[INDONESIA-NEWS] KMP - Isu 'Ecolabelling' Guncang Ekspor Kopi Lampung

From: John MacDougall (apakabar@igc.org)
Date: Mon Aug 21 2000 - 17:42:57 EDT


>Selasa, 22 Agustus 2000
Isu "Ecolabelling" Guncang Ekspor Kopi Lampung

Kompas/dirman thoha

TAK ada yang lebih menggembirakan Kasiran Hadiprayitno (55), kecuali
menjadi petani kopi yang sukses. Takaran sukses Kasiran adalah memiliki
rumah permanen, sepeda motor, uang sekolah anak, makan minum cukup,
tabungan, dan dana untuk kegiatan sosial.Semua variabel sukses itu sudah
digenggamnya. Di lahan kopi dua hektar miliknya di Kasui, Kabupaten Way
Kanan, Lampung, sekitar 200 kilometer dari Bandarlampung, impian tentang
kesejahteraan hidup mulai terwujud. Kopi adalah napas hidupnya.
Malahan sejak Maret 2000, Kasiran telah membangun satu unit pabrik tepung
kopi skala kecil. Pabrik didukung 317 petani dengan luas lahan total 500
hektar. Pabrik menghasilkan 0,5 ton tepung kopi robusta asli per bulan.
Katanya, pemasarannya tak sulit.
Kisah sukses petani kopi Lampung tak hanya milik Kasiran. Hampir semua
petani yang mengusahakan kebun kopi dengan baik pasti menyimpan cerita,
pengalaman empiris dan fakta yang hampir sama. Hanya saja pabrik tepung
kopi seperti Kasiran masih langka.
Ujang Badru (45), petani kopi di Sumberagung, Gunung Betung, Lampung
Selatan bisa merampungkan rumah permanennya berkat kopi. Hal sama
ditunjukkan oleh sekelompok wanita yang tergabung dalam kelompok Wanita
Tani di Fajarbulan, Lampung Barat.
Petani betul-betul menikmati keemasan harga komoditas ekspor ini pada saat
dollar AS menguat atas rupiah. Terutama antara tahun 1998-1999, harga kopi
terdongkrak hingga Rp 16.000-17.000 per kilogram. Membangun rumah, membeli
barang mewah seperti radio tape, kulkas, pesawat TV, parabola, sepeda
motor, dan mobil jadi gampang.

Wujud sukses petani itu merata di semua sentra tanaman kopi Lampung.
Contohnya terlihat antara lain di Fajarbulan, Sekincau, Balikbukit, Liwa,
Sumberjaya, Pulau Panggung, Talangpadang, Abung, Kotabumi, Bukit Kemuning
dan kawasan Gunung Betung.
Meski harga kopi pada medio Agustus ini rendah, yakni
Rp 4.800 per kilogram, minat petani merawat lahan tetap tinggi. Meski
sering harga kopi naik turun, tetapi malah dianggap sebagai "kejutan" yang
membuat petani bergairah untuk menanam dan merawat kopi.
***
KOPI identik dengan urat nadi ekonomi Lampung. Buktinya, lebih dari satu
dasawarsa ini, kopi di urutan pertama dari 10 komoditas ekspor Lampung. Itu
didukung oleh lahan seluas 274.498 hektar, yang seluruhnya dibudidayakan
petani atau rakyat.
Lagi pula, tanaman kopi itu hampir seluruhnya diusahakan oleh petani yang
tingkat pendapatannya rendah. Memang tujuan utama pengembangan tanaman
kopi, termasuk Lampung, adalah meningkatkan kesejahteraan petani.
Distribusi kopi biji di Lampung, secara umum melalui jalur yang panjang.
Akan tetapi, secara garis besar dapat dikatakan dimulai dari petani, lalu
ke sektor pemusatan baru yang diteruskan ke industri pengolahan kopi dan
konsumen lainnya.
Kopi biji dari perkebunan rakyat sebagian besar dibeli pedagang pengumpul
dan sebagian kecil dikonsumsi sendiri. Setelah itu dijual ke pedagang
menengah, pedagang besar atau eksportir dan disalurkan ke industri kopi
domestik atau diekspor.
Wajar kalau komoditas kopi memiliki nilai penting sebagai motor ekonomi
rakyat, karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak, di samping sebagai
penghasil devisa. Sebagai penghasil devisa, itu terlihat dari volume dan
nilai ekspornya antara Oktober 1997 hingga September 1999.
Data Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Lampung, antara Oktober
1997-September 1998, ada 204.415 ton kopi biji diekspor dengan nilai lebih
302,5 juta dollar AS. Dalam tahun 1998-1999 ada 175.506 ton kopi biji
diekspor (lebih 205,7 juta dollar AS). Kopi di urutan pertama dari 10
komoditas ekspor.
Wakil Ketua AEKI Lampung, Suherman Harsono, mencatat, kopi Lampung
menyumbang 60-70 persen penerimaan devisa kopi nasional. Di Lampung
sendiri, kopi adalah komoditas andalan pertama yang setiap tahun menyumbang
devisa lebih 40 persen. "Itulah nilai strategis kopi bagi ekonomi daerah
Lampung dan ekonomi nasional," kata Kepala Dinas Perkebunan Lampung, Ir M
Tibrizi Asmarantaka.
Kopi Lampung juga memiliki peran sosial yang strategis dan penting dalam
budaya Lampung. Minuman kopi yang dihasilkan dari seduhan kopi bubuk pada
setiap keluarga, memberi aroma persahabatan dan solidaritas antarwarga.
Kedua nilai tadi belum tergantikan oleh komoditas lain. Itu sebabnya isu
seputar perkopian Lampung selalu menyeret isu sosial lainnya. Itu pula yang
terjadi ketika Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung memberlakukan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK).
PERDA tadi mengizinkan retribusi HHBK, termasuk kopi rakyat yang ada di
kawasan hutan. Karena menyangkut kawasan hutan, Perda yang diundangkan 13
Juni 2000 setelah disetujui DPRD Lampung pada 24 April 2000 itu dianggap
sebuah scandalum bagi pelestarian lingkungan, khususnya kawasan hutan.
Berbagai pihak yang peduli lingkungan (hutan) dan juga eksportir kopi,
mendesak agar perda tadi dicabut. Hampir semua lembaga swadaya masyarakat
(LSM) pemerhati dan peduli lingkungan hidup, termasuk Walhi Lampung,
menolak Perda tersebut yang menurut mereka sama dengan iuran hasil hutan
(IHH). Hal itu juga disampaikan jajaran pengurus AEKI Lampung.
Walhi dan AEKI Lampung mengingatkan, jika Pemda Lampung tak mencabut Perda
IHH, ekspor kopi Lampung akan terkena sanksi ecolabelling (embargo dari
negara pengimpor kopi). Diberlakukannya perda tadi, itu artinya Pemda
Lampung menyetujui perusakan hutan.

