[INDONESIA-NEWS] Tabloid KONTRAS (Aceh) No. 99

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Wed Aug 30 2000 - 16:55:09 EDT


X-URL: http://www.indomedia.com/serambi/image/200830kon.htm

                                      
                              Tabloid KONTRAS
                                      
                      Kontak Redaksi Edisi Lalu
                                      
               No. 99 Tahun II 30 Agustus - 6 September 2000
                                      
   
   
   Edisi ke-100 bukan Sebuah Batas
   
   "Alhamdulillah. Sampai juga kita pada edisi ke-100," ujar seorang
   rekan kami mengawali diskusi perencanaan isi tabloid edisi yang sedang
   Anda baca ini. Ya, begitulah saudara. Mengelola tabloid politik di
   daerah yang sedang dilanda konflik, laksana mengayuh biduk dalam
   pusaran prahara di tengah samudera ganas.
   Perjuangan mengharungi gelombang badai belumlah usai. Edisi ke-100 ini
   bukanlah pelabuhan. Ia hanya sebuah atol --batu karang. Tidaklah
   mungkin kami menambatkan biduk Kontras ini pada batu cadas di tengah
   samudera luas, walaupun untuk beristirahat sekilas. Perjalanan kita
   masih jauh, saudara.
   Telah 100 kali kami hadir tiap Rabu --Alhamdulillah belum pernah
   absen, tak pula bergeser harinya-- pasti ada saja sajian kami yang
   membuat Anda tidak puas, bahkan kecewa. Namun, dengan segala
   kekurangannya, adalah tekat kami untuk terus berusaha memenuhi harapan
   Anda, para pembaca, siapa pun Anda.
   Ada omelan. Ada kritik. Ada pula pujian. Semua itu kami tampung dengan
   hati yang lapang yang berangkat dari sebuah itikat baik. Terima kasih
   kepada pembaca atas omelan, kritikan, atau pujian. Itu semua kami
   jadikan bahan introspeksi untuk menyajikan menu yang lebih bagus pada
   edisi mendatang.
   Bagaimana pun, kami selalu dituntut untuk lebih bijak dan cerdas
   menyikapi realitas. Namun, di tengah jatuh-bangunnya beberapa
   penerbitan di daerah ini yang sedang mencari-cari identitas, kami
   tetap konsisten menempatkan diri sebagai media massa komunikasi
   politik yang komunikatif dan transparan. dan... independen
   Adalah sudah menjadi komitmen kami mengupas isu politik lokal secara
   objektif dan jujur. Adalah harapan kami pada pembaca untuk memahami
   apa yang sesungguhnya sedang terjadi di daerah tercinta ini. Sekaligus
   kami juga memposisikan diri sebagai jembatan -- dengan sikap
   independen tadi-- yang dapat digunakan oleh pembaca untuk menyampaikan
   aspirasinya.
   Adalah sudah menjadi kodrat manusia memiliki keragaman citarasa atau
   beragam jenis yang diminati. Ladom galak pajoh bada, ladom suka pajoh
   pulot. Ladom galak teungoh sinja, ladom suka teungoh seupot. Atau:
   Ladom meuheut keu jeulepak, ladom galak pajoh teupong, lagom harok
   puteh muprak, ladom galak itam lagee long. Itu semua --kami berusaha--
   ada dalam tabloid Kontras.
   Atau ibarat rujak. Banyak yang suka rasa pedas. Tak kurang yang
   menyukai asam. Tak sedikit pula yang suka manis. Ketika 'rujak' yang
   kami sajikan sesekali terasa pedas, sebenarnya bukanlah itu keinginan
   kami. Akan tetapi, lebih karena kami coba memenuhi permintaan pembaca
   yang terkadang meminta racikan demikian. Dan, sudah lazim pula kalau
   'rujak' pedas itu kemudian membuat kami apoh-apah. Anehnya, ketika
   kami sedang apoh-apah, acapkali datang permintaan tambah oplah, bahkan
   cetak ulang.
   Permintaan tambah oplah atau cetak ulang, ibarat biduk dipaksa
   menambah muatan. Dalam kondisi nahkoda sedang apoh-apah dengan muatan
   yang kelewat batas, kalau kami nekat mengarungi prahara samudera
   lepas, alamat biduk yang kandas di antara batu karang cadas di tengah
   hantaman badai yang masih ganas.
   Begitulah saudara, kenapa terkadang kami harus bijak dan cerdas
   menyikapi realitas. Agar setiap hari Rabu Anda tetap mendapat sajian
   Kontras. Semoga, edisi ke-100 ini bukanlah sebuah batas.
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Citra Kepolisian Kita
   Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini harus bangga lepas dari
   pengaruh dan bayang-bayang militer/TNI dan memiliki departemen
   sendiri, sehingga akan mampu menjaga kemandirian dan meningkatkan
   profesionalismennya, dan ini juga berarti Polri telah menjadi
   institusi sipil yang harus bersungguh-sungguh melindungi dan mengabdi
   kepada masyarakat.
   
   Memang untuk setahun ke depan mustahil berharap banyak dengan
   kemandirian dan profesionalisme Polri, karena kebiasaan lama pada masa
   Orde. Maka masyarakat berkewajiban menyemangati dan mempe- ringati
   kinerja Polri, dan bagi Polri jangan merasa risih dikritik dan jangan
   bosan mencoba dan belajar.
   
   Melihat situasi Indonesia saat ini memang banyak pekerjaan besar yang
   dihadapi Polri, karena
   merebaknya kerusuhan sosial dan kriminalitas, KKN, dan pengeboman yang
   menjurus terorisme. Tugas berat yang harus dipikul Polri untuk
   menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan citra dirinya dan
   Indonesia di dunia Internasional. Dan ini belum lagi kasus-kasus di
   masa silam dan berbagai konflik yang terjadi di daerah, seperti Papua,
   Ambon dan Aceh.
   
   Jika Polri tidak memiliki kemampuan mengatasinya, apalagi yang
   bersinggungan dengan pihak-pihak elite, maka apa bedanya Polri
   reformasi dengan Polri masa kemarin yang hanya berani menangkap maling
   ayam dan merazia kendaraan?
   
   Khusus mengenai Polri di Aceh nyaris tidak berfungsi normal.
   Pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan seperti penculikan,
   penyiksaan, pembunuhan dan perampokan/perampasan, saban hari
   berlangsung tanpa dapat dihentikan oleh Polri, termasuk yang terjadi
   belakangan ini peracunan masyarakat melalui makananan dan rokok.
   Sehari-hari tugas Polri di Aceh hanya patroli dan sweeping, dan tidak
   jarang dalam menjalankan tugas rutin tersebut menimbulkan korban baru
   dan permasalahan sosial lainnya, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang
   tidak bermoral.
   
   Dengan membiarnya kasus-kasus besar yang terjadi selama ini di Aceh,
   jelas menandakan Polri belum mampu mandiri dan profesional. Dan
   konsekwensinya, selain hilang simpati dan kepercayaan masyarakat, juga
   menimbulkan rasa benci dan dendam, meskipun Polri menggunakan kata
   "Cinta dan Meunasah" dalam sandi operasinya.
   Teuku Refy
   Langsa, Aceh Timur
   
   Kriteria Calon Gubernur (1)
   Syamsuddin Mahmud diberhentikan dari jabatan Gubernur sebelum
   waktunya. Jangan bertanya, mengapa hal itu terjadi? Kalau toh ingin
   bertanya, "bertanyalah pada rumput yang bergoyang". Yang jelas
   sekarang ini, ya sekarang ini era reformasi dapat juga diartikan era
   semua bisa terjadi?
   
   Ketika yang lama turun, yang lain datang dari pusat dengan penuh beban
   tugas Ramli Ridwan sebagai penjabat Gubernur Aceh. Salah satu beban
   berat adalah mempersiapkan daerah yang memungkinkan DPRD segera
   memilih dan mengangkat Gubernur baru Aceh yang defenitif melalui suatu
   proses yang bersih, jujur dan terbuka. Diharapkan setiap anggota DPRD
   memahami, menyadari bahwa untuk menentukan dua orang sebagai calon
   Gubernur/Wakil Gubernur, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Di
   pundaknya terletak tanggungjawab, tidak saja kepada rakyat Aceh tetapi
   jauh lebih penting tanggungjawab kepada Allah SWT.
   
   Dalam keadaan normal, kiranya dapat dipahami jika terjadi beberapa
   anggota DPRD menggunakan hak pilihnya untuk seorang calon yang
   menjanjikan sesuatu atau memberikan tip langsung/tidak langsung yang
   lumayan besarnya. Aceh sekarang bukan Aceh yang kemarin, Aceh sekarang
   dihuni oleh rakyat yang penuh penderitaan, keresahan, tekanan dan
   ancaman hilangnya harta dan nyawa. Mungkin para wakil rakyat (anggota
   DPRD) akan menggunakan hak pilih tanpa pengaruh seperti itu. Bicaralah
   dan berundinglah anda anggota DPRD dengan hati nurani anda, bicaralah
   hati nurani anda dengan Allah SWT Sang Pencipta. Tentu di sana anda
   akan mendapatkan jawabnya.
   
   Siapa di antara rakyat Aceh yang dapat menjadi calon Gubernur Aceh
   (defenitif)? Mungkin ada semacam kesulitan untuk menemukannya. Konon
   pula apabila didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 ada suatu keharusan
   pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur satu paket, artinya pencalonan
   tidak berdiri sendiri-sendiri. DPRD tidak diwajibkan untuk
   mempertemukan, menjodohkan calon Gubernur dengan calon Wakil Gubernur.
   Atas dasar itu, seorang calon Gubernur seyogianya telah terlebih
   dahulu mencari dan menentukan calon wakilnya.
   
   Dengan tidak merendahkan kualitas mereka yang berambisi/berkehendak
   mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil
   Gubernur, kiranya perlu diperhatikan kriteria semaksimal dipenuhi agar
   dengan kepemimpinannya dapat diharapkan mengembalikan kehidupan rakyat
   Aceh ke dalam kehidupan yang sejahtera, aman, damai dan terlepas dari
   rasa cemas dan ketakutan. Kriteria (syarat- syarat) itu antara lain,
   -Warga Aceh, tanpa membedakan dari suku/etnis manapun atau asal daerah
   kabupaten/kota dalam wilayah Aceh;
   -Beragama Islam atau seorang muslim yang taat;
   -Telah teruji sikap kejujuran, keadilan dan bertindak arif di tengah
   masyarakat;
   -Memiliki pengetahuan umum dan berwawasan luas;
   -Dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, kelompok atau golongan
   masyarakat yang hidup dan berdomisili di wilayah Aceh; termasuk oleh
   kelompok GAM;
   -Memiliki visi Aceh ke depan, khususnya dapat menemukan
   solusi/pemecahan atas konflik politik dan keamanan menuju rekonsiliasi
   intern Daerah Istimewa Aceh;
   -Bersifat terbuka, demokrasi (siap menerima kritik membangun).
   -Terbuka dan bersedia untuk dilakukan klarifikasi atas harta kekayaan
   sebelum dan selama menjadi Gubernur;
   -Bukan sebagai penentu kebijakan/keputusan pada masa Orba;
   -Sebelum pencalonan diri sebagai Gubernur/Wagub mensosialisasikan diri
   terlebih dahulu ke tengah masyarakat (melalui radio, TV atau surat
   kabar).
   Kiranya DPRD Propinsi yang memikul beban untuk menentukan siapa di
   antara calon yang cocok menempati kursi Gubernur dan Wakil Gubernur
   akan selalu berpegang dan menjujung tinggi moral Islam. Insya Allah,
   hati nurani akan menuntun pilihan para anggota DPRD. Anggota-anggota
   DPRD bertanggungjawab atas nasib dan masa depan penghuni (rakyat) yang
   menempati wilayah Aceh. Semoga Allah SWT selalu mengingatkan dan
   terhindar kita semua dari pikiran yang menyesatkan. Amin, Amin, Amin.
   DR Moersidin Moeklas, SH. MH
   Darussalam, Banda Aceh
   
   Kriteria Calon Gubernur (2)
   Dalam rangka implementasinilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan
   ideologi bangsa, yang dititik beratkan pada prinsip pemerataan dan
   keadilan, saya ingin menyampaikan pendapat (pandangan) tentang calon
   pemimpin Aceh (Gubernur) untuk priode lima tahun ke depan.
   
   Menurut data-data historis dan sosiologis semua tingkat II
   (kabupaten)di Aceh telah pernah menempatkan putra terbaiknya untuk
   menduduki posisi sebagai orang pertama di daerah Istimewa Aceh.
   Sejarah juga mencatat bahwa selama 55 tahun pasang naik dan pasang
   surutnya perjalanan sejarah Aceh cuma Aceh Utara dan (kabupaten kota
   Juang Bireuen) yang belum pernah menempatkan putra terbaiknya untuk
   posisi gubernur Aceh.
   
   Padahal kata orang-orang, SDM dan SDA di sana melimpah. Dan nampaknya
   SDM dan SDA saja tidak banyak arti, tanpa membuktikan kualitas secara
   kongkrit untuk itu. Adanya adagium (semacam pemeo) yang mengatakan
   bahwa "Yang bisa memimpin di Aceh adalah orang Pidie dan orang Aceh
   Rayeuk" Lagee kheun hadih maja haba peupatah Aceh, yaitu; Pidie peugi
   droe, Aceh peuleubeh droe, Peusangan peunan droe... !.
   
   Ungkapan ini apabila kita kaji punya implikasi dengan kenyataan
   sejarah Aceh Tempo doeloe dan juga realitas hari ini. Pemda Aceh
   terdiri dari: DPRD I, Gubernur, dan Wagub; maka skenario yang ideal
   adalah: Kalau ketua DPRD Aceh berasal dari Pidie (kabupaten Pidie),
   maka Wakil Gubernur Aceh berasal dari Banda Aceh (Aceh Rayek), dan
   Gubernur berasal dari Peusangan (Kabupaten Kota Juang Bireuen).
   
   Kalau hal ini diwujudkan maka telah terjadinya perpaduan yang serasi
   antara nilai tradisional dan prosedur konstitusional.
   
   Hal yang perlu diperhatikan di samping prosedur dan tatib adalah
   pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada peta geografis Aceh.
   Harapan saya kepada DPRD I Aceh agar memberi peluang dan prioritas
   kepada putra terbaik, dengan kriteria:
   1. Punya komitmen yang teguh kepada pelaksana ajaran agama Islam.
   2. Memilik itikat baik terhadap Aceh.
   3. Punya kedekatan hubungan dengan ulama dayah (HUDA).
   4. Memiliki treck record (pengalaman) yang baik di bidang
   pemerintahan.
   5. Pernah menjadi pemimpin didaerah basis konflik di Aceh.
   6. Berakar ke bawah, berpucuk ke atas.
   7. Bersikap tenang, penampilan sederhana, berani, cerdik, bijaksana
   dan pitok.
   
   Drs Idris Raden
   SMU Al muslim Matang Geulumpang Dua Bireuen
   
   Jeda Kemanusiaan
   Jeda Kemanusiaan diperpanjang. Ini salah satu angin segar bagi rakyat
   Aceh. Kita semua berdoa semoga dengan diperpanjangnya Jeda Kemanusiaan
   ini dapat memulihkan konflik yang terjadi ditanah Aceh Serambi Mekkah.
   Kita semua juga berharap jangan kotori Jeda Kemanusiaan ini. Rakyat
   Aceh sudah sangat menderita dengan konflik- konflik yang tak kunjung
   reda.
   
   Selama Jeda Kemanusiaan berbagai program kegiatan dilakukan, salah
   satunya meliputi bantuan langsung kepada korban DOM dan kerusuhan.
   Mencakup bantuan pangan, bea siswa, biaya pengobatan dan kesehatan.
   
   Dengan diperpanjangnya Jeda Kemanusiaan di Aceh bantuan-bantuan serta
   memberikan perbaikan yang cukup segnifikan perlu dilakukan. Terutama
   menurunkan aksi tindak kekerasan, meredam kerusuhan. Serta bisa
   membangun kembali kehidupan masyarakat menjadi normal. Sehingga Jeda
   Kemanusiaan berlangsung seperti yang diharapkan.
   Cut Karsita
   MAN 2 Sigli Jl Revolusi 45 Meureudu, Pidie
   
   PBB Berkewajiban
   Dan Ops AGAM Wilayah Batee Iliek Tgk Darwis Djeunied menilai pengamat
   politik termasuk dari kalangan bangsa Atjeh sendiri berkecendrungan
   mengutamakan kepentingan regime RI sehingga mempersepsikan konflik
   Atjeh tidak akan ada campur tangan Internasional (Kontras, No 99 Tahun
   II) adalah sangat keliru. Hal ini ditegaskan Tgk Darwis Djeunieb
   sehubungan dengan berbagai pandangan tentang ada atau tidaknya campur
   tangan PBB di Atjeh dalam menyelesaikan konflik dengan RI apalagi
   dikaitkan dengan berbagai tindakan yang dipraktekkan RI di Atjeh
   sangat tidak menusiawi dan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup
   lama, maka hal itu tidak perlu diragukan.
   
   Keberadaan PBB atau disebut dengan UNO yang sebelumnya disebut dengan
   Lembaga Bangsa-Bangsa (LBB) adalah bertujuan untuk melindungi segenap
   bangsa yang merasa diri berlainan ideologi dengan suatu bangsa lain
   sehingga terjajah atau dijajah oleh sebuah negara, jika kita melihat
   dari aspek ini PBB sangat berkewajiban untuk pedulikan setiap
   kompleksitas persoalan yang dihadapi suatu bangsa, karena institusi
   itu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai
   pelindung setiap komunitas dan kemanusiaan maka dapat melakukan dengan
   cara paksaan atau dengan cara apapun tanpa mengindahkan aturan yang
   digariskan oleh suatu negara, dalam hal ini RI tidak mempunyai
   legitimasi untuk menahan atau menolak bila PBB ikut campur tangan
   dalam masalaha Atjeh.
   
   Tgk Darwis Djeunieb menambahkan jika PBB lebih mengutamakan
   kepentingan status quo suatu negara maka istilah yang digunakan pasti
   sudah dirobah dengan Perserikatan Negera-Negara (PNN), atau membentuk
   perserikatan lain yang dapat mempertahankan keutuhan suatu negara
   seperti yang diharapkan oleh negara RI selama ini, hal ini dapat
   dilihat justru karena PBB berwenang selesikan persoalan Bangsa maka
   Timor-Timur hari ini menjadi sebuah Negara, untuk itu tak perlu ragu
   tentang campur tangan PBB dalam penyelesaian konfliknya dengan regime
   RI dan tidak terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan oleh yang
   menamakan diri sebagai pakar politik yang sengaja mengembuskan
   teori-teori klasiknya itu se- hingga membingungkan.
   Tgk Darwis Djeunieb
   Keumandan Opeurasi
   Wilayah Batee Iliek
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                    Pusu
                                      
    Pergi ke toko membeli belah
   Memilih cawan buatan Cina
   Masa Jeda bagai pepatah
   Arang habis besi binasa?
   
