[INDONESIA-NEWS] MEDIA - Industri Perkayuan di Simpang Jalan

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon Sep 04 2000 - 17:22:26 EDT


X-URL: http://www.mediaindo.co.id/detail_news.asp?id=2000090500142420

       Selasa, 5 Sept 2000

   Industri Perkayuan di Simpang Jalan
   Media Indonesia - Ekonomi (9/5/00)
   * Karena Kebijakan yang Saling Bertentangan
   
   INDUSTRI perkayuan nasional kini diibaratkan tengah berada di tepi
   jurang. Setelah lebih dari dua tahun didera krisis, kebijakan dua
   kabinet terdahulu (Kabinet Reformasi Pembangunan dan Kabinet Persatuan
   Nasional) kenyataannya belum mampu membenahi centang perenangnya
   industri perkayuan yang pada 1999 sempat menyumbang devisa sebesar
   US$8 miliar.
   
   Di tengah ketidakpastian itu, belakangan malah muncul sejumlah
   kebijakan pemerintah yang bertolak belakang menyangkut keberadaan
   industri perkayuan yang tentunya membuat para pengusaha semakin
   kehilangan arah dan terpuruk.
   
   "Ibaratnya, kini kami berada di tepi jurang. Maju salah, mundur pun
   salah. Sebab, selain modal yang telah tertanam, jutaan tenaga kerja
   juga menyandarkan nasibnya pada industri ini," kata Ketua Umum
   Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Abbas Adhar kepada Media
   akhir pekan lalu.
   
   Ada dua kebijakan pemerintah yang dirasakannya tak sejalan, yakni soal
   ancaman pemerintah lewat Dephutbun (era Menhutbun Nurmahmudi Ismail)
   yang akan menutup industri perkayuan yang tidak efisien dan keropos
   karena utang. Alasannya, inefisiensi industri perkayuan menyebabkan
   kebutuhan bahan baku kayu bulat pabrik bersangkutan akan menjadi
   terlalu tinggi. Begitu juga secara nasional.
   
   Niat Menteri yang sempat menjabat selama 10 bulan itu tentu dilandasi
   alasan rasional. Pasalnya, kapasitas hutan alam dalam memproduksi kayu
   tidak semakin baik tapi justru semakin merosot. Akhirnya, industri
   perkayuan mau tidak mau menampung kayu curian untuk menutupi kebutuhan
   bahan baku mereka.
   
   Keadaan seperti itulah yang belakangan terjadi selama hampir dua tahun
   terakhir sehingga mengharuskan Nurmahmudi bersikap tegas dengan
   mengeluarkan ancaman yang cenderung kontroversial.
   
   Namun, di sisi lain, Depperindag dalam cetak biru (blueprint
   ) industri nasionalnya menyebutkan bahwa industri perkayuan merupakan
   salah satu primadona ekspor untuk menangguk devisa.
   
   Pemilihan itu tentu ditunjang oleh alasan kuat. Data yang ada
   menunjukkan, rata-rata devisa industri perkayuan plus pulp
   dan kertas --yang termasuk dalam industri kehutanan-- mencapai US$8
   miliar per tahun atau 16% dari total devisa.
   
   Sedangkan khusus industri plywood
   , menurut data Apkindo, nilai ekspornya terus mengalami kenaikan mulai
   1983 sampai sebelum masa reformasi (akhir 1997) --selama masa tata
   niaga-- rata-rata sekitar US$3,8 miliar. Sedangkan perolehan ekspor
   dua tahun terakhir, yaitu 1998 hanya senilai US$2,4 miliar dan 1999
   senilai US$2,7 miliar.
   
   Hasil dua tahun terakhir jelas menggambarkan terjadinya penurunan
   kinerja ekspor industri plywood
   yang signifikan. Bahkan hasil pada 1999 merupakan angka terendah dalam
   10 tahun terakhir setelah IMF dan WTO mengharamkan tata niaga.
   
   Cara pandang yang berbeda dari dua institusi pemerintah itu jelas
   dapat dimaklumi di tengah derasnya sejumlah kritikan yang dialamatkan
   kepada Kabinet Persatuan Nasional. Tak heran, bila kabinet yang hanya
   berumur 10 bulan itu akhirnya di-reshuffle
   karena dianggap tak mampu memperbaiki keadaan ekonomi.
   
   Tapi bagaimana reaksi kalangan pengusaha perkayuan? Menurut Abbas
   Adhar, kedua alasan yang mendasari keinginan pemerintah tersebut
   sah-sah saja. Sebab, itulah kenyataan yang sedang dialami dunia
   industri: tingkat efesiensi industri perkayuan nasional rendah
   sehingga kebutuhan bahan baku kayu bulat pun semakin besar.
   
   Namun persoalannya, kata Abbas, tidak semudah itu. "Menutup industri
   tidak semudah menutup pintu. Paling tidak, pemerintah perlu memikirkan
   investasi yang sudah tertanam dan persoalan tenaga kerja."
   
