[INDONESIA-NEWS] KMP - Mau ke Mana TNI?

From: John MacDougall (apakabar@igc.org)
Date: Tue Aug 29 2000 - 17:17:08 EDT


>Rabu, 30 Agustus 2000
Mau ke Mana TNI?
Oleh Mahrus Irsyam dan Osrifoel Oesman
ARTIKEL ini mencoba menjelaskan mengapa dalam TNI terjadi tarik-menarik
antara politisasi, khususnya orientasi politik versus profesionalisasi
khususnya orientasi profesional. Muncul serangkaian pertanyaan antara lain,
manakah yang lebih kuat di antara kedua kecenderungan itu, bagaimana
dampaknya, dan bagaimana solusi terbaiknya? Menurut hemat penulis,
pemahaman terhadap kecenderungan yang akan dipilih TNI memiliki makna
strategis karena dari situ akan diperoleh gambaran ke arah mana TNI akan
mengembangkan dirinya.
Dwifungsi
Puncak politisasi TNI (dulu ABRI) terjadi pada masa orde baru ditandai
implementasi konsep dwifungsi, di mana tentara selain memainkan peran
pertahanan dan keamanan juga memainkan peran sosial politik. Pengembangan
peran sosial politik TNI itu menampilkan sosok sebagai alat kekuasaan dan
tampil sebagai monster politik dari penguasa otoriter Soeharto. Akibatnya,
begitu Soeharto jatuh, TNI menjadi bulan-bulanan hujatan, kritik, protes,
caci maki, dan sumpah serapah, dari hampir semua kekuatan reformis termasuk
PDI-P.
Konsekuensinya TNI berusaha mengakomodasi tuntutan reformasi, utamanya
penghapusan dwifungsi TNI secara terbatas karena MPR telah menetapkan,
fraksi TNI di MPR dan DPR akan dihapus bertahap. Tegasnya tahun 2004
kehadiran fraksi TNI di MPR dan DPR berakhir. Ironisnya, di tengah makin
kuatnya harapan masyarakat, tahun 2004 merupakan batas hapusnya dwifungsi
TNI, justru ST MPR 2000 menetapkan fraksi TNI dan Polri baru akan dihapus
di MPR tahun 2009.

Tuntutan itu merupakan konsekuensi anggota TNI, dari prajurit sampai
dengan jenderal, tidak menggunakan hak memilih dalam Pemilu. Sebagai
imbalan TNI diberi jatah kursi di MPR. Artinya dengan adanya tuntutan itu
TNI mengingkari produk ketetapan SI MPR 1998 yang menetapkan, Fraksi TNI
dan Polri di MPR/DPR akan dikurangi bertahap, sehingga tahun 2004 Fraksi
TNI dan Polri habis sampai titik nol.
Setiap produk MPR memiliki otoritas dalam arti memiliki daya paksa dan daya
ikat terhadap tiap warga negara, termasuk TNI, untuk menaatinya. Bagaimana
sesungguhnya TNI memandang otoritas yang ada di MPR dan apakah dengan
adanya tuntutan itu berarti TNI mengingkari otoritas MPR sebagai cermin
kedaulatan rakyat? Lantas apa artinya TNI sebagai tentara rakyat? Apakah
hanya slogan saja? Apakah dengan demikian dapat diartikan, reformasi
internal yang selama ini digembor-gemborkan TNI hanyalah sekitar pemanis
bibir saja?
Serangkaian pertanyaan akhirnya akan bermuara pada persoalan apakah TNI
selama ini menerima dan melaksanakan reformasi secara tidak ikhlas? Bila
demikian, apakah setelah tahun 2009 tidak akan muncul permintaan
perpanjangan waktu lagi, dan seterusnya. Bukan pula suatu hal yang aneh
bila tuntutan TNI itu ternyata "didukung" antara lain Fraksi Golkar, Fraksi
PDI-P, Fraksi Reformasi.