   Tumbuh berjajar si batang talas
   Batang keladi hijau daunnya
   Gus Dur dan Mega berbagi tugas
   Rakyat di sini berbagi duka
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                  Anekdot
                                      
   
   Cara Hilangkan Stres
   Izul: Mengapa akhir-akhir ini saya sering mengalami stres. Gimana sih
   cara menghilangkannya?
   Komeng : Pukul saja dinding kamarmu.
   Izul: Masih juga stres.
   Komeng : Pukul lagi!
   Izul : Tetap saja stres!
   Komeng : Pukul terus!
   Izul : Tak juga hilang stresnya?
   Komeng : Ya, sudah. Pelihara saja stres kamu sebaik-baiknya, karena
   stres itu sudah resmi menjadi milikmu.
   Satriani AR Desa T Pukat
   Jl Iskandarmuda
   Meureudu, Pidie 24186
   
   Tak Pernah Pensiun
   Dua orang anak sedang bicara tentang pekerjaan orangtuanya. Yang satu
   anak tentera, sedangkan yang lainnya anak Satpam.
   Anak tentara: Aku bangga dengan pekerjaan orangtuaku.
   Anak Satpam : Pekerjaan orangtuamu sebagai tentara, sama seperti
   orangtuaku, lalu apa kelebihannya?
   Anak tentara: Kelebihan orangtuaku dia punya pekerjaan setelah pesiun
   dari ABRI. Sedangkan orangtuamu setamat sekolah dulu jadi Satpam
   sampai sekarang pun belum pernah pensiun.
   Anak Satpam terdiam mendengar jawaban tersebut.
   Fadli Iskandar
   Jl Prof A Majid Ibrahim
   Lr Utama No 6A Seriget
   Langsa Barat A Timur 24451
   
   Dua Pencuri
   Dua orang narapidana (Napi) bertemu dalam satu sel.
   Budi : Kenapa kau ditahan, Man?
   Arman: Karena aku mencuri radio tetanggaku.
   Budi : Mengapa bisa tertangkap, apakah larimu kurang cepat?
   Arman: Sudah cepat sih, tapi aku belum tahu cara mematikan radionya.
   Sehingga, ke manapun aku bersembunyi, mereka tahu tempat
   persembunyianku.
   Anisah
   Desa Meuluweuk
   Jl Garot Caleue
   Pidie, 24112
   
   Tak Bikin Sepatu
   Suatu hari Nasruddin Affandi masuk ke sebuah toko serbaada.
   "Apa kau menjual pisau?" tanya Nasruddin kepada pemiliknya.
   "Ya, ada," jawab pemilik toko.
   "Paku?"
   "Ada juga."
   "Kulit?"
   "Ada."
   "Jarum?"
   "Tersedia!"
   "Palu?"
   "Ada dalam berbagai ukuran."
   "Benang yang kuat?"
   "O, tentu ada," jawab pemilik toko.
   "Nah, kalau begitu, kenapa kau tidak menempah sepatu sendiri?" kata
   Nasruddin.
   Nasrul Syukur
   Lhok Aman
   Meukek, Aceh Selatan
   
   Pelayan Jujur
   Seorang laki-laki memasuki sebuah restoran dan memesan paket yang tak
   lazim kepada pelayan wanita. "Tolong berikan seporsi steak dan
   serangkaian kata-kata manis."
   Tak lama kemudian, pelayan itu mengantar sepiring steak, lalu
   bersiap-siap hendak berlalu.
   "Eit, tunggu dulu," kata laki-laki tadi menyergahnya, "mana kata- kata
   manis yang tadi ikut kupesan?"
   Pelayan itu mendekat, kemudian berbisik, "Jangan makan steak itu,
   dagingnya hangus!"
   Murni
   Komp Polri Malahayati No 17
   Lhokseumawe, Aceh Utara
   
   Salah Air Seni
   Seorang pria yang baru tiga bulan menikah, melamar pekerjaan pada
   sebuah perusahaan. Menjelang tes kesehatan, karena punya penyakit
   dalam, dia tampung air seni istrinya sebagai sampel untuk dites ke
   laboratorium. Di lab dia bertemu puluhan calon karyawan lainnya.
   Namun, setelah diperiksa, laboran menyatakan, "Selamat, Anda positif
   hamil satu bulan." Spontan semua orang yang berada di ruangan itu
   tertawa, sedangkan ia sendiri menahan malu dengan muka memerah.
   Fitriani
   Jl Kenari No 10 Sp Cinta
   Ujungblang, Banda Sakti
   Lhokseumawe, Aceh Utara
   
   Awet Muda
   Seorang nenek sedang berbelanja di sebuah toko pakaian mewah yang
   terbesar di kotanya. Lantaran nenek itu seperti kebingungan, maka
   seorang pelayan toko menghampirinya dan bertanya.
   "Ada yang bisa saya bantu, Nek?" sapa si pelayan ramah.
   "O, saya inginkan pakaian yang bisa bikin kita kelihatan awet muda,"
   kata nenek itu rada genit.
   "Ini, Nek. Pakaian model kodok ini bisa bikin muda 10 tahun."
   "Ah, kalau cuma muda sepuluh tahun, dekat rumahku juga ada yang jual,"
   balas si nenek.
   "Yang saya mau adalah yang bisa bikin kelihatan muda 50 tahun!" lanjut
   nenek itu lagi.
   "O, kalau yang itu ada di bagian pakaian anak-anak, Nek!" balas si
   pelayan toko tak kalah sengitnya.
   R Andrew M
   Siswa SMKN 2 Kelas 1 M1
   Banda Aceh
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Drs TM Jamil MSi
   Pengamat Politik dan Pemerintahan
   Saya Khawatir akan Terjadi 'Money Politic'
   
   Tak terpungkuri bahwa rakyat menghendaki proses suksesi Gubernur Aceh
   berjalan bersih tanpa praktik money politic. Konsekuensinya, DPRD
   diminta benar-benar obyektif menentukan figur pemimpin yang sesuai
   aspirasi masyarakat. "Rakyat sangat tak suka dengan money politic.
   Jadi, praktik itu mesti ditanggalkan," ujar Drs TM Djamil MSi, Selasa,
   di sela-sela persiapannya mengikuti Program Doktor di Universitas
   Airlangga, Surabaya.
   Pengamat politik dan pemerintahan dari Unsyiah ini berharap, DPRD Aceh
   mampu menyerap setiap aspirasi rakyat. Dengan begitu, gubernur
   terpilih diharapkan diterima berbagai kalangan. Berikut tanya-jawab
   Kontras dengan lelaki kelahiran Aceh Timur yang juga Sekretaris Pusat
   Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Unsyiah ini:
   Apa yang bisa Anda maknai sehubungan suksesi Gubernur Aceh kali ini?
   Apakah suksesi dapat menyelesaikan persoalan Aceh? Jawabnya tidak.
   Suksesi itu kan proses alami. Jika bicara kelembagaan DPRD, lebih
   dititikberatkan pada kerjasama yang padu. Saya yakin, kekuatan DPRD
   tidak pada fraksinya. Sebab, di era reformasi dan demokratisasi
   seperti kini, kita tak lagi melihat suara pada satu fraksi. Jadi,
   sangat keliru bila fraksi yang besar itu dibilang nominator.
   Maksud Anda?
   Katakanlah, ada fraksi di DPRD yang punya anggota sekian orang. Kalau
   ada yang bilang ini faktor keunggulan, saya kira, tak lain merupakan
   suatu kekeliruan yang luar biasa. Sebab, selama ini kita tak pernah
   pahami bahwa semua orang punya kebebasan masing-masing, sehingga tak
   bisa diimami. Kalaupun kemudian diimami, saya khawatir akan terjadi
   praktik money politic. Dan, bagaimanapun, hal itu berarti sebuah
   kooptasi.
   Lantas, bagaimana sebaiknya?
   Saya cenderung berpendapat, DPRD harus berpikir serta memilih pemimpin
   yang bukan untuk dijatuhkan. Kan, ada semacam rumor yang menyebutkan,
   kita pilih orang pintar, kita dibodohkan. Pilih orang bodoh, bisa
   minta pertanggungjawaban. Ketika dia tak bisa memberi
   pertanggungjawaban, ya kita pecat. Jadi, setiap suksesi akan
   menciptakan proyek. Ini kekeliruan dan semoga tak terjadi di Aceh.
   Jadi, yang penting, pemilihan pemimpin bukan berkeinginan melahirkan
   proyek-proyek baru.
   Apa konsep Anda mengantisipasi praktik money politic?
   Pengalaman selama ini, takkan ada yang mengaku bermain uang. Cuma,
   jangan sampai kita membentuk opini di masyarakat bahwa fraksi terbesar
   di DPRD berpeluang melahirkan gubernur. Kalau opininya seperti itu,
   saya khawatir, orang-orang bakal mencari kelompok besar dan seterusnya
   mengalkulasi jumlah anggota fraksi tersebut. Hal ini mesti dihindari
   agar tak terjadi money politic.
   Di samping itu, diskusi publik tentang calon gubernur penting
   dilakukan. Di sinilah, pers sangat berperan. Sehingga, nantinya publik
   memberi respon. Hendaknya respon itu jangan dianggap sepele, walaupun
   hanya satu suara.
   Perlu diingatkan, klaim-klaim kelompok tak lagi berlaku. Karena, semua
   orang punya peluang yang sama.
   Bila money politic tetap terjadi, apa risiko yang bakal muncul?
   Yang ada hanya sanksi moral. Secara moral pemimpin yang lahir dari
   praktik money politic takkan bagus. Secara aturan, dia memang tetap
   bisa bertugas. Intinya, gubernur yang lahir dari praktik money politic
   takkan direspon oleh rakyat. Rakyat pula yang menyatakan gubernur itu
   tak benar.
   Kita tak ingin kondisi masa lalu terulang kembali, di mana rekayasa
   dilakukan di luar daerah. Tapi, pestanya di Aceh. Lagi pula hal itu
   susah dikontrol. Mungkin suasana di sini biasa-biasa saja, tapi kita
   kan tak tahu apa yang terjadi di luar sana.
   Apa mungkin rakyat merespon praktik money politic dengan demo?
   Dalam negara demokrasi, semua orang berhak menyatakan sikapnya.
   Semakin banyak kritik, semakin bagus. Tapi, hendaknya DPRD punya
   format jelas. Suksesi jangan hanya sekadar program rutinitas lima
   tahunan. Seyogianyaada pola khas dalam suksesi kepemimpinan di Aceh.
   Kita berharap, pihak-pihak yang berkompeten jangan sampai mengorbankan
   nilai-nilai etika dan moral yang ada.
   Tanggapan Anda terhadap ide membentuk tim independen pemantau proses
   suksesi?
   Saya kira itu ide bagus. Asalkan juga ada pihak yang ikut mengontrol
   kinerja tim tersebut. Kita berharap, kalau tim independen jadi
   dibentuk, mereka haruslah betul-betul bekerja fair dan terhindar dari
   praktik KKN. Apapun yang diputuskan DPRD, ketika itu berbeda dengan
   keinginan rakyat, maka rakyat berhak meng- counter setiap kebijakan.
   Kabarnya Undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam mengakomodir pemilihan
   langsung oleh rakyat?
   Saya dengar memang begitu. Mungkin juga NAD ada plus-minusnya. Tapi,
   saya percaya NAD bagus, karena berlaku prinsip one man one voice (satu
   orang satu suara). Sehingga, kita tak saling menyalahkan. Masalahnya,
   kini kan UU itu belum diterapkan. Makanya, kita berharap kalangan DPRD
   menjauhkan diri dari praktik money politic yang memang tak dikehendaki
   oleh masyarakat. hil
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Mukhlis Mukhtar, SH
   Sekretaris Komisi A DPRD Aceh
   Jangan Goda Anggota Dewan dengan Uang
   
   Ditemui Kontras Sabtu lalu di Banda Aceh, Mukhlis Mukhtar SH baru saja
   selesai menjalani operasi di Medan. Sekretaris Komisi A DPRD Aceh yang
   dikenal vokal itu mengaku anggota dewan sebetulnya sudah punya sekat
   khusus untuk mencegah money politic yang bakal terjadi semasa suksesi
   Gubernur Aceh. Caranya adalah fraksi-fraksi akan mengajukan kader
   partainya sendiri menjadi kandidat gubernur. "Kan tak mungkin, orang
   fraksi minta uang dari kadernya sendiri," kata anggota dewan dari PPP
   ini.
   Tapi, biarpun demikian, advokat ini tak menutup kemungkinan politik
   uang terjadi, sebab hal itu amat bergantung pada moralitas masing-
   masing individu anggota dewan, juga moralitas sang bakal calon
   gubernur. "Apalagi latar belakang orang itu kan beraneka ragam,"
   katanya. Berikut cuplikan wawancara dengan Wakil Ketua Forum Peduli
   HAM ini:
   
   Bagaimana persiapan Anda dan DPRD menyangkut suksesi Gubernur Aceh?
   Saya kira, DPRD Aceh, sebagaimana saya, telah siap dengan agenda
   suksesi. Karena, DPRD Aceh telah membentuk panitia pemilihan gubernur
   dan wakil gubernur masa bakti 2000-2005. Panitia suksesi itu pun telah
   menetapkan jadwal suksesi berikut tahapan- tahapannya.
   Beredar rumor bahwa anggota dewan buru-buru melakukan suksesi sebelum
   UU Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) disahkan. Sebab, kalau NAD gol, maka
   mekanisme pemilihan gubernur secara langsung, sehingga DPRD tak bisa
   meraih untung dari kandidat gubernur. Apa benar begitu?
   Namanya saja rumor. Hal itu biasa dalam politik. Yang benar, suksesi
   itu dilakukan sesuai kesepakatan DPRD dan Mendagri. DPRD diberi waktu
   untuk memilih gubernur definitif minimal tiga bulan dan maksimal enam
   bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, landasan pelaksanaannya
   dalam hal ini adalah UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
   Apalagi UU NAD itu belum jelas, karena Pemerintah Pusat belum
   mengajukan kepada DPR RI untuk disahkan menjadi UU. Lagi pula
   pembahasan di DPR pun memakan waktu lama, se- kitar 3-4 bulan. Jadi,
   tak mungkin suksesi gubernur menunggu UU NAD. Karena, jabatan
   karetaker itu maksimum enam bulan.
   Suksesi kali ini, kabarnya, juga akan berlumur uang. Bagaimana Anda
   menyikapinya?
   Itu cuma isu. Karena, selama ini --selama Orde Baru-- berkuasa, money
   politic sudah menjadi trend dalam berbagai suksesi. Dan sampai kini,
   tradisi ini belum hilang. Tetapi, kami akan berusaha agar suksesi kali
   ini tidak ada money politic. Fraksi-fraksi akan mengajukan kadernya
   sendiri. Seperti PAN, saya dengar, akan mengajukan Farhan Hamid, PPP
   akan mengajukan Kaoy Syah, PDI-P akan mengajukan Teuku Bahrum Manyak,
   Golkar akan mencalonkan Abdullah Puteh, dan sebagainya. Jadi, tak
   mungkin terjadi money politic dengan sistem tersebut. Kan tak mungkin
   orang PPP meminta uang pada Pak Kaoy. Atau orang PAN minta uang pada
   Pak Farhan?
   Tetapi dalam pemilihan, anggota dewan bisa saja disuap, kan? Anda
   sendiri pernah bilang, 'Disuap dengan satu juta pun dewan sudah diam'.
   Bagaimana tentang hal ini?
   Itu memang asumsi saya berdasarkan realitas di lapangan selama ini.
   Berarti, sekarang pun bisa saja terjadi, kan?
   Saya jamin kalau semua fraksi konsisten dengan sistem yang saya
   sebutkan tadi, takkan ada yang namanya money politic.
   Menurut Anda, mengapa anggota dewan mau menerima suap?
   Itu persoalan moral atau mentalitas seseorang. Tergantung situasi dan
   kondisi, dalam hal ini, peluangnya. Jadi, karena itu, persoalan
   moralitas, tidak etis bila saya utarakan di sini.
   Maksud peluangnya apa?
   Kalau semua kandidat gubernur tidak menggunakan uang dalam mencari
   dukungan, saya kira, takkan terjadi money politic. Maka dari itu, saya
   imbau para kandidat Gubernur Aceh ke depan untuk jangan sekali-kali
   meyakinkan, apalagi menggoda, anggota dewan dengan uang. Karena,
   tindakan tersebut tidak fair secara politik, juga tidak dibenarkan
   secara hukum. Baik itu hukum negara, apalagi hukum agama! na
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                   Laput
                                      
   
   Anggota Dewan, Pilih Dijemur atau Ditelanjangi?
   Dijemur sambil dicerca atau ditelanjangi, dua pilihan yang sulit.
   Tapi, itulah kini trend "hukuman" yang dilakukan massa di beberapa
   tempat terhadap anggota dewan yang diduga terlibat money politic dalam
   suksesi? Bagaimana di Aceh?
   
