[INDONESIA-NEWS] KMP - Kinerja Wakil Rakyat, Kepentingan Kelompok ...

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Fri Aug 04 2000 - 18:36:31 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/05/nasional/kepe07.htm

>Sabtu, 5 Agustus 2000
   Kinerja Wakil Rakyat
   Kepentingan Kelompok di Atas Kepentingan Masyarakat
   
   KETIKA dilantik menjadi wakil rakyat, awal Oktober 1999, setumpuk
   harapan baru ditujukan pada pundak mereka. Masyarakat berharap, para
   wakil rakyat kali ini benar-benar merakyat. Dalam mengemban tugas,
   misalnya, apa yang menjadi persoalan rakyat itu pula yang harus
   diperjuangkan. Demikian pula, dalam menjalankan fungsi kontrol, para
   wakil rakyat harus berani bersikap, tidak larut pada dominasi
   penguasa. Singkatnya, segenap penilaian miring yang selama ini
   ditujukan kepada para wakil rakyat tidak boleh terjadi lagi untuk
   periode kali ini.
   
   Segenap harapan tersebut memang tidak berlebihan. Sebab, berbeda
   dengan periode sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kali
   ini dipandang menyimpan banyak keistimewaan.
   
   Pertama, baru kali ini sosok anggota DPR muncul sebagai hasil dari
   pemilu yang relatif demokratis. Sebagaimana diketahui, meskipun masih
   dijumpai beberapa bukti kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu lalu,
   namun Pemilu 1999 ini lahir dari tuntutan reformasi yang dikehendaki
   masyarakat. Oleh karena itu, pemilu yang diikuti 48 partai politik ini
   dapat dianggap sebagai pesta demokrasi, dari, oleh, dan untuk rakyat.
   
   Kedua, sosok wakil rakyat ka-li ini dipandang lebih berkualitas. Dari
   sisi pendidikan, misalnya, dibandingkan dengan periode sebelumnya,
   jenjang pendidikan formal yang dimiliki anggota DPR kali ini relatif
   lebih tinggi. Pada periode 1992-1997, sebesar 73 persen anggota DPR
   mengecap pendidikan tinggi, lulusan perguruan tinggi. Untuk periode
   sekarang, me-ningkat menjadi 83 persen. Me-mang, jenjang pendidikan
   formal tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kecerdasan
   mereka. Namun, sekurang-kurangnya kondisi demikian menunjukkan para
   wakil rakyat tersebut telah memiliki aset pengalaman intelektual yang
   berguna saat berargumentasi dengan pemerintah atau lembaga-lembaga
   lain yang sederajat.
   
   Kualitas pendidikan yang dimiliki para wakil rakyat ini didukung pula
   oleh usia mereka. Berbeda dengan periode sebelumnya, anggota DPR kali
   ini relatif lebih muda. Bila pada periode 1992-1997 masih dipenuhi (63
   persen) oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun, kini tinggal 57
   persen saja. Meskipun penurunan terlihat tidak drastis, namun kondisi
   demikian menunjukkan telah terjadi pergeseran peran dari kalangan
   berusia relatif tua ke kalangan yang lebih muda.
   
   Bekal usia muda dan pendidikan tinggi dirasakan tidak cukup untuk
   mengenal utuh sosok mereka. Faktor yang tidak kalah penting untuk
   membedakan sosok wakil rakyat kali ini berkaitan dengan latar belakang
   pekerjaan mereka. Ketika masih dalam kungkungan rezim Orde Baru, kursi
   legislatif banyak diisi oleh pegawai negeri, kalangan yang memiliki
   ketergantungan besar terhadap pemerintah. Sisanya, diisi oleh anggota
   DPR yang sudah menjadi langganan sebagai wakil rakyat di masa-masa
   sebelumnya. Untuk kali ini berbeda, mereka yang bekerja di sektor
   swasta yang terdiri dari kalangan profesi, karyawan swasta, dan
   wirausahawan mendominasi DPR. Situasi ini jelas menguntungkan,
   mengingat kalangan tersebut memiliki independensi yang kuat dalam
   berhadapan dengan pemerintah.
   
                                    ***
                                      
   DENGAN segenap kelebihan yang dimiliki, pertanyaannya, mampukah para
   wakil rakyat tersebut menjawab segenap harapan masyarakat? Bisa jadi,
   justru di sinilah pangkal persoalannya. Berbagai penelusuran
   membuktikan, apa yang me-reka lakukan selama kurun waktu sepuluh bulan
   ini belum banyak menjawab segenap harapan masyarakat. Kecende-rungan
   yang ada menunjukkan, segenap sepak terjang mereka lebih condong pada
   upaya pemenuhan kepentingan kelompok masing-masing ketimbang pemenuhan
   kepentingan bangsa dan masyarakat. Kesimpulan demikian terekam jelas
   dalam keseharian kerja mereka. Sebagaimana yang tercantum dalam
   Peraturan Tata Tertib DPR (Bab II Pasal 4), dalam menjalankan tugas
   kesehariannya sedikitnya para wakil rakyat ini dibebankan dengan
   berbagai tugas seperti pembuatan undang-undang, menetapkan APBN
   bersama presiden, pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan
   kebijakan pemerintah, serta menampung dan menindaklanjuti berbagai
   aspirasi dan pengaduan masyarakat.
   
