[INDONESIA-VIEWS] OTTIS - Dasar-dasar Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Thu Jun 08 2000 - 09:42:03 EDT


To: irianjaya@egroups.com
From: Ottis Simopiaref <osimopiaref@netscape.net>
Date: 8 Jun 00 11:25:54 MET DST
Subject: [IRIAN-L] Dasar Dasar Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat

Ulah Tri Wibowo yang terhormat,

Ternyata anda tahu banyak tentang Papua. Namun, banyak orang menanggap bahwa
orang Papua ingin merdeka karena mereka merasa tidak puas dengan pembangunan,
adanya penindasan politis, diskriminasi, marganalisasi, genoside kultural dan
lain-lain dan lain-lain yang dikategorikan ke dalam faktor periferi. Saya
ingin tekankan di sini bahwa bukan itu yang menjadi pokok masalah mengapa
orang Papua ingin merdeka.

Di samping itu, masalah Papua harus ditinjau secara empirik juga, bahwa Papua
belum pernah merupakan bagian dari Indonesia. Di dalam "Indonesia nation
building", Papua tidak pernah merupakan bagian dari proses itu. Dan memang,
Papua secara kultural tidak merupakan bagian dari Indonesia.

Selanjutnya, bacalah tulisan saya di bawah ini.

DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Oleh: Ottis Simopiaref
osimopiaref@netscape.net
25 Januari 2000

Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
Kapan mereka mau berhenti berjuang?

Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki
negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

1. hak
2. budaya
3. latarbelakang sejarah
4. realitas sekarang

ad 1. Hak

Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal
Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan
Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak
kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to
self-determination) ditetapkan.
»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right
they freely determine their political status and freely pursue their
economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak
penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status
politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«
(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1).
Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be
distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat
(Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1).
Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya
kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning
Nationalities or Peoples).
     Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib
sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to
self-determination.
     External right to self-determination merupakan hak penentuan nasib
sendiri untuk
mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak
penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara
Indonesia. External right to self-determination, or rather
self-determination of nationalities, is the right of every nation to build
its own state or decide whether or not it will join another state, partly or
wholly (Roethof 1951:46) - Hak penentuan nasib sendiri secara external, atau
sebaiknya disebut penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa, adalah hak dari
setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung
atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1).
Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam
negara tetangga Papua New Guinea.
     Internal right to self-determination merupakan hak penentuan nasib
sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan
tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau
suatu
bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang
ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia
dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah
daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun
kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati
otonomi yang adalah haknya.

ad 2. Budaya

Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau
ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua
Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua
(Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky
(nama pribumi untuk Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut
antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu
terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan
lain-lain.
Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya
menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme
superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf
Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super
yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras
lain.
Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada
pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas.

ad 3. Latarbelakang Sejarah

Indonesia dan Papua Barat keduanya merupakan bagian dari Hindia Belanda, tapi
kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun
hubungan politik sepanjang sejarah manusia.
     Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah
mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh
kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala
suku
dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku
diangkat secara turun-temurun. Di Biak, hingga tahun 1960an orang masih
mengenal Kankain Karkara sebagai lembaga legeslatif yang dibentuk secara
demokratis.
Setiap kepala kampung di Biak dipilih secara demokratis. Sekarang rakyat
Papua di Biak kembali mengaktifkan Kankain Karkara. Di Numbay (nama pribumi
untuk Jayapura) orang masih mengenal Ondofolo dan Ondoafi sebagai kepala suku
yang ditunjuk secara turun-temurun. Dari dalam tingkat
pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik
vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.
     Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia
dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di
Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan
Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan
di
Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref
dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia
di Biak dan sekitarnya untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.
     Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan
lamanya
penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama
sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia
pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh
Belanda selama 64 tahun (1898-1962).
     Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang
sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI,
bersama kawan-kawannya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam
Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis
Simopiaref).
     Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di
kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan
Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik
Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua
pihak
setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).
     Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah
pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«,
»Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«.
Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New
Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh
rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu
kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan
pemerintah Belanda.
     Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan
daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority
(UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah
perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini
menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan
sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia
bahwa
kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.
     Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua
Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara
anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)
karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah
Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah
Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa
anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi
untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu
sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut
pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).
     Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak
awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi
bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada
konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa
rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in
Paradise
oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua
Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap
masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh
Anti-Slavery
Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari
Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari
DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami
dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom
(alm.) dari Batalyon Papua, Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay
(alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas
Jouwe,
Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat
yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya
penjajahan asing di Papua Barat.