   Anggota dewan yang matanya sering merah melihat uang, apalagi uang
   suap, sekarang perlu lebih berhati-hati. Soalnya, di era reformasi
   ini, banyak praktik yang dulu lumrah, sekarang bisa menimbulkan amuk
   massa. Salah satunya yang kini ditentang dan dipelototi dengan serius
   oleh rakyat adalah praktik money politic (politik uang).
   Boleh jadi, ada anggota dewan yang tetap tak mau me-reform diri.
   Setiap suksesi, apakah itu suksesi bupati/walikota, atau gubernur,
   tetap dianggapnya sebagai tambang uang untuk memperkaya diri. Seolah,
   gajinya yang sudah naik sekian ratus persen dibanding anggota dewan
   periode sebelumnya, ditambah berbagai fasilitas, uang sidang, dan uang
   Pansus, belum mencukupi. Maka, begitu ada suksesi, ia bagai tak
   berdosa menerima suap. Sebagai kompensasinya, suara ia berikan kepada
   kandidat yang memberinya uang. Malahan, ada yang lebih tak bermoral:
   uang diterimanya sekaligus dari dua sumber yang bertarung
   memperebutkan kedudukan. Ini legislator tipe ular berkepala dua!
   Dulu, di masa Orde Baru, money politic yang demikian bukan cerita
   langka. Malah, hal itu seakan sudah menjadi trend, seperti dikatakan
   Mukhlis Mukhtar SH, sekretaris Komisi A DPRD Aceh.
   Sekarang, boleh jadi, praktik tersebut masih terjadi dalam kadar yang
   sama, atau sedikit berkurang. Untuk menghapusnya sama sekali terasa
   sulit, karena sangat bergantung pada moralitas individu anggota dewan
   dan moralitas kandidat bupati atau gubernur. Bila dua kepentingan
   bertemu, maka money politic pun terjadi. Apalagi, daya tahan setiap
   orang terhadap godaan dan bujukan amat berbeda.
   Kalau saja ada kandidat bupati atau gubernur yang menawarkan uang
   dalam jumlah spektakuler agar dia dipilih, tentu tak semua anggota
   dewan punya reaksi yang sama merespon tawaran itu. Ya, seperti
   dikatakan Mukhlis, amat bergantung pada moralitas dan integritas
   pribadinya. Kalau ternyata dia adalah seorang legislator yang sejak
   awal berharap dapat uang banyak dengan kedudukannya sebagai anggota
   dewan, maka tawaran itu ditanggapinya bak musafir bertemu oase di
   padang pasir. Kedahagaan materialismenya akan ia puaskan sepuas-
   puasnya.
   Tapi sebaliknya, kalau dari awal dia merasa terikat dengan sumpah
   jabatan untuk tidak menerima suap, dan tak ingin menceburkan diri
   dalam politik kotor, ia tentunya akan menolak sogokan itu. Ia tentu
   sadar bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya sebagai wakil
   rakyat akan dipertanggungjawabkannya bukan saja kepada massa pemilih,
   partai, dan fraksinya, tapi juga kepada Ilahi kelak di Mahkamah
   Akhirat!
   Tapi, nyatanya, tak semua anggota dewan berprinsip begitu. Apa yang
   terjadi di Sibolga dan Medan (Sumut), juga di Jembrana (Bali) baru-
   baru ini memperkuat fakta tersebut. Bahwa idealisme, misi partai, dan
   komitmen kerakyatan anggota dewan bisa luntur gara-gara uang.
   Dijemur massal
   Simaklah apa yang terjadi di Jembrana, Bali, 14 Agustus lalu. Sebanyak
   13 anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD setempat dipermalukan oleh
   massa pendukungnya. Mereka dijemur secara massal di bawah terik karena
   dalam pemilihan itu jago dari PDI-P, pasangan Ketut Sandyasa-Nengah
   Dana kalah dan hanya memperoleh 11 suara. Padahal, PDI-P punya 17 dari
   30 anggota di DPRD Jembrana. Pemenangnya justru pasangan Dr Gede
   Winasa-Ketut Suania yang memperoleh 19 suara. Pasangan ini dicalonkan
   PPP dan Partai Republik yang hanya memiliki tiga anggota.
   Massa pendukung menilai, mustahil jago dari PDI-P bisa kalah, kecuali
   karena ada anggota dari fraksi itu yang berkhianat. Mustahil pula
   mereka dengan mudah mengkhianati fraksinya sendiri, bila tak ada
   faktor yang mempengaruhinya. Faktor itulah yang dituding massa sebagai
   money politic. Tegasnya, karena kepincut uang, sedikitnya ada enam
   anggota PDI-P yang diduga keras "melarikan suaranya" dengan memilih
   kandidat yang dijagokan fraksi lain. Itulah sebabnya, jago dari PDI-P
   yang sedianya minimal meraih 17 suara, ternyata hanya mendapat 11
   suara.
   Tapi, karena sulit membuktikan siapa-siapa saja enam orang yang
   menerima uang itu, massa akhirnya "main pukul rata" saja untuk
   menjemur seharian semua anggota PDI-P Jembrana, termasuk ketua
   fraksinya. Itulah hukuman massa pendukung terhadap anggota dewan yang
   dianggap sudah mengkhianati fraksi hanya gara-gara uang!
   Dilucuti pakaiannya
   Money politic juga memakan korban di Sibolga. Abdurrahman Nasution,
   ketua Fraksi PPP DPRD Sibolga, pada 18 April lalu, diamuk massa,
   kemudian ditelanjangi, karena dinilai terlibat politik uang dalam
   pemilihan Walikota Sibolga.
   Puluhan warga yang marah dengan praktik uang akhirnya mendatangi DPRD
   Sibolga. Begitu melihat Abdurrahman ada di ruangan, mereka lantas
   menganiayanya hingga babak belur. Tidak puas sampai di situ, massa
   kemudian melucuti pakaian dan celana Abdurrahman sampai akhirnya
   anggota dewan yang terhormat itu separo bugil dan yang disisakan hanya
   celana dalamnya.
   Secara hukum, tindakan warga itu jelas salah. Tapi, apa mau dikata,
   semua tindakan itu terpaksa dilakukan karena hukum tidak berjalan
   dengan baik di sana. Padahal, seperti direportasekan Parliament Watch
   edisi Juni 2000, warga sudah berkali-kali mengadukan kasus politik
   uang itu kepada jaksa dan kepolisian. Bahkan lengkap dengan bukti
   kuitansi dan saksi-saksi. Tetapi, sampai sekarang, pengaduan itu sama
   sekali tidak ditindaklanjuti. Rakyat yang kecewa, akhirnya bertindak
   sesuai keinginan mereka.
   Kalau mau dirunut, praktik money politic itu sebetulnya mencuat saat
   pemilihan Walikota Sibolga 9 Maret lalu. Sejak penjaringan bakal calon
   hingga penyaringan calon, isu politik uang memang sudah berkibar.
   Terutama setelah adanya pengakuan Nazaruddin Pasaribu, salah seorang
   calon walikota yang memberi uang kepada sejumlah anggota DPRD Sibolga.
   Termasuk kepada Ketua DPRD Chairullah Tambunan dan Ketua Fraksi PPP
   Abdurrahman Nasution.
   Hebatnya lagi, bagai tak merasa bersalah, Nazaruddin bahkan
   memperlihatkan bukti-bukti kuintansi dan cek. Isu ini semakin marak
   setelah Nazaruddin dinyatakan tidak lolos dari penjaringan bakal
   calon. Salah satu penyebab kekalahan Nazaruddin, disebut-sebut karena
   adanya calon lain yang dikabarkan memberikan uang yang jumlahnya jauh
   lebih besar. Calon itu tak lain adalah Sahat Panggabean yang akhirnya
   terpilih sebagai Walikota Sibolga. Dan, Abdurrahman Nasution termasuk
   salah satu tokoh yang disebut-sebut menerima uang dari Sahat
   Panggabean.
   Belum terungkap berapa besar dana yang dikucurkan Sahat untuk membeli
   suara anggota dewan. Tapi, beberapa sumber Parliament Watch yang
   terbit di Medan, mengungkap bahwa Sahat sempat menghabiskan uang
   mencapai Rp 3 milyar untuk membeli suara dewan. Paling tidak, ini
   terungkap dari pernyataan Porten Simare-mare, salah satu anggota DPRD
   Sibolga yang mengaku ada menerima uang dari Sahat.
   Tapi, meskipun saksi dan bukti ada, aparat kepolisian tetap tak serius
   mengusut kasus tersebut. Di tengah rasa kecewa warga, kebetulan
   Abdurrahman Nasution nekat masuk kantor DPRD. Kebetulan, dia memang
   sudah lama diincar warga. Begitu dia masuk kantor, warga langsung
   beraksi. Wajahnya dipukuli dan kemudian pakaian luarnya dilucuti.
   Untung saja aparat cepat bertindak. Abdurrahman diamankan di kantor
   polisi demi menghindari emosi warga. Cuma, setelah kejadian itu,
   sekarang banyak anggota DPRD Sibolga yang takut masuk kantor.
   Ini pelajaran pahit dari rakyat terhadap wakilnya yang terbius oleh
   sihir uang!
   Digugat LSM
   Dari sejumlah kasus money politic yang mulai tercium warga, kasus yang
   menimpa Walikota Medan dan empat anggota DPRD Medan malah lebih seru.
   Perkara politik uang yang mewarnai pemilihan walikota terpilih, Drs
   Abdillah SE Ak, MBA sempat digelar di pengadilan, karena digugat 17
   LSM setempat. Inilah untuk pertama kalinya UU Anti-KNN (UU No 28/1999)
   diuji.
   
   Kendati Abdillah terus melakukan pendekatan dengan rakyat, nasibnya
   belum tentu akan mujur. Apalagi kini, pemeriksaan kasus money politic
   itu sudah dialihkan ke Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
   Korupsi di Jakarta. Jika terbukti, selain dicopot dari jabatannya,
   mereka juga akan dipidanakan.
   Kejaksaan Negeri Medan melekatkan status tersangka pada Abdillah
   persis dua hari sebelum dia dilantik sebagai walikota. Abdillah
   diindikasikan sebagai aktor pemberi uang, sedangkan empat anggota DPRD
   Medan sebagai penerima uang. Keempat anggota DPRD itu adalah Tones
   Gultom, JD Haloho, Suharto Sambir, dan Doni Arsal Gultom. Pers
   setempat menyebut keempat tokoh itu dengan julukan Tom Cs.
   Status tersangka dilekatkan Kejaksaan Negeri Medan kepada mereka,
   setelah keempat penerima uang itu mengaku ada menerima suap dari
   Abdillah dalam masa suksesi walikota. Atas dasar pengakuan itu, tanpa
   harus memeriksa Abdillah, walikota yang baru dilantik itu langsung
   dinyatakan sebagai tersangka. Sehingga kini, Abdillah merupakan
   satu-satunya walikota aktif yang berstatus sebagai tersangka.
   Pengakuan mengenai uang sogokan tersebut, paling tidak terlihat dari
   adanya pernyataan tertulis empat anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI-P
   yang dinyatakan di atas segel bahwa mereka pernah menerima uang dari
   Abdillah masing-masing Rp 25 juta untuk tahap pertama. Atas dasar
   pengakuan inilah, sejumlah aktivis LSM yang sejak awal memantau
   pemilihan walikota itu, menganggap tindakan para anggota DPRD Medan
   itu telah cacat hukum. Karena, jelas-jelas melanggar UU No 28/1999.
   "Dengan demikian, pemilihan yang mereka lakukan batal demi hukum,"
   demikian pendapat Poltak Sigalingging, ketua Perhimpunan Bantuan Hukum
   dan Hak Asasi Manusia (PBHI) yang juga sebagai kuasa hukum penggugat.
   Sebagai warga yang ikut memilih anggota DPRD Medan, maka 17 LSM -- di
   antaranya Walhi, WIM, Bitra, KIPP, Kesper, dan Institusion for
   Parliament Watch-- bertindak mengatasnamakan rakyat untuk menggugat
   kebobrokan wakil mereka di legislatif. Tuduhan itu ternyata tidak
   omong kosong.
   Gugatan secara class action itulah yang hingga Mei lalu sempat
   disidang di PN Medan sebanyak tiga kali. Setiap sidang, pengunjung
   selalu sesak, apalagi gugatan ini merupakan pertama kali di Indonesia
   yang menyangkut penyelenggara negara harus bersih dan bebas dari
   Koluisi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
   Hebatnya lagi, tidak hanya di pengadilan, kasus KKN pemilihan Walikota
   Medan ini juga tengah diusut secara nasional oleh Tim Gabungan
   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bedanya, tim ini akan lebih
   banyak mengusut soal kemungkinan adanya kasus pidana yang muncul.
   Sedangkan yang sedang diadili di PN Medan lebih banyak menyangkut
   perdata. Apapun hasilnya kelak, Abdillah selaku walikota, demikian
   pula anggota DPRD Medan yang terlibat suap, harus siap mental menerima
   segala konsekuensinya. Boleh jadi, dia dicopot dan dipenjara. Itu amat
   memalukan! Apa boleh buat, bak kata pepatah, tangan mencincang, bahu
   memikul.
   Semua itu mestinya menjadi itibar (pelajaran) bagi anggota DPRD Aceh,
   juga bagi kandidat gubernur, yang kini akan memasuki masa suksesi agar
   tidak coba-coba bermain duit. Ini era reformasi, Bung! yarmen
   dinamika
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                   Laput
                                      
   
   Semua Kandidat Kutuk Politik Uang
   
   Suksesi Gubernur Aceh mendatang disinyalir tak lepas dari politik
   uang. Malah, Ramli Ridwan sendiri selaku Penjabat Gubernur Aceh sudah
   mendengar ada bakal calon yang menyediakan uang banyak-banyak supaya
   sukses dalam suksesi. Sebaliknya, ada pula kandidat yang keder masuk
   dalam kancah pertarungan, karena tak punya banyak uang dan tak mau
   terjebak politik uang. Berikut komentar beberapa kandidat Gubernur
   Aceh tersebut mengenai isu suksesi dan money politic. Mereka umumnya
   tak setuju dan mengutuk praktik kotor tersebut. Mudah-mudahan, ucapan
   mereka sesuai dengan perbuatan.
   
   Drs Tgk Muhammad Yus _ Ketua DPRD Aceh:
   Dewan Tutup Pintu bagi Politik Uang
   Menyangkut money politic dalam suksesi Gubernur Aceh, lelaki kelahiran
   Pante Kulu, Titeu, Pidie, ini sampai sekarang mengaku belum melihat
   ada indikasinya. Hal ini, menurutnya, karena belum pasti siapa saja
   yang akan tampil mencalonkan diri. Pun, masih kabur siapa saja
   orang-orang di belakangnya. "Selain calon yang tampil, kita harus tahu
   pula siapa orang di belakangnya," ungkap pria kelahiran 2 Agustus 1954
   ini.
   Abu --begitu sapaan akrabnya-- mengaku bahwa uang amat berpengaruh dan
   menentukan dalam suatu permainan politik. Oleh karenanya, dewan akan
   berupaya keras menutup pintu money politic. "Itu harus dicegah, karena
   tidak sesuai dengan hukum, budaya, apalagi agama kita," paparnya.
   Abu Yus khawatir, sogokan uang justru akan menyilaukan mata anggota
   dewan dari pilihan obyektif. Figur yang cocok dan akseptabel bisa saja
   tak terpilih, karena tak punya uang sogokan. "Pokoknya jangan sampai
   ada calon yang layak, tapi tak terpilih hanya karena tak punya uang,"
   harapnya lagi, ketika ditanyai Kontras, Minggu lalu.
   Sebagai pimpinan puncak DPRD Aceh, alumnus Fakultas Syariah IAIN
   Ar-Raniry ini menjamin bahwa dewan secara kelembagaan tak akan bermain
   duit dalam suksesi. Namun, secara personal, diakuinya peluang-peluang
   tersebut amat terbuka. "Secara dewan tak mungkin ada peluang, kecuali
   secara personal," ungkapnya. hil
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                   Laput
                                      
   
   Uang Dibuang, Suara Digalang
   Sulit membangun keyakinan bahwa suksesi Gubernur Aceh kali ini tak
   dilumuri uang. Soalnya, sedari dulu money politic sudah menjadi bagian
   tak terpisahkan dari proses suksesi. Praktik jual-beli suara itulah
   yang kini ramai digunjingkan dan diawasi ketat oleh LSM dan rakyat.
   Bagaimana sesungguhnya?
   
   Hampir semua kepala daerah terlibat money politic! Pernyataan
   bombastis itu dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara, T Rizal Nurdin, 5
   April lalu ketika berdialog dengan 19 organisasi masyarakat sipil, di
   antaranya LBH, Bitra, dan Walhi Medan.
   Para aktivis LSM itu prihatin. Makanya mereka berdelegasi ke gubernur
   dan menyatakan kekecewaan mendalam atas dikhianatinya nilai dan
   cita-cita reformasi yang susah-payah diperjuangkan selama ini. Bukti
   pengkhianatan itu adalah merebaknya permainan money politic dalam
   pemilihan kepala daerah di Sumut. Misalnya, pemilihan Walikota Sibolga
   dan Walikota Medan yang diwarnai politik uang, akhirnya berbuntut
   sampai ke pengadilan (Baca: Anggota Dewan, Pilih Dijemur atau
   Ditelanjangi, hlm 6)
   Rizal Nurdin, putra Melayu Deli yang mantan Pangdam I/Bukit Barisan
   itu mengaku juga aktif mencari informasi tentang money politic di
   kalangan kepala daerah. "Saya kan cari informasi juga. Saya tahu
   permainan mereka. Saya sebenarnya sudah ingatkan mereka supaya jangan
   main uang, karena zamannya sudah berubah. Sebab, kalau sampai terjadi
   money politic, maka akan sangat berbahaya," ujar Rizal seperti dikutip
   majalah Parliament Watch edisi Juni 2000.
   Rizal sendiri mengaku, "Terus terang, saya tak pernah membayar sepeser
   pun ketika saya naik menjadi Gubsu. Makanya saya tak punya beban."
   Ada dua hal menarik yang patut dicatat dari pernyataan Rizal tersebut
   oleh rakyat Aceh yang dalam waktu dekat akan melangsungkan suksesi
   gubernur. Pertama, sebagai orang militer, Rizal sadar bahwa kini
   "zaman sudah berubah". Karenanya, kalau ada calon kepala daerah yang
   masih coba-coba main duit, justru akan sangat berbahaya. Sebab,
   politik uang itu merupakan picu utama terjadinya kolusi, korupsi, dan
   nepotisme (KKN).
   Kedua, kalau memang benar Rizal tak mengeluarkan "sepeser uang pun"
   dalam suksesi yang mengantarnya ke kursi gubernur, betapa bersihnya
   proses suksesi kepala daerah di Sumut, tetangga Aceh itu.
   Masalahnya kini, bagi Aceh, bisakah anggota dewan dan kandidat
   gubernur mengikuti jejak Rizal yang bersih dari praktik politik uang?
   Kalau merujuk pendapat Drs H A Malik Raden MM, sepertinya suksesi kali
   ini di Aceh akan bersih dari permainan duit. "Sebab, setahu saya,
   teman-teman di DPRD merupakan orang-orang yang punya hati nurani.
   Mereka betul-betul mewakili aspirasi masyarakat. Mereka juga dipilih
   melalui Pemilu yang sangat demokratis. Jadi, saya tak berpikir sejelek
   itu terhadap rekan-rekan di DPRD. Kalau ada pemikiran seperti itu,
   saya kira, itu sebagai upaya pelecehan terhadap DPRD. Ndak mungkin
   itu," tukasnya menjawab Kontras, Sabtu (lihat WAWANCARA, hlm 14).
   
