[INDONESIA-NEWS] KMP - Hak-hak DPR dari Masa ke Masa

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Jun 06 2000 - 17:14:37 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/07/NASIONAL/danc.htm

   Rabu, 7 Juni 2000
   Hak-hak DPR dari Masa ke Masa
   ANGGOTA DPR dari Fraksi Golkar (F-PG) Ade Komaruddin menyatakan,
   setelah hak interpelasi digunakan bisa saja DPR menggunakan hak
   menyatakan pendapat. Akan tetapi, kalau DPR belum puas dan ingin lebih
   detail agar data baru didapatkan untuk mendukung proses kesimpulan
   pada pernyataan pendapat, lebih bagus lagi menggunakan hak
   penyelidikan. (Kompas, 31/5) Apa yang dikemukakan oleh Ade
   Komaruddin-salah seorang yang memelopori pengumpulan tanda tangan
   untuk menggunakan hak interpelasi itu-agak rancu. Seolah-olah
   penggunaan hak-hak DPR itu seperti naik lift, yang otomatis naik dari
   dasar ke lantai-lantai berikutnya, atau sambung-menyambung menjadi
   satu.
   
   Padahal, praktiknya tidaklah sesederhana itu, setidaknya kalau
   dicermati tata cara penggunaan hak-hak DPR menurut Peraturan Tata
   Tertib (Tatib) DPR dari masa ke masa. Ada prosedur yang sama pada
   awalnya tetapi berbeda pada proses lanjutannya. Hal ini sebaiknya
   diketahui oleh masyarakat, agar tidak terjadi salah persepsi (lihat
   Prosedur Penggunaan Hak DPR).
   
   Rencana menggunakan hak interpelasi sehubungan dengan pemberhentian
   Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi dari jabatannya sebagai menteri,
   sudah disampaikan kepada Ketua DPR Akbar Tandjung tanggal 27 Mei.
   Apakah Interpelasi Ade Komaruddin dan kawan-kawan (dkk), ini yang
   sampai sekarang masih belum jelas. Juga belum jelas berapa jumlah
   pengusul; apakah 277 penanda tangan itu, semuanya pengusul. Peraturan
   Tatib DPR memang memberi kemungkinan itu, karena syarat pengusul
   disebutkan, "sekurang-kurangnya dua puluh orang anggota". Kalau ya,
   andaikan ada perubahan atau menarik usulnya kembali, harus
   ditandatangani oleh semua pengusul.
   
                                    ***
                                      
   DALAM Peraturan Tata Tertib DPR memang hanya disebut "para pengusul",
   tetapi dalam sejarah penggunaan hak-hak DPR dari masa ke masa, selama
   masih berupa usul selalu jelas disebutkan nama pemrakarsanya. Kalau
   menyimak sejarah parlemen Indonesia Merdeka, bahkan ketika masih era
   Volksraad (Dewan Rakyat), demikianlah fakta yang tampil.
   
   Pada masa Volksraad lahir "Petisi Soetardjo" mengenai perubahan
   ketatanegaraan Hindia Belanda, dimajukan tanggal 15 Juli 1936 oleh M
   Soetardjo Kartohadikoesoemo. "Petisi Soetardjo" yang terkenal itu
   ditandatangani juga oleh Said Abdoellah bin Salim Alatas, Raden
   Toemenggoeng Ara Abas Soerja Nataatmadja, Dr GSSJ Ratulangie, IJ
   Kasimo, dan Kwo Kwat Tiong. Petisi ini tidak jelas nasibnya. Setelah
   Indonesia Merdeka, Soetardjo juga mengajukan usul interpelasi, yakni
   Interpelasi Soetardjo Kartohadikoesoemo dan kawan-kawan tentang
   Kebocoran Naskah Udjian Penghabisan SMP/SMA tahun 1953. Interpelasi
   ini diselesaikan DPRS tanggal 27 Mei 1953.
   
   Contoh yang lebih "aktual", Interpelasi Syafi'i Sulaiman dan
   kawan-kawan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi
   Kemahasiswaan (NKK/BKK) tahun 1979. Pengusul adalah anggota Fraksi
   Persatuan Pembangunan (F-PP) dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan para
   24 pengusul lainnya terdiri dari anggota F-PP dan Fraksi Partai
   Demokrasi Indonesia (F-PDI). Disebut "aktual" karena itulah
   satu-satunya usul interpelasi dalam kurun waktu 32 tahun terakhir.
   
