[INDONESIA-NEWS] Berita SERAMBI 21 Juni 2000

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Jun 20 2000 - 15:15:29 EDT


X-URL: http://www.indomedia.com/serambi/image/200621.htm

   [INLINE] 00.30 Wib Rabu, 21 Juni 2000
   
      DISAMBUT ULAMA - Ramli Ridwan SH, Rabu (21/6) pagi ini dilantik
      sebagai Penjabat Gubernur Aceh, menggantikan Prof Dr Syamsuddin
    Mahmud. Setiba di Bandara Sultan Iskandarmuda, Selasa (20/6) kemarin
                                      
   
   
   
   [INLINE] Ramli Ridwan:'Tugas Saya Amat Berat' Calon Pejabat Gubernur
   Aceh, Ramli Ridwan SH menyatakan, tugas yang akan diembannya sangatlah
   berat karena kondisi daerah masih belum pulih. Untuk itu, ia akan
   segera mengajak semua komponen masyarakat memikirkan bagaimana jalan
   terbaik untuk menyelesaikan persoalan daerah ini.
   
   [INLINE] Produksi Semen Andalas Diganggu, Rakyat Rugi Kakanwil
   Depperindag Aceh, Drs HM Djamil Usman MM menegaskan bahwa rakyat Aceh
   rugi besar sehubungan terganggunya kegiatan produksi pabrik semen PT
   Semen Andalas Indonesia (SAI) Lhoknga akibat adanya larangan dari
   pihak tertentu terhadap pemasok minyak solarnya.
   
   [INLINE] Dewan Hormati Sikap Pak Syam Lembaga DPRD Tk I Aceh
   menyatakan hormat terhadap sikap Syamsuddin Mahmud yang memilih
   come-back ke kampus sebagai gurubesar Fakultas Ekonomi Unsyiah. Tapi,
   bila berpikir strategis untuk masa depan Aceh, maka seharusnya Pak
   Syam menerima jabatan yang diputuskan Presiden sebagai Wakil Kepala
   Bappenas.
   
   [INLINE] Pak Syam Bersih-bersih
   
   [INLINE] Calon Sekda Aceh Utara Didrop dari Jakarta?
   
   [INLINE] Seluruh Data Korban DOM Sudah Diolah
   
   [INLINE] Pemda Dan DPRD Diminta Bubar
   
   [INLINE] Seluruh Kayu Bermasalah PT Asdal Dikumpulkan
   
   [INLINE] Dana Jeda Kemanusiaan Aceh Diusulkan Rp 957,7 M
   
      
   Ramli Ridwan:'Tugas Saya Amat Berat'
   