   Hebatnya lagi, sebagai kandidat gubernur, Malik berpikir untuk ikut
   pesta suksesi tak perlu mengumpulkan duit. "Itu kotor! Saya ndak mau
   menempuh cara itu. Saya tak setuju, dan saya tak akan melibatkan diri
   dalam praktik money politic," ujarnya menampik tudingan bahwa sejumlah
   kandidat, termasuk dirinya, kini diisukan sedang menyiapkan dana untuk
   memenangkan pemilihan. "Ndak benar itu," tegasnya lagi.
   Bahwa ada calon yang menghimpun banyak dana, Ramli Ridwan SH yang kini
   Penjabat Gubernur Aceh pun mengaku ada mendengarnya. "Malah saya
   dengar, ada calon gubernur yang mengumpulkan uang banyak- banyak,"
   katanya kepada Kontras. Cuma, ia tak sebutkan siapa tokoh dimaksud.
   Ada alasan mendasar bagi Malik yang Kakanwil Depdiknas Aceh itu untuk
   tak perlu mengeluarkan uang dalam suksesi. "Kalau memang rakyat
   menganggap saya pantas dan mampu menyelesaikan masalah Aceh, sikap itu
   tercermin dari wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD. Jadi, mengapa saya
   mesti menempuh jalan dan cara-cara kotor?" ujarnya balik bertanya.
   Dr Ahmad Farhan Hamid juga tak yakin suksesi gubernur di era reformasi
   ini akan berlumur duit. Alasan utamanya, anggota-anggota DPRD yang
   terpilih adalah pribadi yang tersaring secara moralitas dan mereka
   sadar bahwa kontrol rakyat --terutama LSM, mahasiswa, dan pers--
   terhadap tindak-tanduk mereka begitu ketatnya.
   Cuma, sebagai anggota DPR-RI, Farhan mengaku bahwa menjadi anggota
   dewan itu banyak sekali godaannya. Salah satunya adalah digoda dengan
   uang oleh kandidat yang ingin mendapat dukungan suara. Pada tahap
   inilah, kualitas moralitas dan integritas kepribadian akan diuji. Bagi
   yang demen duit, maka tawaran itu akan diterimanya. "Tapi, saya yakin,
   sebagian besar anggota DPRD kita di Aceh masih punya nurani yang
   jernih. Namun, bila tidak dikontrol secara ketat, bisa saja mereka
   tertulari dan tergoda money politic," kata Wakil Ketua DPW PAN Aceh
   ini, Selasa kemarin.
   Tingkat kesejahteraan anggota dewan yang belum maksimal, kata Farhan
   lebih lanjut, ikut mempengaruhi daya tahan mereka terhadap godaan
   duit. Karenanya, ke depan, menurut mantan anggota MPR asal Aceh ini,
   kesejahteraan anggota DPRD harus ditingkatkan dengan cara-cara yang
   legal. Bukan dengan praktik politik uang yang ilegal.
   Farhan menambahkan, kalaupun kemudian namanya diminta ikut meramaikan
   bursa calon gubernur, dia berharap harus tetap mengedepankan cara-cara
   yang benar. "Kalau ternyata money politic jadi sebagian persyaratan
   dalam suksesi gubernur, saya akan menolak. Sebab, cara itu sungguh tak
   sesuai dengan pola politik yang saya pikir dan lakoni," ungkapnya
   (lihat boks hlm 7).
   Secara kelembagaan, seperti diisyaratkan Drs Muhammad Yus, DPRD Aceh
   yang dipimpinnya tidak akan membuka pintu bagi berlangsungnya praktik
   uang semasa suksesi. "Dewan akan berupaya keras menutup pintu buat
   money politic. Itu harus dicegah, karena tidak sesuai dengan hukum,
   budaya, apalagi agama kita," ucap mubalig yang disebut-sebut sebagai
   calon Gubernur Aceh ini.
   Meski secara institusional dewan yang terhormat menolak praktik uang,
   namun secara personal, kata Muhammad Yus, peluang-peluang tersebut
   amat terbuka. "Secara dewan tak mungkin ada peluang, kecuali secara
   personal," ungkapnya.
   Kalau pendekatan diam-diam antarpersonal yang dilakukan, sepertinya
   memang akan ada yang terbujuk pada pesona uang. Baik karena alasan
   moralitas, maupun karena alasan kesejahteraannya yang belum cukup
   maksimal, seperti ditengarai Farhan.
   Gawatnya lagi, Sekretaris Komisi A DPRD Aceh, Mukhlis Mukhtar SH
   pernah dengan spontan mengatakan, "Disuap dengan satu juta pun dewan
   sudah diam." Ketika Kontras mengkonfirmasi ulang arti kalimat itu
   Sabtu lalu, bagai tanpa beban Mukhlis berkata, "Itu memang asumsi saya
   berdasarkan realitas di lapangan selama ini."
   Advokat ini juga memberikan perspektif. Bahwa selama ini --selama Orde
   Baru-- berkuasa, money politic sudah menjadi trend dalam berbagai
   suksesi. Dan sampai kini, tradisi ini belum hilang. "Tetapi, kami akan
   berusaha agar suksesi kali ini tidak ada money politic," ujar Mukhlis.
   Tentang adanya rumur bahwa ada anggota dewan yang akan mengkomersilkan
   suaranya dalam suksei, menurut Mukhlis, itu cuma isu. Soalnya,
   fraksi-fraksi akan mengajukan kadernya sendiri sebagai kandidat
   gubernur atau Wagub. "Saya dengar, PPP akan mengajukan Kaoy Syah. Kan
   tak mungkin orang PPP meminta uang pada Pak Kaoy. Atau orang PAN minta
   uang pada Pak Farhan?" ujar kader PPP yang vokal ini. Ia tegaskan,
   "Kalau semua fraksi konsisten dengan sistem yang saya sebutkan tadi,
   takkan ada yang namanya money politic." (lihat boks hlm 5)
   Begitupun, Mukhlis tak menutup kemungkinan adanya anggota dewan yang
   secara personal terbujuk uang. Itu bisa terjadi, karena persoalannya
   menyangkut moral atau mentalitas seseorang. "Ya, juga tergantung
   situasi dan kondisi, dalam hal ini, peluangnya."
   Artinya, bila tawaran menggiurkan, kesempatan terbuka, transaksinya
   tertutup dan rahasia, maka "peluang" yang disebutkan Mukhlis tadi,
   bukan sesuatu yang mustahil. Sejak awal, pendekatan face to face
   inilah yang dikhawatirkan Irwan Yasin SE, ketua umum Badko HMI Aceh
   sebagai titik rawan berlangsungnya politik uang. "Saya yakin sekali,
   dalam suatu permainan politik jarang sekali tak pakai uang," kata
   alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banda Aceh ini.
   Ia begitu khawatir bahwa sekalipun di era reformasi, tetap tak ada
   jaminan bahwa masing-masing kandidat gubernur tidak mengeluarkan
   sepeser uang pun dalam melakukan pendekatan personal dengan pihak
   DPRD. Tapi, kalau toh money politic tetap nekat dilakoni, Irwan yakin
   akan terjadi demonstration effect di Aceh. Konkretnya akan terjadi
   banyak aksi demo maupun penolakan dari massa, terutama mahasiswa, yang
   memrotes tindakan yang mengkhianati tuntutan reformasi itu.
   Lebih dari itu, money politic dalam suksesi kepala daerah jelas
   bertentangan dengan UU No 28 Tahun 1999 pasal 8 ayat 1, tentang
   penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dan,
   konsekuensinya, bila pemilihan dilakukan di bawah pengaruh uang, maka
   prosesi itu cacat hukum. "Dan karenanya, pemilihan yang mereka lakukan
   batal demi hukum," kata Ketua PBHI Sumut, Poltak Sigalingging.
   Secara nasional pun, akibat desakan reformasi, sedang tumbuh semangat
   luas di berbagai lapisan untuk menyodok praktik money politic.
   Presiden Gus Dur pada 24 Mei lalu sudah pula membentuk Tim Gabungan
   Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di Jakarta. Tim ini
   diberi wewenang luas untuk memeriksa siapa saja yang diduga terlibat
   kasus-kasus korupsi, termasuk kasus money politic dalam pemilihan
   kepala daerah, seperti yang menimpa Drs Abdillah MBA, walikota Medan
   yang pemilihannya diduga bertabur duit.
   Lebih khusus lagi, tim ini akan menangani berbagai peristiwa yang
   dinilai sulit untuk dibuktikan. Tim ini juga memiliki hak yang luas
   untuk melakukan tindakan penuntutan pelaku korupsi. Itu artinya, bila
   seorang kandidat kepala daerah terbukti bermain uang untuk meraih
   kedudukan, maka siap-siaplah untuk dicopot dari jabatannya dan
   kemudian... dipidanakan! Betapa sakitnya dan memalukan!
   Tapi, publik Aceh patut bersyukur karena Ketua DPRD Aceh dan
   anggotanya sudah menyatakan menutup pintu bagi datangnya godaan
   politik uang. Hebatnya lagi, para kandidat gubernur seperti terekam
   dalam pernyataan mereka kepada Kontras semuanya tak akan bermain uang
   (Baca: Mereka Kutuk Politik Uang, hlm 7). Cuma, adalah hak warga untuk
   tak percaya pada apa yang mereka katakan, karena benar- tidaknya
   ucapan itu masih harus dibuktikan dalam kenyataan.
   Seperti diingatkan Farhan Hamid, tugas masyarakatlah, terutama pers,
   LSM, dan mahasiswa mengontrol agar praktik uang itu benar- benar tak
   terjadi. Sehingga, Aceh --sebagaimana Sumut-- bisa memiliki gubernur
   dan Wagub yang benar-benar bersih dan berwibawa, sebagaimana tuntutan
   reformasi: terwujudnya clean government. Yang bukan saja bersih ketika
   memimpin, tapi juga bersih dalam proses pemilihan, sampai di akhir
   jabatannya dan kemudian bisa diaudit. Kalau Sumut yang punya semboyan
   "hepeng sude mangatur nagara on" saja bisa bermain bersih, mengapa
   Aceh tidak? tim kontras
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                   Laput
                                      
   
   Titik Rawan Permainan Uang
   Aroma akan ada money politik ternyata telah dihembus oleh media massa
   jauh-jauh hari sebelum menjelang suksesi. Masalahnya adalah ada bakal
   calon (Balon) gubernur menawarkan memasang telepon untuk sejumlah
   anggota DPRD Aceh. Ini dianggap bagian dari rangkaian awal money
   politic.
   Bukan cuma itu, Mukhlis Mukhtar, anggota DPRD Aceh, malah mengaku ada
   pihak-pihak yang menjumpainya dan menawarkan hal yang menggiurkan
   kepadanya supaya didukung dalam suksesi. "Tetapi saya tolak, kebetulan
   saya punya calon sendiri," kata pria ini tertawa.
   Tidak heran banyak yang langsung bereaksi untuk mencegah "hantu"
   politik uang tersebut. Divisi Antikorupsi LSM Peka dan Ikatan keluarga
   Alumni (IKA) Unsyiah Jakarta dengan bersemangat menyatakan diri untuk
   siap mengawasi suksesi gubernur Aceh kali ini supaya tidak bernuansa
   politik uang! Bukan itu saja, mereka bertekad memantau berapa kekayaan
   dari calon gubernur. "Ini saatnya DPRD menegakkan wibawanya di mata
   rakyat. jangan sakiti hati rakyat lagi dengan cara-cara main kotor,"
   kata Teuku Kamal dari PEKA, serius.
   Pendapat serupa juga diungkapkan Fahmi Mada selaku anggota IKA
   Unsyiah. "Kita tidak sedang mendukung orang, tetapi sistem yang
   bersih," timpalnya pula.
   Jalur strategis
   Dalam pemilihan calon gubernur itu, konon ada empat tahapan yang harus
   diikuti setiap kandidat. Dan, menurut Ir Sunarsin dari LSM PEKA,
   keempat tahapan itu tidak akan lepas dari yang namanya politik uang.
   "Sudah pasti uang bermain untuk semua tahap itu, cuma kami belum
   memastikan tahapan mana yang paling parah," kata pria ini.
   Sunarsin mensinyalir, untuk tahap I dan II masih biasa, tetapi
   menjelang tahap III dan IV itulah yang parah.
   De Ronnie, direktur La Kasspia, ternyata punya tanggapan yang agak
   berbeda. Mantan Ketua FOSMATA Yogyakarta ini berpendapat bahwa titik
   rawan atau celah politik uang dalam suksesi, justru bukan pada tahapan
   itu. Tetapi, justru pada upaya-upaya pendekatan personal. Inilah yang
   disesalkan Ronnie. "Upaya pendekatan lebih dari pendekatan personal
   ketimbang Parpol," katanya. Biarpun masih berupa isu, namun aktivis La
   Kasspia ini menangkap gejala ke arah itu.
   Untuk memilih kandidat balon gubernur, tiap fraksi memang mengajukan
   calon. Sebagaimana yang diungkapkan Mukhlis Mukhtar. "Ini bisa
   mencegah politik uang," kata Mukhlis yakin. Keyakinan Mukhlis didasari
   logika, tak mungkin fraksi meminta uang pada calonnya.
   Yang jadi masalah sekarang kalau benar yang dikatakan De Ronnie bahwa
   pendekatan yang dilakukan lebih dari pendekatan personal ketimbang ke
   Parpol, tetap saja politik uang bisa terjadi. "Kalau calon dari
   Parpol, dan Parpol konsisten, maka kita hanya butuh melakukan hitungan
   matematik, kira-kira Parpol mana yang menguasai parlemen. Maka dia
   menang," kata Ronnie.
   Nah, bisa saja di tingkat seleksi dan penyaringan calon, Parpol akan
   solid, tetapi begitu tahap akhir pemilihan kandidat, bisa-bisa anggota
   Parpol bersifat lebih pragmatis. Tergantung konsensus yang ia bangun
   dengan "pelamarnya". Dan bisa saja di situ politik uang akan bermain.
   Tak menjadi masalah apakah calon punya visi yang jelas, yang penting
   bagaimana si kandidat bisa "menyervis" anggota dewan. Apalagi kita
   bisa melihat suara-suara di dalam Parpol itu sering sekali berbeda.
   Karena suksesi sudah di depan mata, KIPD punya rencana mengawasi
   suksesi dengan ketat. Upaya itu telah dimulai oleh PEKA yang saat ini
   sedang mengumpulkan bahan-bahan yang relevan. "Kami terus melakukan
   pendataan," katanya.
   Untuk mengawasi suksesi, menurut Sumarsin, pihaknya akan melibatkan
   rakyat banyak. Tapi, bisakah money politic yang ibarat kentut --
   baunya ada tapi tak kelihatan-- diawasi? Kita lihat saja nanti! na
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Ramli Ridwan SH
   Penjabat Gubernur Aceh
   Ada yang Sediakan Banyak Uang
   Belum begitu tegas apakah ayah dari empat anak ini akan terus berniat
   menempati pendapa Gubernur Aceh. Dalam perbincangan pertamanya dengan
   Kontras, dia berujar diplomatis, "Kalau atas kehendak Allah, saya tak
   berani menolak," jawabnya 26 Juni lalu, ketika ditanya apakah Ramli
   berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh. Apalagi, sebagai
   karetaker tak ada undang-undang yang menghalanginya untuk maju sebagai
   bakal calon gubernur.
   Cuma, di lain kesempatan, Jumat, 11 Agustus, juga menanggapi Kontras,
   Ramli mengaku tak pernah berpikir untuk menjadi gubernur definitif.
   "Sebenarnya, kalau saya sekarang memikirkan (jabatan) gubernur, justru
   saya akan berbaik-baik dengan orang-orang yang punya kewenangan untuk
   memilih gubernur," kata Penjabat Gubernur Aceh yang dilantik Mendagri
   Surjadi Soedirdja 21 Juni lalu itu.
   Anehnya lagi, dalam wawancara yang sama di pendapa gubernur itu, ia
   berucap, "Bagi saya sekarang, terpanggil untuk maju, karena saya
   melihat begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat Aceh. Dan, itu
   hanya bisa dilakukan oleh orang yang memahami masalah masyarakat,
   orang yang punya tekad untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau
   tidak begitu, tak usahlah menjadi gubernur," timpalnya.
   Menyangkut sikap dan komentarnya terhadap money politic, Kontras tak
   berhasil mendapatkan momentarnya yang terbaru. Tapi, pada 11 Agustus
   lalu pernah ia katakan, "Saya juga heran mengapa orang- orang hanya
   memikirkan untuk menjadi gubernur. Kok semua orang sepertinya mau jadi
   gubernur. Bahkan, saya dengar ada yang menyediakan uang banyak-banyak.
   Saya heran, kalau sekarang ada orang yang mau beli jabatan gubernur.
   Sebab, kalau dia tahu pekerjaan gubernur begitu berat, sebenarnya tak
   bakal ada orang yang mau menjadi gubernur." ram
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Ir H Iskandar Hoesin
   Mantan Sekretaris Meneg HAM
   Main Uang Itu Tetap tak Baik
   Ketika dihubungi Kontras lewat handphone-nya, Jumat lalu, mantan Ketua
   Umum Persiraja (91) ini memastikan diri untuk maju dalam bursa
   pemilihan Gubernur Aceh mendatang. "Insya Allah, saya akan maju,"
   ucapnya tegas.
   Senada dengan kandidat lain, mantan Kakanwil Deptrans Aceh ini, juga
   berharap pemilihan gubernur mendatang jauh dari permainan uang. "Yang
   jelas, itu tidak baik dari sudut apapun," ujar Pak Is, panggilan
   akrabnya, yang dalam suksesi lalu juga menjadi kandidat gubernur.
   Menurut lelaki kelahiran Tringgadeng, Pidie, ini sekarang bisa jadi
   telah ada kasak-kasuk menyangkut money politic di balik layar. Cuma,
   tidak terdeteksi. "Bisa saja ada, tapi saya tidak tahu," papar lelaki
   yang tak sampai lima bulan menjabat Sekretaris Menteri Negara Urusan
   HAM ini. hil/sk
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
   Drs H M Kaoy Syah MEd
   Sekjen PB Jam'iyyatul Washliyah
   Saya tak Punya Fulus
   Ditemui Kontras di sebuah hotel di Banda Aceh, Rabu lalu, Pak Kaoy
   --begitu sapaan akrabnya-- mengaku telah menyiapkan diri dengan baik
   untuk menduduki jabatan orang nomor satu di Aceh. "Kalau di partai
   sudah oke, insya Allah saya akan maju," ujar mantan anggota DPR RI
   (1997-1999) ini, didampingi tim suksesnya. Namun, ketika ditanya
   apakah dirinya telah siap pula dengan fulus, Sekretaris Jenderal PB
   Jam'iyyatul Washliyah ini mengaku tak punya uang. "Saya ini kan kaum
   duafa," ucapnya setengah berguyon.
   Selain mengaku "tak punya uang", Kaoy pun berlogika bahwa membeli
   suara anggota dewan untuk meraih posisi gubernur, sangat tak
   menguntungkan secara ekonomis. "Kalau tiap anggota dewan perlu Rp 100
   juta, maka saya perlu sekitar Rp 6 milyar untuk mendapat suara. Lebih
   baik uang segitu saya simpan di bank, maka saya akan dapat bunga 60
   juta rupiah per bulan. Kalau jadi gubernur kan ndak ada gaji segitu?
   Kecuali memeras orang!" ucap suami Rohamah ini kepada Kontras. hil/sk
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Drs H A Malik Raden MM
   Kakanwil Depdiknas Aceh
   Saya takkan Terlibat Main Uang
   Kakanwil Depdiknas Aceh ini dengan terang-benderang menyatakan
   kesediaannya menjadi Gubernur Aceh periode mendatang. "Saya akan maju,
   karena banyak teman-teman yang mendukung saya," papar lelaki kelahiran
   Sibreh, Aceh Besar, ini ketika ditanyai Kontras, Sabtu lalu.
   Namun demikian, Pak Malik --begitu ia biasa disapa-- tidak akan
   mengedepankan cara-cara kotor seperti permainan uang dalam suksesi.
   "Saya tak akan melibatkan diri dengan cara demikian," ucap mantan
   Ketua PGRI Aceh (1995) ini.
   Menyangkut pendapat sementara kalangan bahwa pemilihan gubernur lewat
   DPRD pasti melibatkan uang, Malik menunjukkan ketidaksetujuannya.
   "Mereka kan dipilih lewat sebuah Pemilu yang demokratis. Saya yakin
   teman-teman di DPRD punya nurani," ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah
   Muhammadiyah Aceh ini. hil
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
   Dr Ahmad Humam Hamid MA
   Ketua Harian FP-HAM
   Saya Mau Puasa Dulu Ah
   