   Dari berbagai tugas tersebut, selama sepuluh bulan terakhir, tugas
   bersama Presiden untuk menetapkan APBN yang tergolong mulus dilakukan.
   Sisanya, baik dalam tugas membuat dan merancang undang-undang, serta
   tugas menyerap dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat minim
   terdengar.
   
   Sebut saja, tugas membuat undang-undang. Meskipun ang-gota DPR kali
   ini memiliki nilai lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun
   sejauh ini tetap saja dianggap kurang berinisiatif dalam menyu-sun
   undang-undang. Selama ini, hanya dua Rencana Undang-Undang (RUU) yang
   merupakan inisiatif DPR, yaitu RUU Ke-presidenan dan RUU Pemekar-an
   Wilayah (Tabel 1). Keduanya, hingga kini masih belum jelas bentuk
   akhir penyelesaiannya, masih berbentuk rencana yang tengah diproses
   oleh DPR. Se-mentara, selama sembilan bulan memerintah, pemerintah
   sudah mengajukan 13 RUU dengan hasil lima telah resmi diundangkan, dua
   buah dalam proses diundangkan, menunggu persetujuan presiden (RUU
   Perpajakan dan Serikat Pekerja), dan sebagian besar sisanya masih
   berada di tangan di DPR.
   
   Padahal dengan Perubahan Pertama UUD 1945, kekuasaan membuat
   undang-undang digeser dari Pemerintah ke DPR. Itu tertuang dalam Pasal
   20 Perubahan Pertama UUD 1945 yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat
   memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
   
   Barangkali, yang masih dipandang lebih dari anggota DPR kali ini
   menyangkut pelaksanaan tugas mengontrol kebijakan pemerintah.
   Terbukti, sepanjang waktu ini, DPR mulai berunjuk gigi, menggunakan
   dua kesempatan untuk meminta keterangan atas kebijakan presiden dalam
   pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, serta alasan
   pencopotan dua orang menteri di dalam kabinet pemerintahan Abdurrahman
   Wahid.
   
   Selain itu, DPR periode sekarang dikenal pula aktif membentuk panitia
   kerja berkaitan dengan pengungkapan berbagai kasus yang terjadi selama
   ini seperti kasus Bank Bali, kasus pengucuran Bantuan Likuiditas Bank
   Indonesia (BLBI), rekrutmen hakim agung, rekrutmen anggota komisi
   pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara, dan penyelesaian pertikaian
   di Maluku. Meskipun sebagian tugas tersebut telah diselesaikan dalam
   bentuk pemberian reko-mendasi kepada pemerintah, namun berbagai
   kalangan memandang sebagian besar upaya tersebut tidak lepas dari
   nuansa politik yang bersifat elitis. Me-nilik lebih jauh, dari
   bermacam kasus yang diikuti oleh pembentukan panitia kerja, sebagian
   besar tidak bersentuhan secara langsung kepada masyarakat. Malah, dari
   bermacam kasus tersebut, kecuali panitia kerja penyelesaian masalah
   Maluku yang juga tidak terdengar kabar lanjutannya lagi, kesan
   meng-utamakan kepentingan kelompok lebih dominan dirasakan. Tidak
   heran jika dalam perja-lanannya penyelesaian segenap kasus tersebut
   sarat dengan kepentingan politik kelompok ataupun partai.
   
   Tugas lain yang dirasakan banyak ditelantarkan, menyangkut penampungan
   dan penindaklanjutan aspirasi atau pengaduan masyarakat. Berkaitan
   dengan tugas ini, sejauh yang dapat dilihat, berbagai kasus pengaduan
   masyarakat menyangkut masalah pertanahan, perburuhan, politik, dan
   peradilan, baru berpijak pada penampungan persoalan semata. Lebih dari
   itu, masih belum terlihat upaya konkret, hasil dari tindak lanjut
   pengaduan.
   
                                    ***
                                      
   APA yang menjadi keluhan terhadap kinerja para wakil rakyat ini,
   dirasakan pula oleh masyarakat. Mereka merasakan ketidakpuasan
   terhadap upaya anggota DPR selama ini dalam memperjuangkan aspirasi
   masyarakat.Diakui, beberapa waktu terakhir ini sebagian besar
   masyarakat menilai anggota Dewan berhasil menjalankan tugas mengontrol
   pemerintah. Namun, bagi masyarakat, keberhasilan tersebut dirasakan
   masih kurang. Malah terkesan, apa yang dilakukan oleh para wakil
   rakyat selama ini masih condong pada pemenuhan kepentingan kelompok
   daripada kepentingan masyarakat.
   
