[INDONESIA-NEWS] KMP - MPR Sedang Rancang Ketetapan untuk Sidang Istimewa

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Wed Jul 12 2000 - 17:45:26 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/13/nasional/mpr06.htm

>Kamis, 13 Juli 2000
   MPR Sedang Rancang Ketetapan untuk Sidang Istimewa
   
   Jakarta, Kompas
   
   Usul untuk melaksanakan Sidang Istimewa (SI) MPR yang dimiliki DPR
   sebagaimana diatur Ketetapan (Tap) MPR No III/MPR/1978, akan juga
   dimiliki oleh MPR melalui Tap MPR tentang Sidang Tahunan yang saat ini
   masih dalam bentuk Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR. SI MPR bisa
   segera digelar apabila pidato laporan Presiden mengenai pelaksanaan
   Ketetapan MPR pada Sidang Tahunan Agustus 2000 mendatang dinilai buruk
   oleh MPR.
   
   "MPR dimungkinkan melaksanakan Sidang Istimewa MPR apabila pidato
   Presiden dinilai buruk, tetapi pelaksanaan Sidang Istimewa itu tidak
   boleh dijadikan satu dengan Sidang Tahunan, sebab Sidang Tahunan sudah
   dijadwalkan PAH Khusus," kata Ketua Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja
   (PAH II BP) MPR, Rambe Kamarulzaman, Rabu (12/7).
   
   Menurut catatan Kompas, adanya Sidang Tahunan MPR yang akan
   dilaksanakan 7-18 Agustus 2000 diatur dalam Tap No I/MPR/1999 tentang
   Tata Tertib MPR, Tap No IV/MPR/ 1999 tentang GBHN, dan Tap No
   IX/MPR/1999 tentang Penegasan BP MPR untuk Melanjutkan Perubahan UUD
   1945. Sedangkan adanya SI MPR diatur Tap MPR No III/MPR/1978 tentang
   Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau
   Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
   
   Rambe menjelaskan, laporan Presiden dan laporan lembaga-lembaga tinggi
   negara (DPR, DPA, MA, BPK-Red) bukan merupakan satu kesatuan. Laporan
   Presiden, katanya, menyangkut putusan-putusan MPR dalam bentuk Tap-tap
   MPR, sedangkan laporan lembaga-lembaga tinggi negara menyangkut fungsi
   dan tugasnya dikaitkan dengan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan
   Negara (GBHN).
   
   Karena laporan Presiden merupakan bahan sidang, lanjut Rambe, maka
   harus dibahas di Komisi MPR. Sementara konsekuensi dibahasnya laporan
   Presiden di Komisi harus ada kesimpulan. "Yang harus digarisbawahi itu
   bukan kesimpulan menolak atau menerima. Oleh karena itu Sidang Tahunan
   tidak dimungkinkan untuk berubah langsung menjadi Sidang Istimewa,"
   katanya.
   
   Tentang kesimpulan komisi yang membahas laporan Presiden, kata Rambe,
   bentuknya berupa peringatan keras atau sekadar political warning. Dari
   situ MPR, menurutnya, bisa memberikan "nilai rapor" Presiden. "Bila
   MPR menyimpulkan nilai rapor Presiden terlalu jelek, maka SI MPR bisa
   digelar tetapi untuk waktu yang diagendakan kemudian, tidak dalam
   Sidang Tahunan," ujarnya.
   
   Bentuk rekomendasi yang berisi penilaian terhadap laporan Presiden itu
   menurut Rambe akan dibuat dalam Tap MPR hasil Sidang Tahunan. Demikian
   juga tanggapan komisi terhadap laporan lembaga-lembaga tinggi negara.
   (pep)