   Tokoh muda yang beberapa waktu lalu ikut disebut-sebut sebagai salah
   satu kandidat Gubernur Aceh ini menolak menjawab Kontras, Senin,
   ketika diminta komentarnya seputar masalah suksesi dan money politic.
   "Saya mau puasa dulu ah," ujarnya. Itu cara Humam untuk menyatakan tak
   mau berkomentar banyak. Dia lebih memilih diam.
   Namun, dari beberapa kali perbincangan dengan Kontras sebelumnya,
   keengganan dosen Fakultas Pertanian Unsyiah ini untuk maju ke bursa
   gubernur, tak lain karena pemilihannya harus melewati DPRD Aceh. Ada
   kesan, Humam alergi dipilih lewat dewan, karena imej bahwa dewan kerap
   mengkomersilkan suksesi gubernur, hingga kini belum pupus, meskipun
   itu "penyakit" Orde Baru.
   Tapi, "Kalau lewat pemilu raya (pemilihan langsung), akan saya
   pertimbangkan untuk maju," ujar mantan Ketua KNPI Aceh ini. Sayangnya,
   satu-satunya peluang pemilihan gubernur secara langsung itu hanya
   terjadi kalau UU Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) gol. Itu artinya, kans
   dan animo Humam untuk bertarung ke kursi gubernur, sepertinya, akan ia
   tangguhkan. sk
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Dr Ahmad Farhan Hamid
   Anggota DPR-RI Asal Aceh
   Saya akan Menolak
   Menurut Farhan Hamid, partai mestinya bikin skrining ketat terhadap
   kadernya yang dianggap patut dijagokan sebagai calon gubernur atau
   calon Wagub. Dalam screening itu, yang paling penting ditelaah adalah
   integritas pribadi dan melacak track record kader tersebut ke masa
   jauh sebelum dia dijagokan. Termasuk track record-nya dalam pembelaan
   kerakyatan, apakah benar ada dia lakukan selama ini.
   Dalam suksesi gubernur, anggota DPRD-lah yang paling menentukan
   dukungan suara untuk calon yang dinilainya pantas. "Saya yakin,
   sebagian besar anggota DPRD kita di Aceh masih punya nurani yang
   jernih. Cuma, bila tak ada kontrol yang kuat, mereka bisa tertulari
   dan tergoda money politic. Sebab, tingkat kesejahteraan anggota dewan
   kita belum maksimal," kata apoteker yang juga dosen Fakultas
   Kedokteran Unsyiah ini.
   Ke depan, menurut mantan anggota MPR asal Aceh ini, kesejahteraan
   anggota dewan harus ditingkatkan dengan cara-cara yang legal. Bukan
   dengan politik uang yang ilegal. Sejalan dengan itu, anggota dewan
   juga harus serius mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat.
   Sebab, kalau kesejahteraan rakyat sudah ditingkatkan, itu akan akan
   berimpak pada eksekutif dan legislatif.
   Dalam suksesi gubernur, Farhan mensinyalir akan banyak sekali godaan.
   Karenanya, kontrol yang ketat dari masyarakat, pers, mahasiswa, LSM,
   ulama, dan lain-lain harus diperketat. Sehingga, tertutup kemungkinan
   bagi calon gubernur dan anggota DPRD "main mata". Nah, tinggal lagi
   sekarang bagaimana memadukan kedua hal ini supaya suksesi yang jernih
   dan jujur bisa berlangsung di Aceh.
   "Kalau ternyata money politic jadi sebagian persyaratan dalam suksesi
   gubernur, saya akan menolak, kendatipun nama saya diusulkan oleh
   partai. Itu sungguh tidak sesuai dengan pola politik yang saya pikir
   dan lakoni," ujar Wakil Ketua DPW PAN Aceh ini. ika
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Ir Abdullah Puteh
   Mantan Ketua Umum KNPI
   Tokoh Aceh ini diperkirakan tetap berambisi masuk dalam bursa paket
   Gubernur Aceh mendatang. Periode lalu, suami Ida Purnomo ini gagal
   meraih kursi gubernur, yang akhirnya dimenangkan rival politiknya,
   Syamsuddin Mahmud, mantan Gubernur Aceh.
   Tentu, kali ini pun mantan anggota DPR RI ini tak mau surut. Sejumlah
   saingannya kini merasa khawatir, kalau saja Puteh tetap mencalonkan
   diri, mengingat dalam urusan "lobi-melobi DPRD" Puteh jagonya. Apalagi
   sebagian pendukung yang telah lama dibinanya pernah berujar, "Untuk
   menjadi gubernur, Puteh tak perlu uang. Yang dipilih adalah yang
   terbaik, dan Abdullah Puteh adalah figur terbaik," papar tim
   suksesnya.
   Setelah tak aktif lagi di perusahaan pengerah jasa TKI, Puteh terkesan
   sulit dihubungi. Kontras berkali-kali tak berhasil menghubunginya.
   Proses konfirmasinya dimulai dengan menghubungi telepon (021) 7271448,
   sebuah perusahan miliknya di Jakarta. Seorang sekretarisnya memberikan
   nomor telepon rumahnya, 8002574, tapi tak pernah tersambung. Begitu
   pula ketika dihubungi lewat HP- nya nomor 0818841884, deringan pertama
   langung diiringi dengan permintaan peninggalan pesan. Mungkin hanya
   Puteh di antara sekian calon gubernur yang sulit dihubungi. sk
   
   Masih Perluka Intel Suksesi?
   Suksesi pemilihan bupati/walikota atau gubernur pada era prareformasi,
   laksana "hari raya" bagi sebagian penguasa dan anggota DPRD serta para
   broker. Bukan rahasia lagi kalau kelayakan para kandidat diukur dari
   berapa banyak duit yang ia sediakan atau siapa sponsornya. Soal
   kemampuan, itu urusan belakangan.
   Adalah sesuatu yang sudah lazim ketika seorang kandidat
   "bersilaturahmi" kepada anggota DPRD akan bercerita tentang
   kedekatannya, bahkan mungkin mengungkapkan hubungan familinya, dengan
   tokoh-tokoh strategis di lingkungan elite penguasa. Bahkan, ada yang
   tak sungkan-sungkan menyebutkan jumlah duit yang dia sediakan.
   Para broker atau pengusaha yang menjadi sponsor seorang kandidat,
   bahkan ada yang merasa perlu membentuk unit intelijen segala, hanya
   untuk mendapat bocoran berapa "tarif" yang ditawarkan kandidat
   lawannya agar nama kandidat masuk paket usulan. Termasuk yang paling
   perlu diintip, berapa "tarif" setiap suara anggota dewan.
   Seseorang yang memenuhi syarat lulus tes sebagai intelejen kandidat,
   yang paling penting ia bisa menyaru seolah-olah menjadi pendukung
   setia. Bahkan boleh jadi sekalian masuk dalam tim sukses kandidat
   lawannya. Maka, wajar saja kalau petugas security pada sebuah kubu
   kandidat terkadang berkarakter militeristik.
   Kala itu, musim suksesi yang lazimnya berlangsung lima tahun sekali,
   mulai dari tingkat kabupaten/kotamadya, tingkat propinsi, hingga
   tingkat negara, praktik money politic dan dukungan jalur A (ABRI), B
   (birokrat), dan G (Golkar) telah diakui sebagai "kebenaran mutlak"
   yang tak dapat diganggu gugat oleh siapapun jua.
   Maka tak mengherankan kalau setahun menjelang masa suksesi, siapa saja
   yang bernafsu menjadi bupati/walikota, gubernur, atau presiden,
   jauh-jauh hari harus mempersiapkan modal uang yang memadai untuk
   menggarap dukungan dari para anggota dewan.
   Agar ada alasan anggota dewan memperjuangkan nama bakal calon
   tertentu, disarankan sang Balon perlu menggarap dukungan dari
   tokoh-tokoh formal yang menjadi panutan rakyat jelata. Kalau di Aceh,
   ya seperti ulama, pimpinan pesantren, tokoh adat, hingga
   organisasi-organisasi. Bila perlu, bikin upacara "bulat tekad" segala.
   Dukungan "surat tupee" semacam itu ternyata belum ada jaminan seorang
   Balon menjadi calon. Sang Balon ternyata harus mendapat "restu" dari
   penguasa agar namanya masuk nominasi dalam usulan dewan kepada
   pemerintah. Dan menjadi hak prerogatif pemerintah, khususnya Mendagri,
   menentukan siapa yang boleh menjadi calon.
   Agaknya, reformasi masih sebatas slogan. Banyak elite yang sudah
   berkalang KKN, justru lebih keras suaranya meneriakkan reformasi.
   "Ibarat maling teriak maling," kata seorang aktivis mahasiswa yang dua
   tahun silam getol memperjuangkan reformasi di Banda Aceh.
   Aktivis yang mengaku sangat kecewa melihat kondisi sekarang
   menambahkan, dengan modal uang yang melimpah plus kekuasaan masih di
   tangannya, para "reformis badut" itu ternyata masih mampu
   menenggelamkan suara-suara para reformis sejati.
   Selama lebih 30 tahun rezim Orde Baru mensosialisasikan praktik
   kehidupan berpolitik dan berbudaya yang berlandaskan KKN, telah
   membuat elite politik kita hingga sekarang menjadi keliru
   mendefinisikan kebenaran. Kebenaran, seakan-akan terletak pada uang
   dan kekuasaan.
   Kalau kita mau bicara jujur, katanya, proses suksesi Gubernur Aceh
   yang sedang bergulir sekarang ini boleh jadi bukanlah hajatan rakyat
   banyak. Sebagian rakyat Aceh, kini hanya berpikir bagaimana
   menyelamatkan diri jangan sampai menjadi korban konflik para penguasa.
   Isu suksesi Gubernur Aceh mungkin hanya kepentingan segelintir elite
   politik, kaum kerabat, serta kroni-kroni bisnis mereka. Mungkin pula
   kepentingan anggota DPRD untuk memanfaatkan kesempatan emas selagi
   mereka memegang mandat wakil rakyat, kendati mandat itu sendiri tak
   jelas keabsahannya.
   Lembaga DPRD Aceh, walaupun secara institusi yang berlaku sekarang
   dianggap sebagai "suara rakyat", akan tetapi realitasnya tidak mutlak
   demikian. Penafian terhadap lembaga terhormat ini sebagai lembaga
   penerus suara rakyat, setidaknya pernah beberapa kali dilampiaskan
   oleh sebagian rakyat sendiri dengan aksi-aksi demonstrasi yang intinya
   menuntut lembaga itu dibubarkan.
   Era reformasi boleh saja telah dipancangkan. Akan tetapi, praktik-
   praktik semacam yang sudah dianggap lazim pada zaman Orde Baru itu,
   tidak berani kita katakan telah berakhir. Kericuhan pascasuksesi
   Bupati Aceh Timur, beberapa bulan lalu, menjadi salah satu realitas
   yang membuat kita merasa naif mengatakan praktik money politic telah
   terhapus.
   Begitu pula yang tersirat dari kemelut di DPRD Kabupaten Pidie dan
   DPRD Aceh, beberapa waktu lalu. Bukti-bukti otentik untuk memastikan
   sedang berlangsungnya praktik money politic memang belum ada. Akan
   tetapi, mencermati gejala yang sudah mencuat ke permukaan, tidak
   berani pula kalau mengatakan tak ada politik uang.
   Yang paling penting sekarang, sanggupkah kita memberantas korupsi,
   kolusi, dan nepotisme (KKN) di daerah ini? Setelah mencermati gaya
   suksesi pemilihan calon Gubernur Aceh yang sedang bergulir ada yang
   pesimis akan berlangsung bersih dan demokratis, tanpa money politic
   dan tekanan-tekanan.
   Zulham, pengurus KIPD (Komite Inpenden Pengembangan Demokrasi) di
   Banda Aceh mengaku sangat pesimis. Selagi calon gubernur dipilih oleh
   anggota DPRD, menurut dia, sangat besar peluang terjadi politik uang.
   Seorang gubernur yang terpilih dengan cara demikian, akan teramat
   sulit membangun pemerintahan yang bersih, tanpa KKN.
   Politik uang dalam suksesi berpeluang besar terhapus, menurut Zulham,
   kalau pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. "Kalaupun
   para kandidat melakukan politik uang, biarkan saja. Kan tidak menjadi
   masalah kalau sesekali rakyat kecil yang menikmatinya," katanya.
   muharram m nur
   
   Bila Jeda Dipadai
   Rakyat boleh saja berharap jeda kemanusiaan diperpanjang. Namun, kalau
   salah satu pihak saja --dari dua pihak yang belakangan bertikai--
   menampiknya, pupuslah harapan mayoritas rakyat Aceh yang sesungguhnya
   sangat mendamba kedamaian. Lebih menyeramkan lagi, bila jeda disetop,
   lalu status "darurat" diterapkan.
   