   Sebelum itu, usul interpelasi terakhir adalah Interpelasi Wajan
   Tjakranegara tentang Botjornya Udjian SMP Negeri Tahun 1968.
   Interpelasi ini disetujui menjadi Interpelasi DPR-GR kemudian mendapat
   keterangan pemerintah tanggal 18 November 1969.
   
   DPR pada awal Orde Baru cukup marak dengan penggunaan sejumlah hak-hak
   konstitusionalnya, khususnya pada tahun sidang 1966/1967 ada Usul
   Interpelasi T Zulfatli dan kawan-kawan tentang Keppres No 62/1967;
   Usul Interpelasi Simorangkir dan kawan-kawan tentang Peristiwa
   Ditutupnya Sebuah Geredja Kristen-Protestan di Lhokseumawe - Atjeh;
   Usul Interpelasi David Napitupulu dan kawan-kawan tentang Persoalan
   AIP; Usul Interpelasi Lukman Harun dan kawan-kawan tentang Bantuan
   Luar Negeri kepada Agama-agama dan Badan-badan Keagamaan di Indonesia;
   dan Interpelasi DPR tentang Kenaikan Harga Minyak Bumi dan Persoalan
   jang Berhubungan dengan Pemerintah Umumnja.
   
   Latar belakang para pengusul usul interpelasi itu, T Zulfatli mewakili
   Karya Mahasiswa, JCT Simorangkir SH dari Parkindo, David Napitupulu
   (Karya Mahasiswa), Drs Lukman Harun (Karya Muhammadiyah), dan Wajan
   Tjakranegara (IPKI).
   
                                    ***
                                      
   "SEBENARNYA sah-sah saja bila anggota DPR menggunakan hak interpelasi.
   Acuannya pasal 33 UU No 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota
   MPR, DPR, DPRD," kata seorang pakar dan pengamat politik.
   
   Lho, memang sah karena hak itu melekat pada dirinya menurut perintah
   konstitusi. Justru DPR mempunyai sejumlah hak dengan tujuan agar DPR
   dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebagai lembaga perwakilan rakyat
   dalam bidang pengawasan terhadap pemerintah. Sebetulnya hak-hak DPR
   seperti hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak amandemen pada
   masa-masa lalu, lumrah digunakan, sedangkan penggunaan hak angket
   hanya sampai tingkat coba-coba.
   
   Berpuluh tahun istilah interpelasi seperti juga hak-hak yang lain
   tidak pernah terdengar karena tabu untuk digunakan, sehingga tidak
   mengherankan muncul 277 tanda tangan pendukung untuk usul interpelasi,
   padahal yang dibutuhkan cukup 20 tanda tangan. Hak-hak DPR itu selama
   berpuluh tahun diperlakukan seperti angin; ada namanya tetapi tidak
   kelihatan wujudnya.
   
   Istilah interpelasi, angket, amandemen, sebetulnya sekarang tidak lagi
   tercantum dalam perundang-undangan (UU No 4/1999 yang mencabut UU No
   16/1969 jo UU No 5/1995) maupun Peraturan Tatib DPR. Istilah-istilah
   tersebut dihapuskan dari "Kamus DPR" oleh Panitia Khusus (Pansus)
   Peraturan Tatib DPR yang dibentuk akhir tahun 1982, dan hasil kerjanya
   diberlakukan dengan Keputusan DPR No 10/DPR-RI/III/82-83. Alasan yang
   dikemukan oleh Pansus yang diketuai oleh Warsito Puspojo SH (Fraksi
   Karya Pembangunan, F-KP), "interpelasi, angket, amandemen adalah
   istilah liberal yang tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila".
   