   Serambi-Banda Aceh
   Calon Pejabat Gubernur Aceh, Ramli Ridwan SH menyatakan, tugas yang
   akan diembannya sangatlah berat karena kondisi daerah masih belum
   pulih. Untuk itu, ia akan segera mengajak semua komponen masyarakat
   memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan
   daerah ini.
   "Langkah pertama saya adalah mengajak semua pihak duduk bersama
   memikirkan apa yang harus kita lakukan guna mencari solusi terbaik
   penyelesaian kasus Aceh," katanya menjawab pertanyaan wartawan di
   Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Selasa.
   Staf Ahli Mendagri yang akan menerima menjadi Pejabat Gubernur Aceh,
   Rabu (21/6) pagi itu, mengaku kendati lebih banyak berada di Jakarta,
   namun ia menyatakan tetap memantau berbagai perkembangan serta situasi
   di Aceh.
   Ramli tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda mengenakan safari warna
   abu-abu didampingi sang istri. Ketika turun dari pesawat langsung
   disambut Sekwilda Aceh Poriaman Siregar, Bupati Bireuen Hamdani Raden
   dan istri, Abu Tumin (ulama dari Bireuen), serta sejumlah pengusaha
   dari Aceh Utara dan Banda Aceh. Para penjemput saling berebut untuk
   bersalaman dan berpelukan erat dengan mantan Bupati Aceh Utara ini.
   Oleh protokol gubernuran, Ramli Ridwan kemudian dibawa masuk ke mobil
   Jeep Mercy menuju Hotel Sultan, tempat penginapannya sementara.
   Temui Pak Syam
   Kepada wartawan yang berusaha mewawancarainya, Ramli Ridwan terlihat
   berusaha menahan diri. Bahkan ketika ditanyakan apa yang akan dibuat
   untuk menyelesaikan 'kemelut Aceh', Ramli tertegun seperti menahan
   keharuan. Hal itu terlihat jelas dari wajah dan tubuhnya yang
   bergetar. Namun, emosi bisa dikendalikannya sehingga air matanya tidak
   sempat menetes.
   "Yang pertama saya lakukan adalah menemui Pak Syam. Saya akan
   berkonsultasi dengan beliau, terutama menyangkut situasi terakhir di
   Aceh. Sebab, bagaimanapun beliau sudah banyak berbuat untuk Aceh,"
   ujar mantan Bupati Aceh Utara itu.
   Setelah mendapat masukan dari Pak Syam, katanya, ia akan
   menidaklanjuti tugas sebagai penjabat gubernur. "Setelah semua bahan
   saya kumpulkan, saya akan coba mengatur langkah ke depan. Semua
   komponen masyarakat akan saya ajak bicara. Sebab, persoalan Aceh
   adalah persoalan semua orang. Baik itu pemuda, mahasiswa, maupun tokoh
   masyarakat serta ulama. Karena bagaimanapun, kalau kondisi Aceh terus
   menerus begini, banyak hal merugikan kita semua," katanya.
   Ketika ditanya wartawan, apakah ia optimis bisa menyelesaikan masalah
   Aceh ? "Saya kira kalau diantara kita ada kesatuan, ada kebersamaan,
   insya Allah semua persolan bisa diselesaikan," jawabnya.
   Ramli mengharapkan, semua komponen masyarakat dapat menyatukan
   barisan, sehingga semua persoalan yang dihadapi dan merugikan
   masyarakat dapat diatasi dan diselesaikan bersama. "Mari kita sama
   merenungi, dan marilah kita kembalikan harkat dan martabat kita. Untuk
   memulai kehidupan baru dengan penuh kedamaian dan saling menyayangi,"
   harapnya.
   Di tempat sama, Ketua DPRD Aceh, Muhammad Yus yang juga baru tiba dari
   Jakarta, ketika ditanya wartawan seputar didudukinya gedung dewan oleh
   sekelompok masyarakat dalam dua hari terakhir, mengatakan, sama sekali
   tidak ada hubungannya dengan pelantikan gubernur.
   Pelantikan gubernur, katanya, merupakan agenda politik. "Ada dua hal
   yang terjadi di Aceh saat ini. Yaitu, Jeda Kemanusian, dan
   menggulirnya roda reformasi. Jadi antara ke dua ini terpisah dan
   jangan dicampuradukkan," kata Muhammad Yus.
   Tapi ketika didesak wartawan apakah ada hubungan demo di DPRD dengan
   suksesi gubernur, ia mengatakan, "Itu boleh jadi. Cuma kita harapkan
   jangan ada konspirasilah. Sebab, kita ingin membangun, mendamaikan,
   dan menenangkan Aceh. Kalau kondisi tidak kondusif, bagaimana kita
   bisa membangun, jadi jangan ada konfirasilah".
   Disambut baik
   Sementara itu Rektor Unsyiah, Prof Dayan Dawood menyatakan menyambut
   baik kembalinya Pak Syam untuk mengabdi di perguruan tinggi negeri di
   Aceh itu, setelah diberhentikan dari jabatan gubernur. "Kami akan
   sambut baik bila Pak Syam akan mengabdi ke Unsyaih, karena disini
   merupakan tugas pokok beliau," katanya
   Dayan Dawood mengatakan, tenaga Pak Syam sangat dibutuhkan di Unsyiah
   ini, apalagi di Aceh ini sedang dibuka S-3 bidang ekonomi, sehingga
   kembalinya beliau akan membantu pengembangan program studi tersebut.
   Disebutkan, Pak Syam merupakan satu-satunya guru besar bidang Ekonomi
   Moneter, jadi keberadaan dia di kampus ini akan menambah mutu
   universitas kebanggaan rakyat Aceh ini.
   Menyinggung tentang pemberhentian Syamsuddin Mahmud, Dayan Dawood
   mengatakan bahwa Keppres tersebut cacat hukum, karena ia dipilih oleh
   DPRD, diangkat dengan SK presiden, dan dilantik oleh Mendagri.
   Ia menilai bahwa memperhentian Syamsuddin Mahmud merupakan impeachment
   pertama yang terjadi di Aceh dan menurut dia ini akan menjadi preseden
   buruk bagi daerah Aceh. "Jadi saya kira untuk yang akan datang, siapa
   saja yang akan menjadi gubernur akan merasa gerah, karena kapan saja
   bisa diimpeachment," ujar Dayan seperti dikutip Antara.
   Oleh karena itu, Dayan mengharapkan agar DPRD Aceh harus sadar bahwa
   sistem politik dan pemerintahan di Indonesia ini belum mantap. "Jangan
   disamakan dengan negara lain, seperti Jepang dan Thalaind yang telah
   memiliki sistem yang mantap. Tidak ada Perdama Menteri bagi negera itu
   tidak ada apa-apa, sedangkan negara kita sekarang ini sedang kacau,"
   katanya.
   Ketika ditanya penolakan Pak Syam menjadi Wakil Kepala Bappenas, Dayan
   Dawood tidak bersedia berkomentar banyak, karena itu merupakan
   keputusan pribadi. Ia menyebutkan, jabatan Wakil Kepala Bappenas itu
   merupakan jabatan Eselon Ib, di bawah rektor. "Jadi, wajar kalau Pak
   Syam menolak menjadi Wakil Kepala Bappenas, tapi sekali lagi itu
   adalah keputusan pribadi dia dan tidak ada intervensi dari pihak
   lain," demikian Dayan Dawood. (kan)
   