Kata Suherman Harsono, AEKI Lampung telah mendapat teguran dari Green
Peace. Pada April 2000, Atase Perdagangan RI di New York, Washington, dan
Los Angeles pun, pernah mensinyalir kepada AEKI Lampung akan adanya ancaman
itu jika Perda IHH tak dicabut.
Masyhuri Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Lampung juga mengatakan hal
senada. "Perda itu seolah melegitimasi perusakan hutan dan membolehkan
warga membuka lahan di hutan untuk ditanami kopi. Ini kebijakan yang sangat
tidak masuk akal," katanya.
Jangankan petani atau eksportir kopi, Pemda Lampung pun khawatir kalau
ekspor kopi Lampung sampai terkena embargo. Tidak hanya petani kopi di
kawasan hutan, tetapi yang di luar kawasan hutan pun bisa terkena
dampaknya. Semua usaha jadi sia-sia.
Masyhuri menggambarkan dampak ekologis tanaman kopi di kawasan hutan.
Dikatakan, kopi memiliki perakaran yang dangkal sehingga tidak mampu
menahan air hutan, apalagi sebagai tempat penyimpanan air. Sementara hutan
berperan sebagai tempat penyimpan air dan penahan erosi.
Sifat tanaman kopi lainnya, kata Masyhuri ialah rentan terhadap kompetisi
gulma. Untuk memberantas gula, biasanya dilakukan pembersihan permukaan
tanah. Langkah ini menyebabkan muka tanah terbuka hingga bisa menimbulkan
erosi atau banjir.
Kopi pun membutuhkan sinar matahari yang tinggi untuk merangsang
pembungaan. Praktik yang terjadi untuk itu adalah pemangkasan pohon secara
rutin. Pemangkasan menyebabkan jarangnya kanopi tanaman yang dibutuhkan
untuk menghambat derasnya hujan yang jatuh. Ini juga menyebabkan erosi.
"Praktik budidaya yang dilakukan juga cenderung homogen. Ini akan
mengurangi keanekaragaman spesies yang tumbuh dalam kawasan. Sementara
hutan lindung juga memiliki fungsi yang cukup penting sebagai pusat
keanekaragaman hayati," katanya.
Atas pertimbangan itu, Masyhuri meminta Pemda Lampung untuk mencabut Perda
IHH tadi. Sebab bagaimanapun, jika perda terus diberlakukan, LSM
internasional bisa memberikan ultimatum agar importir kopi mengenakan
embargo atas kopi Lampung.
***
SETELAH diusut, Perda IHH itu ternyata lahir di "kawasan hutan" yang
dibidani Jajaran Kehutanan Lampung (Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan
Kantor Wilayah Dephutbun Lampung).
Namun, Kakanwil Dephutbun Lampung, Sjamsuddin Rachmat, menolak tuduhan itu.
Perda Nomor 7 Tahun 2000 bukan untuk melegalisasi perusakan atau pembukaan
hutan. "Kita justru ingin mencegah perluasan perusakan dan kerusakan
hutan," katanya.
Dijelaskan, perda tadi lahir bukan tanpa latar belakang sejarah. Perda
mengatur retribusi izin pemungutan HHBK dari kawasan hutan, yang kini
termasuk dalam peta kawasan hutan kemasyarakatan (HKM).
Semula HKM masuk kawasan hutan lindung, hutan produksi atau taman nasional.
Tetapi karena telah rusak atau dijadikan kebun oleh warga, kawasan hutan
tersebut harus dikembalikan ke fungsinya tetapi melalui pola HKM. Artinya,