Dalam benak tiap manusia Indonesia tentu belum dapat melupakan kejadian
"kemarin sore", di mana Golkar adalah saudara kembar ABRI yang berperan di
kapling kepartaian? Juga bukan hal menakjubkan bila tuntutan TNI didukung
PDI-P. Bukankah para purnawirawan militer dan "kutu loncat" dari Golkar
yang masih berpola pikir Orde Baru banyak berlindung dengan aman di PDI-P?
Dalam jangka pendek, kehadiran mereka di PDI-P dapat melunturkan "warna
reformis" yang melekat di PDI-P, dan tidak lama lagi "warna" itu berubah
menjadi "warna status quo". Artinya PDI-P tidak lagi identik dengan rakyat
kecil, tetapi lebih identik dengan sekelompok elite yang pro status quo.
Bila citra ini terus dipertahankan, jangan disesali bila perolehan suara
PDI-P pada pemilu mendatang akan merosot tajam!
Lima penyebab
Penolakan terhadap perpanjangan kehadiran fraksi TNI dan Polri didukung
lima penyebab yang prinsipil. Pertama, dalam kehidupan yang suatu pemilu
adalah hal yang wajar-wajar saja. Bahkan di negara-negara yang kehidupan
demokrasinya sudah mapan kecenderungan warga untuk tidak mempergunakan hak
pilihnya makin besar. Sekumpulan kelompok-kelompok non-partisan ini tidak
lantas menuntut diberi kursi dalam lembaga perwakilan. Kelompok-kelompok
non-partisan ini paham betul aturan permainan, kursi di lembaga perwakilan
hanya untuk warga negara yang partisan yang ikut bertanding memperebutkan
suara pendukung. Bagaimanapun adanya kursi untuk non-partisan menyalahi
aturan dasar dari permainan yang sudah disepakati bersama serta
bertentangan dengan etika dan moral politik demokrasi!
Kedua, baik elite politik maupun elite militer memiliki pandangan keliru
tentang reformasi di mana reformasi harus mencari kompromi terhadap
perbedaan pandangan karena letak reformasi di tengah revolusi dan evolusi.
Tidak semua yang berasal dari reformasi harus kompromi sebab reformasi
sendiri memiliki kriteria prinsipil yang tidak boleh dikompromikan dan
kriteria tidak prinsipil yang boleh dikompromikan. Bercokolnya fraksi
TNI-Polri di DPR dan MPR termasuk masalah prinsipil yang tidak boleh
dikompromikan.
Ketiga, kompromi dalam ST MPR 2000 dihasilkan oleh rasa "ketakutan" elite
politik terhadap TNI dan Polri. Kalau itu alasannya lebih baik mundur saja,
masih banyak elite politik yang masih berani menghadapinya.
Keempat, ada kekhawatiran di kalangan elite politik bahwa elite TNI akan
melakukan kudeta secara keras bila tidak didudukkan di lembaga perwakilan.
Elite politik seperti melihat hantu di siang bolong. Tidak pernah di dalam
sejarah politik militer Indonesia ada niatan TNI untuk melakukan kudeta
apalagi kudeta berdarah. Sebab cara itu dipandang kalangan TNI sebagai
penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar militer Indonesia. Yang bisa
terjadi adalah substansinya coup d'etat namun caranya lain seperti SP 11
Maret.
Kelima, elite politik dan elite TNI beranggapan, bila tentara diperbolehkan
ikut memilih, dapat menyebabkan TNI terpecah- belah. Sepanjang sejarah
politik militer di Indonesia, belum dapat dibuktikan bila anggota TNI
dibolehkan memilih dalam pemilu, akan mengakibatkan organisasi tentara
terpecah belah. Meski masih asumsi, coba teliti dengan saksama korelasi
antara pengaruh jumlah perolehan suara IPKI (partai TNI yang didirikan AH
Nasution) di tingkat nasional dan lokal dengan terpecah TNI saat itu.