      
   Produksi Semen Andalas Diganggu, Rakyat Rugi
   
   Serambi-Banda Aceh
   Kakanwil Depperindag Aceh, Drs HM Djamil Usman MM menegaskan bahwa
   rakyat Aceh rugi besar sehubungan terganggunya kegiatan produksi
   pabrik semen PT Semen Andalas Indonesia (SAI) Lhoknga akibat adanya
   larangan dari pihak tertentu terhadap pemasok minyak solarnya.
   "Saya mengimbau seluruh lapisan masyarakat Aceh agar tidak ada lagi
   yang mengganggu kegiatan industri di daerah ini, termasuk terhadap PT
   SAI," tegasnya menjawab Serambi, kemarin sehubungan ulah pihak
   tertentu melarang PT Karya Ilham Masa (Karim) mengangkut minyak solar
   untuk PT SAI Lhoknga.
   Dikatakan, masih adanya perusahaan industri di Aceh yang mengeluh dan
   merasa tidak aman dalam melaksanakan kegiatan produksi dan bisnis,
   sama artinya melanggar JoU Jeda Kemanusiaan yang telah diteken
   pemerintah RI dan GAM di Swiss 12 Mei 2000 lalu.
   Misi Jeda Kemanusiaan itu, jelasnya, adalah memberi rasa aman kepada
   setiap lapisan masyarakat di Aceh, termasuk kepada pihak perusahaan,
   pabrik dan industri. "Hendaknya tidak ada lagi tindakan-tindakan yang
   merusak sendi-sendi ekonomi daerah. Konflik berkepanjangan sebelumnya
   telah cukup membuat kegiatan ekonomi daerah ini ambruk," katanya.
   Djamil mengatakan, pelarangan memasok solar ke PT SAI memberi dampak
   sangat besar bagi ekonomi daerah. Selain 511 karyawan perusahaan itu
   terancam menganggur, harga semen hampir dipastikan akan melambung
   kembali di atas Rp 20.000/sak. "Kalau harga semen kembali melambung,
   yang susah kan masyarakat kita juga," tuturnya.
   Jamil kembali mengimbau seluruh lapisan masyarakat Aceh agar benar-
   benar menyahuti JoU Jeda Kemanusiaan dengan tindakan positif yang
   mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial dan budaya
   rakyat.
   Dikatakan, gedung-gedung sekolah yang telah dibakar atau terbakar pada
   bulan-bulan sebelumnya, kini perlu dibangun kembali agar putra-putra
   belia Aceh tetap memperoleh pendidikan formal, sehingga tidak terjadi
   proses pembodohan generasi. "Untuk membangunnya butuh semen banyak.
   Bila pabrik stop produksi, kegiatan pembangunan gedung sekolah tentu
   ikut terganggu. Hal ini sangat merugikan kita semua," katanya.
   Hal senada dikatakan Ir Abduh Hamid, anggota Komisi B DPRD Aceh.
   "Pelarangan pasok solar ke PT SAI membawa dampak negatif yang cukup
   luas bagi pembangunan daerah ini. Bukan hanya menghambat kegiatan
   ekonomi daerah, tapi juga menggangu aktivitas sosial, pendidikan, dan
   budaya," katanya.
   Karena itu, anggota Komisi B yang menangani masalah perdagangan itu
   meminta, tindakan pelarangan tersebut ditinjau kembali dan diganti
   dengan tindakan simpatik.
   Menurut pantauan Serambi di Banda Aceh dan Aceh Besar, kemarin, suplai
   semen dari pabrik PT SAI ke pasaran masih berlangsung dan harga
   ecerannya juga bertahan sekitar Rp 17.000/sak (40kg). Namun semen yang
   masuk pasar hanya jenis pozzolan (PPC), sedangkan semen portland
   (PPC/tipe I) tidak ada lagi.(tim)
   