   Dalam pengumpulan pendapat ini, sikap ketidakpuasan yang ditonjolkan
   dalam menanggapi tugas wakil rakyat saat memperjuangkan segenap
   aspirasi masyarakat ini dicetuskan oleh sebagian besar (53 per-sen)
   responden. Dalam anggapan mereka, para wakil rakyat kali ini masih
   tetap sama seperti dahulu, kurang peka pada aspirasi yang berkembang
   di masyarakat.
   
   Kenyataan juga menunjukkan, bentuk penyikapan tersebut diungkapkan
   secara berbeda oleh masing-masing kelompok responden. Bila dikaji
   berdasarkan latar belakang partai pilihan, misalnya, mereka yang
   memilih Partai Golkar pada pemilu lalu cenderung menganggap sudah puas
   terhadap kerja DPR periode sekarang. Sementara, bagi responden yang
   mengaku memilih partai lain justru merasakan ketidakpuasan (Tabel 2).
   
   Perbedaan penyikapan ini terjadi pula pada latar belakang domisili
   responden. Hasilnya, mereka yang berdomisili di wilayah Kalimantan,
   Sulawesi, dan Irian Jaya, merasakan tingkat kepuasan yang relatif
   lebih tinggi ketimbang mereka yang berdomisili di Jakarta, kota-kota
   besar di Jawa dan Sumatera (Tabel 3). Apa yang dapat disimpulkan dari
   temuan ini? Meskipun masih berupa kemungkinan, tampaknya mereka yang
   berdomisili di kawasan Timur Indonesia mulai meyakini apa yang
   dilakukan oleh para wakil rakyat sudah memadai dalam menyuarakan
   aspirasi masyarakat di sana. Sementara, kesimpulan tersebut tidak
   berlaku bagi masyarakat yang bermukim di Pulau Jawa dan Sumatera.
   
   Bagaimanapun, rasa puas terhadap kinerja DPR terungkap pula dalam
   hasil penelitian ini. Kepuasan tercetus berkaitan dengan tugas
   mengontrol jalannya pemerintahan. Terbukti, 54 persen responden
   mengakui keberhasilan para wakil rakyat. Sementara, mereka yang
   menganggap tidak puas terbilang cukup besar, 42 persen. Uniknya,
   membandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Kompas beberapa
   waktu sebelumnya, Juni 2000, rasa puas yang ditonjolkan oleh responden
   meningkat. Kala itu, lebih banyak yang merasakan ketidakpuasan (53
   persen) terhadap upaya DPR dalam mengontrol pemerintah ketimbang yang
   merasa puas (37 persen). Persoalan ini tampak-nya berkaitan dengan
   penggunaan hak meminta keterangan DPR kepada Presiden beberapa waktu
   lalu berkenaan dengan pencopotan dua orang anggota kabinet.
   Sebagaimana diketahui, Presiden tidak memberikan jawaban yang
   memuaskan masyarakat. Sementara, DPR saat itu benar-benar menjadi
   sosok yang mendapat pujian.
   
   Meskipun hasil penelitian ini mengungkap sisi positif yang dilakukan
   oleh para wakil rakyat, namun sebagian besar responden belum menerima
   semua itu sebagai keberhasilan DPR. Toh, hasil penelitian ini juga
   membuktikan bahwa apa yang dikerjakan oleh para wakil rakyat tersebut
   semata-mata demi kepentingan kelompoknya masing-masing. Pernyataan
   demikian diungkapkan sedikitnya oleh dua pertiga responden (68
   persen). Bila dirunut, kesan tersebut diungkapkan oleh hampir sebagian
   besar responden yang dikelompokkan berdasarkan partai pilihannya
   (Tabel 4). Baik mereka yang memilih kelompok partai Poros Tengah,
   Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maupun PDI Perjuangan sama-sama
   menyatakan perilaku anggota Dewan lebih banyak mendahulukan
   kepentingan kelompok ketimbang kepentingan masyarakat.
   
   Apa yang menjadi temuan penelitian ini, dirasakan cukup
   mengkhawatirkan. Betapa tidak, segenap harapan yang telah telanjur
   diberikan kepada para wakil rakyat ini belum sepenuhnya terjawab.
   Lebih mengkhawatirkan lagi, persepsi yang terbentuk kepada para wakil
   rakyat ini belum juga berubah, bahwa apa yang mereka kerjakan
   semata-mata masih berkutat pada pemenuhan kepentingan kelompok (Tim
   Litbang Kompas )
                        ____________________________
   
   Metode Jajak Pendapat
   
   EVALUASI terhadap kinerja DPR ini dilakukan untuk kedua kalinya oleh
   Litbang Kompas, 29-30 Juli. Sebanyak 1.581 responden berusia 17 tahun
   ke atas yang berdomisili di 13 kota (Jakarta, Yogyakarta, Surabaya,
   Denpasar, Medan, Pekanbaru, Lampung, Samarinda, Banjarmasin,
   Pontianak, Makassar, Manado, dan Jayapura) dipilih secara acak
   menggunakan metode systematic sampling. Pada tingkat kepercayaan 95
   persen, sampling error penelitian ini diperkirakan +/- 2,5 persen.
   Meskipun demikian, non sampling error dimungkinkan terjadi.