Diberikannya hak memilih kepada tentara justru membuktikan, hak memilih
yang telah digunakan tentara pada Pemilu 1955 tidak berpengaruh terhadap
keutuhan kehidupan militer. Penyebab utamanya terletak pada adanya
intervensi para elite politik terhadap kehidupan internal TNI seperti
diperlihatkan di dalam beberapa kasus pergolakan daerah.

Profesionalisasi
Sebagai sebuah kegiatan yang ada di masyarakat yang memiliki tingkat
spesialisasi tinggi, militer seperti halnya bidang kegiatan kedokteran,
hukum, teknik, perbankan, dan konsultasi adalah sebuah profesi yang secara
khusus disebut sebagai profesi militer atau profesi prajurit.
Disadari atau tidak, begitu konsep dwifungsi dan kekaryaan diwujudkan, maka
profesi militer atau profesi prajurit sedikit demi sedikit dijauhkan dari
kehidupan prajurit. Di masa Orde Baru profesionalisme prajurit selalu
dituding sebagai penghambat berkembangnya nilai-nilai kejuangan yang
diidentikkan dengan dwifungsi dan kekaryaan. Padahal, nilai-nilai kejuangan
itu adalah patriotisme atau heroisme. Selain itu, makna profesi pun
dipersempit hanya memiliki konotasi dengan penguasaan iptek tinggi sehingga
dapat dipergunakan untuk menguasai peralatan militer yang canggih. Padahal,
fakta sejarah mengajarkan, profesi militer Indonesia setua proklamasi 17
Agustus 1945. Begitu negara Indonesia diproklamasikan, otomatis fungsi
utama militer lahir yaitu mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Jadi
kecil sekali kemungkinan menurunnya patriotisme hanya karena setiap insan
TNI telah menguasai, menghayati, dan mempraktikkan profesinya sebagai
militer atau prajurit sejati dan tulen.
Profesi militer memiliki lima karakteristik. Pertama, tingkat spesialisasi
yang tinggi. Secara garis besar spesialisasi itu berhubungan dengan wilayah
kerjanya yaitu profesi militer yang berhubungan dengan darat, laut, dan
udara. Masing-masing profesi itu merupakan induk dari aneka spesialisasi
atau profesi kecabangan. Untuk profesi darat dapat dijumpai profesi
infanteri, kavaleri, intelijen, zeni, dan sebagainya.
Kedua, baik profesi prajurit di tingkat wilayah maupun tingkat kecabangan
diikat oleh kode etik yang di tingkat kewilayahan disebut kode etik
prajurit atau kode etik militer, sedangkan di tingkat kecabangan disebut
kode etik prajurit infanteri, kode etik prajurit kavaleri, kode etik
prajurit intelijen, dan lainnya. Kedua jenis kode etik ini berfungsi
menegaskan agar sikap dan perilaku harus sesuai dengan profesi seorang
prajurit.
Ketiga, profesi prajurit juga mensyaratkan dan menuntut sikap serta tingkah
laku prajurit yang impersonal, dalam pengertian tidak memasukkan
aspek-aspek emosi, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok pada waktu
menjalankan tugasnya sebagai prajurit. Dengan cara pandang semacam ini maka
apa yang pernah dilakukan Letjen Agus Wirahadikusumah (AWK), mantan
Pangkostrad, dalam kasus Kostradgate adalah langkah-langkah seorang
prajurit profesional. AWK tidak tergoda sedikit pun untuk memerintahkan
audit publik. Langkah mantan Pangkostrad ini sama nilai profesionalitasnya
dengan langkah-langkah yang pernah ditempuh Jenderal Besar AH Nasution
ketika mengirimkan pasukan untuk menumpas pergolakan daerah, PRRI. Saat itu
besar kemungkinannya Nasution selain mengalami pergolakan batin juga harus
menghadapi protes dari lingkungan keluarga, mengapa Nasution tega membunuh
saudara sedarah, sedaging, dan "sekampung"-nya? Namun, sebagai seorang
prajurit profesional, Nasution tidak bergeser seinci pun, dan perintahnya
tidak berubah sedikit pun.