      
   Dewan Hormati Sikap Pak Syam
   
   Serambi-Banda Aceh
   Lembaga DPRD Tk I Aceh menyatakan hormat terhadap sikap Syamsuddin
   Mahmud yang memilih come-back ke kampus sebagai gurubesar Fakultas
   Ekonomi Unsyiah. Tapi, bila berpikir strategis untuk masa depan Aceh,
   maka seharusnya Pak Syam menerima jabatan yang diputuskan Presiden
   sebagai Wakil Kepala Bappenas.
   Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD T Bachrum Manyak, kepada
   Serambi, Selasa (20/6). Menurut Bachrum, posisi Wakil Kepala Bappenas
   tersebut tidak diberikan secara sembarangan oleh Gus Dur. Karena,
   untuk menduduki posisi itu dibutuhkan orang yang benar- benar memiliki
   keahlian, yakni didukung oleh kemampuan akademik yang tinggi. "Pak
   Syam termasuk orang yang sangat profesional menduduki jabatan itu,"
   tuturnya.
   Disinggung alasan Pak Syam menolaknya karena jabatan struktural itu
   cacat yuridis, Bachrum mengatakan Presiden memiliki kewenangan tentang
   itu. Maksudnya, Presiden punya hak preogratif kendatipun secara
   administrasi ada ganjalan. "Anak Habibie di BPPT dulu juga bisa
   dinaikkan pangkat beberapa tingkat, karena ia memang punya keahlian
   tentang itu," ulasnya.
   Bachrum juga menambahkan, Pak Syam ditarik ke Jakarta justru karena
   tenaga dan pemikirannya dibutuhkan di tingkat nasional. "Karenanya
   kita berharap Pak Syam bisa menerima jabatan tersebut. Sebab, kalau
   Pak Syam berada di Bappenas akan sangat membantu Aceh. Kita inginkan
   ia bisa berperan seperti almarhum Pak A Majid Ibrahim. Tetapi, itu
   semua merupakan hak pribadi beliau," ungkap Bachrum Manyak.
   Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Pak Syam menyatakan setelah
   tak lagi menjabat Gubernur Aceh dirinya memilih untuk lebih
   berkonsentrasi mengajar sebagai gurubesar di kampus Unsyiah
   Darussalam. "Walaupun saya telah menerima Keppres untuk jabatan Wakil
   Kepala Bappenas," katanya. Pernyataan itu diungkap Pak Syam dalam
   pertemuannya dengan wartawan di Meuligoe Aceh, Senin petang.
   Menurut rencana, Pak Syam yang menjabat Gubernur sejak 1993 itu akan
   menyerahkan jabatannya kepada Ramli Ridwan SH, Rabu hari ini, sesuai
   dengan Keppres No 167/M/Tahun 2000 tanggal 7 Juni. Dalam Keppres itu
   juga diterakan jabatan baru Syamsuddin Mahmud sebagai Wakil Kepala
   Bappenas. "Jabatan itu tidak cocok bagi saya," ujarnya memberi alasan.
   Menurut Pak Syam, saat ini jabatan yang paling tepat disandangnya
   adalah kembali mengabdi di Universitas Syiah Kuala sebagai guru besar
   Fakultas Ekonomi. "Saya bisa menjadi dosen kembali sampai umur 70
   tahun," ujar pria kelahiran Mutiara, Pidie, ini.
   Pak Syam juga menyebutkan, kalau dirinya menerima jabatan di Bappenas
   dikhawatirkan nantinya akan diprotes seperti yang terjadi terhadap
   pengangkatan Sekjen Dephutbun. Sebab, katanya, jabatan itu merupakan
   jabatan struktural eselon I/b yang mengacu kepada pengembangan karier.
   Sehingga dibatasi usia 60 tahun, sedangkan dirinya sekarang sudah
   berusia 65 tahun.
   "Kalau saya terima jabatan Wakil Kepala Bappenas itu, maka pandangan
   kami telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur
   jabatan struktural. Sehingga nantinya justru akan menimbulkan polemik
   yang bisa menimbulkan kesulitan dan masalah oleh para pengambil
   keputusan," ungkapnya.
   "Itulah sebabnya saya memilih di Unsyiah saja. Apalagi sudah ada
   keputusan yang menerima saya kembali ke Unsyiah. Biarlah saya
   mengabdikan masa hidup saya pada masyarakat Aceh melalui Unsyiah,
   karena Universitas Syiah Kuala adalah jantung hatinya rakyat Aceh,"
   ujarnya (bur)
   
      
   Pak Syam "Bersih-bersih"
   
   SELASA (20/6) kemarin, merupakan hari terakhir bagi Prof DR Syamsuddin
   Mahmud bertugas sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, meskipun
   pada 19 Juni 1998 lalu, ia disumpah oleh Mendagri Syarwan Hamid
   (tentunya atas nama presiden) akan memangkau jabatan itu sampai tahun
   2003. Namun, saat itu Syarwan (dalam pidatonya tanpa teks) sempat
   berujar bahwa jabatan tersebut tidak ada jaminan sampai tahun 2003.
   Sebab, ketika Pak Syam --panggilan akrab Syamsuddin Mahmud-- hendak
   dilantik untuk kedua kalinya memang sempat terjadi unjukrasa mahasiswa
   dari berbagai kalangan di Aceh. Mereka menilai Pak Syam tidak layak
   menempati posisi Gubernur Aceh untuk periode kedua. Kondisi itu persis
   seperti yang terjadi dalam dua hari terakhir ini; para pengunjukrasa
   --mahasiswa-- menduduki Gedung DPRD Aceh.
   Hari-hari terakhir yang dijalani Pak Syam, adalah hari-hari yang
   sangat bersejarah dalam hidupnya. Betapa tidak, sesuatu yang tidak
   pernah dibayangkan, "pergantian di tengah jalan", harus diterimanya
   dengan lapang dada. Kendati boleh jadi, itu suatu keputusan yang
   sangat berat dan harus dijalaninya pula.
   "Saya mengetahui pergantian ini secara tiba-tiba. Sampai saat ini saya
   tidak tahu apa salah saya. Tetapi semua ini menjadi hikmah. Mungkin
   inilah yang terbaik bagi saya saat ini," katanya dengan suara bergetar
   ketika memberikan keterangan pers, Senin petang.
   Mengkin karena sudah "berbesar hati" menerima keputusan tersebut,
   sejak Senin dan Selasa kemarin, Pak Syam pun sudah berkemas-kemas
   meninggalkan Meuligoe Aceh alias pendopo gubernur, sebuah tempat
   bersejarah yang telah ditempatinya selama tujuh tahun. Pria bermata
   coklat, kelahiran Mutiara Bereunuen, Pidie, ini dilantik sebagai
   Gubenur Aceh (periode pertama), akhir Mei 1993.
   Tetapi, mulai hari ini dan mungkin juga untuk selanjutnya, Pak Syam
   akan menempati rumahnya yang dulu di kawasan Sektor Selatan Kopelma
   Darussalam. Rumah itu merupakan pemberian Universitas Syiah Kuala,
   karena ia memang telah menjadi dosen di universitas tersebut sejak
   tahun 1959. "Bapak (maksudnya Pak Syam-red) sudah membawa semua barang
   ke rumahnya di Darussalam," ujar seorang pegawai rendahan di Pendopo
   Gubenur, kemarin.
   Kecuali mengemas barang-barang, menurut salah seorang ajudannya Drs
   Iskandar Jamil, Pak Syam juga telah menyelesaikan semua tugasnya,
   terutama yang menyangkut dengan kegiatan administrasi pemerintahan.
   Maksudnya, semua surat yang memerlukan tanda tangannya telah diteken
   dalam dua hari terakhir.
   "Lumayan juga jumlah surat yang harus ditandatangani Bapak," kata
   Iskandar Jamil di sela-sela gladi bersih pelantikan penjabat gubernur
   yang dipusatkan di Anjong Monmata, Selasa siang. Kemarin, di Anjong
   memang diadakan gladi bersih guna mempersiapkan upacara serah terima
   jabatan antara Pak Syam dengan Ramli Ridwan, yang dijadwalkan
   berlangsung, Rabu pagi ini.
   Hari-hari terakhir, salah satu kegiatan Pak Syam yang bersifat
   serimonial adalah peresmian renovasi Gedung Baperis di Kompleks Unida,
   yang jaraknya hanya beberapa meter sebelah kakan pendopo. Untuk menuju
   lokasi tersebut, Selasa kemarin, Pak Syam terlihat hanya berjalan kaki
   dengan ditemani Wagub Bustari Mansur.
   Dan, Rabu pagi ini, Pak Syam pun harus melepaskan jabatan itu kepada
   Penjabat Gubernur Ramli Ridwan dalam sebuah upacara yang juga
   dilakukan Mendagri, yakni Soerjadi Soedirja. Bukan Syarwan Hamid,
   orang yang pernah mengingatkannya dulu bahwa tak ada jaminan jabatan
   itu bisa bertahan sampai tahun 2003.(bur)
   