   Jeda kemanusiaan yang telah berlangsung hampir penuh tiga bulan ini,
   bagaimanapun telah sangat banyak menurunkan aksi kekerasan dalam
   masyarakat Aceh. Angka kematian akibat konflik yang sebelumnya
   rata-rata mencapai 60 orang per bulan, selama jeda turun sangat
   drastis, rata-rata menjadi 20 orang.
   Kota-kota yang pada masa pra-jeda, sangat mencekam kehidupannya,
   belakangan mulai bergairah kembali. Bahkan, angkutan umum pun sudah
   kembali berani beroperasi pada malam hari. Begitupun, kita tidak
   menafikan, aksi kekerasan masih berlangsung. Baik yang dipicu oleh
   kedua pihak yang resmi bertikai (TNI/Polri-GAM), boleh jadi juga yang
   dilakukan pihak lain dengan motif pribadi atau frustrasi.
   Seandainya jeda tak diperpanjang, semua kondisi yang mulai membaik itu
   akan kembali buyar. Aceh akan kembali menjadi daerah yang amat
   mencekam. "Bagi rakyat Aceh, kalau jeda tak diperpanjang berarti bunuh
   diri. Jalan dialog yang sudah dirintis untuk menyelesaikan konflik
   Aceh secara damai, akan kembali buyar," kata Hasballah M Saad ketika
   ia masih menjabat Menteri Negera HAM, beberapa waktu lalu.
   Pernyataan senada pernah pula diungkapkan Dr Ahmad Humam Hamid,
   sosiolog Aceh. Ketika rakyat di kampung-kampung tidak bisa mencari
   nafkah secara leluasa, ancaman kelaparan akan segera berlangsung.
   "Kalau begitu keadaannya, mungkin rakyat Aceh akan mati kelaparan,"
   kata dosen Fakultas Pertanian Unsyiah ini, yang Ketua Harian Forum
   Peduli HAM di Aceh.
   Terhadap pihak GAM sendiri, setidaknya bagi mereka berjuang lewat
   jalur diplomasi, tidak kurang pula ancamannya. Belakangan berkembang
   rumor yang menyebutkan, kalau ternyata jeda tidak diperpanjang hingga
   jatuh tempo 2 September 2000, maka tokoh-tokoh GAM dalam Komite
   Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) dan Komite Bersama Aksi Kemanusiaan
   (KBAK) yang selama ini bermarkas di Hotel Kuala Tripa, Banda Aceh,
   bisa saja ditangkap dan diborgol oleh aparat keamanan RI. Kalau
   melarikan diri, bisa saja ditembak, karena dianggap mencoba melarikan
   diri.
   Bagaimana ancaman seperti dalam rumor itu terjadi? "Kalau jeda tidak
   diperpanjang, mungkin kami tidak sekadar ditangkap. Mungkin saja lebih
   parah. Tetapi, kami tidak membuat pertimbangan sampai di situ, karena
   fokus kita memikirkan soal jeda. Soal trik GAM bila jeda tidak
   diperpanjang, itu urusan orang di lapangan. Yang jelas kami punya trik
   tersendiri. Masa' tidak punya sih," kata Teungku Nashiruddin bin
   Ahmad, jurubicara Delegasi GAM pada KBMK menjawab Kontras, Selasa
   kemarin.
   Begitupun, rada-radanya jeda kemanusiaan akan diperpanjang. Pihak
   Pemerintah RI dan petinggi GAM sudah sepakat untuk melanjutkan jeda
   kemanusiaan tahap ke-2 untuk masa tiga bulan ke depan, mulai 2
   September 2000, kata Nur Hassan Wirajuda kepada pers di Jakarta,
   Selasa kemarin seraya menyesalkan masih terjadi aksi kekerasan
   walaupun secara kuantitas memang menurun.
   Indikasi-indikasi yang sama juga tersirat dari pembicaraan dengan
   delegasi GAM pada KBMK di Banda Aceh. Bahkan, para komandan GAM di
   lapangan, seperti diungkapkan Wakil Panglima GAM Wilayah Pase, Abu
   Sofyan Daud, kemarin, "Kami berharap jeda diperpanjang, karena itu
   memang permintaan rakyat," katanya kepada Kontras.
   Sementara jurubicara RI dalam KBMK, Ridhwan Karim yang ditemui secara
   terpisah, tidak berani berspekulasi apakah jeda bakal diperpanjang
   atau tidak. "Biarpun ada penurunan, namun bahwa selama tiga bulan jeda
   ini masih banyak terjadi pelanggaran. Hal ini sudah dievaluasi di
   Swiss," katanya.
   Apakah jeda diperpanjang, menurut Ridhwan Karim, amat bergantung pada
   keinginan masyarakat dan politik pemerintah. "KBMK ini kan cuma nurut
   saja. Namun, kami akan berusaha, sehingga tahap II jeda nanti, semua
   aturan bisa langsung diaplikasikan ke lapangan," katanya.
   Amni bin Ahmad Marzuki, salah seorang anggota KBMK dari pihak GAM
   mengatakan pihaknya tetap komit dengan jeda kemanusiaan. "Jeda ini
   sebenarnya untuk orang Aceh karena penyelesaian di sini kita akan
   melakukan suatu dialog yang sudah disetujui oleh pihak RI. Bila jeda
   diperpanjang, kami mengusulkan tim internasional untuk datang ke sini
   untuk jadi tim monitoring dan melihat apa yang sebenarnya terjadi dan
   siapa yang melakukan pelanggaran di Aceh," katanya.
   Sementara Nasrullah Dahlawy, salah seorang anggota tim monitoring
   dalam mekanisme jeda kemanusiaan itu mengatakan, jeda kemanusian harus
   dilanjutkan karena masyarakat Aceh sangat mengharapkannya. "Seandainya
   tidak diperpanjang, berarti Pemerintah RI tidak punya keinginan untuk
   menyelesaikan masalah Aceh secara damai," katanya.
   Adalah sangat wajar kalau rakyat amat mengkhawatirkan kata-kata
   "darurat". Apakah itu darurat sipil, apalagi darurat militer. Soalnya,
   dalam masa yang tak disebut darurat saja, kondisinya sudah serba tak
   menentu. Banyak rakyat yang merasa tidak mendapat perlindungan hukum
   secara adil dari penguasa. Penilaian tentang keadilan dan penegakan
   hukum pun makin subyektif.
   Karena ada perbedaan penilaian itu pula, wajarlah kalau ada pihak yang
   berpandangan perlu darurat agar hukum dapat ditegakkan. Di pihak lain
   menilai macetnya penegakan hukum selama ini, khususnya di Aceh
   --seperti juga di daerah lain yang sedang marak aksi main hakim
   sendiri-- justru lebih disebabkan oleh hancurnya kredibilitas aparat
   penegak hukum itu sendiri karena arogansinya.
   "Kalau dikatakan keadaan darurat diperlukan demi penegakan hukum, kita
   harus terlebih dulu mempersoalkan pemahaman mereka soal penegakan
   hukum. Mungkin mereka mengira sanksi hukum hanya berlaku atas rakyat,"
   kata Saifuddin Bantasyam MA, direktur eksekutif Forum Peduli Hak Asasi
   Manusia (FP-HAM) menanggapi pertanyaan pada sebuah lokakarya di
   D'Rodya Cafe, Banda Aceh, pekan lalu.
   Dalam kondisi hukum tak berjalan secara normal, yang paling menderita
   adalah rakyat. Dan, begitulah realitas yang sedang berlangsung di
   Aceh. Pembunuhan-pembunuhan dengan berbagai cara semakin kabur
   motifnya. Pembunuhan dan penculikan-penculikan antara yang bermotif
   politik RI-GAM dengan yang bermotif pribadi atau perampokan semakin
   tak jelas. Pasalnya, rakyat tak melihat adanya proses hukum untuk
   mengungkapkannya secara transparan.
   Katakanlah, misalnya, aparat penegak hukum mengaku tetap serius
   mengungkapkannya, namun sering gagal dengan bermacam alasan, lalu akan
   seketikakah rakyat mempercayainya? Agaknya, sulit sekali aparat
   penegak hukum mendapat kembali kepercayaan rakyat kalau penegakan
   hukum tidak terlebih dulu dimulai dari pelanggaran- pelanggaran HAM
   yang dilakukan aparatur negara itu sendiri (lihat boks).
   Kalau salah satu pihak bertikai di Aceh --mungkin karena tak ada
   pilihan lain-- ngotot menyudahi jeda kemanusiaan, maka semakin besar
   lengkap pula ketidakpercayaan rakyat yang sesungguhnya menginginkan
   kedamaian. Apalagi kalau pengganti masa jeda diberlakukan keadaan
   darurat. Maka, semakin lengkaplah ketidakpercayaan rakyat kepada
   penguasa. * ram/na
   
   Agar Jeda Lebih Berbobot
   Lokakarya yang diprakarsai FP-HAM, Senin pekan lalu, melahirkan
   beberapa rekomendasi untuk memboboti dan mengkritisi jeda kemanusiaan.
   Forum yang dihadiri 50 peserta dari berbagai kelompok strategis
   masyarakat Aceh itu sepakat meminta jeda diperpanjang, dengan alasan:
   1) Dapat tetap mengikat kedua belah pihak untuk mengurangi ketegangan
   dan kekerasan, yang merupakan salah satu tujuan yang disebutkan dalam
   nota kesepakatan yang ditandatangani 12 Mei lalu.
   2) Memberi peluang kepada penyaluran bantuan kemanusian yang dalam
   bulan Juli dan awal Agustus hampir mendekati penilian final terhadap
   kelompok penerima, prioritas daerah, dan jumlah bantuan yang
   disalurkan. Melihat besarnya jumlah bantuan yang direncanakan
   disalurkan, maka penyaluran itu memerlukan waktu berbulan- bulan.
   3) Memberi ruang yang lebih besar kepada kelompok-kelompok masyarakat
   untuk memberi penilaian tentang berbagai hal mengenai pelaksanaan
   jeda. Selama ini masyarakat terkesan menerima berbagai hal tentang
   jeda kemanusiaan.
   4) Memberi peluang lebih banyak kepada Forum Bersama dan kepada
   KBMK/KBAK dan Tim Monitoring untuk memperbaiki berbagai mekanisme yang
   tak mendukung pelaksanaan Jeda secara maksimal.
   5) Pada masa perpanjangan, kedua pihak diharapkan dapat meninjau ulang
   semangat Joint Understanding itu ke dalam konteks Joint Agreement yang
   memiliki sanksi hukum dan politis. Untuk kemudian membicarakan lebih
   lanjut bentuk-bentuk penyelesaian politis dari konflik Aceh secara
   komprehensif dan demokratis.
   6) Optimisme masyarakat telah terbangun cukup kuat terhadap Jeda
   Kemanusiaan, sekalipun di masa perpanjangan nanti perlu adanya
   komitmen implementasi secara lebih berdayaguna, sehingga tujuan Jeda
   Kemanusiaan tercapai secara maksimal.
   B. Perlu segera dibentuk Emergency Unit yang berada langsung di bawah
   Pemda maupun di bawah KBAK, yang bertugas memberi bantuan yang cepat
   dan segara kepada korban/keluarga korban kekerasan yang sedang dalam
   perawatan. Selama ini, atau saat bantuan kemanusiaan belum efektif
   penyalurannya, masyarakat korban tidak tahu harus mengadu ke mana.
   C. Perlu penambahan tim monitoring di daerah-daerah konflik, dengan
   memberi peluang juga kepada masyarakat tentang siapa sebaiknya yang
   ditunjuk untuk anggota tim monitoring.
   D. Harus dilakukan redefinisi yang lebih konkret terhadap makna
   tugas-tugas polisional, sebab selama ini pelaksanaan tugas tersebut
   telah menyebabkan terjadinya pengungsian.
   E. Perlu proses hukum yang konkret terhadap kekerasan-kekerasan dan
   pelanggaran HAM yang dilakukan aparat.
   F. Pengungsian terjadi disebabkan antara lain point III (3) Aturan-
   aturan Dasar Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) tidak dipatuhi.
   Karena itu, KBMK harus mengupayakan agar ketentuan- ketentuan yang
   telah disepakati itu wajib dipatuhi. Jika terjadi pengungsian, maka
   penanganan pengungsi hendaknya hanya dilakukan oleh satu atau dua
   badan NGO saja yang melakukan penyaluran bantuan. NGO lain yang ingin
   memberikan bantuan hendaklah dengan sukarela menyalurkan bantuan
   mereka lewat dua badan tadi. Dalam hal penjagaan para pengungsi
   diserahkan kepada satu badan bersama setempat yang
   mengkoordinasikannya dan para pihak yang bertikai tidak terlibat dalam
   kegiatan itu.
   G. Diperlukan suatu lembaga khusus sebagai lembaga kembar dari HDC
   untuk menjamin terlaksananya sanksi yang diberikan kepada pelanggar
   aturan-aturan Jeda Kemanusiaan ini. Untuk itu Komite Modalitas
   Keamanan (KBMK) dan Joint Forum (Forum Bersama) mesti mendiskusikan
   secara mendalam persoalan tersebut.
   H. Perlu adanya tim kerja penelitian independen yang diharapkan dapat
   memasok temuan-temuan, analisis atau input-input ilmiah yang jujur dan
   bertanggung jawab, demi upaya memperbaiki setiap tahapan prosesi
   mencari penyelesaian masalah secara manusiawi, yang mampu meredusir
   sedemikian rupa angka-angka kerugian human and social cost-nya. _ram
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   Untung, Mereka Tak Punya Anak Kecil Lagi
   
   "Untung sekali kita tak punya anak kecil lagi, ya?" Tiba-tiba Jen- jen
   jok berucapkan demikian kepada istrinya, Syaribanun. Sang wanita itu
   menarik nafas panjang. Dia tidur melentang di ruang tengah. Matanya
   membangunkan pandangan tegak ke atas, seolah ada sesuatu yang sedang
   ditatapnya di kanvas loteng rumah. Jen- jen jok yang duduk beberapa
   depa jaraknya kembali mengulang kata-kata tadi: "Memang kita bersyukur
   karena anak kita sudah besar- besar."
   
   Kali ini Syaribanun memberi reaksi. Dia bangun pelan-pelan, lalu
   mengarahkan matanya memandang suaminya. Sebuah pandangan yang sejuk,
   tapi menyimpan keraguan. Dia belum bisa mengerti apa maksud suaminya
   berkata demikian. Padahal dia tahu, karena anaknya telah
   besar-besarlah, maka keluarga tersebut merasa kehilangan. Ada sesuatu
   yang kurang dalam rumah tangga itu. Sebab, setelah kedua anak mereka,
   Nyak Banta dan Rabumah, menginjak usia, keduanya telah tidak ada lagi
   di rumah. Kedua sibiran tulang itu pergi "mondok" di tempat ayahcutnya
   untuk menyambung sekolah. Tapi, kenapa Jen- jen jok merasa bahwa
   jauhnya orangtua dengan anak-anak adalah suatu kebahagiaan? Padahal
   suami istri itu selama ini sering menyebut- nyebut rasa rindu karena
   berjauhan.
   
   Lama juga berlangsung jeda. Lama juga Jen- jen jok dan Syaribanun
   diam. Syaribanun tak menanyakan apa maksud kata-kata sang suami,
   meskipun mata wanita itu seolah ingin mencari jawabnya. Dia sekadar
   menebak-nebak. Ah, tak baik menebak-nebak perasaan orang. Kadang-
   kadang karena menebak-nebak --dan ternyata salah-- seperti itu
   seseorang bisa berburuk sangka terhadap orang lain, konon pula seorang
   istri terhadap suami, atau sebaliknya seorang suami terhadap istrinya.
   Di sinilah sering terjadi gesekan-gesekan kecil di dalam hati orang
   yang sebenarnya punya hubungan khusus, walaupun kemudian bisa
   diselesaikan. Di sinilah letaknya pepatah: Aweuek ngon beulangong, pat
   nyang hana meuantok.
   
   Malam itu, entah mengapa, topik pembicaraan mengenai "rasa bahagia
   karena tak lagi punya anak kecil" tidak berlanjut. Ini bukan lantaran
   putusnya komunikasi antara kedua belah pihak, bukan! Kumunikasi tetap
   jalan. Sebab bagi asuami istri, jika sesuatu masalah belum tuntas
   sebelum berangkat tidur, itu adalah awal dari sebuah petaka. "Jangan
   bawa persoalan di luar kamar ke tempat tidur!" Atau: "Bagi suami istri
   jangan tidur dulu sebelum komunikasi yang beku berhasil dicairkan."
   Itulah nasihat para psikolog penasihat perkawinan.
   
   Memang ketika keduanya berangkat tidur, tak ada yang sedang beku. Jen-
   jen jok dan Syaribanun tetap berbicara, kecuali yang tadi itu: soal
   "rasa bahagia karena tak lagi punya anak kecil". Mereka membuka topik
   lain, misalnya tentang rencana esoknya akan bersilaturahmi ke rumah
   Bapak Kepala, sambil "melihat" anak Bapak Kepala yang baru melahirkan
   putra pertamanya. Mereka juga membicarakan perihal tujuh butir telur
   ayam yang tak bisa lagi menetas karena telah terjadi gempa bumi.
   "Kalau gempa sering terjadi, maka diperkirakan ayam akan berkurang,
   keturunan mereka akan terancam," kata Syaribanun. "Ya, benar! Kalau
   dalam bahasa sekarang, istilahnya populasi ayam akan berkurang," sahut
   Jen- jen jok.
   
   Memang dalam kepercayaan tradisional, telur ayam yang telah digoyang
   gempa tidak bisa lagi menetas. Makanya tak lama setelah terjadi gempa
   jumlah orang yang menjual telur ke pasar menjadi banyak. Dulu, setiap
   habis gempa --setelah hilang rasa takut dan panik-- wanita-wanita di
   kampung langsung mendatangi eumpung manok --sejenis sarang yang diayam
   dari daun lontar atau daun kelapa untuk tempat penetasan telur-- lalu
   mengambil telurnya, kalau bukan untuk dijual, ya untuk dimakan.
   Pokoknya, jangan membiarkan induk ayam mengeram sia-sia.
   
   Perihal kepercayaan ini, tak ada yang bisa membuktikannya. Syaribanun
   pun demikian. Sebab, seperti pembicraan mereka malam itu, jika benar
   setiap kali gempa akan mempengaruhi menetas atau tidaknya telur ayam,
   maka semakin sering gempa ada kemungkinan populasi ayam menurun
   drastis. "Kalau itu benar, maka kita perlu tahu bagaimana dengan
   populusi ayam-ayam di Jepang. Sebab, di negeri Dai Nippon itu setiap
   hari terjadi gempa," ulas Jen- jen jok. Kalau ayam-ayam Jepang tidak
   terganggu populasinya meskipun sering gemnpa, maka dua kemungkinan.
   "Pertama, karena orang Jepang tak percaya akan tahyul, maka apa yang
   terjadi di sini, tidak terjadi di negeri mereka. Kedua, karena memang
   di Jepang setiap hari terjadi gempa, induk-induk ayam Jepang taku cara
   mengeram telur yang telah digoyang gempa sehingga bisa menetas
   sebagaimana mestinya," tambah Jen- jen jok. Syaribanun ketawa
   mendengar humor suaminya.
   
   Besoknya, ketika bersilaturahmi ke rumah Bapak Kepala, seorang sahabat
   mereka yang telah duluan datang menceritakan keluhannya. Katanya dia
   agak cemas jika rencana perubahan seragam sekolah jadi dilaksanakan.
   Bukan dia tidak mendukung seragam sekolah baru, bukan! Cuma dia
   mengharapkan agar jika pun jadi diubah, janganlah kebijaksanaan
   tersebut diberlakukan sekarang secara mendadak. "Mana sanggup kita
   membeli pakaian baru sekarang. Jangankan pakaiaan baru, harga
   buku-buku yang dibagikan di sekolah saja, belum terbayar," keluhnya.
   
   Syaribanun dan istrinya mulai tertarik denbgan topik ini. "Apakah buku
   yang dibagikan di sekolah harus bayar, apa juga namanya dibagi-bagai,
   apa bukan gratis seperti masa kita sekolah dulu?" Sang teman terdiam
   sejelak. "Namanya memang dibagi-bagi. Tapi ibu atau bapak guru tetap
   memesankan agar uangnya sepat dibawa. Ada yang namanya lembaran kerja
   siswa, ada juga yang sekadar buku bacaan, semuanya harus kita bayar,"
   kata wanita itu yang anaknya baru masuk SMP. Dia pun kemudian
   menjelaskan, buku-buku itu memang bukan dari pemerintah, tapi buku
   yang dibeli dari toko buku atau penerbit tertentu. Dulu memang lain,
   semua buku teks gratis untuk murid-murid. Di halaman pertama buku
   tersebut ada stempel dengan tulisan: Milik Departemen PP&K. Tidak
   Diperdagangkan. PP&K adalah Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
   "Memang lain dulu lain sekarang. Dulu namanya PD&K, lalu PDK, lalu P
   dan K, sekarang Depdiknas," kata jen- jen jok.
   
   Dari pembicaraan soal buku yang dibagi-bagi di sekolah sampai perihal
   seragam baru itulah kemudian Syaribanun sadar akan kekeliruannya tadi
   malam. Dia baru tahu apa arti kalimat: "Untung sekali kita tak punya
   anak kecil lagi" yang dilontarkan suaminya. "Sudah, ayo kita pulang.
   Kita segera mengambil telur-telur yang gagal menetas. Bukankah tadi
   malam ada gempa," kata Jen- jen jok. Setelah mereka pamit pada Bapak
   Kepala, Jen- jen jok sempat membisikkan ke telinga istrinya: "Karean
   kita tak perlu beli seragama sekolah nak-anak, telur itu jangan
   dijual. Cuma untuk fooding kita, lah..."
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
                                  Selisik
                                      
   
   Menguak Tabir Dokumen Kandang
   Dokumen-dokumen milik Kopassus yang berkualifikasi "rahasia" justru
   didapat polisi dari pihak AGAM lewat penggrebekan. Apa benar ada link
   khusus antara oknum-oknum di kedua korps pasukan elite ini? Kalaupun
   ada, untuk apa?
   
