[INDONESIA-NEWS] KMP - Suwondo Dalang Kasus Bulog

From: John MacDougall (apakabar@igc.org)
Date: Tue Aug 29 2000 - 17:06:19 EDT


>Rabu, 30 Agustus 2000
Sidang Dana Yanatera
Penasihat Hukum: Suwondo Dalang Kasus Bulog
Jakarta, Kompas

Tim penasihat hukum terdakwa Sapuan menandaskan bahwa kliennya tidak
bersalah dan hanya menjadi korban dalam kasus penyalahgunaan dana Yayasan
Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog). Pihak yang
seharusnya disalahkan dalam kasus ini adalah Suwondo yang menguasai uang
Yanatera tersebut. Sapuan tidak pernah menikmati hasil dari pencairan dana
Yanatera.
"Uang tersebut digunakan oleh orang-orang selain terdakwa. Yaitu Siti
Farika (Rp 5 milyar), Leo Purnomo (Rp 5 milyar), Henri Arioseno (Rp 15
milyar), dan Teti Nursetiati (Rp 10 milyar). Sapuan tidak menikmati sepeser
pun. Karenanya adalah tidak adil kalau justru korban diajukan ke pengadilan
sementara pelakunya masih bebas berkeliaran di luar," demikian eksepsi tim
penasihat hukum yang dibacakan pada sidang kasus Bulog di pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, Selasa (29/8).
Sidang yang dipimpin Hakim Lalu Mariyun tersebut merupakan lanjutan sidang
sebelumnya (22/8) yang sempat ditunda karena Sapuan sakit. Pada sidang
kemarin, tim penasihat hukum Sapuan yang dipimpin Mohammad Assegaf
melanjutkan pembacaan eksepsi berupa keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Nulis Sembiring.
Mereka keberatan atas dakwaan JPU yang menyebutkan bahwa Sapuan sengaja
membujuk saksi H Mulyono-Wakil Ketua I Yanatera-dan saksi Muhammad Yacub
Ishak-Bendahara I Yanatera-untuk melakukan beberapa perbuatan dengan
sengaja memiliki uang Rp 35 milyar milik Yanatera. Yaitu melalui memo
tanggal 13 Januari 2000 dan memo tanggal 21 Januari 2000.

"Tindakan klien kami mengeluarkan memo tersebut bukanlah suatu tindakan
membujuk yang memenuhi kualifikasi delik misalnya membunuh, menganiaya, dan
sebagainya. Justru sebaliknya tindakan tersebut adalah sikap responsif
klien kami atas kebutuhan kenegaraan yang mendesak yang sangat dibutuhkan
untuk masalah Aceh," demikian eksepsi penasihat hukum.
Perkara perdata
Menurut penasihat hukum, perkara yang menyangkut kliennya tersebut adalah
kasus pinjam meminjam uang Yayasan Yanatera yang dilakukan oleh Suwondo
melalui Sapuan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pengakuan
Utang tanggal 12 Januari 2000. Ini masuk dalam ruang lingkup perdata
sehingga tidak dapat dinilai sebagai peristiwa pidana, apalagi sebagai
perbuatan pidana yang berlanjut.
"Perbuatan terdakwa yang membuat memo tanggal 13 dan 21 Januari 2000 adalah
dalam rangka mengajukan pinjaman untuk dana bantuan kemanusiaan,
sebagaimana dikonstatasikan oleh penuntut umum. Karena itu penyelesaian
perkara ini bukan melalui peradilan pidana," demikian disebutkan dalam
eksepsi.
Tim penasihat hukum menilai, dakwaan JPU tidak cermat, dan tidak jelas
sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.
Selain tidak masuk ruang lingkup pidana, JPU juga tidak menjelaskan
perbuatan terdakwa yang dikualifikasi sebagai membujuk. Demikian juga soal
unsur memiliki, bahwa dengan sengaja terdakwa memiliki dengan melawan hak
sesuatu barang yaitu dalam bentuk uang sebesar Rp 35 milyar.
Sidang dilanjutkan minggu depan tanggal 5 September 2000 untuk mendengarkan
jawaban JPU atas eksepsi penasihat hukum tersebut. (ika)

******************************
Homepage Indonesia Publications: http://www.indopubs.com
******************************