      
   Calon Sekda Aceh Utara Didrop dari Jakarta?
   
   Serambi-Lhokseumawe
   Prosesi pengusulan calon Sekda Aceh Utara semakin membingungkan.
   Setelah menunjuk pejabat yang di ambang pensiun dan kemudian
   dibatalkan, kini beredar informasi Bupati Tarmizi telah pula
   mengusulkan putra luar daerah yang berdinas di Jakarta untuk
   menggantikan Drs H Sulaiman Abbas yang akan pensiun 1 Oktober 2000.
   Sumber-sumber anonim Serambi di Jakarta dan Lhokseumawe mengungkapkan,
   nama yang diusulkan Bupati Tarmizi adalah Drs Ridwan, kepala
   Penghubung Propinsi Dista Aceh di Jakarta. Pria asal Aceh Timur itu
   pernah mencalonkan diri untuk Bupati Aceh Timur. Namun, gagal lolos ke
   tiga besar.
   Menyusul informasi itu, berbagai komponen masyarakat di Aceh Utara
   mempertanyakan ketersediaan dan kemampuan SDM birokrat daerahnya,
   sehingga bupati harus melakukan dropping tenaga dari luar daerah untuk
   jabatan Sekda. "Apakah Aceh Utara sudah krisis SDM," tanya seorang
   tokoh, kemarin.
   Bupati Aceh Utara H Tarmizi Karim ketika dikonfirmasi Serambi melalui
   handphone, sore kemarin, sambil tertawa menyatakan, "Ndak ada itu.
   Jangan percaya informasi begituan. Kita tetap komit dengan aspirasi
   yang berkembang dan semuanya dilakukan sesuai aturan," katanya.
   Ditanya sudah sejauh mana perkembangan kemajuan prosesi calon Sekda
   Aceh Utara, Bupati Tarmizi dengan tangkas mengatakan, "Insya Allah
   begitu masa tugas Sekda sekarang berakhir penggantinya sudah bisa
   bertugas." Namun, ia menampik menyebut nama figur yang sedang dalam
   proses dimaksud.
   Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara Tgk H Saifuddin Ilyas yang
   dikonfirmasi melalui telepon selular mengaku belum mengetahui mengenai
   usulan Drs Ridwan menjadi Sekda. "Belum ada informasi pada DPRD.
   Peraturannya, bagaimana pun juga DPRD harus tahu karena pimpinannya
   harus memberikan rekomendasi," kata Tgk Saifuddin, Selasa (20/6).
   Jika benar pejabat dari kabupaten lain diusulkan menjadi Sekda, kata
   Tgk Saifuddin, DPRD akan mengajukan keberatan. "SDM Aceh Utara masih
   cukup banyak dan mempunyai kemampuan menduduki jabatan Sekda.
   Penunjukkan pejabat dari daerah lain malah akan memicu persoalan
   daerah. Kecuali kalau pejabat sementara sambil menunggu pejabat
   permanen," katanya.
   Ditanya soal tiga nama yang pernah dikonsultasikan Bupati Aceh Utara,
   Tgk Saifuddin menyatakan satu nama yang direkomendasikan, yakni Drs
   Djakfar M Adam, tinggal menunggu surat penolakan dari Mendagri karena
   tokoh tersebut akan memasuki masa pensiun.
   Ihwal instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang peran DPRD
   dalam pencalonan Sekda, Tgk Saifuddin mengaku belum tahu. "Kalau
   memang ada, itu lebih bagus. Proses pencalonan Sekda akan lebih
   transparan hingga semua pihak bisa menilai," papar Tgk Saifuddin.
   (tim)
   