   Tanggal 17 Agustus memang keramat! Bukan saja keramat bagi bangsa
   Indonesia secara keseluruhan, tapi juga istimewa bagi pihak keamanan
   di Aceh Utara. Pada tanggal tersebutlah, polisi bersama TNI di sana
   berhasil menemukan, kemudian menyita, 462 amunisi GLM, satu senjata
   api roket jenis trigger buatan AS. Roket trigger tersebut memiliki
   jangkauan tembak sejauh satu kilometer.
   Benda-benda tak berizin itu, bersama empat kardus bendera GAM,
   didapatkan di atas loteng Masjid Jamiek Meunasah Manyang Kandang,
   Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara. Persis ketika aparat keamanan
   gabungan (TNI/Polri), melakukan patroli rutin dalam rangka pengamanan
   HUT ke-55 Proklamasi RI.
   Dalam kesempatan itu juga berhasil disita satu laptop, delapan disket,
   tujuh tinta komputer, satu printer, satu mesin fotokopi merek Omad
   2000, dan satu batu baterai. Didapat pula delapam stel baju PDL
   loreng, lima ransel serbu, enam bal kain loreng, 66 pasang sepatu PDL
   produk Malaysia, serta satu kaset video Panasonic.
   Dan yang lebih mengagetkan, ditemukan tiga kardus berisi sekitar 40-an
   dokumen GAM. Setelah dicek dengan akurat, ternyata sebagian dokumen
   itu justru merupakan dokumen rahasia milik pasukan elite TNI-AD semasa
   diberlakukan Operasi Jaring Merah di Aceh sejak 1990- 1998.
   Sumber Kontras yang sempat menyaksikan penurunan dokumen-dokumen dari
   loteng masjid itu menyebutkan, dokumen itu umumnya bersampul merah. Di
   cover depannya dan halaman pertamanya tertulis "rahasia". Juga
   diterakan satuan tugas dan tahun edisinya. Misalnya, dokumen milik
   Satuan Tugas Rencong 2 - Satuan Taktis B yang bertahun 1996. Dokumen
   ini memuat tentang tertangkapnya GPK-AM di Wilayah Sattis B/Bireuen
   pada Agustus sampai Oktober 1996.
   Masih menurut sumber tersebut, di antara dokumen yang didapat itu
   terdapat pula laporan penugasan Tim Pase 4 dalam Operasi Penumpasan
   GPK Aceh dalam kurun waktu November 1994-November 1995.
   Dokumen yang terbaru adalah yang memuat tentang susunan bertempur
   musuh sampai Juni 1998. Lengkap dengan cap stempel dan tanda tangan
   sejumlah komandan tim. Dokumen ini dianggap terbaru, karena dua bulan
   setelah laporan rahasia itu dibikin, DOM pun dicabut Jenderal Wiranto
   pada 7 Agustus 1998.
   Sebagai dokumen rahasia, tentulah mengundang tanda tanya besar mengapa
   benda-benda top secret itu beralih ke tangan GAM yang dalam konstelasi
   politik negara diposisikan sebagai "musuh".
   Ada beberapa kemungkinan mengapa dokumen rahasia itu beralih tangan.
   Pertama, karena ada orang GAM yang ditahan di Pos-pos Sattis tertentu
   berhasil menyelundupkan atau melarikan dokumen itu ke luar. Sehingga,
   GAM memperolehnya. Tapi, mengingat banyak dan amat bervariasinya
   kualifikasi dan tahun pembuatan dokumen itu, kemungkinan skenario
   "pencurian" dokumen ini amat kecil peluangnya.
   Maka, kemungkinan kedua, adalah memang ada oknum Kopassus yang
   memberikan di bawah tangan dokumen-dokumen itu kepada GAM untuk
   maksud-maksud tertentu.
   Atau justru, kemungkinan ketiga, seperti disinyalir banyak pihak
   selama ini, termasuk oleh Husaini Hasan (tokoh awal GAM yang kemudian
   pisah dari Hasan Tiro), bahwa di wilayah tertentu ada GAM yang
   disusupi aparat keamanan RI. Tapi sebaliknya, pihak GAM, seperti
   ditegaskan Abu Sofyan Daud, orang GAM-lah yang justru berhasil
   menjalin link dengan oknum-oknum Kopassus yang setelah "disadarkan"
   akhirnya kasihan dan bersimpati pada perjuangan Aceh. Lalu, mereka
   secara reguler memasok dokumen kepada GAM. Dengan dokumen itu, GAM
   punya pemetaan personil; siapa-siapa yang terlibat selama ini
   membantai rakyat Aceh untuk dibuat perhitungan! Dan, dokumen itu kelak
   bisa pula dijadikan sebagai dasar untuk menyeret para penjahat
   kemanusiaan di Aceh ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).
   Yang sulit dimengerti adalah bagian keterangan Wakil Panglima Wilayah
   Pase itu bahwa selain ia mengku punya link (hubungan) khusus dengan
   sejumlah anggota Kopassus, "Mereka bahkan ikut mendukung kekuatan
   persenjataan GAM."
   Kalau ini benar, maka mustahil oknum Kopassus tersebut menggratiskan
   dokumen-dokumen rahasia dan senjata itu kepada GAM, bila tak punya
   maksud-maksud terselubung. Salah satu dugaan yang masih bisa
   diperdebatkan, adalah apa tak mungkin Kopassus ingin come back ke
   Aceh, setelah DOM dicabut? Dan entry point untuk masuk itu adalah
   menunggu ketika situasi di Aceh sudah semakin chaos gara-gara GAM
   terus-menerus melakukan "perhitungan" kepada orang- orang yang selama
   ini "berjasa" dalam "neraka DOM", termasuk para cuak yang belakangan
   ini memang ramai dibantai? Semuanya memang serba tak pasti.
   Sebaliknya, adanya link khusus yang diakui Abu Sofyan Daud itu, justru
   memperkuat dugaan yang selama ini sayup-sayup terdengar bahwa GAM
   "piaraan" Kopassus itu memang ada. Tapi, dugaan itu cepat-cepat
   ditampik Abu Sofyan. "Tak ada itu GAM piaraan Kopassus," ujarnya
   seraya mempertegas bahwa dia tidak termasuk dalam kategori yang
   demikian.
   Manuver tak benar
   Semua pernyataan Abu Sofyan Daud itu ditampik Kadispen Angkatan Darat
   Brigjen TNI FX Bactiar. "Itu manuver yang tak benar," ujarnya di
   Jakarta, Senin pekan lalu.
   Apa yang diungkapkan tokoh GAM itu, kata Kadispen, tidak terlepas dari
   upaya kelompok-kelompok Aceh yang ingin melepaskan diri dari Negara
   Kesatuan RI, yaitu dengan cara melakukan penyebaran isu-isu maupun
   manuver-manuver yang tidak benar.
   Khusus mengenai pernyataan Abu Sofyan yang menyebutkan ada 15 anggota
   Kopassus yang menjadi bagaian dari kekuatan GAM, itu dinilainya, hanya
   merupakan bagian dari penyebaran isu-isu yang tidak benar itu. "Ini
   adalah upaya-upaya pihak mereka dalam rangka mengantisipasi tekad
   pemerintah untuk tetap menjaga utuhnya Negara Kesatuan RI," timpalnya.
   Begitupun, kata Bachtiar, baik TNI maupun kepolisan RI masih terus
   melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber dokumen tersebut. Melacak
   sumber dokumen itu sehingga sampai ke tangan GAM, jauh lebih penting
   ketimbang berpolemik. tim kontras
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
   
   Wakil Panglima AGAM Wilayah Pase
   Abu Sofyan Daud
   Dokumen Asli Masih Banyak pada Kami
   Dokumen rahasia Kopassus (Korps Pasukan Khusus TNI-AD) yang ditemukan
   aparat di loteng Masjid Kandang, Lhokseumawe, Kamis (17/8), ternyata
   hanyalah sebagian kecil dari rahasia-rahasia keterlibatan para elite
   pemerintahan Indonesia dalam pembantaian rakyat Aceh sejak 1989.
   "Dokumen aslinya masih banyak sama kami. Bahkan, masih lengkap kami
   simpan," kata Abu Sofyan Daud, wakil Panglima AGAM Wilayah Pase via
   telepon kepada Kontras, Sabtu lalu.
   Buat apa dokumen itu bagi GAM? Sekadar dokumental-historikal belakakah
   atau untuk menambah koleksi perpustakaan GAM? Ternyata tidak! "Pada
   suatu saat nanti, dokumen-dokumen tersebut akan kami gunakan sebagai
   barang bukti untuk menuntut Pemerintah Indonesia sebagai penjahat
   kemanusiaan ke International Criminal Court," ungkap Wakil Panglima
   AGAM Pase yang mengaku nama aslinya memang Sofyan Daud itu. "Itu nama
   asli saya. Jadi, tak perlu harus ditutup-tutupi," timpalnya.
   Ditanya siapa saja nama pemimpin Indonesia yang menurut dokumen itu
   terlibat pembantaian rakyat Aceh, Sofyan Daud hanya menyebutkan semua
   penguasa pada rezim Orde Baru. Mulai dari presiden, menteri, para
   jenderal, hingga pimpinan militer lapis paling bawah. "Sebagian dari
   mereka malah masih berkuasa sampai sekarang," terangnya.
   Bagaimana AGAM Wilayah Pase bisa punya link (hubungan khusus) dengan
   Kopassus? Sofyan Daud mengungkapkan pada suatu hari tahun 1990
   kelompoknya berhasil menangkap seorang prajurit Kopassus. Kepada
   prajurit Kopassus itu dijelaskan perjuangan AGAM. Selain itu, ia
   menganggap perlakuan TNI kepada rakyat Aceh sangat luar biasa.
   Contohnya, kejahatan yang terjadi di Bukit Tengkorak (bagian selatan
   Lhoksukon, Aceh Utara). Sehingga, anggota Kopassus tersebut balik
   bersimpati kepada rakyat Aceh.
   Setelah memahami perjuangan AGAM dan menyadari penderitaan rakyat
   Aceh, anggota pasukan elite TNI itu menyatakan akan memberikan semua
   dokumen tersebut pada kami. "Anggota Kopassus itu kemudian kami
   lepas," cerita Abu Sofyan.
   Dan, "komitmen" itu ternyata ditaati oleh anggota Kopassus tersebut.
   Lalu, rahasia Operasi Jaring Merah (OJM) dia bocorkan secara bertahap
   kepada AGAM. Siapa pria yang kemudian justru menguntungkan GAM itu?
   "Saya tak mau bocorkan identitasnya. Takut dia nanti dibunuh oleh
   kesatuannya," ungkap Sofyan Daud.
   Abu Sofyan juga mengungkapkan link yang mereka jalin dengan Kopassus
   waktu itu bukan atas nama lembaga TNI. Akan tetapi, lebih pada
   hubungan pribadi secara amat rahasia dengan beberapa prajurit Kopassus
   yang pada dasarnya mengalami "pemberontakan batin" ketika atasan
   mereka memerintahkan bantai rakyat Aceh, sedangkan nuraninya menolak.
   "Anggota-anggota Kopassus yang baik itu, bukan hanya dari bangsa Aceh.
   Ada juga bangsa Batak, bahkan bangsa Jawa sendiri," bebernya.
   Wakil Panglima AGAM Wilayah Pase itu mengaku hingga sekarang AGAM
   masih menjalin kontak pribadi secara rahasia dengan link-link lamanya
   di tubuh TNI. Cuma sayangnya, kata Abu Sofyan, mereka sekarang tak
   lagi bertugas di Aceh. "Begitupun dari mereka pula sampai sekarang
   kami mendapat informasi bahwa dalam setiap regu pasukan nonorganik
   yang sedang beroperasi di Aceh, ada disusupkan anggota Kopassus.
   Termasuk dalam pasukan Brimob nonorganik," ungkap Sofyan Daud.
   Cuma, dengan anggota-anggota Kopassus yang disusupkan dalam pasukan
   TNI dan Brimob nonorganik sekarang, Sofyan Daud mengaku, tidak punya
   link. Malah, kenal pun tidak. "Akan tetapi, kalau ada di antara mereka
   yang secara pribadi ingin menjalin hubungan dengan kami, kami buka
   kesempatan. Syaratnya, datang langsung secara perorangan menghubungi
   kami tanpa membawa senjata. Syarat lainnya akan kami tentukan
   kemudian," ujarnya setengah berpromosi.
   Dokumen baru
   Kendati Abu Sofyan mengatakan dokumen itu mereka dapatkan pada 1990,
   tapi nyatanya dari apa yang diperoleh aparat di Masjid Kandang, ada
   pula dokumen baru. Dalam artian, tahunnya di atas 1990. Mengenai data
   itu, Abu Sofyan kemudian berkata, "O, dokumen yang ada pada kami
   sekarang cukup banyak. Sebetulnya, dokumen itu diberikan Kopassus
   sejak 1990 sampai 1996, sebelum Kopassus ditarik dari Aceh." Kopassus
   bersama pasukan nonorganik lainnya ditarik dari Aceh setelah status
   Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut Jenderal Wiranto tanggal 7
   Agustus 1998.
   Nah, setelah dokumen-dokumen itu diperoleh aparat keamanan 17 Agustus
   lalu, justru makin mempertebal sinyalemen yang selama ini beredar
   bahwa GAM Wilayah Pase sebenarnya binaan Kopassus. Terhadap tudingan
   itu, Abu Sofyan menjawab, "Tidak ada hubungannya dan GAM bukanlah
   binaan Kopassus. Kecuali rahasia militer TNI yang disampaikan kepada
   GAM."
   Abu Sofyan sendiri tak luput dari tudingan sebagai binaan Kopassus,
   karena link khusus yang dibinanya dengan oknum-oknum pasukan elite
   itu. Tapi, dia menampik. "Tidak, saya bukan binaan Kopassus. Saya dan
   beberapa teman lain adalah GAM murni. Kami memang punya hubungan
   dengan sejumlah anggota Kopassus. Tapi, sejauh ini kami belum pernah
   bertemu secara langsung. Kami hanya berhubungan via telepon dan
   melalui surat," katanya.
   Lo, mana yang benar nih? Katanya tadi, ada anggota Kopassus yang
   tertangkap tahun 1990 dan setelah "diwejangi" lalu berbalik membantu
   informasi untuk GAM. Tapi, kok sekarang dikatakan belum pernah bertemu
   langsung? Ah, Abu sedang bermain teka-teki, ya? Itulah bagian lain
   dari misteri link GAM-Kopassus. tim kontras
   
                                  [INLINE]
                                      
   
   
   Drs H A Malik Raden MM
   Kakanwil Depdiknas Aceh
   Jadi Calon Gubernur karena Bisikan
   
   PENGANTAR - Tak ada tempat duduk yang kosong di sana. Delapan orang
   berbadan rada tambun tak menyisakan ruang sedikit pun di kedua sofa
   panjang yang saling berhadapan itu. Tangan-tangan berbalut kemeja
   necis lengan panjang setia mengepit tas bergaya eksekutif. Pada salah
   satu sudut ruang tunggu itu ada sebuah meja yang ditunggui dua orang,
   mungkin sekretaris dan ajudan.
   Sesaat kemudian, dua pria bertampang bisnismen tampak ceria ketika ke
   luar dari ruang yang sedang ditunggui banyak tamu. Sang tamu yang
   masih duduk di sofa terkesan ingin segera mendapat kesempatan masuk ke
   ruang kerja Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Aceh itu untuk keperluan
   masing-masing.
   Hari itu, Sabtu, 26 Agustus 2000, wartawan Kontras, Muharram M Nur dan
   Hilmi Hasballah, merasa beruntung mendapat kesempatan setengah jam
   berbincang dengan Drs H A Malik Raden MM yang belakangan disebut-sebut
   sebagai salah seorang kandidat Gubernur Aceh.
   Tokoh yang lahir persis pada Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus
   1945 di Desa Meunasah Keumudee, Sibreh, Aceh Besar, ini dikenal luas
   di kalangan organisasi Persatuan Pelajar Islam (PII) dan Persatuan
   Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh. Suami dari Cut Trisnawaty ini
   juga pernah menjadi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
   Aceh.
   Pria gagah yang mengaku semula hanya bercita-cita menjadi guru MIN
   ini, justru memulai karier PNS-nya sebagai guru SMP. Lalu, aktif di
   panggung politik praktis melalui partai Golkar dan menjadi anggota
   DPRD Aceh sejak 1971. Kakanwil Depdikbud (sekarang Depdiknas) Aceh
   sejak Desember 1997 yang dijabatnya sampai sekarang, diraihnya setelah
   sebelumnya menjadi Kormin pada Kanwil Depdikbud Nusa Tenggara Barat
   dan Kabag Perencanaan pada Kanwil Depdikbud Aceh.
   Malik punya lima buah hati. Yang tertua sudah bekerja di Jakarta.
   Sedangkan yang bungsu baru kelas 5 MIN di Banda Aceh. "Namanya, Putri
   Arifa Malik. Baru-baru ini ikut Festival Anak-Anak se-Asia Fasifik di
   Jepang mewakili Indonesia yang kebetulan dari MIN Jambo Tape kita ini.
   Anak saya yang lain, ada yang kuliah di Bandung, ada yang di Banda
   Aceh, ada pula yang sudah bekerja di Langsa," ungkapnya.
   Bagaimana sikap keluarganya begitu tahu Malik menjadi calon gubernur?
   "Pada dasarnya mereka keberatan. Menurut mereka, pengabdian melalui
   pendidikan seperti yang saya jalani selama ini juga cukup besar
   manfaatnya untuk kepentingan masyarakat Aceh. Pada mulanya, saya juga
   berpikir begitu. Tapi, karena masukan dari kawan-kawan terhadap
   tanggung jawab yang lebih besar, walaupun berat, akhirnya saya
   bersedia menjadi calon gubernur," ungkapnya.
   Jadi, ada dua alasan mendasar bagi Kontras mewawancarai Malik pada
   pekan ini, selain karena dia merupakan salah satu kandidat Gubernur
   Aceh, juga karena tiga hari lagi, tepatnya 2 September 2000
   diperingati Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh. Dia tokoh yang
   layak ditanyai soal itu. Berikut cuplikan wawancara dengan Ketua
   Ikatan Keluarga Alumni Unsyiah ini:
   