   Urut-urutan hak-hak DPR ini diadopsi dari Peraturan Tata Tertib DPR
   hasil Pemilu 1971 (Keputusan DPR No 7/DPR-RI/III/71-72), tetapi
   mengalami modifikasi pada beberapa hal. Hak mengajukan pertanyaan bagi
   masing-masing anggota dipindahkan menjadi hak anggota, sedangkan RUU
   Usul Inisiatif (pasal 99) yang diatur dalam Bab X tentang Pembentukan
   Undang-Undang dan Penyelesaian Usul-usul DPR dimasukkan sebagai hak
   DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.
   
   Dapat diduga, penghapusan ketiga istilah dalam kehidupan parlementer
   itu sangat terkait dengan kehebohan ketika Syafi'i Sulaiman dan
   kawan-kawan mengajukan hak interpelasi. Bahkan, hak interpelasi sempat
   diusulkan untuk dihapus. Sesudah itu ada usaha menggunakan hak angket
   terhadap Pertamina yang dimotori oleh Drs Rachmat Muljo-miseno (F-PP)
   dan Santoso Danuseputro (F-PDI). Sayang, nasibnya tidak "sebaik" Usul
   Interpelasi Syafi'i Sulaiman dan kawan-kawan karena hanya sampai tahap
   rencana sudah dipatahkan.
   
   Para anggota DPR hasil Pemilu 1971 dalam era Orde Baru sampai sekarang
   memang miskin pengalaman dalam hal penggunaan hak-hak DPR; jauh
   dibanding dengan era DPR Sementara (DPRS) 1950-1956 yang disebut era
   liberal, DPR hasil Pemilu 1955 (sampai 1959), dan DPR Gotong Royong
   (DPR-GR) 1959-1971.
   
   Kiprah DPR 1971-1977 dalam menggunakan hak-haknya sebetulnya agak
   lumayan, walau-pun sekadar memorandum dan pernyataan pendapat yang
   mendukung mengiyakan kebijakan pemerintah. Ada tiga memorandum, yaitu
   Memorandum Pendapat Masalah Proyek Miniatur Indonesia "Indonesia
   Indah" dan Hari Depan Generasi Muda (disahkan dalam rapat pleno 4
   Maret 1972), Memorandum tentang Penetapan Harga Gula Hasil Panen 1972
   dan Rencana Ekspor Gula tahun 1974 (rapat pleno DPR 16 Mei 1972),
   Memorandum DPR-RI tentang Masalah Beras (rapat pleno DPR 21 Desember
   1972).
   
   Adapun pernyataan pendapat berjumlah empat buah, yaitu Pernyataan
   Pendapat DPR-RI tentang Penyelamatan dan Pengembangan Industri Dalam
   Negeri (rapat pleno DPR 23 September 1972), Pernyataan Pendapat DPR-RI
   tentang Peristiwa 15 Januari 1974 (rapat pleno DPR 21 Januari 1974),
   Pernyataan Pendapat DPR-RI tentang Proses Dekolonisasi Timor Portugis
   (rapat pleno DPR 27 September 1975), serta Pernyataan Pendapat DPR-RI
   tentang Masalah Timor Portugis (rapat pleno 6 Desember 1975).
   
   Melihat fakta dan data ini, anggota DPR 1997-1999 telah lalai
   menggunakan haknya ketika Presiden BJ Habibie membuat kebijakan
   tentang Timor Timur. Kalaupun hal ini disinggung kembali, sekadar
   menunjukkan aspek introspeksi yang perlu dimiliki wakil rakyat. Proses
   berintegrasinya Timor Timur ditanggapi dengan hak menyatakan
   pernyataan pendapat, tetapi kebijakan yang akhirnya berakibat Timor
   Timur lepas ternyata hanya disikapi dengan meminta penjelasan.
   
   Persoalan politik yang sekarang sedang mencuat adalah persoalan Papua.
   Dari Senayan belum terdengar apa yang akan dilakukan oleh para anggota
   DPR, baru ucapan Ketua DPR Akbar Tandjung dari Pangkalpinang (Pulau
   Bangka) yang menegaskan Papua akan tetap dalam Negara Kesatuan
   Indonesia. Demikian juga penegasan Presiden Abdurrahman Wahid. Mungkin
   besok atau besoknya lagi akan ada berita diajukannya usul pernyataan
   pendapat tentang Papua, atau oleh para anggota DPR malah belum
   dianggap sebagai masalah strategis. (M Sjafe'i Hassanbasari)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---