      
   Seluruh Data Korban DOM Sudah Diolah
   
   Serambi-Lhokseumawe
   Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Aceh Utara, Drs H Sulaiman Abbas
   menyebutkan, seluruh data korban DOM yang masuk sudah selesai diolah
   dan dijadikan pegangan semua pihak saat ini. "Tidak ada data dan
   laporan yang tertinggal," tegasnya ketika dikonfirmasi Serambi dua
   hari lalu.
   Sementara itu, Basri A Gani salah seorang petugas pengolah data
   menyebutkan, kalau semua data sudah diolah, kenapa sebagian besar
   korban DOM belum mendapatkan bantuan dan mengaku namanya tidak ada di
   buku pertama.
   Drs H Sulaiman Abbas juga Sekwilda Aceh Utara yang ditemui di pendopo
   bupati menjelaskan, seluruh data tindak kekerasan waktu itu sudah
   diolah semua dan sudah diserahkan ke bagian kepegawaian untuk ditindak
   lanjuti. "Siapa yang menyebutkan kepada Anda, data korban DOM masih
   tertinggal," tanyanya.
   Setelah Serambi menjelaskan keterangan itu diperoleh dari salah
   seorang pengolah data, dan sebagian laporan warga masih tersimpan di
   kamarnya, Ketua TPF menambahkan, semua data sudah selesai diolah,
   semua sudah direkap, dan tidak ada yang tertinggal.
   Beberapa waktu lalu (7/6), sejumlah korban DOM minta pemerintah daerah
   mendata ulang korban-korban aksi kekerasan beberapa tahun lalu, serta
   menerjunkan tim independen. Sehingga korban DOM yang belum terdata
   dapat dibantu, dan datanya yang dimanipulasi dapat terungkap serta
   diberdayakan.
   Para korban DOM dan pasca DOM yang menemui Serambi antara lain,
   Mariana dan Nurlaili dari Desa Matang Sijuek Kecamatan Baktiya,
   Hudiah, korban DOM dari Gua Ulee, Mariana, Desa Alue Rambee, Rasyidin
   dari Krueng Seunong, Kecamatan Kutamakmur dan sejumlah wanita lainnya
   yang tergabung dalam organisasi Forjadom dan Forkla Aceh Utara.
   Terlupakan atau masih banyak korban belum mendapatkan bantuan hingga
   saat ini, menurut Basri A Gani yang juga salah seorang anggota TPF,
   akibat sejumlah laporan warga belum sempat diolah dan dijadikan buku
   pegangan. Sehingga, banyak korban DOM hingga saat ini belum mendapat
   bantuan dan perhatian sama sekali.
   "Sebagian besar data terbaru masih berupa kertas laporan yang
   diketahui kades dan camat setempat tersimpan di kamar Sekda. Saya
   sendiri yang menyimpan waktu itu. Namun, belum diketahui kasus apa
   yang dilaporkan dan belum diolah, karena tidak sempat dikerjakan lagi
   waktu itu," ujar Basri A Gani.
   Basri mempertanyakan kalau menurut Ketua TPF semua data sudah diolah,
   kenapa sebagian besar korban DOM belum ada terdaftar dan setiap saat
   mempersoalkan nama-nama mereka tidak tercantum dan banyak kekeliruan
   dan kejanggalan ditemui. (u)
   
      
   Pemda Dan DPRD Diminta Bubar
   
   Serambi-Langsa
   Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa di Aceh Timur menyesalkan sikap
   Pemda dan DPRD Aceh yang kurang peduli dalam menyikapi tututan rakyat
   Aceh. Dan mereka meminta agar lembaga tersebut dibubarkan saja.
   "Ketimbang kehadirannya tidak mendapat tempat di hati rakyat, lebih
   baik dibubarkan saja," katanya pernyataan sejumlah pimpinan organisasi
   di Aceh Timur.
   Ketua Solidaritas Rakyat Korban Kekerasan Negara (SRKKN) Aceh Timur,
   Ray Iskandar, kepada Serambi Selasa (20/6) mengatakan, kerja-kerja
   DPRD dan Pemda sama sekali tidak menyentuh rakyat kecil. "Begitu juga
   di Aceh Timur, Pemda dan DPRD-nya hanya sibuk dengan urusan proyek dan
   uang demi kepentingan pribadi," ucap Ray Iskandar yang didampingi
   sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa lainnya di daerah itu.
   Ray mengungkapkan sebagai bukti Pemda dan DPRD Aceh kurang peduli
   terhadap masalah Aceh, di antaranya tuntutan referendum rakyat Aceh
   yang telah diikrarkan pada 8 Nopember 1999 di depan Masjid
   Baiturrahman Banda Aceh terabaikan dan tidak mendapat respon yang
   cukup baik dari Pemda dan DPRD Aceh.
   Begitu juga dalam menyikapi Jeda Kemanusiaan antara Pemerintah RI dan
   GAM yang sedang berjalan ini. Jelas Pemda Aceh tidak memposisikan
   dirinya sebagai pengayom rakyat, tapi lebih terfokus pada kerja-kerja
   sebagai agen pemerintah pusat di daerah. "Secara politis, sikap-sikap
   seperti ini sangat merugikan tuntutan rakyat Aceh," katanya.
   Melihat sikap apriori Pemda dan DPRD Aceh itu, organisasi mahasiswa
   itu membuat pernyataan sikap bersama yang ditandatangani Sekjen FPMA,
   Hamdani, Koordinator SRKKN Ray Iskandar HSB, Ketua FMAM, T Syafrizal,
   Koordinator FMPAT Sanusi Ilyas dan Ketua Umum Dema Unsam Iskandar Sy.
   Butir-butir pernyataan sikap itu antara lain , mendukung pembubaran
   DPRD Pemda Aceh. Mereka juga menganjurkan kepada pengurus SIRA Pusat
   untuk segera membentuk panitia pelaksana referendum di Aceh. Selain
   itu juga mereka mengimbau rakyat Aceh untuk tidak melakukan hal-hal
   yang dapat merugikan perjuangan rakyat Aceh dan hindari tindakan
   kekerasan serta mengajak rakyat Aceh duduk satu meja, dialog dan
   diskusi demi masa depan Aceh yang lebih cerah. (tam)
   
