[INDONESIA-NEWS] KMP - Catatan Harian Syahril tidak Benar

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Wed Jul 12 2000 - 17:47:03 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/13/nasional/jaks08.htm

>Kamis, 13 Juli 2000
   Jaksa Agung: Catatan Harian Syahril Sabirin tidak Benar
   Kompas/eddy hasby
   [BUTTON]
   
   Jakarta, Kompas
   
   Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan, catatan harian Gubernur Bank
   Indonesia Syahril Sabirin yang disampaikan kepada DPR adalah tidak
   benar. Baik dirinya maupun Presiden Abdurrahman Wahid tidak pernah
   menawarkan jabatan duta besar kepada Syahril. Justru, sebaliknya
   permintaan untuk menjadi duta besar itu datang dari Syahril sendiri.
   
   Penjelasan itu diberikan Marzuki Darusman di pengujung rapat kerja
   Jaksa Agung dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Rabu (12/7). "Apa yang
   disebut uraian atau kronologi Pak Syahril Sabirin adalah salah," kata
   Marzuki.
   
   Menurut Marzuki, laporan Syahril itu telah terdistorsi.
   
   Kesan seolah-olah adanya tawar-menawar, adanya pilihan yang diajukan
   oleh Presiden ataupun Jaksa Agung terhadap yang bersangkutan itu
   adalah keliru. "Yang benar, tidak ada suatu penawaran apa pun yang
   tidak berasal dari yang bersangkutan sendiri (Syahril)," jelas
   Marzuki.
   
   Topik dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII Tubagus Haryono
   adalah mengenai "Penuntasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di
   Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi". Namun pada kesempatan
   itu Marzuki merasa perlu untuk mengklarifikasi pendapat yang telah
   berkembang di masyarakat menyangkut penetapan Syahril sebagai
   tersangka sampai dengan penahanannya di rumah tahanan Kejagung.
   
   "Kami mohon pada pimpinan bahwa masalah ini kami kemudiankan dalam
   penjelasan hari ini agar tidak menghilangkan makna dari pokok
   pembahasan kita hari ini. Karena itu kami menyampaikan ini pada akhir
   pertemuan supaya dianggap sebagai catatan tambahan," kata Marzuki.
   
   Permintaan Syahril
   
   Menurut Marzuki, tawaran bagi Syahril untuk menjadi duta besar
   sebagaimana yang diketahui masyarakat selama ini, bukan berasal dari
   Presiden maupun dirinya selaku Jaksa Agung. Justru munculnya tawaran
   itu atas permintaan Syahril kepada Jaksa Agung maupun Presiden.
   
   Dalam catatan harian Syahril Sabirin disebutkan, Jaksa Agung mempunyai
   bukti bahwa Syahril hadir dalam pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di
   Hotel Mulia, pertemuan yang selama ini dikenal sebagai cikal bakal
   kasus Bank Bali. Atas dasar ini, Presiden meminta agar Syahril mundur
   dari jabatannya sebagai Gubernur BI kalau tidak ingin dijadikan
   sebagai tersangka dalam kasus Bank Bali. Namun agar lebih elegant,
   Marzuki menawarkan untuk menjadi duta besar atau kemungkinan di Dewan
   Pertimbangan Agung.
   
   Atas dasar catatan harian itu kemudian berkembang dalam masyarakat
   bahwa pemerintah telah melakukan intervensi pada BI mengingat BI
   adalah lembaga independen. "Banyak pertanyaan bertalian dengan
   penahanan Pak Syahril Sabirin. Ini perlu mendapat klarifikasi agar
   tidak mempengaruhi persepsi publik soal posisi Kejaksaan Agung
   terhadap presiden," kata Marzuki.
   
   Selama ini, menurut Marzuki, pihaknya sengaja tidak membuka masalah
   ini karena ada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjaga martabat
   Syahril sebagai Gubernur BI dan supaya tidak ada kesan yang tidak
   semestinya mengenai masalah ini. Kedua, untuk menghindari politisasi
   dari persoalan ini.
   
   "Oleh karena nyata-nyata yang melakukan politisasi bukan Kejaksaan
   Agung tetapi reaksi terhadap langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh
   Kejaksaan Agung," kata Marzuki.
   
   Atas pernyataan Marzuki tersebut, beberapa anggota dewan mengusulkan
   agar hal itu menjadi catatan bagi Komisi VIII untuk kemudian
   disampaikan kepada Komisi IX. Dan untuk memastikan pernyataan mana
   yang benar, diusulkan untuk meminta klarifikasi Presiden, Jaksa Agung,
   maupun Syahril dalam satu pertemuan bersama. Dari situ diharapkan akan
   diketahui siapa yang sebanarnya telah berbohong.
   
   "Kalau pernyataan Bapak (Jaksa Agung) itu benar maka perlu ada
   tuntutan tambahan buat Syahril Sabirin karena akibat pernyataan dia
   dan catatan kronologis yang disebarkan mempunyai dampak politik bahkan
   sampai memicu kenaikan dollar. Itu dosa besar Pak," kata anggota Dewan
   itu.
   
   Komisi investigasi
   
   Kuasa hukum Syahril Sabirin, Abdul Hakim Garuda Nusantara kepada
   Kompas mengatakan, bantahan Marzuki Darusman atas catatan harian
   Syahril Sabirin adalah hak Marzuki. Namun, DPR perlu menindaklanjuti
   bantahan Marzuki tersebut.
   
   Perlu dibentuk Komisi Investigasi untuk menyelidiki laporan siapa yang
   benar. "Apakah laporan Syahril yang benar, atau penjelasan Marzuki
   yang benar," ujar Abdul Hakim. Jika laporan Syahril terbukti tidak
   benar, maka Syahril harus mempertanggungjawabkannya secara yuridis.
   Sebaliknya, jika tanggapan Jaksa Agung Marzuki Darusman yang salah,
   maka secara moral Marzuki harus mundur sebagai Jaksa Agung. (ika/bdm)