[INDONESIA-NEWS] KMP - Pro-Kontra Independensi KPU

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon Jun 12 2000 - 18:04:48 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/13/nasional/pro06.htm

   Selasa, 13 Juni 2000
   Pro-Kontra Independensi KPU
   Jakarta, Kompas
   
   Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai belum sepenuhnya
   independen. Perubahan terhadap UU No 3/1999 yang telah disetujui oleh
   DPR minggu lalu ternyata mengandung kelemahan yang mendasar, yaitu
   Sekretariat Umum KPU masih bertanggung jawab kepada pemerintah melalui
   Departemen Dalam Negeri.
   
   "Mungkin Mendagri ingin punya kaki dalam KPU," ungkap Muflizar dari
   Komite Indonesia Pemantau Pemilu (KIPP) dalam jumpa pers bersama enam
   organisasi pemerhati pemilu di gedung Center for Electoral Reform
   (Cetro), di Jakarta, Senin (12/6).
   
   Seperti diberitakan, tanggal 8 Juni Cetro mengeluarkan pernyataan
   bahwa KPU tetap tidak independen, karena sekretariatnya masih
   bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Depdagri. "Bagaimana KPU
   bisa independen jika struktur dan anggarannya langsung diatur oleh
   sekretariat, mengingat netralitas birokrasi masih diragukan?" (Kompas,
   9/6)
   
   Menanggapi hal ini, Mendagri Surjadi keesokan harinya di Sumedang
   membantah keras anggapan bahwa KPU tidak independen. Dikatakannya,
   pertanggungjawaban KPU kepada pemerintah melalui Depdagri tak berarti
   mencampuri operasionalisasi lembaga tersebut. Sebab, para anggota KPU
   diangkat dan berasal dari kalangan nonpartisan. "Yang bilang KPU tidak
   independen itu berupaya menghasut," katanya (Kompas, 10/6)
   
   Menurut Koordinator Cetro, Hadar N Gumay, yang diprihatinkan bukan
   keanggotaan KPU baru, melainkan kelembagaannya. "Hasil evaluasi kami
   terhadap penyelenggaraan Pemilu 1999 lalu membuktikan bahwa
   Sekretariat Umum KPU merupakan salah satu sumber ketidakefektifan
   pelaksanaan pemilu. Bahkan berita terakhir menunjukkan betapa
   Sekretariat Umum KPU ini menjadi tempat untuk melakukan korupsi pula,"
   katanya.
   
   Oleh karena itu, KPU mestinya dibiarkan menjadi lembaga yang
   independen dan membuat struktur serta model administrasi dan
   pengelolaan keuangannya sendiri. Namun, pasal 9 ayat (10) dan (11) UU
   No 3/1999 tentang sekretariat umum tidak diubah oleh DPR, sesuai
   dengan kesepakatan antara pimpinan DPR dan pemerintah. (cc)

--- Lifetime _email_ subscription to all 5 (five) 'apakabar' lists now
available for a one-time donation of US$250 to support Indonesia
Publications' online projects. Email apakabar@radix.net to make all
arrangements. See http://www.indopubs.com for info on these lists. ---