      
   Seluruh Kayu "Bermasalah" PT Asdal Dikumpulkan
   
   Serambi-Tapaktuan
   Dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan HPH PT Asdal Unit
   Babahrot, Kuala Batee mulai diusutkan sebuah tim terpadu yang dibentuk
   Bupati Aceh Selatan. Dalam pemeriksaan di lokasi, pimpinan tim
   memerintahkan pihak perusahaan untuk mengumpulkan seluruh balok yang
   diduga bermasalah di suatu lokasi untuk diproses lebih lanjut.
   Perintah pengumpulan log tebangan RKT tahun 1999/2000 yang jumlahnya
   sekitar 30.000 M3 itu diputuskan setelah tim terpadu turun langsung ke
   lokasi, Senin (12/6) pakan lalu. Tim juga melarang PT Asdal mengangkut
   sepotong balokpun keluar dari Aceh Selatan.
   Tim ini dibentuk berdasarkan surat Bupati Aceh Selatan Nomor:
   32/SPT/VI/2000 tanggal 9 Juni 2000 dan diketuai Drs Azwar Rahman M.Si,
   dan Sekretaris Drs Hasbi Hasan.
   Tim menemukan pihak perusahaan dalam proses pembaruan izinnya yang
   berakhir 18 Juni 1999 lalu dilakukan tidak melalui prosedur yang sah.
   Untuk pengurusannya tidak dilenngkapi rekomendasi Gubernur Aceh dan
   Bupati Aceh Selatan. Dan mereka berhasil mendapatkan perpanjangan izin
   sementara dengan waktu dua tahun, sampai 31 Maret 2000.
   Perpanjangan izin tersebut tertuang dalam SK Mentri Kehutanan dan
   Perkebunan Nomor: 969/KPTS/VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 yang
   diteken Menhutbun waktu itu, Dr Ir Muslimin Nasution, yang berlaku
   surut tanggal 18 Juni 1999. Pembaruan izin sementara itu diberikan
   atas areal 42.500 hektar.
   Lalu, agar kegiatan penebangan dapat dilaksanakan, perusahaan melobi
   Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun, kemudian berhasil
   mendapatkan dispensasi Nomor: 1710/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli 1999.
   Berdasarkan dispensasi ini Kakanwil Kehutanan Aceh, Ir Brotohadi
   Sumadhiyo MM mengesahkan Rencana Karya Tahunan (TKP) untuk PT Asdal.
   Izin RKT 1999/2000 diberikan atas areal hutan seluas 720 hektar dengan
   vulume 41.953 M3.
   Tapi pimpinan DPRD Aceh Selatan secara tegas mengatakan, RKT yang
   disahkan Kakanwil Kehutanan Aceh merupakan keputusan yang cacat hukum.
   Karena menempuh prosedur tidak lazim. Bahkan, peran instansi teknis,
   dalam hal ini, Kakanwil Kehutanan Aceh dan Kadis Kehutanan Aceh
   sangatlah besar, sehingga Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Departemen
   Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan keputusan yang keliru.
   Karena berdasarkan dispensasi tersebut, Kakanwil Kehutanan dan
   Perkebunan Aceh meneken RKT 1999/2000 yang menjadi dasar hukum PT
   Asdal menebangkan kayu, yang kemudian mendapat sorotan masyarakat,
   karena mengetahui izin sudah habis masa berlaku. Malahan, sekitar
   bulan april 2000 lalu, Mr Kim, warga Korea yang menjadi pemodal PT
   Asdal berhasil meloloskan tidak kurang 9.100 M3 kayu bermasalah keluar
   negeri, melalui pelabuhan Loading Pulau Kayu Susoh.
   Menurut kalangan DPRD Aceh Selatan, PT Asdal masih melakukan kegiatan
   penebangan hingga sekarang, meskipun RKT bermasalah itu telah berakhir
   31 Maret 2000 lalu. Berdasarkan keterangan dari Ruysli S dan Sulaili,
   keduanya anggota dewan yang telah turun ke lokasi mengatakan sekarang
   ini tidak kurang 30 M3 kayu bulat --sebagian besar hasil tebangan
   baru-- masih menumpuk di sejumlah tempat dalam areal PT Asdal. Di
   antaranya di Simpang Alue Baneng (dekat jalan raya Desa Ie Mirah),
   Simpang Bravo, dan Alue Sipot. Berdebat
   Tim terpadu dalam melaksanakan tugas pada hari Senin sempat singgah di
   base camp PT Asdal lokasi Dusun Alue Beringen, Desa Pantee Rakyat
   (Babahrot). Tim yang dipimpin, Drs Azwar Rahman M.Si diterima tiga
   staf teras PT Asdal masing-masing, M Ali Hasan SH (Bagian
   Personalia/Humas), Ir Sipahutar (Bagian Perencanaan), dan Sutrisno
   (manager camp).
   Di sini, tim menggelar dialog dengan pihak perusahaan. Salah seorang
   anggota dewan, Rusli S yang sudah turun langsung ke lokasi memperlihat
   puluhan lebar foto kayu bulat hasil tebangan baru. Sementara M Saleh
   K, mempersoalkan RKT tahun 1999/2000 yang dinilai cacat hukum.
   M Ali Hasan mengatakan kegiatan penebangan dilakukan berdasarkan RKT
   1999/2000 yang disahkan Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Aceh, yang
   berlaku sampai tanggal 31 Maret 2000. "Tanpa RKT kami mana mungkin
   berani menebang," jelasnya.
   Ia mengakui izin HPH sudah berakhir 18 Juni 1999, tapi perusahaan
   sudah mendapat perpanjangan izin sementara selama dua tahun dari
   Dephutbun, berlaku sejak 18 Juni 1999. (nun)
   