ad 4. Realitas Sekarang

Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah
sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap
menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas
tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri
setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan
akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan
menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2)
adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan
pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang
sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal
sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas,
sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan)
menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu
sendiri.
     Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua
New
Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Joop Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth
Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di
Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes
Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang
dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk
Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik
anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan
anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan
sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat.
     Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14
Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat
(Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi
damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14
Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun,
namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang.
Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996.
Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret).
Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai.
Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli).
     Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak,
Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari
gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama
beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani
proses pengadilan.
Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang
serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998
terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping
itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa
sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada
TNI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli
1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini.
Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa
menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang
dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di
Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka
ditembak mati.
Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan
pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat
menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi
betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia
yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih
disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan
menang suatu ketika!).

Masa depan:
Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam
Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice,
Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib
sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini
pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat
lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).
     Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara
demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh
pemerintah
Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of
Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera
melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih.
PBB telah melecehkan hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Papua Barat
karena tidak menerima laporan
Ortiz Sans. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya
sendiri.
     Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang
menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki
kesalahan mereka di masa lalu.
     Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu
berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang
yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang
lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas
dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar
Indonesia.
Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.
     Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang
Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan TNI dan
kelalaian politik pemerintah.
     Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang
sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda.
Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di
Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di
berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang
Jerman
menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke
Israel.
     Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian
maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri
luarnegerinya, Madeleine Albright. "Amerika Serikat menyesalkan
»kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin
selama perang dingin", kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator
bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi
pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri.
Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya
dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari.
     Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke
Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda.
Agusto Pinochet, bekas diktator Chili, yang berkunjung ke Inggris ditahan
oleh pihak kehakiman atas permintaan pemerintah Spanyol. Seorang hakim
Spanyol, Garzon, ingin menyeret Pinochet ke pengadilan karena kejahatannya
sebagai kepala negara antara tahun 1973 dan 1990. Dia akan diadili atas
terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Hingga tahun
1999
Pinochet berumur 84 tahun dan hingga Januari 2000 telah terhitung 15 bulan
Pinochet mendapatkan tahanan rumah di Inggris.
     Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan
kebrutalan para pemimpin TNI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan
digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin TNI ke tribunal
internasional.
     Akhir tahun 1998 dunia membuka mata terhadap beberapa daerah
bersengketa (dispute regions) seperti Irlandia Utara, Palestina dan Polisario
(Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara menerima Hadiah Perdamaian
Nobel (Desember 1998). Sejak November 1999
Irlandia Utara memiliki pemerintahan sendiri. Kabinet Irlandia Utara terdiri
dari pihak Nasionalis (yang menginginkan bergabungnya Irlandia Utara dengan
Irlandia) dan pihak Unionist (yang menginginkan tetap bergabungnya Irlandia
Utara dengan Britania Raya. Bill Clinton, presiden Amerikat, yang
mengunjungi
Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar
pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus
ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang
mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi
konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan
Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario
(International Herald Tribune, Nov. 30, 1998).
     Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena
rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta
latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri
mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih
tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di
Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan
Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya,
latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih - hak -
sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar
Indonesia.
     Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan
kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan
berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak,
budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya
dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan
perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia.
Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang
setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga
perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan
kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan TNI tidak akan hidup damai
selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan
perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin
Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat,
"Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke
rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua
Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King,
bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

***** Tulisan di atas dipetik dari diktat berjudul Karkara karangan Ottis
Simopiaref. Ottis Simopiaref lahir tahun 1953 di Biak, Papua Barat dan
sedang berdomisi di Belanda sejak 14 Maret 1984 setelah bersama Joop
Roemajauw, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) melarikan diri ke
dalam Kedutaan Besar Belanda di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1984 untuk
meminta suaka politik.*****

******************************
OTTIS SIMOPIAREF
Van Uvenweg 134-I
6707 BH Wageningen
The Netherlands
Ph.: +31.6.25575496
Email: osimopiaref@netscape.net
FREE West Papua from the Indonesian Colonialism
******************************

----- End of forwarded message from Ottis Simopiaref -----

--- Lifetime _email_ subscription to all 5 (five) 'apakabar' lists now
available for a one-time donation of US$250 to support Indonesia
Publications' online projects. Email apakabar@radix.net to make all
arrangements. See http://www.indopubs.com for info on these lists. ---