   Menjadi Gubernur Aceh apa termasuk cita-cita Anda?
   Tidak. Sebetulnya, saya bercita-cita menjadi guru MIN. Saya kira,
   berangkat dari seorang guru kecil kemudian menjadi Kakanwil, itu
   sungguh luar biasa. Ini puncak karier saya hingga kini. Tapi terus
   terang, saya sebenarnya tak bercita-cita jadi gubernur.
   Lantas bagaimana Anda bisa menjadi calon gubernur?
   Teman-teman di DPRD, di Parpol, dan organisasi mengatakan bahwa Aceh
   sekarang membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami kondisi
   kemasyarakatan dan budaya rakyatnya. Menurut mereka, saya perlu
   mempersiapkan diri memikul tanggung jawab menyelesaikan masalah itu.
   Saya tak bisa lari. Ini panggilan hati nurani. Saya sadar dibesarkan
   oleh masyarakat dan dulu ketika ikut training PII kerap menyantap nasi
   bungkus pemberian masyarakat. Kini, wajar jika saya mengabdi kepada
   masyarakat yang telah membesarkan saya.
   Bagaimana konsep Anda menyelesaikan masalah Aceh?
   Masalah Aceh sudah sangat rumit. Saya kira, ini tak bisa diu- ngkapkan
   dalam bentuk yang sederhana. Tapi, saya sudah menyiapkan suatu
   pemikiran. Jika diberi kesempatan, pemikiran ini nanti saya
   presentasikan di DPRD. Rasanya susah saya publikasikan saat ini. Yang
   pasti itu ada.
   Mengapa susah dipublikasikan?
   Karena pemikiran-pemikiran itu sekarang sedang didiskusikan dengan
   berbagai pakar dan Parpol di Aceh. Bila nanti menjadi suatu pemikiran
   yang matang dan sudah didukung berbagai pihak, segera saya sampaikan
   ke publik.
   Dalam bentuk apa pemikiran itu?
   Dalam bentuk paper. Saya sudah coba menyusun pemikiran-pemikiran.
   Mengingat pemikiran itu tak bisa disimpulkan melalui kalimat yang
   simpel, bila diberi kesempatan mempresentasikan visi dan misi, saya
   akan sampaikan di depan DPRD kelak.
   Apakah terbuka kesempatan bagi publik untuk mengritik?
   Saya kira, kalau presentasi jadi dilakukan, sifatnya terbuka untuk
   umum. Dengan begitu pers dan berbagai lapisan masyarakat bisa
   menilainya.
   Kalau boleh tahu, apa saja yang akan Anda tawarkan?
   Rasanya, tak bisa saya sebut dalam kalimat yang sederhana. Jadi,
   biarlah kita tunggu saja waktunya.
   Anda khawatir konsep itu 'disambar' kandidat lain?
   Bukan, bukan. Kita tak perlu takut, karena kandidat yang muncul selama
   ini semuanya teman-teman dan sahabat saya. Jadi, ketakutan seperti
   yang Anda sebutkan tadi tak benar.
   Sebagai calon Gubernur Aceh, apakah Anda juga melakukan kontak dengan
   pihak GAM?
   (Malik Raden tak bersedia menjawab pertayaan tersebut. Bahkan, ia
   minta wawancara tidak masuk ke dalam wilayah yang satu ini).
   Ada yang menilai Anda punya keahlian melobi proyek?
   Saya kira, saya tak ada kelebihan. Cuma, kita perlu menghargai orang,
   siapapun dia. Dengan menghargai orang, pemikiran-pemikiran yang kita
   sampaikan pasti direspon positif. Umpamanya, pendekatan di Depdiknas,
   Bappenas, dan sebagainya bukan hanya pada waktu kita perlukan mereka.
   Tiap ada kesempatan, saya selalu berdiskusi tentang perkembangan
   pendidikan di Aceh. Sehingga, pada saat kita butuh bantuan, kita cukup
   menyodorkan permasalahannya, kalau bisa mohon dibantu. Kuncinya, kita
   selalu menghargai orang lain dan tetap menjaga pergaulan secara baik
   dengan siapapun.
   Omong-omong, seberapa besar kans Anda menjadi gubernur?
   Ini lucu. Misalnya begini, pada masa Orde Baru kita punya tiga Parpol.
   Masing-masing coba menghitung pendukung dan peluangnya. Kalau jumlah
   yang ditargetkan PPP, PDI, dan Golkar disatukan, angka itu melebihi
   penduduk Aceh. Artinya, di hari-hari menjelang suksesi, kita tak bisa
   membaca peluang secara persis.
   Mengapa demikian?
   Yang mengatakan mendukung saya, mungkin juga dia mendukung calon yang
   lain. Saya kira, itu wajar-wajar saja. Karenanya, saya optimis maju.
   Tapi, kalau disuruh menghitung-hitung, rasanya agak susah juga. Sebab,
   anggota DPRD cuma 54 orang. Kalau saya hitung kans sebesar 40 suara,
   teman lain juga yakin dapat 40 suara, calon lain juga begitu. Kalau
   begitu, jumlah anggota DPRD menjadi lebih 100 orang. Namun, saya
   merasa, karena di DPRD Aceh hampir semuanya teman dan sahabat saya,
   mereka pasti sudah kenal dan tahu kelemahan dan kelebihan saya.
   Dukungan untuk Anda berasal dari Parpol tertentu atau secara
   keseluruhan?
   Saya kira keseluruhan, karena saya bergaul hampir dengan semua anggota
   DPRD.
   Katanya Partai Golkar dominan mempersiapkan Anda?
   Saya tak berani katakan dominan. Tapi, rasanya aneh kalau Golkar tak
   mendukung saya. Terakhir saya tercatat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar
   Aceh. Saya pikir, keliru sekali kalau Golkar tak mendukung saya.
   Kasus mark-up biaya cetak soal Ebtanas yang disebut-sebut melibatkan
   Anda, bagaimana itu?
   Saya kira, tidak benar tentang itu. Akan tetapi, saya tak mau
   berpolemik. Sebelumnya saya telah jelaskan kepada wartawan Serambi dan
   telah dimuat. Saya pikir yang telah dimuat itu telah benar. Artinya,
   tender Ebtanas itu telah melalui prosedur yang benar. Itu merupakan
   dokumen negara dan bukan karena saya Kakanwil. Soal harga, itu masih
   di bawah standar yang ditetapkan gubernur. Lalu muncul pertanyaan,
   kenapa ndak ditunjuk Percetakan Negara saja? Percetakan Negara hanya
   mampu mencetak Ebtanas SD. Sedangkan pelaksanaan Ebtanas SD, SLTP,
   SMU, SMK, dan madrasah hampir bersam- aan waktunya. Percetakan Negara
   ndak mampu mencetak dalam jumlah banyak dalam rentang waktu yang
   hampir bersamaan. Itulah masalahnya.
   Ada dugaan Anda melakukan mark-up itu untuk mengumpulkan uang sebagai
   calon gubernur?
   Saya pikir, untuk suksesi tak perlu mengumpulkan duit. Ndak benar itu.
   Itu kotor! Saya ndak mau menempuh cara itu. Saya tak setuju, dan saya
   tak akan melibatkan diri dalam praktik money politic.
   Alasannya?
   Saya pikir begini, kalau memang rakyat menganggap saya pantas dan
   mampu menyelesaikan masalah di Aceh, sikap itu tercermin dari
   wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD. Jadi, mengapa mesti menempuh
   jalan dan cara-cara kotor?
   Dikhawatirkan pemilihan gubernur tetap akan ada money politic,
   bagaimana menurut Anda?
   Saya tak begitu yakin. Sebab, setahu saya, teman-teman di DPRD
   merupakan orang-orang yang punya hati nurani. Mereka betul-betul
   mewakili aspirasi masyarakat. Mereka juga dipilih melalui Pemilu yang
   sangat demokratis. Jadi, saya tak berpikir sejelek itu terhadap
   rekan-rekan di DPRD. Kalau ada pemikiran seperti itu, saya kira,
   sebagai upaya pelecehan terhadap DPRD. Ndak mungkin itu.
   Bagaimana sikap Anda terhadap ide pembentukan tim independen memantau
   pelaksanaan suksesi di Aceh?
   Saya kira, ide itu sangat positif. Itu bagus sebagai wujud kontrol
   dari masyarakat. Yang namanya independen, tim tersebut harus bertindak
   obyektif. Mengapa? Jangan sampai nanti ada yang jadi korban fitnah,
   baik anggota DPRD maupun kandidat itu sendiri.
   Apa risiko bila money politic tetap terjadi?
   Pasti gubernur itu tak mau didukung oleh rakyat. Sebab, rakyat memang
   tak menghendaki hal itu terjadi.
   Artinya bisa jadi diturunkan oleh rakyat?
   Bisa saja. Tapi, saya yakin, DPRD bisa memahami aspirasi rakyat Aceh.
   Saya yakin, DPRD sekarang takkan melakukan praktik money politics.
   Ada yang mengatakan, anggota DPRD dikasih Rp 1 juta saja sudah diam,
   bagaimana komentar Anda?
   Saya belum pernah dengar ucapan seperti itu.
   Menurut Anda, mana lebih baik calon gubernur dipilih oleh DPRD atau
   dipilih langsung oleh rakyat?
   Menurut undang-undang yang ada sekarang, gubernur dipilih oleh DPRD.
   Ya, mau tak mau, kita harus ikut undang-undang yang ada.
   Kalau harus dipilih langsung oleh rakyat, apakah Anda tetap jadi
   calon?
   Begini, sekarang kita mengacu saja pada undang-undang yang ada. Kalau
   nanti ada aturan baru yang menyatakan gubernur dipilih langsung oleh
   rakyat, ya terserah bagaimana baiknya.
   Apakah Anda benar-benar sudah siap untuk maju?
   Saya tak sependapat dengan kata-kata 'maju'. Saya ingin menjaga
   hubungan baik dengan semua teman. Saya tak mau berbenturan dengan
   kandidat lain. Jangan sampai jadi gubernur belum tentu, malah teman
   yang ada lantas hilang. Jika jadi gubernur, kita perlu teman yang
   lebih banyak. Bayangkan, bila jadi gubernur, tapi teman sudah hilang,
   siapa lagi yang mendukung kita? Mau kerja sendiri? Ndak bisa. Saya
   ingin menjalin hubungan erat, ya dengan Pak Ramli, Pak Abdullah Puteh,
   Pak Kaoy Syah, Pak Iskandar Husein, dan lainnya.
   Sejauh ini Anda sudah punya calon Wagub sebagai pendamping?
   Belum ada. Dan itu kita serahkan pada DPRD. Kalau misalnya DPRD yang
   memajukan saya, ya DPRD pula yang harus memikirkan tentang itu. Yang
   jelas, saya bisa bekerjasama dengan siapa saja. Di sini, semuanya
   teman-teman kita. Kata kawan-kawan, saya akan diposisikan sebagai
   calon gubernur, apa benar, ya kita lihat nanti.
   Kalau diposisikan sebagai Wagub, bagaimana sikap Anda?
   Karena belum mendengar seperti itu, saya tak bisa jawab secara
   spontan. Mengapa hari ini saya katakan siap jadi calon gubernur,
   karena sudah ada bisik-bisik dari kawan-kawan ke saya bahwa saya ikut
   dicalonkan.
   Siapa yang membisikkan itu?
   Saya tak mau mengatakan siapa orangnya. Hampir semua anggota DPRD
   adalah teman saya. Perasaan saya, sebagian besar dari mereka mungkin
   mendukung saya. Cuma, kalau saya katakan secara jelas seperti tadi,
   jumlah anggota DPRD Aceh bisa seratusan lebih. Ha... ha... ha.
   Bagaimana kalau bisikan serupa dilakukan kepada kandidat lain?
   Mungkin juga, ha... ha... ha. Tapi, itu kan tak masalah. Apa tak boleh
   kalau orang yang sudah berteman dengan kita lantas berteman dengan
   orang lain. Dalam pergaulan, saya kira, tak boleh begitu. Biarkan saja
   orang lain menentukan sikapnya. Cuma, penentuannya hanya pada hari 'H'
   itu saja. Bisikan kawan tersebut apa dominan ke kita atau ke kandidat
   lain.
   Selaku Kankanwil Depdiknas Aceh, apa program Anda dalam bidang
   pendidikan?
   Belum lama ini DPRD Aceh telah menetapkan Perda untuk mengisi
   keistimewaan Aceh. Di dalamnya, antara lain, menyangkut sektor
   pendidikan. Saya kira, kita tinggal mengolah saja bagaimana
   mengoperasionalkan atau menjabarkan Perda yang telah ditetapkan
   tersebut. Yang penting, pendidikan Aceh ke depan harus lebih baik.
   Sebab, ketersediaan SDM merupakan kunci keberhasilan Aceh di masa
   mendatang.
   Konon, baru-baru ini, ada kontraktor yang berantam di Kanwil Depdiknas
   ini gara-gara rebutan proyek, bagaimana itu?
   Saya tidak melihat mereka berantam. Tapi, proyek itu kan ada
   aturan-aturannya. Begitu pula dengan tender. Tetap ada aturan-
   aturannya. Soal puas atau tak puas bisa saja muncul. Itu dapat
   dipahami sebagai bagian dari risiko tugas-tugas keseharian kita. Namun
   yang pasti, kita tetap bekerja menurut aturan.
   Mengapa Kanwil Depdiknas ini lebih terkesan sebagai kantor mengurus
   proyek, ketimbang urusan pendidikan?
   Sebenarnya begini, yang sifatnya proyek fisik itu lebih mudah dilihat
   orang. Tapi, kalau strategi yang kita laksanakan di luar dari fisik,
   orang tak bisa melihat langsung. Padahal, kami sudah tetapkan
   sekurang-kurangnya tiga strategi.
   Pertama, pemerataan kesempatan belajar. Maksudnya, seluruh anak usia
   sekolah harus mengenyam pendidikan. Caranya dengan memperbesar daya
   tampung dan memperluas jangkauan sekolah hingga ke desa-desa.
   Anak-anak yang tak mampu ke kota juga mendapat kesempatan bersekolah
   di desanya.
   Kedua, upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan kita lakukan dengan
   bermacam inovasi. Kelemahan kami mungkin kurang publikasi. Perlu
   disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara
   nasional mutu sekolah kejuruan Aceh selalu berada di ranking pertama
   atau kedua. Tapi, prestasi ini tak terlalu bergema di Aceh. Bisa jadi
   karena masyarakat kurang tertarik membicarakannya. Beberapa waktu
   lalu, salah satu SD di Pidie menggondol juara harapan ketiga lomba
   gugus tingkat nasional.
   Malahan, sebelum ada konflik, mutu pendidikan dasar kita berada pada
   ranking pertama dan kedua. Kalau sekarang Aceh hanya mampu mendapat
   juara harapan, ya kita juga pahami karena keadaan memang belum pulih
   benar. Syukurlah, kita juga masih mampu berprestasi.
   Tapi, bukankah NEM rata-rata Aceh anjlok dan secara nasional rendah?
   Sebenarnya bukan anjlok. Tinggi-rendahnya NEM terlalu jauh bedanya
   karena dulu diperiksa secara manual. Sedangkan kini dengan komputer.
   Bisa juga karena ada sekolah yang kurang terkontrol dalam hal
   penilaian. Dengan sistem komputer, semua sekolah punya standar yang
   sama dalam penilaian. Karenanya, ketahuan sekolah mana yang memang
   benar-benar obyektif atau tidak. Tapi hal itu tak dipublikasikan. Itu
   hanya sekadar bahan perencanaan kita.
   Bukankah masyarakat juga berhak tahu soal itu?
   Benar. Tapi, masyarakat terkadang salah tanggap. Misalnya begini, ada
   orangtua mengatakan pada saya anak dia sebenarnya diterima di Akabri,
   tapi karena NEM-nya rendah, tak jadi diterima. Padahal, setahu saya,
   anak yang diterima di Akabri standar NEM-nya sudah ditetapkan.
   Bagaimana nasib pendidikan di Aceh selama konflik ini?
   Kalau konflik ini berlanjut, jelas mutu pendidikan di daerah ini akan
   menurun. Kegiatan belajar-mengajar tak lagi berjalan sebagaimana yang
   diharapkan. Aneh kalau mutu pendidikan tak turun mengingat daya serap
   kurikulum selama ini jadi rendah. Dulunya, hari belajar efektif per
   tahun mencapai 300 hari, sekarang tak lagi demikian. Di samping itu,
   ribuan anak-anak ikut mengungsi. Inilah mungkin kendala prinsipil yang
   kita hadapi. Dengan terganggunya proses belajar-mengajar, kualitas
   pendidikan jadi rendah. Sehingga kita bisa saja berada di bawah
   kendali orang lain.
   Berapa banyak gedung sekolah yang terbakar selama konflik ini?
   Lebih 200 sekolah. Mulai dari SD, SLTP, SMU, dan SMK.
   Apakah sudah direnovasi semua?
   Kita memang sudah usulkan sejumlah dana ke Jakarta untuk merenovasi
   kembali. Usulan pada awal tahun 2000, belum ada realisasinya.
   Sedangkan yang duluan terbakar hingga akhir 1999, uangnya sudah turun
   melalui proyek rehabilitasi SD dan MIN. Itu ditangani Dinas P dan K
   kabupaten. Cuma tidak semua sekolah.
   Ada yang bilang, makin banyak sekolah terbakar, bakal makin besar pula
   nilai proyek renovasi sekolah. Itu berarti makin besar fee proyek
   untuk pejabat Kanwil Depdiknas. Benarkah begitu?
   Saya kira itu hanya pikiran usil. Kalau pikiran usil seperti itu,
   bagaimana mau kita tanggapi. Tapi, yang jelas itu tidak benar.
   Menyikapi kondisi demikian, solusi apa yang sudah ditempuh?
   Dalam hal pembakaran sekolah, kita lakukan berbagai pendekatan.
   Terutama dengan pemuka masyarakat di sekitar sekolah, pihak BP3,
   keuchik, dan lain-lain. Langkah itu memang tak kita umumkan lewat
   media massa. Namun, secara sistematis kita sudah bekerja walaupun
   ternyata hasilnya sangat minim. Kita juga berharap, peringatan
   Hardikda 2 September ini, menjadi momentum penting untuk kembali
   membangun pendidikan yang lebih baik.
   Apa program utama Kanwil Depdiknas pada Hardikda tahun ini?
   Hardikda tahun ini hanya akan dilakukan peringatan sederhana. Seminar
   pendidikan akan diisi Staf Ahli Menteri Pendidikan, Bapak Basri Jalal.
   Apakah ada reformasi dalam pendidikan di Aceh menjelang pemberlakuan
   otonomi lebih luas?
   Pak Gubernur akan mencanangkan reformasi pendidikan di Aceh,
   berdasarkan Perda yang dihasilkan DPRD baru-baru ini.
   Apa yang paling menonjol perubahannya?
   Saya pikir, biar Pak Gubernur sajalah yang memberitahukannya nanti.
   
   [INLINE]

----- End of forwarded message from John A MacDougall -----