      
   Dana Jeda Kemanusiaan Aceh Diusulkan Rp 957,7 Milyar
   
   Serambi-Banda Aceh
   Pemda Aceh telah mengusulkan Dana Jeda Kemanusian (DJK) ke pemerintah
   pusat sebesar Rp 957,727 milyar. Dana tersebut akan direncanakan
   dialokasikan untuk membiayai program pembinaan sosial, pendidikan,
   kesehatan, agama, dan pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah ini.
   "Usulan itu sudah diekspose dan sampaikan ke Bappenas pada 12 Juni
   2000 lalu. Jumlahnya memang cukup besar dan kita belum tahu berapa
   yang disetujui nanti," kata Ketua Bappeda Aceh, Ir H Adnan Hasyim
   melalui Kabid Sosbud, Drs Zulkifli Hasan kepada Serambi, kemarin.
   Zulkifli menjelaskan, dari total dana yang diusulkan untuk DJK,
   terbesar adalah untuk program bidang pemberdayaan ekonomi Rp 434,531
   milyar. Kemudian disusul untuk program sosial Rp 297,822 milyar,
   pendidikan Rp 110,726 milyar, kesehatan Rp 88,038 milyar dan agama Rp
   26,531 milyar.
   Menurut Kabid Sosbud Bappeda itu, sumber dana pelaksanaan Jeda
   Kemanusiaan di Aceh pasca penandatangan JoU antara RI dan GAM di Swiss
   12 Juni 2000 lalu, tidak hanya bersumber dari pemerintah RI, tapi juga
   dari berbagai donatur di luar negeri. "Karena itu Bappeda tidak
   melakukan pemangkasan usulan. Berapa pun besar anggaran yang diusulkan
   13 Dati II dan Dati I, jumlah itu juga kita tulis dan ajukan ke
   pemerintah pusat," ujar Zulkifli.
   Lebih jauh Zulkifli mengatakan, bahwa dalam acara ekspose di kantor
   Bappenas Jakarta 12 Juni 2000 lalu, Pemda Aceh tidak hanya mengusulkan
   DJK, tapi juga untuk Dana Tanggap Darurat (DTD) tahap II, dan dana
   pelaksanaan UU Nomor 44 tahun 1999.
   Untuk DTD tahap II, katanya, diusulkan sebesar Rp 548 milyar, tiga
   kali lipat dari usulan DTD I senilai Rp 149 milyar. Dari jumlah yang
   diusulkan pada tahap I, pemerintah pusat hanya merealisasikan Rp 55
   milyar.
   Sedangkan untuk pelaksanaan Keistimewaan Aceh (UU No 44 tahun 1999),
   diusulkan dananya Rp 369,202 milyar. Terbesar, kata Zulkifli, untuk
   bidang pendidikan Rp 135,049 milyar. Setelah itu untuk bidang agama Rp
   110,549 milyar, bidang adat-istiadat Rp 56,166 milyar, bidang peran
   ulama Rp 64,311 milyar dan lain-lain Rp 1,925 milyar.
   Ketiga usulan dana dari Aceh tersebut, menurut Zulkifli, sedang
   dibahas di Bappenas dan diharapkan cepat mendapat persetujuan,
   sehingga kegiatan operasinalnya di lapangan bisa dilakukan sesegera
   mungkin.(her)
   
   
--- Lifetime _email_ subscription to all 5 (five) 'apakabar' lists now
available for a one-time donation of US$250 to support Indonesia
Publications' online projects. Email apakabar@radix.net to make all
arrangements. See http://www.indopubs.com for info on these lists. ---