   Apalagi, kalau penutupan itu dilakukan dengan alasan industri
   bersangkutan sarat dengan utang dan masuk dalam pengawasan Badan
   Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
   
   "Banyak industri plywood
   yang sekarang di BPPN itu efesien. Cuma persoalannya, karena
   holding-nya masuk BPPN, industrinya ikut-ikutan masuk. Apakah yang
   seperti itu harus ditutup?" tandas Abbas.
   
   Data Apkindo, industri plywood
   yang masih beroperasi saat ini sekitar 98 pabrik dari 111 industri
   yang tercatat sedangkan kapasitas terpasangnya mencapai 11 juta meter
   kubik (m3). Namun, pada 1998, produksi plywood hanya mencapai 10 juta
   m3 dan tahun lalu sekitar 8 juta m3. "Tahun ini agaknya juga tidak
   akan melebihi angka 8 juta m3 itu," ujar Abbas.
   
   Sedangkan tenaga kerja beserta keluarga yang terlibat langsung dan
   tidak langsung dari industri plywood
   mencapai sekitar 16 juta orang. Karenanya, Abbas menawarkan jalan
   tengah, industri harus melakukan restrukturisasi mesin pabrik. "Sebab
   mesin di pabrik plywood rata-rata sudah berumur 15-an tahun,"
   tuturnya.
   
   Lagi-lagi langkah restrukturisasi mesin ini tidak mudah dilakukan
   sebab menyangkut pendanaan yang tak sedikit. Contohnya, untuk
   memperbarui satu line
   di pabrik plywood membutuhkan dana sekitar US$10 juta. Susahnya, hanya
   sedikit pengusaha yang kini bisa mendapatkan dana sebesar itu.
   
   Lantas jalan keluarnya, lanjut Abbas, restrukturisasi mesin itu harus
   dilakukan secara bertahap. "Jangan seluruh mesin langsung diganti
   dengan yang baru. Yang vital dululah."
   
   Kalau langkah ini dilakukan, Abbas yakin industri perkayuan nasional
   akan mampu bersaing di pasar global. "Kita dapat mengejar ketinggalan
   dari Malaysia dan Jepang."
   
   Lahan HTI
   
   Selesaikah persoalannya? Tidak. Pemerintah disarankan memberikan
   insentif berupa pengalokasian lahan pengembangan hutan tanam industri
   (HTI) kepada industri perkayuan nasional. Sebab, industri perkayuan
   sudah tidak mungkin lagi memanfaatkan bahan baku dari hutan alam yang
   terus menurun kualitas dan produktivitasnya.
   
   "Industri akan menggantungkan hasilnya dari lahan HTI itu. Mereka juga
   wajib bertanggung jawab terhadap kelangsungan kawasan HTI tersebut.
   Kalau tidak, cabut saja."
   
   Saran Abbas itu diamini Ketua Harian Masyarakat Perhutanan Indonesia
   (MPI) Kristiono Fajari. Menurut dia, insentif pengelolaan HTI kepada
   industri dapat diberikan di kawasan log over area
   , "Jadi, ketergantungan industri perkayuan terhadap hutan alam dapat
   dikurangi."
   
   Gagasan tersebut, agaknya, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk
   mempertahankan atau paling tidak menahan laju kemerosotan kualitas
   hutan alam. Toh, kalangan rimbawan sepakat bila Indonesia harus
   meninggalkan eksploitasi besar-besaran terhadap hutan alam, maka
   pengembangan HTI merupakan salah satu alternatifnya.
   
   Sebagai perbandingan, Malaysia dan negara-negara Skandinavia sebagai
   negara industri perkayuan yang cukup besar telah lama mengembangkan
   HTI yang sudah jauh meninggalkan Indonesia.
   
   Selain persoalan kebijakan di tingkat makro pemerintah, di internal
   industri plywood
   nasional kini terlihat suasana yang tidak kondusif yaitu soal banting
   harga di kalangan industri anggota Apkindo. Kenyataan ini diakui oleh
   Abbas dan Kristiono.
   
   Di masa lalu, ketika Apkindo masih memiliki Badan Pemasaran Bersama
   (BPB) yang disahkan pemerintah, industri perkayuan Indonesia tidak
   memiliki persoalan dengan harga dan pemasaran di dunia. BPB bertugas
   mematok harga dan kuota ekspor anggota Apkindo. Kalau ada anggota yang
   melanggar dikenai sanksi internal.
   
   Namun, sejak Indonesia menyepakati Letter of Intent
   (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF), BPB dibubarkan karena
   dinilai melakukan praktek sebagai kartel. Kebebasan menentukan harga
   oleh setiap industri ternyata malah menjadi salah satu penyebab harga
   plywood Indonesia merosot di pasar internasional, selain memang
   melemahnya pasar dunia.
   
   Tampaknya, persoalan inilah yang harus dihadapi Menteri Pertanian dan
   Kehutanan Bungaran Saragih, Menmud Kehutanan Nurmahmudi Ismail, dan
   Menperindag Luhut Binsar Pandjaitan. (Muchlis Hasyim/E-2

--- Lifetime _email_ subscription to all 5 (five) current 'apakabar' lists
are now available for a one-time donation of US$250 to support Indonesia
Publications' online projects. Email apakabar@radix.net to make all
arrangements. Payment should be via Visa or MasterCard. See
http://www.indopubs.com for info on these lists. ---