Sedangkan sikap prajurit yang bertugas di Ambon dan Maluku guna mengatasi
kerusuhan sosial akhir-akhir ini termasuk sikap dan tingkah laku prajurit
yang tidak profesional. Sebab pada akhirnya melibatkan diri dalam
pengertian melibatkan emosi dan perasaan di mana para prajurit membantu
umat yang seagama dengan mereka.
Keempat, profesi militer baik di tingkat kewilayahan maupun kecabangan
terikat prosedur atau aturan permainan. Untuk menembakkan sebuah peluru
kendali, misalnya, harus ditempuh prosedur yang rumit. Dan bagaimanapun
rumitnya sebuah prosedur harus dilewati satu per satu dengan sadar dan
telaten. Melompati satu unsur dari prosedur dapat berakibat fatal. Jam
penembakan harus diundur dan komponennya ditata kembali. Dalam prosedur
juga terkandung pengertian sikap disiplin, patuh, dan taat terhadap aturan
permainan.
Karena itu seorang prajurit yang memahami dan menghayati profesi militer,
cenderung taat dan patuh terhadap undang-undang, peraturan permainan yang
berlaku. Bila mantan Aster Kasad, Mayjen Saurip Kadi, menolak perpanjangan
fraksi TNI dan Polri di MPR sampai 2009 maka itu merupakan cermin
profesionalisme militer yang patuh, taat, disiplin, dalam menghadapi aturan
permainan yang berlaku.
Kelima, profesi militer mempunyai karakteristik berbeda dengan
profesi-profesi lainnya berupa sumpah. Sedangkan kesetiaan utama profesi
prajurit adalah tekadnya mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara sampai
mati. Dengan profesionalitasnya seorang prajurit siap mati untuk negara dan
bangsanya. Akibatnya, pengorbanan dan ngotot hanya sekadar mempertahankan
hak politiknya amat sangat tidak sebanding dengan nilai-nilai luhur dan
sumpahnya sebagai prajurit.
Beruntunglah di tubuh TNI masih ada prajurit-prajurit yang tinggi
komitmennya terhadap profesionalisme prajurit seperti Agus
Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, Saurip Kadi, Slamet Kirbiantoro, Romulo
Simbolon, dan lainnya.
Lebih baik terlambat
Disadari atau tidak, ketika TNI berniat menghapus dwifungsi dan kekaryaan
yang tidak diiringi dengan membangkitkan kembali profesi prajurit yang
tersisih sejak 32 tahun lalu. Lebih baik terlambat dari pada membiarkan TNI
terjerumus ke kancah perpolitikkan. Peningkatan kembali profesi prajurit
dapat diharapkan akan menghilangkan motivasi berpolitik tanpa harus
membuang nilai-nilai kejuangan. Kembali ke profesi adalah kembali ke garba
spesialisasi dan profesi militer. Mungkin inilah interpretasi dari tuntutan
keras yang mengatakan TNI harus kembali ke barak.
Bila pemahaman dan penghayatan terhadap profesi militer itu tinggi, maka
tidak akan muncul tuntutan untuk memperpanjang keberadaan fraksi TNI di MPR
sampai tahun 2009. Seorang prajurit TNI yang kuat pemahaman dan
penghayatannya terhadap profesi militer akan rela dan ikhlas meninggalkan
kursinya di MPR pada tahun 2004 karena kursi itu bukan lagi miliknya.
Prajurit ini tahu etika dan moral profesi militer.
* Mahrus Irsyam dan Osrifoel Oesman, Direktur dan Wakil Direktur Pusat
Studi Masalah-Masalah Militer/PSM3.

******************************
Homepage Indonesia Publications: http://www.indopubs.com
******************************