

Selama lebih dari 30 tahun pemerintah menjadi terlalu kuat atas rakyat.
Kondisi ini menjadi terbalik ketika reformasi diluncurkan: masyarakat
menjadi terlalu kuat dan pemerintah kewalahan mengontrolnya. Hukum dan
aparat penegak hukum kehilangan wibawa dan legitimasi. Masyarakat lebih
percaya pada cara-cara penyelesaian masalah menurut jalan pikiran mereka.
Tidak mungkin lagi menyelenggarakan pemerintahan dengan perpegang pada cara
pandang lama: top-down aproach. Mungkinkan birokrat yang sudah mapan dengan
cara lama bisa mengganti cara pandangnya terhadap demokrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung suprepasi hukum dan kedaulatan
rakyat? Bisakah mentalitas pangreh raja dirobah dalam semalam menjadi pamong
praja? Bagaimana merobah kultur politik kita yang feodal menjadi kultur
politik yang egalitarian? Seperti apa egalitarianisme yang kita kehendaki?

Sulitnya merobah paradigma dapat dilihat dalam contoh berikut. Untuk
memerangi komunisme dalam konteks geopolitik perang dingin, negara
melengkapi aparturnya dengan kacamata infra red (IR) untuk mendeteksi apakah
ada virus komunisme yang beredar, menular dan berjangkit, dimana basil
incubatornya, siapa saja pengidapnya, seberapa kronisnya, bahaya latennya,
dll. Ketika peta geopolitik berobah, perang dingin lewat, komunisme di
negara asalnya tidak laku lagi untuk dijual – di atas hidung dan di dalam
kepala aparatur negara kita justru masih bertengger kacamata IR anti
komunisme. Mereka masih terus memandang masyarakat dengan kacamata IR
tersebut dan mencari (atau tepatnya mencari-cari) apakah masih ada makhluk
komunisme di bumi Indonesia. Kucing rumahpun bisa dicurigai sebagai komunis
kalau perilakuinya memenusi sarat terkontaminasi virus komunisme. Padahal
yang terjadi adalah gerakan menolak kemapanan sebagai ekspresi ketidak
percayaan atas rejim yang hanya mampu berjanji tetapi tidak mampu memenuhi
harapan kesejahteraan dan kemakmuran (bahasa lain untuk keadilan sosial).
Mereka disebut Orang Kiri karena salah satu indikatornya adalah
memperjuangkan KELAS TERTINDAS: Padahal akar pemberontakan sosial itu adalah
kemiskinan dan gerakannya tidak harus menunggu studi literatur merxisme atau
leninisme. Adalah terlalu dangkal dan naif kalau semua orang yang berpikir
tentang nasib kaum tertindas lalu disamaratakan sebagai orang komunis, dan
karena itu mendapat perlakuan sebagai musuh negara (atau musuh Suharto?)!
Karena itu tepat kalau Romo Mangun Wijaya (alm.) mengingatkan, bahwa yang
perlu diwaspadai adalah bukan bahaya (laten) komunisme tetapi praksis
komunisme dalam bentuk peneyelenggaraan negara totalitarian seperti yang
didemosntrasikan rejim Orde Baru.

4. State minus Power: post-power syndrome vs. post-oppressed syndrome

Titik start gerakan reformasi ditandai oleh khaos kekuasaan: sebuah
pembalikan dari sebuah situasi dimana negara yang sangat berkuasa menjadi
negara yang sangat tidak berdaya mengatasi berbagai gejolak di masyarakat.
Wacana yang berkembang di masyarakat lebih banyak pada soal post-power
syndrom, pada Suharto cs. Dimana-mana kalau ada kerusuhan maka teori yang
paling gampang untuk menjelaskan kerusuhan tersebut adalah ikut bermainnya
orang-orang Suharto. Terlepas dari benar-tidaknya teori tersebut orang
sedikit sekali mengkaji apa yang saya sebut “post-oppressed” syndrome: yaitu
sebuah situasi exoneration (kelegaan lantaran pembebasan) dengan karakter
dasar: membenci pengalaman masa lalunya (pengalaman tertindas).

Mempelajari lahirnya embryo teologi pembebasan di Amerika Latin, orang akan
dengan mudah memahami makna post-oppressed sysndrom tersebut. Tanpa
keberanian mengundang kelompok yang mengalami post-oppressed syndrom duduk
dimeja dialog dalam paham kemitraan (setidaknya untuk didengar) maka
sysndrom tersebut akan mengalami metamorphosis menjadi penyakit yang
patologis: menolak, membenci, anti apa saja yang tidak mewakili cara
berpikir mereka. Generasi muda yang mengalami syndrom patologis ini
disamping menyia-nyiakan potensinya sebagai kontributor civil society juga
akan bertumbuh dalam lingkungan sosial secara tidak sehat.

Dewasa ini banyak wacana yang dilepas di masyarakat tidak produktip. Orang
menghabiskan waktu dan energy untuk mengutak-atik tema-tema yang tidak
produktif dan juga tidak profesional. Media masa juga mempunyai kontribusi
yang sangat besar dalam proses pembentukan wacana publik yang tidak
produktif itu. Politisi asbun (asal bunyi) yang mencari popularitas lewat
media massa merupakan faktor pengeruh wacana Aufklaerung. Namun kita percaya
bahwa proses pendidikan akan mempercepat proses kematangan dan pencerahan.
Pada saatnya orang tidak akan disuruh memilih mana yang salah dan benar.
Mereka sudah akan tahu, mana yang baik dan benar, perlu dan penting, etis
dan produktif untuk bangsanya.

Hamburg, 1 Juni 2000.

----- End of forwarded message from Robert Baowollo -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---