warga boleh tetap berusaha, memetik hasil, tetapi fungsi kawasan tak berubah.
"Kalau dulu pengembalian fungsi hutan melalui reboisasi atau rehabilitasi,
dan warga diusir, maka sekarang polanya HKM. Hutan tetap hijau, dan warga
boleh memetik hasilnya. Warga boleh menanam kemiri, melinjo, nangka, dan
pepohonan yang menghasilkan lainnya, tanpa harus membuka kawasan baru,"
katanya.
Atas pemanfaatan kawasan hutan itulah warga dikenai retribusi sebagaimana
diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2000. Jenis HHBK-nya meliputi komoditas
bernilai ekonomis tinggi atau bernilai ekspor, termasuk kopi.
"Kalau dulu, akibat pungutan yang tak terkendali dan tanpa arah oleh
oknum-oknum, warga terbebani hingga terpaksa terus-menerus memperluas
perambahan dan perusakan hutan. Kini pemda memungut untuk perbaikan kawasan
hutan yang rusak itu," katanya.
Sjamsuddin menjelaskan, seluruh dana yang dipungut melalui HHBK akan
dikembalikan kepada perbaikan kawasan HKM. Besar retribusi kopi adalah Rp
610 per kilogram per petani. Sjamsuddin tak mengetahui pasti berapa luas
tanaman kopi dan produksinya di kawasan hutan.
"Tetapi yang jelas, Perda Nomor 7 Tahun 2000 yang mengatur retribusi HHBK
itu tidak dimaksudkan untuk melegalisasi tindakan warga merambah hutan,"
katanya.
Kepala Dinas Kehutanan Lampung, Edi Suryadi menjelaskan, tanaman kopi yang
ada di kawasan hutan sekitar 120.000 hektar. Dikonsepkan, setiap hektar
akan dipungut sekitar
Rp 1 juta per tahun. Sehingga target retribusi per tahun adalah Rp 120 milyar.
"Semua dana itu demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka
persiapan otonomi daerah. Tentu saja, dana itu termasuk untuk pembangunan
kawasan hutan yang telah rusak atau yang telah berubah menjadi kebun," kata
Edi.
Di tempat terpisah, Tibrizi Asmarantaka, mengatakan, dari luas areal kopi
Lampung 274.498 hektar, diperkirakan 116.000 hektar di antaranya berada di
kawasan hutan. Sedangkan yang diusahakan di kebun-kebun milik petani
158.498 hektar.
Kata Tibrizi, total produksi kopi di kawasan hutan sekitar 100.000 ton dan
di kebun petani 100.114 ton. Tingkat produktivitasnya masih relatif rendah,
yakni 800 kilogram hingga satu ton kopi biji per hektar.
Apa pun perdebatannya, yang jelas pihak-pihak yang selama ini menjaga aroma
kopi Lampung jangan sampai "menguap" telah membuka sendiri katup
pengamannya. Katup itu yang sebetulnya tak harus diketahui pihak lain.
Lampung memiliki 116.000 hektar atau 42,26 persen tanaman kopi di kawasan
hutan. Itu artinya, dari sekian banyak volume ekspor kopi Lampung, sebagian
besar dipastikan berasal dari kopi kawasan hutan.
Jika katup itu terus dibahas dan diperlebar, sudah siapkah Lampung
menghadapi dampaknya. Bukankah itu akan menjadi masalah serius yang harus
diantisipasi agar petani, eksportir dan pemerintah tidak terguncang ?
(Pascal S bin Saju)